illegal fishing
Sumberdaya laut ada bersifat hayati dan non hayati. Kesemuanya menjadi asset bangsa. Oleh alasannya semua orang mebutuhkan maka perlu upaya pinjaman dan pelestarian secara betul-betul . Untuk mewujudkan pemberian/pelestarian sumberdaya tersebut menurut Surya Jaya diperlukan persyaratan sebagai berikut (2001:47): keberadaan sebuah ketentuan hukum pidana yang bersifat responsif dalam memberi penilaian di tengah penduduk atas sikap … Read more
Melihat informasi Dirpolair Polda Sulsel yang pada 25 April kemudian mengamankan nelayan asal Sumbawa di tengah perairan Sulawesi, tepatnya kurang lebih 30 mil laut sebelah selatan Pulau Setanger, Kecamatan Likang Tangaa Kabupaten Pangkep karena melakukan aktivitas mencari ikan dengan memakai bahan-materi peledak. Ditengarai bahwa para nelayan yang sudah biasa melaksanakan bahan peledak itu dimanfaatkan oleh … Read more
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perihal Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 wacana Perikanan, dikenal berbagai jenis delik perikanan, dikelola dalam pasal 86 hingga pasal 101. adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan memakai materi peledak, delik … Read more
Pengawasan sumber daya perikanan merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya perikanan, untuk memutuskan ketaatan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia maka diperlukan pengawasan perikanan yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan yang mempunyai peran mengawai tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-seruan di bidang perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 66 UU No. 45 Tahun 2009 tentang … Read more
Pendahuluan Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas menurut ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang sungguh berpotensi. Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan cita-cita dan manfaat yang besar, namun juga menenteng konsekuensi dan beberapa problem, mirip Illegal, … Read more
Hot Persuit Dalam UU Perikanan “Kita mesti mengamankan lautan kita dari penjerahan pihak gila”, demikian pernyataan Presiden RI Joko Widodo saat di Istana Negara, pada 6 Desember 2014, sesudah pelaksanaan penenggelaman 3 Kapal Ikan Asing (KIA) di Tarempa pada tanggal 5 Desember 2014. Penggalan kalimat ini ialah perilaku tegas Pemerintah Indonesia dalam menindak para pelaku … Read more
Diterbitkan tanggal 24 Mar 2016 Pengejaran Kapal Ikan Asing asal Taiwan oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 004 yang diduga melaksanakan pelanggaran IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repubik Indonesia. Pembahasan wacana Pengejaran Seketika (Hot Pursuit) baca di http://goo.gl/Bc5Zhy Sumber : Humas PSDKP
Add caption Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dibarengi dengan upaya pengawasan dimana di dalamnya terdapat upaya penegakan aturan biar semua aturan yang berlaku dipatuhi, penegakan aturan pastinya akan optimal ketika ada koordinasi antara instansi terkait. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ihwal Perikanan sebagaimana sudah diubah … Read more
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) ialah pilar utama penegakan aturan tindak pidana perikanan dalam upaya mengusung misi KKP adalah kedaulatan, keberlanjutan dan kemakmuran. PPNS Perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 wacana perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 73A mempunyai 12 kewenangan, ialah : 1). menerima laporan atau pengaduan … Read more
Pemulangan Awak Kapal Non Justitia Asal Vietnam Tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh nelayan ajaib maupun setempat merupakan sebuah ancaman yang cukup serius dalam penegakan aturan. Secara aktual tindak kriminal tersebut ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Tindak pidana perikanan tersebut berbentukpenangkapan ikan tanpa izin, … Read more
Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Kecil Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (berikutnya disebut UU Perikanan), pada Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Nelayan Kecil ialah orang yang mata pencahariannya melaksanakan penangkapan ikan untuk menyanggupi kebutuhan hidup sehari-hari yang memakai kapal perikanan berskala paling besar 5 … Read more
Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar[1] meraih USD 3,61 miliar[2] namun belum merupakan nilai optimal peluangekspor perikanan bergotong-royong. Salah satu penyebabnya yakni illegal fishing selaku salah satu tindak pidana perikanan yang kerap terjadi. Terlebih sejak Peraturan Nomor 56/Permen-KP/2014 perihal Penghentian Sementara (Moratorium) … Read more
bukti TPP ditunjuk Petugas Barang Bukti TPP dengan Surat Tugas dari atasan
Kegiatan nelayan Indonesia yang melintas batas sehingga ditangkap oleh otoritas negara lain ialah info sekaligus problem perbatasan antar negara yang sudah ada semenjak lama dan sekarang muncul kembali seiring dengan kebijakan negara menangani ilegal fishing di wilayah Indonesia. Sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1997 tercatat ada 611 perahu pelintas batas asal Indonesia yang ditangkap … Read more
Kapal Fu Yuan Yu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) selaku unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah salah satu forum penegak hukum tindakan melawan hukum perikanan bersama instansi penegak hukum kementerian dan instansi lain terkait, secara sinergis mengembangkan kerjasama penanganan tindak kriminal perikanan dan urusan terkait lainnya lewat wadah … Read more
Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang semenjak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara bahari, hal ini kemudian menciptakan gosip penegakan aturan tindak pidana di bidang perikanan menjadi prioritas pemerintah dengan menyaksikan masih maraknya tindakan melawan hukum perikanan yang terjadi di wilayah … Read more
1. LATAR BELAKANG 1.1. Tindak Pidana Perikanan sebagai Tindak Pidana Khusus Salah satu kesempatanyang menjadi modal pembangunan nasional adalah kekayaan alam yang terdapat di bahari Indonesia. Potensi kekayaan tersebut harus dijaga secara optimal agar dimanfaatkan untuk periode depan pembangunan ekonomi bangsa dan tidak terjadi eksploitasi yang merugikan bangsa dan penduduk … Read more
Indonesia ialah negara dengan sumber daya alam yang melimpah utamanya di sektor kelautan dan perikanan, tercatat oleh LIPI pada tahun 2014 terdapat 450 spesies karang, 3476 spesies ikan, 13 spesies lamun, 48 spesies mangrove, 309 spesies krustasea, 6 spesies penyu, 35 spesies mamalia bahari, dan 221 spesies hiu dan pari. Upaya derma kepada kekayaan tersebut … Read more
World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret sudah menginformasikan status pandemi global untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)[1], sebulan kemudian pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia memutuskan Covid-19 selaku tragedi nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, dikerjakan lewat kampanye … Read more
Tulisan ini sebagian dikutip dari paparan narasumber dan Term of Reference (ToR) aktivitas Focus Group Discussion Penerapan Ketentuan Pelepasan Segera Kapal dan Awak Kapal Pelaku Illegal Fishng di ZEE Indonesia yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengwasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Hotel Hyatt … Read more