1.hal hal yg di kenakan pajak di sebut a. subjek pajakb. wajib pajakc. objek pajakd. tarif pajak2.duduk perkara pajak di atur dlm Undang-Undang Dasar 45 pasal..a. 23b. 27c. 29d. 333. pph, PBB, & pajak persatuan peseroan yakni pola pajaka. proposionalb. tak langsungc.progresif d. pribadi4.pajak penghasilan berdasarkan sifat merupakan pajak..a. subjektifb. objektifc. regresif d. pegresif10.tarif pajak … Read more
Kali ini kita akan mencoba untuk mencar ilmu cara menjumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Sebagaimana yg dikenali bahwa pada tanggal 1 April 2022, ditetapkan tarif baru pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yg memang setiap harinya diterapkan pada setiap transaksi ekonomi yg dilakukan oleh masyarakat atau pada level pelanggan. Kenaikan tarif PPN yg sebelumnya … Read more
salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu pajak yang diberikan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa misalnya untuk pembangunan Jalan Jembatan ikan di sungai seperti sekolah dan rumah sakit jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu maka pembangunan akan berlangsung dengan baik hal tersebut akan … Read more
Persoalan pembangunan ketika ini, memang telah diperkirakan sebelumnya. Dengan tata kelola yang baik, kepada banyak sekali problem ekonomi, sosial, budaya penduduk yang memang mempunyai tugas kepada berbagai hal terkait dengan metode Negara. Kalau tidak salah katanya, Negara sudah tidak mempunyai uang, sehingga harus menunggu pajak dan cetak uang sebanyak-banyaknya. Kalau dulun cetak sawah jadi duduk … Read more
Pada tahun 2019 yang kemudian, menempel tentang persoalan terkait dengan sistem reformasi birokrasi pemerintahan menjadi acara kerja, dengan melibatkan aparatur Negara, untuk tidak melaksanakan pungli pada periode metode politik dikala ini, kepada masyarakat dengan metode ekonomi dan bisnis yang mereka dengan apa yang diterapkan, dan dimulai dengan perpajakan, serta perizininan. Dengan memahami hingga sejauh mana tata … Read more
Kelancaran dan kesuksesan pembangunan suatu negara tidak cuma menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan tanggung jawab masyarakat terhadap negara yakni dengan membayar pajak. Perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam perjuangan mengembangkan pembangunan dan kesejahteraan anggota keluarganya. Negara pun demikian, dimana kebutuhannya tidak jauh berbeda dengan keperluan rumah tangga keluarga. … Read more
Pajak penghasilan dikenal selaku Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 yaitu pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan aturan yang lain. Supaya pajak yang dipungut (pemajakan) oleh Negara dari rakyat tidak disamakan dengan perampokan dan supaya pelaksanaan pemajakan tidak menjadikan kesewenang-wenangan, maka semua hal yang berkaitan dengan pemajakan harus dikontrol dengan … Read more
Subjek Pajak Pajak Penghasilan yakni segala sesuatu yang mempunyai peluanguntuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengontrol pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan … Read more
Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut dikontrol dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008. 1. Subjek pajak dalam negeri, ialah: Orang langsung yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari … Read more
Yang tidak tergolong Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yaitu: Kantor perwakilan negara aneh; Penjabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara aneh dan orang-orang yang diperbantukan terhadap mereka yang melakukan pekerjaan pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak mendapatkan … Read more
Bab I Pasal 1 UU PPh perihal ketentuan lazim menyatakan bahwa ‘Pajak Penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang dityerima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ketentuan biasa tersebut merupakan ketentuan yang menjadi dasar dan yang menjiwai ketentuan pada pasal-pasal selanjutnya. Konsep penting yang terdapat dalam ketentuan biasa Pasal 1 tersebut: Konsep ‘Subjek Pajak’ termasuk … Read more
Kewajiban Pajak Subjektif bermakna bahwa keharusan pajak yang menempel pada subjeknya dan tidak mampu dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Pada lazimnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia menyanggupi keharusan pajak subjektif. Sedangkan untuk orang yang berdomisili diluar Indonesia kewajiban pajak subjektifnya ada bila mempunyai korelasi ekonomi dengan Indonesia. Saat mulai dan berakhirnya keharusan … Read more
Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila sudah mendapatkan atau mendapatkan penghasilan yang besarnya melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak semenjak saat diresmikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribasi maupun tubuh sekaligus menjadi Wajib Pajak sebab menerima dan/atau mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui … Read more
Peranan dan Dampak Pajak dalam Perekonomian Pajak ialah suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk aneka macam tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengendalikan perekonomian, mampu juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan menghipnotis perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang. 1. Peranan Pajak dalam Pembangunan Pajak merupakan … Read more
Pengertian Pajak Tangguhan Pajak tangguhan yaitu pajak yang kewajibannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Ketentuan peraturan perundang-ajakan perpajakan tidak sekadar intstrumen pentransfer sumber daya (fungsi budgeter), akan tetapi acap kali pula dipakai untuk tujuan memepengaruhi sikap wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dll (fungsi mengendalikan) yang adakala merupakan argumentasi untuk membenarkan penyimpangan dari kriteria … Read more
Prinsip-prinsip dalam perpajakan 1. Prinsip pemanfaatan dalam perpajakan Pengenaan pajak dapat didasarkan pada standar efisiensi, yaitu dimana tingkat produksi diputuskan pada biaya marginal sama dengan harga. 2. Prinsip kemampuan mengeluarkan uang Setiap orang haruslah mengeluarkan uang bagiannya (pajak) sesuai dengan kemampuannya untuk mengeluarkan uang. 3. Konsep equal sacrifice Kesamaan pengorbanan diktatorial (equal absolute sacrifice) yakni … Read more
Konsep Perpajakan Tujuan Perpajakan Perpajakan diperlukan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Tujuan dari perpajakan yakni untuk menekan konsumsi dan investasi dari tata cara aktivitas sosial sehingga sistem administrasi dapat menawarkan barang dan jasa publik, sosial atau kolektif dan mampu memperlihatkan subsidi kepada kelompok miskin tanpa menyebabkan inflasi dan kesukaran dalam neraca pembayaran. Fungsi pokok dari … Read more
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pajak penghasilan umumdisebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 25 yaitu pajak yang dikenakan untuk orang eksklusif, perusahaan atau badan aturan lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami pergantian berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 & … Read more
Pengakuan aset dan kewajiban Pajak Tangguhan dilaksanakan terhadap rugi fiscal yang masih mampu dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiscal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Karena tarif Pajak Penghasilan berganti – ubah dari waktu ke waktu, maka dibutuhkan suatu sistem alokasi supaya diperoleh kepastian dan perlakuan … Read more
BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Pajak ialah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau tubuh yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedang pajak Penghasilan ialah pajak yang dibebankan kepada penghasilan individual , perusahaan atau tubuh hukum … Read more