Sistem Pajak Tangguhan, Acuan Soal Pajak Tangguhan

1. Apabila Penghasilan sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajak pun akan lebih besar dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan.
2. Sebaliknya jika Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajaknya akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan.

1. Deferral Method ( Metode Pajak Tangguhan )
2. Liability Method ( Metode Kewajiban )
3. Net – of – Tax Method ( Metode Pajak Neto )

1. Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar pengematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada masa mendatang. Sedangkan di lain pihak, sistem keharusan tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang mau dijalankan di masa mendatang untuk kebutuhan pajak penghasilan terutang.
2. Metode pajak tangguhan lebih obyektif kalau dibandingkan dengan sistem kewajiban, karena tidak memakai perhitungan atau perkiraan berkenaan dengan waktu pemulihan penhasilan kena pajak kini maupun pada kurun pemulihan atau tarif pajak.
3. Baik sistem pajak tangguhan maupun metode kewajiban mengungkapkan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan keuntungan-rugi perusahaan dan tidak tergabung dalam nilai individu asset atau kewajiban, penghasilan atau biaya, seperti halnya pada tata cara pajak netto.
4. Kelemahan yang serius pada sistem pajak tangguhan yaitu tidak terdapatnya konsep mendasar atau teori yang rasional yang mempermasalahkan kredit paja tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki atribut yang lazimnya sebagai utang berdasarkan akuntansi, dan malahan. Seolah-olah ialah klaim pemilik atas asset perusahaan. Para direksi lebih memfokuskan pada dilema laporan laba-rugi dan obyektivitas pengukuran beban pajak dalam tata cara pajak tangguhan, ketimbang perhatiannya terhadap neraca perushaan dan konstitensi teori kredit pajak tangguhan dengan ekuitas yang lain.

• Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan
• Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak.
• Pengurangan khusus yang diberikan terhadap wajib pajak atau penghematan secara pilih-pilih yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.

• Bagian akuntansi keuangan ialah penghasilan, tetapi bagi akuntansin pajak pengahsilan tersebut bukan ialah penghasilan (tidak objek pajak) atau ialah penghasilan yang diotangguhkan pengenaan pajaknya.
• Bagian akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi akuntansin pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai ongkos.
• Bagian akuntansi keuangan tidak atau belum merupakan ongkos, tetapi bagia akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.

1. Penghasilan yang didasarkan pada akuntansi pajak sudah ialah penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, namun berdasarkan akuntansi keuangan, merupakan penghasilan yang masih akan diterima.
2. Penghasilan yeng menurut akuntansi pajak telah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi menurut akuntansi keuangan, ialah penghasilan yang diterima dimuka.
3. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak telah mampu dikurangkan selaku ongkos, namun menurut akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka.
4. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak telah dapat dikurangkan selaku ongkos, tetapi menurut akuntansi keuangan ialah beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.

Aset pajak tangguhan (D)
Pendapatan pajak tangguhan (K)

Beban pajak tangguhan (D)
Kewajiban pajak tangguhan (K)

1. Aset pajak dan kewajiban pajak mesti disuguhkan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan mesti dibedakan dari aset pajak sekarang (tax receivable/prepaid tax) dan keharusan pajak sekarang (tax payable).
3. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disuguhkan selaku aset atau keharusan lancar.
4. Aset pajak kini mesti dikompensasikan (offset) dengan keharusan pajak kini dan iumlah netonya disuguhkan dalam neraca.
5. Beban (penghasilan) pajak yang bekerjasama dengan laba atau rugi dari acara normal harus dihidangkan tersendiri pada laporan keuntungan rugi.
6. Aset pajak tangguhan dihidangkan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga dihidangkan terpisah dengan utang PPh 29.
7. PPh simpulan:
• Apabila nilai tercatat aset atau keharusan yang berhubungan dengan PPh selesai berlainan dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut dilarang diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.
• Atas penghasilan yang sudah dikenakan PPh selesai, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pemasukan menurut akuntansi yang diakui pada kala berlangsung.
• Selisih antara jumlah PPh selesai yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak sekarang pada perkiraan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar di Muka dan Utang Pajak.
• Akun PPh selesai dibayar di tampang harus disajikan terpisah dari PPh tamat yang masih mesti dibayar.