Relevansi Perma Nomor 13 Tahun 2016 Perihal Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi Dengan Tindakan Melawan Hukum Perikanan

Pengaturan terhadap korporasi dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaiamana diubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 perihal Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) masih termasuk lemah, meskipun di dalam UU …

Read more

Pengadilan Perikanan Elemen Pendukung Pemberantasan Tindak Kriminal Perikanan

Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Perikanan Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini dilandasi dengan semangat untuk menanggulangi krisis “ketidakberdayaan” lembaga-forum peradilan yang ada dalam menjawab aneka macam masalah hukum khususnya yang …

Read more

Penegakan Hukum Kepada Nelayan Kecil

Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Kecil Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (berikutnya disebut UU Perikanan), pada Pasal 1 angka 11 …

Read more

Penegakan Aturan Tindak Pidana Perikanan Di Daerah Perairan Zona Ekonomi Langsung Indonesia

Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar[1] meraih USD 3,61 miliar[2] namun belum merupakan nilai optimal peluangekspor perikanan …

Read more

Prosedur Pemulangan Nelayan Indonesia Pelintas Batas Yang Ditangkap Di Mancanegara

Kegiatan nelayan Indonesia yang melintas batas sehingga ditangkap oleh otoritas negara lain ialah info sekaligus problem perbatasan antar negara yang sudah ada semenjak lama dan sekarang muncul kembali seiring dengan …

Read more

Penanganan Kapal Perikanan Selaku Barang Bukti Dan Barang Rampasan Dalam Tindak Pidana Perikanan

Kapal Fu Yuan Yu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) selaku unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah salah satu forum penegak hukum tindakan melawan …

Read more

Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindakan Melawan Hukum Perikanan Kejahatan Terkait Yang Lain

Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang semenjak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara bahari, hal ini …

Read more

Review Pengadilan Perikanan Dan Hakim Ad Hoc Perikanan

1.              LATAR BELAKANG           1.1.         Tindak Pidana Perikanan sebagai Tindak Pidana Khusus Salah satu kesempatanyang menjadi modal pembangunan nasional adalah kekayaan alam yang terdapat di bahari …

Read more

Penegakan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Yang Dilindungi

Indonesia ialah negara dengan sumber daya alam yang melimpah utamanya di sektor kelautan dan perikanan, tercatat oleh LIPI pada tahun 2014 terdapat 450 spesies karang, 3476 spesies ikan, 13 spesies …

Read more

Penanganan Tindakan Melawan Hukum Perikanan Oleh Ppns Perikanan Di Era Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret sudah menginformasikan status pandemi global untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)[1], sebulan kemudian pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia memutuskan Covid-19 …

Read more

Penerapan Ketentuan Pelepasan Segera (Prompt Release) Kapal Dan Awak Kapal Pelaku Lllegal Fishing Di Zona Ekonomi Langsung Indonesia

Tulisan ini sebagian dikutip dari paparan narasumber dan Term of Reference (ToR) aktivitas Focus Group Discussion Penerapan Ketentuan Pelepasan Segera Kapal dan Awak Kapal Pelaku Illegal Fishng di ZEE Indonesia …

Read more