Masalah perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih diketahui dengan istilah Illegal Fishing bahwasanya sudah menjadi problem klasik. Mengapa dikatakan klasik ? sebab masalah ini sudah ada dari zaman dahulu yang seperti tidak ada habisnya. Tetapi Isu pemberantasan illegal fishing dalam kurun waktu dua tahun terakhir di Indonesia sering mengemuka di media hal ini dikarenakan janji … Read more
Pengaturan terhadap korporasi dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaiamana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 perihal Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) masih termasuk lemah, meskipun di dalam UU Perikanan telah dikelola ihwal prinsip pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, serta pihak yang mampu dibebankan tanggung jawab saat korporasi melakukan delik, namun berdasarkan ekonomis penulis, pengaturan … Read more
Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Perikanan Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini dilandasi dengan semangat untuk menanggulangi krisis “ketidakberdayaan” lembaga-forum peradilan yang ada dalam menjawab aneka macam masalah hukum khususnya yang terkait penegakan hukum tindakan melawan hukum perikanan. Hal ini dikarenakan daerah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya perikanan yang memiliki peluang dan … Read more
Rumpon atau istilah yang lain diketahui dengan fish aggregating devices (FADs) ialah alat bantu kolektorikan yang memakai aneka macam bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan. Rumpon yang digunakan terdiri dari 4 unsur ialah : pertama pelampung, kedua atraktor rumpon yang dipakai bahan alami yang gampang … Read more
Pemulangan Awak Kapal Non Justitia Asal Vietnam Tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh nelayan ajaib maupun setempat merupakan sebuah ancaman yang cukup serius dalam penegakan aturan. Secara aktual tindak kriminal tersebut ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Tindak pidana perikanan tersebut berbentukpenangkapan ikan tanpa izin, … Read more
Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Kecil Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (berikutnya disebut UU Perikanan), pada Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Nelayan Kecil ialah orang yang mata pencahariannya melaksanakan penangkapan ikan untuk menyanggupi kebutuhan hidup sehari-hari yang memakai kapal perikanan berskala paling besar 5 … Read more
bukti TPP ditunjuk Petugas Barang Bukti TPP dengan Surat Tugas dari atasan
Kegiatan nelayan Indonesia yang melintas batas sehingga ditangkap oleh otoritas negara lain ialah info sekaligus problem perbatasan antar negara yang sudah ada semenjak lama dan sekarang muncul kembali seiring dengan kebijakan negara menangani ilegal fishing di wilayah Indonesia. Sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1997 tercatat ada 611 perahu pelintas batas asal Indonesia yang ditangkap … Read more
Kapal Fu Yuan Yu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) selaku unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah salah satu forum penegak hukum tindakan melawan hukum perikanan bersama instansi penegak hukum kementerian dan instansi lain terkait, secara sinergis mengembangkan kerjasama penanganan tindak kriminal perikanan dan urusan terkait lainnya lewat wadah … Read more
Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang semenjak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara bahari, hal ini kemudian menciptakan gosip penegakan aturan tindak pidana di bidang perikanan menjadi prioritas pemerintah dengan menyaksikan masih maraknya tindakan melawan hukum perikanan yang terjadi di wilayah … Read more
1. LATAR BELAKANG 1.1. Tindak Pidana Perikanan sebagai Tindak Pidana Khusus Salah satu kesempatanyang menjadi modal pembangunan nasional adalah kekayaan alam yang terdapat di bahari Indonesia. Potensi kekayaan tersebut harus dijaga secara optimal agar dimanfaatkan untuk periode depan pembangunan ekonomi bangsa dan tidak terjadi eksploitasi yang merugikan bangsa dan penduduk … Read more
Indonesia ialah negara dengan sumber daya alam yang melimpah utamanya di sektor kelautan dan perikanan, tercatat oleh LIPI pada tahun 2014 terdapat 450 spesies karang, 3476 spesies ikan, 13 spesies lamun, 48 spesies mangrove, 309 spesies krustasea, 6 spesies penyu, 35 spesies mamalia bahari, dan 221 spesies hiu dan pari. Upaya derma kepada kekayaan tersebut … Read more
World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret sudah menginformasikan status pandemi global untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)[1], sebulan kemudian pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia memutuskan Covid-19 selaku tragedi nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, dikerjakan lewat kampanye … Read more