Tarif Bea Materai Dan Cara Pelunasannya (Pajak)

• Surat kontrakdan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai tindakan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
• Akta-akta notaris tergolong salinannya
• Surat berguna seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,00

Dokumen yang hendak dipakai selaku alat pembuktian di tampang Pengadilan, yakni :

• Surat- surat umumdan surat kerumahtanggaan
• Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai menurut maksudnya, kalau dipakai untuk tujuan lain atau digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari tujuan semula.

2.  Untuk dokumen yang menyatakan nominal duit dengan batasan selaku berikut :

• Nominal sampai Rp. 250.000,00 tidak dikenakan Bea Materai
• Nominal antara Rp. 250.000,00-Rp. 1.000.000,00 dikenakan Bea Materai Rp. 3.000,-
• Nominal di atas Rp. 1.000.000,00 dikenakan Bea Materai Rp. 6.000,-

3.  Cek dan Bilyet Giro dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- tanpa batas  pengenaan besarnya harga nominal.

1. Dokumen yang dibentuk oleh satu pihak. Saat terutangnya bea materai atas dokumen yang dibuat oleh satu pihak yaitu pada dikala dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, misalnya cek.
2. Dokumen yang dibentuk oleh lebih dari satu pihak. Saat terutangnya bea materai yakni pada ketika dokumen tersebut sudah final dibuat, yang ditutup dengan tanda tangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri. Saat terutangnya bea materai ialah pada dikala dokumen tersebut digunakan di Indonesia.

2.    Pihak yang terutang bea materai

• Materai tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai.
• Materai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan
• Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dijalankan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel.
• Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan mesti dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas.

• Kertas materai yang telah dipakai dilarang dipakai lagi (ayat (7))
• Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas bea materai yang dipakai, maka untuk bab isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai (ayat (8))
• Bila ketentuan penggunaan dan cara  pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai (ayat (9))

2. Menggunakan cara lain sesuai ketentuan Pasal 1 Kep.No.133b/2000, adalah:

• Mesin Teraan Materai;
• Teknologi Percetakan;
• Sistem Komputerisasi;
• Alat lain dengan teknologi tertentu.

Pelunasan Bea Meterai dengan cara lain harus menerima izin tertulis dari DirJen Pajak, dan hasil pencetakannya harus dilaporkan juga ke DirJen Pajak (Pasal 2 Kep.No.133b/2000).

1. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar
2. Melekatkan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berhubungan
3. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar
4. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materainya
5. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini, dikenakan hukuman administratif sesuai dengan peraturan perundang-usul.

SANKSI ADMINISTRATIF

• Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek Bea Materai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administratif 200 % dari Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar.
• Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam aksara (a) harus melunasi Bea Materai terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian.

C.  Daluwarsa

1. Meniru atau memalsukan materai tempel, kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai.
2. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai imitasi, yang dipalsukan atau yag dibuat dengan melawan hak.
3. Yang sengaja memakai, menjual, memperlihatkan, menyerahkan, menawarkan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya atau tanda sahnya atau tanda waktunya sudah dihilangkan seakan-akan materai itu belum digunakan dan atau memerintahkan orang lain menggunakannya melawan hak.
4. Menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan meniru benda materai.

Ketentuan dalam pasal 14 UU No. 13 Tahun 1985 perihal ketentuan pidana menyebutkan bahwa akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun (tindak pidana kejahatan) bagi barang siapa yang dengan sengaja memakai cara lain pelunasan bea materai atas dokumen tanpa izin menteri keuangan.

• Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 476/MM.03/2002
• Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ.53/2003
• Surat Edaran No. SE-01/PJ.53/2003

2. Besarnya Pelunasan Bea Materai Dengan Cara Pemateraian Kemudian

• Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai namun akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan yakni sebesar Bea Materai yang terutang sesuai denggan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian.
• Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi yaitu sebesar Bea Materai yang terutang.
• Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan dipakai di Indonesia yaitu sebesar Bea Materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada dikala pemateraian lalu

3.Sanksi atas Pemateraian Kemudian

• Denda sebesar 200 % dari Bea Materai yang tidak atau kurang dilunasi untuk point 1d.
• Denda sebesar 200% dari Bea Materai khususnya untuk point 1c apabila pemateraian lalu dilaksanakan setelah dokumen dipakai.

4. Objek Pemateraian Kemudian

• Dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai namun akan dipakai selaku alat pembuktian di muka pengadilan
• Dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya
• Dokumen yang dibentuk di luar negeri yang mau digunakan di Indonesia

5.  Mekanisme Pemateraian Kemudian :

• Pemegang dokumen menjinjing dokumen ke Kantor Pos terdekat
• Pemegang dokumen melunasi Bea Materai yang terutang atas dokumen yang dimateraikan kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002.
• Pemegang dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi dikenakan denda manajemen sebesar 200% dari Bea Materai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunaan SSP instruksi MAP 0174.
• Dokumen yang telah dimateraikan lalu dan SSP dicap TELAH DIMATERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UU NO. 13 Tahun 1985 Jo 476/KMK.03/2002 oleh Pejabat Pos diikuti dengan tanda tangan, nama dan nomor pegawai Pejabat Pos bersangkutan.

2. Tata Cara Pemateraian Kemudian Dengan Surat Setoran Pajak

• Membuat daftar dokumen yang akan dimateraikan kemudian
• Membayar Bea Materai terutang berdasarkan Pasal 4 SKMK No. 476/KMK.03/2002
• Pemegang dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi dikenakan denda manajemen sebesar 200% dari Bea Materai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan SSP terpisah dengan SSP yan dipakai untuk memateraikan kemudian.
• Cara Pengisian SSP sbb :
• SSP yang digunakan untuk melunasi pemateraian kemudian diisi dengan Kode Jenis Pajak (MAP) 0171
• SSP yang digunakan untuk mengeluarkan uang denda administrasi diisi dengan Kode Jenis Pajak (MAP) 0174
• Daftar Dokumen yang telah dimateraikan kemudian dan SSP yang dipakai untuk membayar pemateraian kemudian dicap TELAH DIMATERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UU NO. 13 Tahun 1985 Jo 476/KMK.03/2002 oleh Pejabat Pos diikuti dengan tanda tangan, nama dan nomor pegawai Pejabat Pos bersangkutan.