Perpajakkan

Kelancaran dan kesuksesan pembangunan suatu negara tidak cuma menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan tanggung jawab masyarakat terhadap negara yakni dengan membayar pajak. Perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam perjuangan mengembangkan pembangunan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Negara pun demikian, dimana kebutuhannya tidak jauh berbeda dengan keperluan rumah tangga keluarga. … Read more

Pajak penghasilan dikenal selaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan aturan yang lain. Supaya pajak yang dipungut (pemajakan) oleh Negara dari rakyat tidak disamakan dengan perampokan dan supaya pelaksanaan pemajakan tidak menjadikan kesewenang-wenangan, maka semua hal yang berkaitan dengan pemajakan harus dikontrol dengan … Read more

Subjek Pajak Pajak Penghasilan yakni segala sesuatu yang mempunyai peluanguntuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengontrol pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan … Read more

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut dikontrol dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008. 1. Subjek pajak dalam negeri, ialah: Orang langsung yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari … Read more

Yang tidak tergolong Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yaitu: Kantor perwakilan negara aneh; Penjabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara aneh dan orang-orang yang diperbantukan terhadap mereka yang melakukan pekerjaan pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak mendapatkan … Read more

Bab I Pasal 1 UU PPh perihal ketentuan lazim menyatakan bahwa ‘Pajak Penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang dityerima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ketentuan biasa tersebut merupakan ketentuan yang menjadi dasar dan yang menjiwai ketentuan pada pasal-pasal selanjutnya. Konsep penting yang terdapat dalam ketentuan biasa Pasal 1 tersebut: Konsep ‘Subjek Pajak’ termasuk … Read more

Kewajiban Pajak Subjektif bermakna bahwa keharusan pajak yang menempel pada subjeknya dan tidak mampu dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Pada lazimnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia menyanggupi keharusan pajak subjektif. Sedangkan untuk orang yang berdomisili diluar Indonesia kewajiban pajak subjektifnya ada bila mempunyai korelasi ekonomi dengan Indonesia. Saat mulai dan berakhirnya keharusan … Read more

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila sudah mendapatkan atau mendapatkan penghasilan yang besarnya melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak semenjak saat diresmikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribasi maupun tubuh sekaligus menjadi Wajib Pajak sebab menerima dan/atau mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui … Read more

Peranan dan Dampak Pajak dalam Perekonomian Pajak ialah suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk aneka macam tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengendalikan perekonomian, mampu juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan menghipnotis perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang. 1. Peranan Pajak dalam Pembangunan Pajak merupakan … Read more

Prinsip-prinsip dalam perpajakan 1. Prinsip pemanfaatan dalam perpajakan Pengenaan pajak dapat didasarkan pada standar efisiensi, yaitu dimana tingkat produksi diputuskan pada biaya marginal sama dengan harga. 2. Prinsip kemampuan mengeluarkan uang Setiap orang haruslah mengeluarkan uang bagiannya (pajak) sesuai dengan kemampuannya untuk mengeluarkan uang. 3. Konsep equal sacrifice Kesamaan pengorbanan diktatorial (equal absolute sacrifice) yakni … Read more

Konsep Perpajakan Tujuan Perpajakan Perpajakan diperlukan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Tujuan dari perpajakan yakni untuk menekan konsumsi dan investasi dari tata cara aktivitas sosial sehingga sistem administrasi dapat menawarkan barang dan jasa publik, sosial atau kolektif dan mampu memperlihatkan subsidi kepada kelompok miskin tanpa menyebabkan inflasi dan kesukaran dalam neraca pembayaran. Fungsi pokok dari … Read more

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pajak penghasilan umumdisebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 25 yaitu pajak yang dikenakan untuk orang eksklusif, perusahaan atau badan aturan lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami pergantian berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & … Read more

Pengertian Bea Materai “Bea Materai ialah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Materai yang dipakai penduduk dalam lalu lintas aturan sehingga dokumen tersebut mampu digunakan selaku alat bukti dimuka pengadilan.” Dengan kata lain, Bea Materai yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, mirip surat perjanjian, … Read more

PPN Masukan dan PPN Keluaran dan PPnPPN Masukan = Pajak Pertambahan Nilai balasan terjadinya pembelianPPN Keluaran = Pajak Pertambahan Nilai balasan terjadinya pemasaranPPn = Pajak Penjualan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke pelanggan. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added … Read more

Tarif  Bea Materai 1. Tarif Bea Materai Rp. 6.000,- untuk dokumen selaku berikut : Surat kontrakdan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai tindakan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Akta-akta notaris tergolong salinannya Surat berguna seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00 Dokumen yang hendak … Read more

Secara biasa pajak ialah iuran rakyat terhadap kas negara menurut undang-undang, bersifat memaksa, dengan tidak menerima imbalan eksklusif yang dipungut oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pengertian dan definisi pajak sendiri juga banyakdi kemukakan ileh para ahli mirip berikut ini: 1. Prof. Dr. P.J.A. Adriani “Pajak yakni iuran terhadap negara (yang mampu dipaksakan) … Read more

Pengertian Tax Amnesty Pengertian Tax amnesty adalah pembatalan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan hukuman pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan mengeluarkan uang Uang Tebusan sebagaimana dikontrol dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.  Beberapa bulan terakhir ini info di televisi didominasi oleh topik tax amnesty … Read more