Sumberdaya laut ada bersifat hayati dan non hayati. Kesemuanya menjadi asset bangsa. Oleh alasannya semua orang mebutuhkan maka perlu upaya pinjaman dan pelestarian secara betul-betul . Untuk mewujudkan pemberian/pelestarian sumberdaya tersebut menurut Surya Jaya diperlukan persyaratan sebagai berikut (2001:47): keberadaan sebuah ketentuan hukum pidana yang bersifat responsif dalam memberi penilaian di tengah penduduk atas sikap … Read more
Melihat informasi Dirpolair Polda Sulsel yang pada 25 April kemudian mengamankan nelayan asal Sumbawa di tengah perairan Sulawesi, tepatnya kurang lebih 30 mil laut sebelah selatan Pulau Setanger, Kecamatan Likang Tangaa Kabupaten Pangkep karena melakukan aktivitas mencari ikan dengan memakai bahan-materi peledak. Ditengarai bahwa para nelayan yang sudah biasa melaksanakan bahan peledak itu dimanfaatkan oleh … Read more
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perihal Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 wacana Perikanan, dikenal berbagai jenis delik perikanan, dikelola dalam pasal 86 hingga pasal 101. adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan memakai materi peledak, delik … Read more
Pengawasan sumber daya perikanan merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya perikanan, untuk memutuskan ketaatan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia maka diperlukan pengawasan perikanan yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan yang mempunyai peran mengawai tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-seruan di bidang perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 66 UU No. 45 Tahun 2009 tentang … Read more
Pendahuluan Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas menurut ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang sungguh berpotensi. Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan cita-cita dan manfaat yang besar, namun juga menenteng konsekuensi dan beberapa problem, mirip Illegal, … Read more
Hot Persuit Dalam UU Perikanan “Kita mesti mengamankan lautan kita dari penjerahan pihak gila”, demikian pernyataan Presiden RI Joko Widodo saat di Istana Negara, pada 6 Desember 2014, sesudah pelaksanaan penenggelaman 3 Kapal Ikan Asing (KIA) di Tarempa pada tanggal 5 Desember 2014. Penggalan kalimat ini ialah perilaku tegas Pemerintah Indonesia dalam menindak para pelaku … Read more
Diterbitkan tanggal 24 Mar 2016 Pengejaran Kapal Ikan Asing asal Taiwan oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 004 yang diduga melaksanakan pelanggaran IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repubik Indonesia. Pembahasan wacana Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) baca di http://goo.gl/Bc5Zhy Sumber : Humas PSDKP
Add caption Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dibarengi dengan upaya pengawasan dimana di dalamnya terdapat upaya penegakan aturan biar semua aturan yang berlaku dipatuhi, penegakan aturan pastinya akan optimal ketika ada koordinasi antara instansi terkait. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ihwal Perikanan sebagaimana sudah diubah … Read more
Masalah perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih diketahui dengan istilah Illegal Fishing bahwasanya sudah menjadi problem klasik. Mengapa dikatakan klasik ? sebab masalah ini sudah ada dari zaman dahulu yang seperti tidak ada habisnya. Tetapi Isu pemberantasan illegal fishing dalam kurun waktu dua tahun terakhir di Indonesia sering mengemuka di media hal ini dikarenakan janji … Read more
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) ialah pilar utama penegakan aturan tindak pidana perikanan dalam upaya mengusung misi KKP adalah kedaulatan, keberlanjutan dan kemakmuran. PPNS Perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 wacana perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 73A mempunyai 12 kewenangan, ialah : 1). menerima laporan atau pengaduan … Read more
Pengaturan terhadap korporasi dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaiamana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 perihal Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) masih termasuk lemah, meskipun di dalam UU Perikanan telah dikelola ihwal prinsip pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, serta pihak yang mampu dibebankan tanggung jawab saat korporasi melakukan delik, namun berdasarkan ekonomis penulis, pengaturan … Read more
Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Perikanan Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini dilandasi dengan semangat untuk menanggulangi krisis “ketidakberdayaan” lembaga-forum peradilan yang ada dalam menjawab aneka macam masalah hukum khususnya yang terkait penegakan hukum tindakan melawan hukum perikanan. Hal ini dikarenakan daerah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya perikanan yang memiliki peluang dan … Read more
Rumpon atau istilah yang lain diketahui dengan fish aggregating devices (FADs) ialah alat bantu kolektorikan yang memakai aneka macam bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan. Rumpon yang digunakan terdiri dari 4 unsur ialah : pertama pelampung, kedua atraktor rumpon yang dipakai bahan alami yang gampang … Read more
Pemulangan Awak Kapal Non Justitia Asal Vietnam Tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh nelayan ajaib maupun setempat merupakan sebuah ancaman yang cukup serius dalam penegakan aturan. Secara aktual tindak kriminal tersebut ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Tindak pidana perikanan tersebut berbentukpenangkapan ikan tanpa izin, … Read more
Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Kecil Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (berikutnya disebut UU Perikanan), pada Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Nelayan Kecil ialah orang yang mata pencahariannya melaksanakan penangkapan ikan untuk menyanggupi kebutuhan hidup sehari-hari yang memakai kapal perikanan berskala paling besar 5 … Read more
Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar[1] meraih USD 3,61 miliar[2] namun belum merupakan nilai optimal peluangekspor perikanan bergotong-royong. Salah satu penyebabnya yakni illegal fishing selaku salah satu tindak pidana perikanan yang kerap terjadi. Terlebih sejak Peraturan Nomor 56/Permen-KP/2014 perihal Penghentian Sementara (Moratorium) … Read more
bukti TPP ditunjuk Petugas Barang Bukti TPP dengan Surat Tugas dari atasan
Kegiatan nelayan Indonesia yang melintas batas sehingga ditangkap oleh otoritas negara lain ialah info sekaligus problem perbatasan antar negara yang sudah ada semenjak lama dan sekarang muncul kembali seiring dengan kebijakan negara menangani ilegal fishing di wilayah Indonesia. Sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1997 tercatat ada 611 perahu pelintas batas asal Indonesia yang ditangkap … Read more
Kapal Fu Yuan Yu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) selaku unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah salah satu forum penegak hukum tindakan melawan hukum perikanan bersama instansi penegak hukum kementerian dan instansi lain terkait, secara sinergis mengembangkan kerjasama penanganan tindak kriminal perikanan dan urusan terkait lainnya lewat wadah … Read more
Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang semenjak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara bahari, hal ini kemudian menciptakan gosip penegakan aturan tindak pidana di bidang perikanan menjadi prioritas pemerintah dengan menyaksikan masih maraknya tindakan melawan hukum perikanan yang terjadi di wilayah … Read more