Kabar Masyarakat, Gaya Santai
Hukum Perikanan
Sumberdaya laut ada bersifat hayati dan non hayati. Kesemuanya menjadi asset bangsa. Oleh alasannya semua orang mebutuhkan maka perlu upaya pinjaman dan pelestarian secara betul-betul . Untuk mewujudkan pemberian/pelestarian sumberdaya …
Melihat informasi Dirpolair Polda Sulsel yang pada 25 April kemudian mengamankan nelayan asal Sumbawa di tengah perairan Sulawesi, tepatnya kurang lebih 30 mil laut sebelah selatan Pulau Setanger, Kecamatan Likang …
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 perihal Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 wacana Perikanan, dikenal berbagai jenis delik perikanan, dikelola …
Pengawasan sumber daya perikanan merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya perikanan, untuk memutuskan ketaatan hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia maka diperlukan pengawasan perikanan yang dilaksanakan oleh …
Pendahuluan Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas menurut ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan …
Hot Persuit Dalam UU Perikanan “Kita mesti mengamankan lautan kita dari penjerahan pihak gila”, demikian pernyataan Presiden RI Joko Widodo saat di Istana Negara, pada 6 Desember 2014, sesudah pelaksanaan …
Diterbitkan tanggal 24 Mar 2016 Pengejaran Kapal Ikan Asing asal Taiwan oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU 004 yang diduga melaksanakan pelanggaran IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Repubik Indonesia. Pembahasan …
Add caption Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dibarengi dengan upaya pengawasan dimana di dalamnya terdapat upaya penegakan aturan biar semua …
Masalah perikanan tangkap yang melanggar hukum atau lebih diketahui dengan istilah Illegal Fishing bahwasanya sudah menjadi problem klasik. Mengapa dikatakan klasik ? sebab masalah ini sudah ada dari zaman dahulu yang …
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) ialah pilar utama penegakan aturan tindak pidana perikanan dalam upaya mengusung misi KKP adalah kedaulatan, keberlanjutan dan kemakmuran. PPNS Perikanan dalam Undang-Undang Nomor …
Pengaturan terhadap korporasi dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaiamana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 perihal Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) masih termasuk lemah, meskipun di dalam UU …
Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Perikanan Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini dilandasi dengan semangat untuk menanggulangi krisis “ketidakberdayaan” lembaga-forum peradilan yang ada dalam menjawab aneka macam masalah hukum khususnya yang …
Rumpon atau istilah yang lain diketahui dengan fish aggregating devices (FADs) ialah alat bantu kolektorikan yang memakai aneka macam bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi …
Pemulangan Awak Kapal Non Justitia Asal Vietnam Tindak pidana perikanan yang dilaksanakan oleh nelayan ajaib maupun setempat merupakan sebuah ancaman yang cukup serius dalam penegakan aturan. Secara aktual tindak kriminal …
Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Kecil Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (berikutnya disebut UU Perikanan), pada Pasal 1 angka 11 …
Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar[1] meraih USD 3,61 miliar[2] namun belum merupakan nilai optimal peluangekspor perikanan …
bukti TPP ditunjuk Petugas Barang Bukti TPP dengan Surat Tugas dari atasan
Kegiatan nelayan Indonesia yang melintas batas sehingga ditangkap oleh otoritas negara lain ialah info sekaligus problem perbatasan antar negara yang sudah ada semenjak lama dan sekarang muncul kembali seiring dengan …
Kapal Fu Yuan Yu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) selaku unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah salah satu forum penegak hukum tindakan melawan …
Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang semenjak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara bahari, hal ini …