Kabar Masyarakat, Gaya Santai
Masalah perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih diketahui dengan istilah Illegal Fishing bahwasanya sudah menjadi problem klasik. Mengapa dikatakan klasik ? sebab masalah ini sudah ada dari zaman dahulu yang …
BENTUK-BENTUK PENYERTAAN MODAL OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA Bentuk penyertaan modal yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura yakni : 1. Penyertaan secara pribadi ( direct investment ) Penyertaan secara pribadi dikerjakan dengan …
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) ialah pilar utama penegakan aturan tindak pidana perikanan dalam upaya mengusung misi KKP adalah kedaulatan, keberlanjutan dan kemakmuran. PPNS Perikanan dalam Undang-Undang Nomor …
Menurut ketentuan pasal 4 (1) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 aktivitas-aktivitas yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan modal ventura dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yakni untuk : Mengembangkan sebuah …
Teori Pembenaran Hukum Negara Teori pembenaran hukum dari negara atau teori penghalang langkah-langkah penguasa (Rechtvaardiging theorieen) membahas tentang dasar-dasar yang dijadikan alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Keberadaan negara …
Disvestasi yaitu ialah kewajiban harus dilakukan Perusahaan Modal Ventura (PMV) setelah rentang waktu yang disepakati atau ditentukan selsai. Ada beberapa alasan yang mampu di gunakan untuk melakukan disvestasi : Karena …
1. PENGERTIAN LEASING ( SEWA GUNA USAHA ) Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris ialah leasing yang berasal dari kata lease berarti sewa atau lebih …
SYARAT DAN MEKANISME SEWA GUNA USAHA Menurut Budi Rachmat, bahwa untuk mendapatkan kemudahan sewa guna usaha, lessee umumnya mengajukan surat permintaan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut: a. Akta pendirian perusahaan …
1.KONSEP DAN STRATEGI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN a.) Pengertian lingkungan hidup, ekologi dan ilmu lingkungan. Pengertian lingkungan hidup Menurut Otto Sumarwoto Lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati sebuah makhluk hidup bareng …
Kesadaran berpolitik telah di mulai di pulau Jawa, dan Kalimantan Barat oleh bawah umur muda yang telah matang dalam pengorganisasian, kaderisasi partai dan agama. Kenapa mereka berpolitik, intelektual menjadi bagian …
Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Kecil Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (berikutnya disebut UU Perikanan), pada Pasal 1 angka 11 …
Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar[1] meraih USD 3,61 miliar[2] namun belum merupakan nilai optimal peluangekspor perikanan …
bukti TPP ditunjuk Petugas Barang Bukti TPP dengan Surat Tugas dari atasan
Kegiatan nelayan Indonesia yang melintas batas sehingga ditangkap oleh otoritas negara lain ialah info sekaligus problem perbatasan antar negara yang sudah ada semenjak lama dan sekarang muncul kembali seiring dengan …
Kapal Fu Yuan Yu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) selaku unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah salah satu forum penegak hukum tindakan melawan …
Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang semenjak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara bahari, hal ini …
1. LATAR BELAKANG 1.1. Tindak Pidana Perikanan sebagai Tindak Pidana Khusus Salah satu kesempatanyang menjadi modal pembangunan nasional adalah kekayaan alam yang terdapat di bahari …
Indonesia ialah negara dengan sumber daya alam yang melimpah utamanya di sektor kelautan dan perikanan, tercatat oleh LIPI pada tahun 2014 terdapat 450 spesies karang, 3476 spesies ikan, 13 spesies …
A. HUKUM YANG MENGATUR DAN HUKUM YANG MEMAKSA. Hukum mengontrol (regeld) yakni aturan yang mampu dijadikan teladan oleh para pihak dalam melaksanakan hubunga aturan. Artinya kalau para pihak tidak menciptakan …
SAP ( SATUAN AJAR PEMBELAJARAN ) 1. Lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen (PK). 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen. 3. Pengertian Konsumen dan Produsen. 4. Perkembangan Perlindungan Konsumen. 5. Hubungan Hukum …