Kita hidup bermasyarakat maka acapkali dan pasti mengalami persoalan, baik masalah antar individu dengan individu lain, maupun antar kelompok dengan kelompok lainnya.
Masalah inilah yang kemudian kita sebut dengan bentuk-bentuk konflik sosial.
Bagaimamanapun konflik sosial mesti segera dituntaskan dengan baik, supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada akhirnya dampak dari konflik sosial akan mempengaruhi kahidupan masyarakat itu sendiri.
Tulisan ini akan dijelaskan mengenai dampak positif dan negatif konflik sosial.
Dampak Positif Konflik Sosial
Dampak positif dan negatif konflik sosial perlu dicegah sejak dini. Bagaimanapun yang namanya konflik bisa membawa petaka yang lebih besar.
Akan tetapi, di balik dampak negatif ternyata ada juga dampak positifnya, di antaranya:
Semakin menguatnya rasa solidaritas diantara anggota kelompok atau orang-orang yang merasa satu pemahaman. Ini terjadi bila konflik sosial melibatkan dua atau lebih kelompok sosial.
Aspek-aspek kehidupan yang belum tuntas atau belum jelas arahnya, kamudian ditelaah kembali agar menjadi semakin jelas. Misalnya, terjadinya konflik sosial yang disebabkan belum sahnya RUU penting dan Urgen.
Menjalankan kembali norma-norma yang ada di masyarakat.
Adanya peluang untuk merubah dan menyesuaikan aturan (hukum & norma) yang sudah berjalan, ke arah yang lebih baik sesuai dengan hubungan sosial yang ada saat ini.
Menciptakan kesempatan kesepakatan-kesepakatan baru sehingga terjadi stabilitas sosial masyarakat.
Masyarakat menerima wawasan baru, khususnya pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan konflik tersebut.
Dampak Negatif Konflik Sosial
Dampak positif dan negatif konflik sosial harus dicegah sejak dini karena biasanya akan timbul konflik yang lebih besar.
Apalagi, dampak negatif konflik dapat mengancam kerukunan warga bahkan sampai genosida. Untuk mengatasi hal tersebut perlu sebuah integrasi sosial yang akan dibahas dalam artikel selanjutnya.
Adapun dampak negatif konflik sosial antara lain sebagai berikut:
Menimbulkan kerusakan sosial, terjadi perpecahan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Terjadi khususnya konflik sosial antar kelompok dengan kelompok yang berbeda.
Karakter atau kepribadian pada individu menjadi berubah ketika melihat situasi yang ada.
Hancur dan rusaknya harta benda, malahan muncul korban bila huru-hara yang besar terjadi akibat konflik sosial.
Apabila terjadi “perang” maka ada dominasi kelompok pihak “pemenang”-nya.
Muncul aksi-aksi kekerasan yang disebabkan oleh konflik sosial yang terjadi.
Dampak positif dan negatif konflik sosial selalu ada. Keduanya membawa akibat di beberapa pihak.
Kalaupun terjadi konflik sosial, maka perlu bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial perlu yang secepatnya dan seadilnya.
Demikianlah artikel singkat tentang dampak positif dan negatif konflik sosial yang terjadi di warga masyarakat. Meski menimbulkan dampak positif, tapi lebih baik bila konflik sosial kita cegah, karena dampak negatifnya lebih merugikan.
Dampak mobilitas sosial menurut para ahli yaitu Horton dan Hunt (1987).
Ada beberapa akibat dari dampak mobilitas sosial, yang berkonsekuensi negatif karena disebabkan adanya mobilitas sosial vertical, diantaranya sebagai berikut:
1. Timbul kecemasan akan terjadi suatu penurunan status jika mobilitas menurun.
2. Adanya ketegangan ketika mempelajari hal/peran baru dari satu status jabatan yang meningkat
3. Keretakan relasi antar anggota-anggota kelompok primer, karena adanya perpindahan ke status yang lebih rendah.
Dampak mobilitas sosial bagi warga masyarakat menyebabkan dua macam akibat, baik yang dampaknya positif maupun dampak negatif, diantaranya sebagai berikut:
1. Dampak Positif Mobilitas Sosial
a. Mendorong individu untuk berkembang lebih maju
Karena terbukanya kesempatan untuk naik kelas dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi dan dorongan pada tiap diri seseorang untuk melangkah maju mengejar prestasi supaya status dan derajatnya lebih tinggi.
Kalimat di atas populer populer di Indonesia sekitar era 90-an, sayangnya gaungnya kini sudah jarang terdengar. Kalimat di atas memang singkat, tapi memiliki tafsiran yang sangat bagus.
Karena persatuan merupakan landasan dasar yang digunakan sejak dulu oleh para pejuang dalam membangun bangsa. Budaya gotong royong adalah perwujudan nyata semangat persatuan masyarakat Indonesia.
Presiden Soekarno Presiden Republik Indonesia yang pertama sampai menyampaikan bahwa gotong royong adalah “jiwa” masyarakat Indonesia. Saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945. Meskipun sangat disayangkan karena budaya gotong royong mulai hilang.
Jika kita mau bernostalgia, dulu mudah sekali menemukan budaya gotong royong di masyarakat. Ada kerja bakti yang sering dilaksanakan masyarakat tiap jum’at (jumsih) bahkan ada kegiatan gotong royong antar umat beragama.
Intinya gotong royong itu merupakan identitas nasional. Karenanya, budaya gotong royong sebaiknya dijaga dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.
Gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti angkat atau pikul, royong artinya bersama-sama. Jika kita artikan secara harafiah, maka gotong royong bermakna mengangkat bersama-sama atau mengerjakan pekerjaan dengan bersama-sama.
Gotong royong memiliki arti yang mirip dengan partisipasi, yaitu keaktifan tiap individu untuk terlibat serta memberi nilai positif pada tiap objek, permasalahan, ataupun kebutuhan orang-orang di sekelilingnya.
Partisipasi aktif yang dimaksud dapat berupa bantuan-bantuan yang wujudnya tenaga fisik, intelektulitas (sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif), materi, keuangan, support secara mental spiritual, ketrampilan, sampai hanya berdoa kepada Tuhan.
PENGERTIAN GOTONG ROYONG MENURUT PARA AHLI
Menurut Koentjaraningrat budaya gotong royong masyarakat Indonesia bisa dikategorikan dalam dua jenis;
Pertama, gotong royong dalam arti tolong menolong. Budaya gotong ini terjadi terjadi saat aktivitas-aktivitas “insidental” seperti pada peristiwa bencana atau kematian, panen pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, dan kegiatan perayaan.
Kedua, Sedangkan budaya gotong royong kerja bakti umumnya dilakukan saat masyarakat mengerjakan sesuatu bersama yang sifatnya untuk kepentingan umum, entah karena inisiatif warga atau gotong royong yang diprogramkan pemerintah.
Dalam pandangan ilmu sosiologi budaya, gotong royong merupakan semangat yang terbentuk dalam perilaku atau tindakan individu yang dilaksanakan tanpa mengharapkan balasan, semangat itu dilakukan secara bersama-sama demi kepentingan banyak orang.
Sebetulnya gotong royong membuat kehidupan penduduk Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Beragam permasalahan hidup bisa terpecahkan secara mudah dan murah, demikian pula yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.
Akan banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari budaya Gotong royong merupakan budaya masyarakat yang. Keuntungan –keuntungan tersebut antara lain:
1. Beban Pekerjaan yang Harus Ditanggung Terasa Ringan
Semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam upaya pembangunan maka semakin ringan pekerjaan tiap individu yang ada di dalamnya.
Gotong royong pun menyebabkan masyarakat merasa memiliki program tersebut, sehingga dengan sukarela ikut membantu tiap program-program lanjutannya.
Selain itu dapat meringankan pekerjaan yang harus ditanggung juga membuat sebuah pekerjaan lebih cepat untuk diselesaikan. Artinya, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Menumbuhkan Kebersamaan, Sikap Sukarela, Tolong-Menolong, dan Kekeluargaan Antar Warga
Gotong royong secara alami bisa menumbuhkan kebersamaan, sikap sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat.
Masyarakat yang sering gotong royong punya sikap lebih peduli pada orang-orang yang di sekitarnya. Mereka saling berbagi dan tolong menolong dengan sukarela. Masyarakat lebih kompak karena dengan sikap ini rasa kebersamaan dan kekeluargaan akan terjaga antar sesama anggota yang ada di masyarakat.
3. Terbinanya Hubungan Sosial Yang Baik Dan Harmonis Antar Warga Masyarakat
Pada satu titik lingkungan masyarakat yang guyub dan kompak akan membuat daerah tersebut harmonis.Nantinya apabila ada satu anggota masyarakat yang ditimpa kesulitan, anggota masyarakat lain akan dengan sigap membantu.
Hubungan sosial yang baik dan harmonis bisa terbangun apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi dan mau bergotong royong.
4. Persatuan dan Kesatuan Nasional
Gotong royong dalam skala yang lebih besar bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Asumsinya jika tingkat RT atau RW masyarakatnya sudah solid maka kedepannya akan mampu menjalin persatuan dengan skala lebih besar yaitu tingkat nasional.
Gotong royong faktanya dapat menyadarkan masyarakat bahwa kita semua hidup di tanah air yang sama, sehingga persatuan dan kesatuan yang ada harus menjadi pemersatu dari Sabang sampai Merauke.
NILAI-NILAI DALAM GOTONG ROYONG
Nampak sekilas, gotong royong seperti suatu hal yang sederhana. Padahal kenyataannya dibalik kesederhanaannya tersebut, gotong royong menyimpan berjuta nilai yang positif bagi masyarakat. Nilai-nilai positif gotong royong diantaranya:
1. Nilai Kebersamaan
Dengan gotong royong, masyarakat akan saling bekerja sama untuk mencapai kesepakatan dan nilai-nilai yang bisa dimanfaatkan bersama. Gotong royong adalah cerminan rasa kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat.
2. Nilai Persatuan
Dengan gotong royong akan melahirkan kebersamaan dan persatuan antar anggota masyarakat sehingga masyakarat jadi lebih kuat. Dan apabila ada masalah sosial mereka mampu menghadapinya.
3. Nilai Rela berkorban
Gotong royong mengajarkan warga untuk siap rela berkorban. Pengorbanan bisa dalam berbagai bentuk. Mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan bermuara untuk kepentingan bersama. Kebutuhan pribadinya rela dikesampingkan agar tujuan bersama terpenuhi.
4. Nilai Tolong menolong
Gotong royong menjadikan masyarakat menolong satu sama lain dan saling bahu-membahu. Apapun kontribusinya dalam gotong royong, pada akhirnya pasti memberi manfaat untuk orang lain.
5. Nilai Sosialisasi
Gotong royong membuat masyarakat sadar jika dirinya merupakan makhluk sosial. Apalagi di era yang penuh Individualisme ini, gotong royong membuat warga saling kenal satu sama lain sehingga pada prosesnya kita manusia dapat terus eksis.
Ilustrasi Seseorang Sedang Mempresentasikan Program Kebijakan Publik. Sumber: Pixabay
KEBIJAKAN SOSIAL
Pengertian Kebijakan Sosial Menurut Para Ahli
Ada berbagai definisi tentang kebijakan masyarakat telah dikemukan oleh para ahli seperti Marshall, Rein, Hutman, Magil, Spicker dan Hill yang juga mendefinisikannya mirip dengan kebijakan kesejahteraan sosial, berikut rumusannya:
Menurut Marshal yaitu kebijakan pemerintah yang kaitannya dengan tindakan yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan warga negara, misalnya dengan menyediakan pelayanan sosial serta bantuan keuangan (Marshal, 1965)
Menurut Rein yaitu sebuah perencanaan sosial dalam mengatasi biaya-biaya sosial, meningkatkan pemerataan, mendistribusikan bantuan dan pelayanan sosial (Rein, 1970).
Menurut Huttman yaitu kumpulan strategi, kumpulan tindakan atau kumpulan rencana untuk menuntaskan dan mengurangi masalah sosial serta memenuhi kebutuhan sosial (Huttman, 1981)
Menurut Magi adalah bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu semua kebijakan yang asalnya dari pemerintah, seperti kebijakan transportasi, ekonomi, pertahanan, komunikasi, keamanan (militer), dan kebijakan pengadaan fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Lebih spesifik lagi kebijakan sosial adalah kebijakan publik yang tujuan dan arahnya bagi kepentingan umum dan sosial (Magil, 1986)
Menurut Spicker yaitu kebijakan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan (welfare), baik yang memiliki arti luas. Seperti hal-hal menyangkut kualitas hidup manusia maupun arti sempit seperti beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu yang manfaatnya melidungi kesejahteraan rakyat (Spicker, 1995)
Menurut Hill yaitu studi mengenai peranan negara berkaitan erat dengan kesejahteraan warganya (Hill,1996)
Menurut Dalton dan Smith yaitu apa-apa yang dilakukan pemerintah yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup manusia, bisa melalui pemberian beraneka tunjangan pendapatan, beragam pelayanan kemasyarakatan serta program-program tunjangan sosial lainnya (Bessant, Watts, Dalton dan Smith 2006).
Setelah kita mengetahui definisi yang dikemukan oleh para ahli di atas. Maka bisa kita simpulkan bahwa kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik.
Kebijakan sosial adalah inisiatif pemerintah yang dibuat dalam merespon isu-isu yang sifatnya publik, seperti mengatasi masalah sosial serta memenuhi kebutuhan pokok masyarakat umum.
Fungsi Kebijakan Sosial
Setelah kita tau bahwa pengertian kebijakan masyarakat hampir sama dengan kebijakan publik, maka fungsi kebijakan sosial pun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai sebuah aksi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental).
Kategori Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial juga merupakan wujud pemenuhan hak-hak sosial warganya atau kewajiban negara (state obligation).
Perwujudan kebijakan sosial secara garis besar terangkum dalam tiga kategori, yaitu perundang-undangan, sistem perpajakan dan program pelayanan sosial.
Jika merujuk pada kategori ini maka dapat kita asumsikan bahwa tiap perundang-undangan, hukum atau peraturan yang berkaitan dengan masalah dan kehidupan sosial merupakan wujud nyata kebijakan sosial. Meski tak semua kebijakan sosial sudah berbentuk undang-undang.
Negara hadir dalam konteks kesejahteraan sosial melalui kebijakan sosial, sebetulnya tujuannya untuk mengupayakan akan adanya kesetaraan antara warga masyarakat antar satu dengan lainnya dalam mewujudkan kesejahteraannya.
Karena perbedaan latar belakang atau recources antar warga masyarakat seringkali mengakibatkan posisi dan kesempatan mereka tidak sama.
Hal tersebut bisa menyebabkan warga masyarakat yang memiliki posisi sosial tidak menguntungkan semakin termarginalisasi serta terus mengalami masalah ketika berusaha mewujudkan kesejahteraannya.
Malahan ada sebagian masyrakat yang sekadar memenuhi kebutuhan dasarnya pun sudah sulit. Karenanya butuh campur tangan pemerintah dalam membantu kelompok-kelompok marginal tersebut.
Dimensi Kebijakan Sosial
Ada berbagai dimensi dasar dari kebijakan ini yaitu
1). Redistribusi kekayaan; Seperangkat peraturan pemerintah untuk mengontrol pemerataan pendapatan. Supaya tidak ada monopoli kekayaan. Mekanisme yang dilakukan daiantaranya pajak progressive, land reform, transmigrasi, dan lain-lain,
2) Kebebasan; Terbebasnya masyarakat dari rasa takut akan terror, ekploitasi, dll
3) Perlindungan resiko jangka panjang; Masyarakat terlindungi dari resiko bencana alam, resiko sosial politik, resiko bekerja, pemanasan global dan lain-lain.
4) Keselamatan publik; Adanya penyediaan sarana umum yang aman, nyaman dan berkualitas,
5) Pelayanan sosial; Program-program yang tujuannya membantu individu atau kelompok yang terhambat ketika memenuhui kebutuhan hidupnya.
Dalam sebuah perjalanan dari arah Bandung menuju Jakarta, awal mulanya penulis berdiskusi tentang hubungan antar keluarga di Indonesia yang semakin memudar.
Perbincangan bukan sekedar fokus pada fenomena konflik dalam sebuah keluarga, konflik antar anak dengan anak, konflik antar orang tua dan anak, dan sebagainya, namun perbincangan itu kemudian meluas pada persoalan semakin habisnya modal sosial (social capital) di tengah masyarakat kita yang berujung pada hilangnya hubungan kekerabatan.
Padahal, sudah sejak lama masyarakat Indonesia (yang berbasis Masyarakat agraris: desa) secara umum dikenal sebagai masyarakat yang sederhana dan saling tergantung (dependent), teritori merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja, hubungan antar anggota masyarakat berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat, Dan norma agama dan hukum Adat masih kuat pengaruhnya. (Soerjono Soekanto, 1982).
Kawan kami tersebut menceritakan Bagaimana leluhurnya di daerah Madiun, Jawa Timur secara turun temurun melarang anak cucunya membagi tanah peninggalannya sebagai warisan yang harus dibagi. Leluhurnya menginginkan tanah tersebut dipertahankan agar bisa diwariskan pada kehidupan anak cucunya kelak, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara materi.
Karena itu dibangunlah lumbung lumbung tempat penyimpanan padi sehabis panen, dan dipergunakan cadangan ketika ada anak keturunannya yang membutuhkan bantuan ekonomi. Hingga saat ini (artikel ditulis tahun 2012), lumbung padi tersebut masih berdiri kokoh di atas tanah tersebut, dan terus melakukan tugas-tugas mulianya. dan memang terbukti, ikatan kekeluargaan kawan saya tersebut menjadi sangat kuat.
Bukan hanya di Madiun, masyarakat Minang juga terkenal dengan konsep modal sosialnya. Salah satu bentuk modal sosial terkenal yang dimiliki oleh urang awak, yaitu merantau, tradisi merantau bagi orang Minang adalah pelaksanaan misi ideologis tersendiri.
Ketika seorang pemuda Minang merantau, dan ketika kembali dari daerah rantau, mereka harus membawa sesuatu, baik berupa harta atau pengetahuan (gelar akademik misalnya), sebagai simbol berhasilnya misi mereka. Kalau tidak, maka mereka tidak akan “diterima” oleh orang kampung. mereka dianggap telah gagal menjalankan misi. Orang kampung akan menyebut mereka bagaikan “seekor siput pulang ke rumahnya” (pulang langkitan) atau menyebut mereka “begitu perginya, begitu pulangnya” (baitu pai, baitu pulang).
Tidak ada sambutan meriah dan kalungan bunga bagi para perantau yang gagal mengemban misi itu. Harta dan pengetahuan yang dibawa ke kampung halaman oleh para perantau yang sukses sangat dihargai oleh penduduk kampung. Mereka menggunakan harta itu untuk membangun atau memperbaiki rumah-rumah para saudara perempuan atau istri-istri mereka untuk menambah aset sosial mereka yaitu tanah.
Selain tradisi merantau yang luar biasa, masih ada satu hal yang kami didiskusikan, yaitu tanah pusako bagi masyarakat Minang adalah harta yang harus terus dijaga untuk menghidupi kebutuhan sosial ekonomi keluarga kaumnya.
Ia menjadi seperti jaminan sosial (social security) jika ada kebutuhan-kebutuhan sangat penting datang. Secara hukum adat Minang, tanah pusako terbatas sekali penggunaannya kecuali untuk 4 hal alasan pemberat (dan memerlukan kesepakatan semua anggota kaum) yaitu: (i) rumah gadang warisan yang harus segera diperbaiki jika ada kerusakan, (ii) adat pusaka tidak berdiri terkait penyelenggaraan pemberian gelar adat, (iii) mayat terbujur di tengah rumah, dan tidak ada biaya untuk pemakaman, dan (iv) gadis gadang belum bersuami, untuk mendapatkan jodoh dan pesta pernikahannya.
Namun, pesatnya perkembangan pembangunan di Sumatera Barat membuat harga tanah melambung tinggi, dan membuat kepala persekutuan masyarakat Minang (mamak suatu kaum) tergoda untuk menjualnya, entah untuk kebutuhan materi, desakan membayar hutang, atau alasan modal usaha.
Ketika tanah terjual, maka berdasarkan hasil penelitian Lilis Suryati (2002) tentang dampak penjualan harta pusaka tinggi terhadap eksistensi kaum, maka yang terjadi adalah hilangnya ikatan kekeluargaan dan solidaritas sesama anggota kaum, karena fungsi tanah pusako yang selama ini menjadi perekat keluarga sudah tidak ada lagi dan Berujung menonjolnya sikap individualistik. Selain itu tidak ada kebanggaan lagi sebagai penduduk asli Minangkabau yang ditandai dengan kepemilikan tanah pusaka.
Modal sosial dan Individualisme
Konsep modal sosial sesungguhnya berumur lebih muda dari individualisme itu sendiri. Konsep modal sosial mencoba menjelaskan mekanisme kohesi sosial dan kinerja dari institusi sosial. Definisi modal sosial yang sangat menarik datang dari Robert Putnam (2000), ” mengacu pada hubungan antara individu-individu jaringan sosial dan norma-norma timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari mereka”.
Bagi Putnam, konsep keterhubungan sosial dan keterlibatan sipil dalam aktivitas sosial politik (hubungan bertetangga, partisipasi politik, keanggotaan institusi sosial dan agama) adalah unsur utama dalam modal sosial. Lebih lanjut lagi, modal sosial tersebut berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya lainnya.
Hampir semua ilmuwan sepakat bahwa, inti dari modal sosial adalah kepercayaan sosial (social trust). karena kepercayaan akan menghasilkan sebuah energi sosial, yang menurut Norman Uphoff (dalam Sayogyo, 1994) bersumber pada 3 hal, pertama, gagasan dapat diterima bersama. kedua, idealita atau harapan bagi kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan bersama. dan ketiga, persaudaraan (friendship) yaitu wujud solidaritas dalam suatu satuan sosial sebagai daya utama dalam proses mencapai ideal yang telah ditetapkan bersama.
Energi sosial ini terwujud dalam keragaman kelembagaan lokal dalam masyarakat. lembaga di sini dipahami sebagai ‘pola perilaku yang matang’ berupa aktivitas-aktivitas, baik yang terorganisasi maupun yang tidak.
Namun individualisme adalah tantangan utama masyarakat sekarang ini. menurut penelitian Juri Allik dan Anu Realo dari Universitas Tartu, Estonia yang dimuat dalam Jurnal of Cross-Cultural Psychology (2004), menemukan fakta bahwa konsekuensi dari modernisasi adalah tumbuhnya individualisme yang tak terbatas, yang akan mengancam secara serius kesatuan organis masyarakat.
Kesimpulan itu mereka dapatkan dari penelitian atas negara-negara bagian di Amerika Serikat dan 42 negara di dunia lainnya.
Paparan kehidupan masyarakat modern memang secara langsung atau tidak mereduksi energi sosial dan sendi-sendi sosial kemasyarakatan kita. Gaya hidup individualistis dan cenderung otonom yang tercermin dalam masyarakat modern, berpotensi menghancurkan struktur modal sosial, karena ia mampu merusak sistem kepercayaan (trust), tatanan sosial dan pada akhirnya alienasi manusia dari masyarakatnya; fundamental dasar modal sosial.
Modal sosial, kebijakan negara dan pilar kebangsaan
Modal sosial adalah elemen yang sangat berharga yang dimiliki oleh masyarakat. Karena itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya memperkuat modal sosial di masyarakat. Edi Suharto PhD menulis bahwa output kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada akhirnya meningkatkan kohesifitas sosial, kepercayaan, gotong royong, partisipasi masyarakat, kolaborasi sosial dalam masyarakat.
Pada masa orde baru, beberapa kebijakan pernah dibuat, dan beberapa berhasil memperkuat modal sosial, namun di antara kebijakan tersebut terdapat pula yang justru memperlemah modal sosial masyarakat lokal. salah satu kebijakan yang dianggap berhasil adalah kelompencapir (kelompok pendengar pembaca dan pemirsa).
Program Kelompencapir merupakan sebuah program rutin untuk komunitas petani, nelayan, dan kelompok pedesaan lainnya yang berprestasi dari berbagai daerah dipertemukan untuk diaduk pengetahuan, dan keahliannya seputar pertanian, peternakan, penangkapan ikan, dan lainnya.
Selain memobilisasi strata profesi masyarakat bawah di indonesia tersebut, program ini juga berhasil memobilisasi SDM ( Penyuluh Pertanian, peternakan, dan lain-lain) yang mampu menggenjot keterampilan para petani, nelayan dan kelompok masyarakat pedesaan lainnya tersebut. Program yang mirip lomba cerdas cermat ini, dianggap menyumbang kontribusi ketika Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984.
Namun sayangnya, terdapat pula kebijakan yang justru memperlemah bahkan menghilangkan modal sosial masyarakat. menurut penelitian IRE ( Institut For Research and Empwerment) di Jogjakarta (2002), penerapan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah memporak-porandakan daerah di luar wilayah pulau Jawa, termasuk melemahkan komunitas Nagari di Sumatera Barat, komunitas Pasirahan di Sumatera Selatan, komunitas Banjar di Bali, dan sebagainya.
Menurut UU tersebut, ikatan-ikatan sosial lokal yang tidak sesuai dengan format pemerintahan, dianggap akan mengganggu kepentingan pemerintah. Sehingga pemerintah berusaha untuk menghilangkan nilai-nilai lokal dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk penyeragaman desa di seluruh Indonesia.
Penyeragaman tersebut berdampak pada hilangnya entitas masyarakat adat, hilangnya kekayaan desa adat akibat diambil alih negara atau kepentingan swasta, hilangnya peran memerintah sendiri, dan sebagainya.
Baru Kemudian pada tahun 2004, saat melakukan revisi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, diganti dengan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat (desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
Namun demikian, saat ini kondisi atau komunitas masyarakat adat (nilai sosial sebuah desa) sudah terlanjur rapuh karena masuknya beberapa kepentingan, seperti pasar, negara, kelompok kepentingan lainnya.
Tak dapat disangkal lagi, dengan struktur masyarakat dan kebudayaan yang majemuk, Indonesia sesungguhnya mempunyai modal sosial yang sangat besar. ikatan kebangsaan yang selama ini ada adalah alasan mengapa bangsa Indonesia masih bertahan hingga saat ini.
Pelajaran-pelajaran penting yang dilakukan oleh beberapa pemerintahan sebelumnya memperlihatkan bahwa tidak bijak dalam mengatur kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dapat mengakibatkan hilangnya ikatan kebangsaan.
Melemahnya modal sosial di masyarakat akan mengundang munculnya pertentangan nilai dan menonjolnya rasa saling tidak percaya. Namun demikian, jika modal sosial yang tidak dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan, bisa berakibat perhatian terhadap pentingnya kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat menjadi terabaikan, dan hal tersebut akan mengancam pilar kebangsaan kita.
Sumber: Haryo Setyoko – Majalah Tarbawi, 12 January 2012
Dampak perubahan sosial budaya bisa menyebabkan dampak baik positif dan negatif.
a. Dampak Perubahan Sosial Budaya yang Positif
1) Berkembang dan majunya ilmu pengetahuan
Dampak perubahan sosial budaya yang cukup positif salah satunya adalah teknologi dan ilmu pengetahuan. Kedua hal ini mempermudah kita untuk mencari informasi, berkomunikasi dan bepergian ke tempat-tempat jauh.
Bayangkan zaman dulu berkomunikasi dengan orang lain yang berjauhan itu begitu sulit, sekarang tinggal memencet tombol saja kita bisa tau keadaan orang tersebut.
2) Kebutuhan sandang dan pangan cukup mudah didapatkan
Kemajuan teknologi pertanian sesungguhnya telah berhasil mengurangi jumlah kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia. Sehingga kita tak sulit lagi mendapatkan sandang dan pangan.
Meski banyak yang mengkritik sistem kapitalisme, namun secara statistik banyak berdampak positif pada perubahan sosial budaya.
Dalam data statistik WHO, tingkat kelaparan dan kematian bayi terus turun tiap tahunnya.
Kita hidup di abad post-modern. Tidak seperti zaman dulu dimana yang dipikirkan adalah cara mendapatkan makanan sehari-hari. Masyarakat modern memiliki pola pikir maju yang sangat komplek.
b. Dampak Negatif Perubahan Sosial Budaya
1) Memudarnya Nilai dan Moral yang dianut Masyarakat
Moral sesungguhnya adalah sebuah kontruksi sosial, di tengah keterbukaan serta globalisasi mau tidak mau nilai-nilai yang dianut masyarakat semakin lama memudar. Hal ditunjukkan dari perilaku masyarakatnya yang bertentangan norma yang secara tidak tertulis telah disepakati.
2) Berkembangnya Kriminalitas
Kriminalitas adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain secara langsung. Contoh tindak kriminalitas seperti maling, korupsi, penodongan, pemerkosaan, dan pembunuhan.
Seiring dengan dampak perubahan sosial budaya, kriminalitas pun berkembang mengikuti zaman. Seperti penipuan online, penculikan online dan lain lain.
3) Aksi Pengerusakan oleh Oknum Atas Nama Demonstrasi
Demonstrasi merupakan gerakan unjuk pendapat dimuka umum. Biasanya berisi protes yang dilakukan sekumpulan orang.
Dalam negara demokrasi demonstrasi adalah hal biasa dan semua orang berhak melakukannya. Sayangnya dalam unjuk rasa terkadang ada oknum yang melakukan pengrusakan terhadap benda-benda milik publik.
4) Konsumerisme
Konsumerisme adalah satu pandangan yang disebabkan oleh dampak perubahan sosial budaya.
Yaitu tindakan berupa penggunaan barang dan jasa secara berlebihan. Kita digiring untuk selalu membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan yang sifatnya hanya tersier. Nah jika dilakukan secara berlebihan maka kita adalah korban konsumerisme.
Gambar: Indahnya perbedaan di Indonesia. Sumber: Twitter
Masyarakat multikultural, barangkali anda sering mendengar dan membaca istilah ini di media televisi atau media online. Sebetulnya apa sih masyarakat multikultural itu?
Multikultural terdiri dari dua kata, yaitu multi dan kultural. Dalam kamus bahasa Indonesia multi artinya lebih dari satu, sedang kultural adalah hal yang bersifat kebudayaan. Multikultural berarti beragam kebudayaan.
Jika demikian maka masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki aneka macam kebudayaan?
Untuk lebih memahaminya, sebaiknya kita simak pengertian masyarakat multikultural di bawah ini:
A. Pengertian Masyarakat Multikultural Menurut Para Ahli
Azyumardi Azra
Beliau menyebutkan bahwa masyarakat multikultural adalah pandangan tentang keberagaman dunia, kemudian diejawantahkan menjadi aneka kebijakan yang menekankan penerimaan realitas plural dan keberagaman hidup masyarakat.
Pada akhirnya multikulturalisme diyakini sebagai salah satu pandangan dunia (way of life) yang harus terwujud dalam kesadaran berpolitik.
J.S. Furnivall
Mengatakan bahwa masyarakat multikultural sebagai kumpulan berbagai elemen komunitas, yang di dalamnya hidup secara sendiri- sendiri, tanpa pembauran sama sekali antar satu dengan lainnya, namun ada rasa saling menghargai, meski berbeda pandangan ekonomi, sosial dan politik.
Suparlan
Mendefinisikan multikulturalisme menjadi satu ideologi yang mengutamakan dan mengakui adanya perbedaan, tapi perbedaan itu memiliki derajat yang sama antar satu dengan lainnya, baik pada tataran individu maupun level kebudayaan.
Menurut beliau, konsep multikulturalisme tak bisa diserupakan dengankonsep masyarakat majemuk, karena ada penekanan titik kesederajatannya.
J.Nasikun
Menurut Prof Nasikun multikultural mesti bersifat majemuk, masyarakat multikultur mempunyai subkebudayaan yang beraneka-ragam, ditandai dengan berkembangnya nilai yang sudah disepakati semua anggota masyarakat.
B. Karakteristik dan Ciri Masyarakat Multikultural
Seorang pakar sosiologi bernama Pierre L. Va den Berghe mengemukakan karakteristik dan ciri masyarakat multikultural, yaitu dengan ciri sebagai berikut;
1. Segmentasi kelompok.
Adanya segmentasi dalam kelompok sub-budaya yang berbeda (Primordial). Masyarakat multikultural tersegmentasi (terbagi-bagi) dalam komunitas-komunitas kecil yang berdasarkan agama, suku dan ras masing-masing.
Meski masih dalam lingkungan kerja yang sama, dalam pergaulan sehari-hari di luar lingkunan kerja, biasanya satu individu lebih memilih bergaul (hang out) dengan orang satu ras atau agama yang sama.
Dengan kata lain, masyarakat multikultural tampak hidup bersama, padahal dalam kesehariannya, sering memilih bersahabat dengan komunitas dari daerah atau komunitas mereka saja, alasannya karena lebih mudah berkomunikasi serta punya ikatan batin yang sama.
2. Punya lembaga yang lebih tinggi dari lembaga formal
Karakteristik masyarakat multikultural tak hanya punya lembaga formal yang wajib ditaati, lebih dari itu masyarakat berciri multikultur memiliki lembaga informal non-komplementer yang wajib ditaati.
Umumnya, ketaatan pada lembaga non-komplementer melebihi penghormatan pada lembaga formal, hal tersebut dipengaruhi kepemimpinan tokoh yang bisa menggerakan warga secara emosional (lebih dekat).
3. Kurang berkembangnya konsensus
Masyarakat multikultural mempunyai berbagai jenis ras, agama dan etnik. Hal ini menimbulkan persepsi, kebiasaan, dan pengetahuan yang berbeda satu dengan lainnya. Agak sulit mendapatkan kesepakatan nilai atau norma yang jadi dasar pijakan bersama karena perbedaan-perbedaan tersebut.
4. Penegakan aturan yang bersifat memaksa
Masyarakat yang multikultur bisa terintegrasi secara sosial ketika dibangun oleh aturan yang sifatnya memaksa. Aturan-aturan ini perlu demi menjaga keharmonisan bersama sekaligus melindungi kaum minoritas. Kalaupun tidak begitu, integrasi sosial terjadi karena ada rasa saling ketergantungan secara ekonomi.
5. Dominasi politik kelompok mayoritas
Mesti diakui, dalam masyarakat yang multikultur selalu ada dominasi satu kelompok terhadap yang lainnya. Biasanya kelompok yang dominan tersebut bisa memaksakan kebijakan yang menguntungkan kelompoknya sendiri.
C. Contoh Masyarakat Multikultural: Indonesia
Bangsa Indonesia adalah salah salah satu contoh paling nyata masyarakat yang multikultur, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:
1. Faktor Geografis
Wilayah Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar kurang lebih 300 mil dari timur sampai ke barat, bahkan lebih dari 1000 mil utara sampai selatan, hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan multikultur di Indonesia.
Diperkirakan para pendatang tiba di kepulauan indonesia sekitar 20.000 tahun yang lalu. Mereka kemudian menyebar ke semua pulau-pulau besar, meliputi bagian barat nusantara, Papua, hingga Australia.
Manusia-manusia tersebutlah yang nanti disebut bangsa indonesia, dalam keadaan geografis terisolir, menempati pulau-pulau yang dikelilingi lautan, mereka mengembangkan berbagai mitos dan kebudayaan unik satu dengan yang lainnya.
2. Faktor Wilayah
Daerah nusantara memiliki wilayah yang strategis, ia diapit samudra hindia dan pasifik. Hal ini berpengaruh dalam proses multikultural, khususnya kebudayaan dan agama.
Ditambah lagi kepulauan Indonesia adalah lalu lintas perdagangan antara para pedagang India, Cina dan Asia tenggara. Melalui interaksi para pedagang inilah, pengaruh kebudayaan dan agama masuk ke Indonesia.
Penyebaran agama dan kebudayaan ini tidak merata, tidak dominan, sehingga menyebabkan terjadinya proses asimilasi kebudayaan yang unik antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Pengaruh agama khususnya hindhu-budha saat awal tahun masehi berkembang pada wilayah barat nusantara. Sementara pengaruh kebudayaan china terjadi di wilayah-wilayah pantai dan daerah pusat perdagangan.
Ajaran islam mulai masuk kemudian berkembang saat abad ke-13, wilayah bagian barat dan maluku menjadi pusatnya.
Masa kolonial, portugis serta agama katolik memasuki wilayah nusa tenggara timur. Abad ke-16 Belanda datang, lalu abad ke-17 menyebarkan agama kristen dan katolik di kota-kota besar di jawa sumatra, sulawesi, kalimantan, maluku, dan papua.
3. Faktor Iklim
Variasi lingkungan hidup masyarakat nusantara berbeda-beda. Ada yang mengandalkan laut sebagai salah satu sumber kehidupannya, contohnya warga di kepulauan Riau dan Bajo di Sulawesi Selatan, dan Asmat di irian jaya, dan lain lain.
Selain lingkungannya, perbedaan tipe masyarakat pun tampak pada masyarakat perkotaan, komunitas transisi dan komunitas yang masih memiliki budaya adat kental (tribal comunites).
Menurut para antropolog dan pakar sosiologi, curah hujan dan kesuburan tanah adalah penyebab terciptanya dua macam lingkungan ekologis, ada daerah sawah pertanina (wet rice cultivation) yang banyak tersebar di pulau jawa dan bali, serta daerah ladang (shifting cultivation) yang banyak tersebar di luar pulau jawa.
Perbedaan-perbedaan tersebut adalah salah satu faktor diversivikasi antara jawa dan luar jawa baik dalam bidang ekonomi, kependudukan, sosial dan budaya.
Sistem sawah pertanian di pulau jawa membuat tumbuh satu ciri khas kemasyarakatan yang mendasarkan diri pada penaklukan di daratan.
Sedangkan sistem ladang di luar jawa mendorong terbentuknya sistem kemasyarakatan yang mendasarkan diri pada penaklukan lautan yang akhirnya punya keunggulan dalam hal perdagangan.
Makanya di Jawa tumbuh kekuasaan Mataram kuno dan Majapahit. Sedangkan di luar jawa berkembang kerajaan Melayu dan Sriwijaya.
D. Macam-macam Masyarakat Multikultural
Masyarakat dengan kompetisi seimbang.
Yaitu masyarakat multikultur yang terdiri atas sejumlah komunitas dan etnis-etnis yang punya kekuatan kompetitif seimbang.
Masyarakat dengan mayoritas dominan.
Yaitu masyarakat yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang secara kekuatan adanya ketidakseimbangan. Karena ada kelompok mayoritas yang punya yang lebih besar daripada lainnya.
Masyarakat dengan minoritas dominan.
Yaitu masyarakat yang didalamnya ada kelompok etnis terdapat kelompok minoritas, namun punya kekuatan kompetitif diatas yang lain.
Masyarakat dengan fragmentasi.
Yaitu masyarakat yang didalamnya terdapat sejumlah besar komunitas atau kelompok etnis, akan tetapi tidak ada satu kelompok pun punya posisi politik atau ekonomi yang dominan.
Penutup
Setelah kita memahami tentang masyarakat multikultur, penulis berharap agar pembaca menjadi orang yang senantiasa ramah dan toleran terhadap orang-orang yang memiliki identitas kultural berbeda, karena bagaimanapun Indonesia adalah negara yang mempunyai beragam kultur. Salam
