Sebelum membahas perihal Sistem Pemerintahan Inggris terlebih dahulu kita harus tahu pengertian sistem pemerintahan. Baca selengkapnya tentang>> pemahaman metode pemerintahan.
Negara Inggris(United Kingdom) ialah negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara yang mempunyai bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Inggris dikenal selaku ibu atau pelopor tata cara pemerintahan parlementer (the mother of parliament) karena Inggris lah yang menciptakan suatu sistem pemerintahan parlemen yang mampu dipraktekkan dengan baik untuk pertama kali. Sistem ini memeberikan hak terhadap penduduk untuk menentukan wakilnya lewat pemilihan lazim yang demokratis untuk dapat mengatasi duduk perkara sosial ekonomi kemasyarakatan sehingga tercipta kemakmuran rakyat.
Kostitusi di inggris tidak tertulis(konvensi) dalam bentuk teks tetapi tersebar dalam bentuk pelbagai hukum, peraturan, dan konvensi. Sistem Pemerintahan Inggris
Pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan dibantu para menteri. Ratu dan Raja Inggris hanyalah kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan(simbol kedaulatan, keagungan dan persatuan negara).
Parlemen atau Dewan Perwakilan berisikan dua ruang (bikameral), yakni House of Commons & House of Lord. House of Commons atau disebut juga Majelis Rendah yaitu tubuh perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara kandidat-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis Tinggi yakni perwakilan yang berisi para ningrat dengan berdasarkan warisan. House of Commons mempunyai keuasaan yang lebih besar ketimbang House of Lord. Inggris menerapkan Parliament Soverengnity, artinya kekuasaan yang sangat besar pada diri dewan legislatif.
Kabinet ialah menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet tersebut yang sungguh-sungguh melakukan roda pemerintahan. Anggota kabinet pada umumnya berasal dari House of Commons. Perdana menteri ialah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Masa jabatan kabinet sungguh tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak yakin.
Terdapat oposisi yang dijalankan oleh partai yang kalah dalam pemilu. Para pemimpin oposisisi menciptakan semacam kabinet tandingan. Jika ketika-waktu kabinet runtuh, partai oposisi dapat menggantikan penyelenggaraan pemerintahan.
Inggris menggunakan metode dwipartai. Di Inggris berdiri 2 partai yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut yakni Partai Buruh dan Partai Konservatif. Partai yang menang dalam pemilu dan secara umum dikuasai di parlemen ialah partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi.
Badan Peradilan ditentukan oleh kabinet sehingga tak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka melakukan peradilan yang adil(bebas dan tidak memihak), tergolong juga memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah.
Inggris selaku negara kesatuan menerapkan sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah kawasan berada pada Council (dewan) yang dipilih oleh rakyat di tempat. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga tempat, adalah England, Wales dan Greater London