Penegakan Aturan Tindak Pidana Perikanan Di Daerah Perairan Zona Ekonomi Langsung Indonesia

Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar[1] meraih USD 3,61 miliar[2] namun belum merupakan nilai optimal peluangekspor perikanan bergotong-royong. Salah satu penyebabnya yakni illegal fishing selaku salah satu tindak pidana perikanan yang kerap terjadi. Terlebih sejak Peraturan Nomor 56/Permen-KP/2014 perihal Penghentian Sementara (Moratorium) … Read more

Prosedur Pemulangan Nelayan Indonesia Pelintas Batas Yang Ditangkap Di Mancanegara

Kegiatan nelayan Indonesia yang melintas batas sehingga ditangkap oleh otoritas negara lain ialah info sekaligus problem perbatasan antar negara yang sudah ada semenjak lama dan sekarang muncul kembali seiring dengan kebijakan negara menangani ilegal fishing di wilayah Indonesia. Sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1997 tercatat ada 611 perahu pelintas batas asal Indonesia yang ditangkap … Read more

Penanganan Kapal Perikanan Selaku Barang Bukti Dan Barang Rampasan Dalam Tindak Pidana Perikanan

Kapal Fu Yuan Yu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) selaku unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan ialah salah satu forum penegak hukum tindakan melawan hukum perikanan bersama instansi penegak hukum kementerian dan instansi lain terkait, secara sinergis mengembangkan kerjasama penanganan tindak kriminal perikanan dan urusan terkait lainnya lewat wadah … Read more

Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindakan Melawan Hukum Perikanan Kejahatan Terkait Yang Lain

Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multidoor System) Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan & Kejahatan Terkait Lainnya Pendahuluan Pemerintah Indonesia yang semenjak tahun 2014 memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara bahari, hal ini kemudian menciptakan gosip penegakan aturan tindak pidana di bidang perikanan menjadi prioritas pemerintah dengan menyaksikan masih maraknya tindakan melawan hukum perikanan yang terjadi di wilayah … Read more

Review Pengadilan Perikanan Dan Hakim Ad Hoc Perikanan

1.              LATAR BELAKANG           1.1.         Tindak Pidana Perikanan sebagai Tindak Pidana Khusus Salah satu kesempatanyang menjadi modal pembangunan nasional adalah kekayaan alam yang terdapat di bahari Indonesia. Potensi kekayaan tersebut harus dijaga secara optimal agar dimanfaatkan untuk periode depan pembangunan ekonomi bangsa dan tidak terjadi eksploitasi yang merugikan bangsa dan penduduk … Read more

Penegakan Hukum Terhadap Sumber Daya Ikan Yang Dilindungi

Indonesia ialah negara dengan sumber daya alam yang melimpah utamanya di sektor kelautan dan perikanan, tercatat oleh LIPI pada tahun 2014 terdapat 450 spesies karang, 3476 spesies ikan, 13 spesies lamun, 48 spesies mangrove, 309 spesies krustasea, 6 spesies penyu, 35 spesies mamalia bahari, dan 221 spesies hiu dan pari. Upaya derma kepada kekayaan tersebut … Read more

Penanganan Tindakan Melawan Hukum Perikanan Oleh Ppns Perikanan Di Era Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret sudah menginformasikan status pandemi global untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)[1], sebulan kemudian pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia memutuskan Covid-19 selaku tragedi nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020.  Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, dikerjakan lewat kampanye … Read more

Penerapan Ketentuan Pelepasan Segera (Prompt Release) Kapal Dan Awak Kapal Pelaku Lllegal Fishing Di Zona Ekonomi Langsung Indonesia

Tulisan ini sebagian dikutip dari paparan narasumber dan Term of Reference (ToR) aktivitas Focus Group Discussion Penerapan Ketentuan Pelepasan Segera Kapal dan Awak Kapal Pelaku Illegal Fishng di ZEE Indonesia yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengwasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Hotel Hyatt … Read more