halaman kunci tanggapan, jawaban anda benar berapa. Jika skor anda diatas 80% berarti anda sudah menguasai bahan, jika skor anda dibawah 80% bermakna anda mesti membaca dan mengerti bahan kembali. Cara menghitung skor yaitu: Jumlah tanggapan benar dibagi jumlah soal dikali 100%. Selamat Mengerjakan.
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, seleksilah satu balasan yang paling sempurna!
1. Pernyataan dibawah ini merupakan hal-hal yang terkait dengan kecamatan ialah, …… kecuali:
A. Kecamatan yaitu pembagian daerah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/Kotamadya yang terdiri atas Desa dan Kelurahan
B. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kotamadya yang memiliki kawasan kerja tertentu dibawah pimpinan Camat
C. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian wewenang presiden untuk mengatasi sebagian urusan otonomi daerah
D. Kecamatan dibentuk di daerah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah
2. Kepala Desa dipilih eksklusif lewat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi kandidat Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 selaku berikut: ……. kecuali:
A. Bertakwa kepada Tuhan YME
B. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
C. Tidak mesti masyarakatdesa lokal
D. Tidak pernah dieksekusi alasannya adalah melaksanakan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi menurut kriteria…
A. Eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mengamati keserasian relasi antar susunan pemerintahan
B. Internalitas, transparansi, dan efektivitas dengan mengamati keharmonisan hubungan antar susunan pemerintahan
C. Eksternalitas, internalitas, dan efisiensi dengan mengamati keharmonisan relasi antar susunan pemerintahan
D. Internalitas, akuntabilitas, dan efektivitas dengan memperhatikan keselarasan kekerabatan antar susunan pemerintahan
4. Presiden dan para Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD kepada dewan perwakilan rakyat/ DPRD berupa, …. kecuali:
A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Neraca
C. Laporan Arus Kas
D. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kawasan memiliki kewenangan……kecuali:
A. Menetapkan kebijakan ihwal pengelolaan barang kawasan
B. Menetapkan kuasa pengguna budget/pengguna barang
C. Menetapkan pejabat yang bertugas melaksanakan pengelolaan aset tempat
D. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kotamadya yang memiliki daerah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat
6. Tujuan Alokasi Dana Desa yaitu, ….. kecuali:
A. Menanggulangi kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan
B. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
C. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam rangka mewujudkan kenaikan kesejahteraan sosial
D. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
7. Pernyataan di bawah ini mana yang paling sempurna mengenai pemahaman organisasi?
A. Organisasi adalah sebuah pengaturan sosial yang mengejar tujuan-tujuan kolektif, yang mengontrol kinerja sendiri, dan yang memiliki batas memisahkan dari lingkungannya
B. Kelompok orang yang memiliki tujuan tertentu
C. Struktur kepemimpinan dalam pengaturan masyarakat
D. Salah satu fungsi administrasi dimana manajer akan menerapkan semua sumber daya yang tersedia tergolong sumber daya manusia
8. Menurut ilmu manajemen, sebagian besar organisasi terbagi ke dalam empat jenis, ….. kecuali:
A. Piramida atau hierarki
B. Komite atau juri
C. Matriks organisasi
D. Antropologi
9. Berikut ini urusan-masalah yang ada di desa, …… kecuali:
A. Kurangnya lahan kosong untuk mengembangkan
B. Kurangnya konektivitas pedestrian
C. Permintaan trails lebih dan outlet wisata
D. Kurangnya aksara batas desa
10. Siapakah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan rapat penyusunan rencana desa?
A. Kepala desa
B. Sekretaris desa
C. Komite Komune Rakyat
D. Kepala dusun
11. Perencanaan kota dan negara yakni proses membuat keputusan perihal ……
A. Pengembangan dan penggunaan tanah
B. Perbaikan akomodasi umum
C. Pembuatan peraturan-peraturan
D. Peningkatan kesejahteraan rakyat
12. Kawasan perdesaan mesti menyanggupi patokan,….. kecuali: …..
A. Fungsi daerah produksi pertanian kabupaten
B. Sistem jaringan prasarana penunjang aktivitas pertanian
C. Aglomerasi masyarakatyang bermata pencaharian petani, nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil
D. Kegiatan utama industri kecil
13. Prosedur penyusunan rencana tata ruang untuk planning tata ruang tempat perdesaan yang merupakan bab kawasan kabupaten mencakup: pembahasan rancangan rencana tata ruang daerah perdesaan yang menjadi bab kawasan kabupaten oleh……
A. Pemangku kepentingan di tingkat kabupaten
B. Bupati setempat
C. Kepala desa setempat
D. Walikota setempat
14. Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada kawasan perkotaan yang ialah bab daerah kabupaten; atau daerah yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup….
A. 3 (tiga) atau lebih kawasan pedesaan pada satu atau lebih wilayah kabupaten
B. 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi
C. 3 (tiga) atau lebih kawasan kabupaten pada satu atau lebih daerah perkotaan
D. 2 (dua) atau lebih daerah pedesaan pada satu atau lebih wilayah provinsi
15. Rencana tata ruang tempat metropolitan merupakan alat kerjasama pelaksanaan pembangunan lintas daerah. Rencana tata ruang daerah metropolitan dan/atau tempat megapolitan berisi,…… kecuali:
A. Perencaan keuangan pada proses penataan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan
B. Rencana struktur ruang tempat metropolitan yang meliputi metode pusat kegiatan dan metode jaringan prasarana tempat metropolitan dan/atau megapolitan
C. Rencana acuan ruang tempat metropolitan dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan tempat kebijaksanaan daya
D. Arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi indikasi acara utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif
16. Dokumen manakah di bawah ini yang ialah kunci dalam Kerangka Pembangunan Daerah…..
A. Skema pembangunan tempat
B. Dokumen rencana pembangunan
C. Dokumen perencanaan pemanis
D. Pernyataan keterlibatan masyakarat
17. Dokumen manakah di bawah ini yang merupakan titik permulaan bagi Anda untuk mencari tahu saat Dewan sedang mempersiapkan kebijakan penyusunan rencana mengenai daerah tertentu atau informasi dan pada tahap apa itu di dalam proses antisipasi….
A. Skema pembangunan tempat
B. Dokumen rencana pembangunan
C. Dokumen perencanaan tambahan
D. Pernyataan keterlibatan masyakarat
18. Strategi inti dalam dokumen planning pembangunan akan menetapkan…
A. Visi spasial, tujuan spasial, kebijakan dan kerangka kerja pemantauan dan implementasi untuk distrik
B. Visi, misi, dan tujuan penyusunan rencana pembangunan daerah
C. Strategi khusus untuk pengaturan dan pengelolaan keuangan pembangunan daerah
D. Visi spasial, tujuan spasial, kebijakan dan kerangka kerja penyusunan rencana pembangunan
19. Secara teori, prinsip budget berbasis kinerja yaitu budget yang menghubungkan antara:……
A. Anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya
B. Pemasukan negara dan pengeluaran negara sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya
C. Anggaran negara (pengeluaran negara) dengan perencanaan anggaran sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan mampu dimanfaatkan seefisien mungkin
D. Pemasukan negara dan pengeluaran negara sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan seefisien mungkin
20. Fungsi budget yaitu sebagai berikut, ….. kecuali:
A. Sebagai alat penyusunan rencana dan pengendalian
B. Sebagai alat pertanggungjawaban kinerja
C. Sebagai alat kebijakan fiskal
D. Sebagai alat evaluasi kinerja
21. Pernyataan di bawah ini yang salah tentang mutu ialah:……
A. Dua ukuran kualitas selaku prioritas persaingan yakni ”realisasi anggaran” dan ”mutu yang konsisten
B. Kualitas mempunyai arti pembiasaan pada spesifikasi (conformance to specification)
C. Kualitas ialah bagian yang diukur dengan seberapa dekat dalam menyesuaikan spesifikasi
D. Kualitas yaitu “kesanggupan penggunaan” (fitness for use) atau bagaimana sebaik-baiknya produk dihasilkan
22. Jaminan kualitas ialah acara yang terkait dengan…..
A. Pemeliharaan mutu pada tingkatan yang diinginkan
B. Peningkatan mutu sesuai dengan tujuan yang diharapkan
C. Perbaikan kualitas pada tingkatan yang dikehendaki
D. Perencanaan mutu sesuai dengan tujuan yang diharapkan
23. Berikut ini yang bukan merupakan cara mengembangkan kualitas yaitu…..
A. Program “on the job training”
B. Pemberian insentif dari pembayaran jasa atau bonus
C. Mengembangkan “bulat kualitas” (quality circle – rancangan dari Kaoru Ishikawa)
D. Menekan ongkos bahan baku dari supplier
24. Di dalam buku Operation Management Strategy and Analysis (Krajewski/Ritzman, Second Edition, 1990) disampaikan pertimbangan beberapa hebat terkait peningkatan kualitas di dalam pelaksanaan atau realisasi anggaran. W. Edward Deming dalam meraih mutu yang baik dimulai dengan ……
A. Pimpinan puncak organisasi
B. Rencana realisasi anggaran
C. Bahan baku yang murah
D. Waktu pengawasan yang cukup
25. Menurut pengalaman Joseph M. Juran mengindikasikan bahwa lebih dari 80% kerusakan mutu disebabkan oleh…..
A. Waktu pengawasan yang kurang
B. Faktor pengendalian dari administrasi
C. Bahan baku yang mahal
D. Faktor lingkungan
26. Peningkatan kualitas juga dikemukakan Armand V. Feigenbaum yakni yang disebut dengan Total Quality Control (TQC). TQC adalah desain dimana……
A. Kualitas memiliki arti pembiasaan pada spesifikasi (conformance to specification)
B. Kualitas sebagai nilai bahwa bagaimanapun baiknya produk atau layanan mempunyai tujuan pada harga yang diharapkan dibayarkan
C. Kualitas adalah “kemampuan penggunaan” (fitness for use) atau bagaimana sebaik mungkin produk dihasilkan
D. Kualitas ialah suatu tanggungjawab yang harus dibagi terhadap seluruh orang di dalam organisasi, terutama pegawai yang membuat produk
27. Menurut PP No. 58/2005 bab IX pasal 99 perihal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala SKPD (kepala unit kerja) sebagaipengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya. Penyelenggaraan akuntansi ini merupakan pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD (unit kerja) dan merencanakan pembukuan keuangan yang disampaikan terhadap kepala tempat (kepala organisasi) lewat PPKD (pejabat pengurus keuangan organisasi) selambat-lambatnya……
A. 1 bulan sesudah tahun anggaran berakhir
B. 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir
C. 3 bulan sehabis tahun anggaran selsai
D. 4 bulan sesudah tahun anggaran rampung
28. Dari regulasi dan praktek yang ada pada organisasi pemerintahan menawarkan prosedur pelaporan unit kerja bahwa:…..
A. Kepala unit kerja selaku pengguna anggaran menyusun pembukuan keuangan selaku pertanggungjawaban pelaksanaan budget pemasukan dan belanja pada unit kerja yang bersangkutan dan menyampaikannya terhadap kepala organisasi melalui pejabat pengurus keuangan organisasi
B. Kepala unit kerja sebagai pengguna budget/kuasa pengguna budget menyampaikan pembukuan keuangan dan kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan terhadap kepala organisasi, dilampiri dengan pembukuan keuangan dan kinerja interim atas pelaksanaan aktivitas dana alokasi organisasi (acuan: Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)
C. Kepala unit kerja menjadi pelaksana aktivitas dana alokasi organisasi menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna budget pada tingkat organisasi
D. Kepala unit kerja memberikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan acara dana alokasi organisasi terhadap kepala organisasiatau pimpinan terkait yang lain
29. PP No. 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Pasal 2 menerangkan bahwa: dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan pembukuan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya berisikan,….. kecuali:
A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Neraca
C. Laporan Arus Kas
D. Laporan Perubahan Ekuitas
30. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006, ialah selaku berikut, ….. kecuali:
A. Laporan Posisi Keuangan/Neraca
B. Laporan Kinerja Keuangan/Surplus-Defisit
C. Laporan Perubahan Ekuitas
D. Laporan Realisasi Anggaran
31. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 184, Kepala tempat memberikan rancangan Perda wacana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap DPRD berupa pembukuan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat ……
A. 2 (dua) bulan setelah tahun budget rampung
B. 4 (empat) bulan sesudah tahun budget rampung
C. 6 (enam) bulan setelah tahun budget rampung
D. 8 (delapan) bulan sehabis tahun anggaran berakhir
32. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut, … kecuali:
A. Pendapatan dari aktivitas operasi
B. Surplus atau defisit dari acara operasi
C. Pemulihan transaksi non-pertukaran, termasuk pajak dan transfer
D. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan sistem ekuitas
33. Kebijakan akuntansi menampung hal berikut ini, …… kecuali:
A. Entitas pelaporan
B. Entitas akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
C. Basis legalisasi yang digunakan dalam penyusunan pembukuan keuangan
D. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktekkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan
34. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga tergolong arus kas dari aktivitas….
A. Operasi
B. Investasi aset non keuangan
C. Investasi aset keuangan
D. Nonanggaran
35. Pengungkapan-pengungkapan lainnya berisi hal-hal yang mensugesti pembukuan keuangan, antara lain, ……. kecuali:
A. Penggantian administrasi pemerintahan selama tahun berlangsung
B. Kesalahan manajemen terdahulu yang sudah dikoreksi oleh administrasi gres
C. Kontijensi, yakni suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca. Misalnya, jikalau ada permintaan hukum yang substansial dan hasil akibatnya bisa diperkirakan. Kontijensi ini mesti diungkapkan dalam catatan atas neraca
D. Komitmen, yaitu bentuk kontrakdengan pihak ketiga yang mesti diungkapkan dalam catatan atas pembukuan keuangan
36. Kerangka akuntabilitas organisasi pelayanan kecamatan dan desa itu sendiri meliputi hal berikut ini, ……kecuali:
A. Membuat perundang-permintaan yang berlawanan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, mengandung kesempatanpertentangan kepentingan, dan yang tidak efektif, serta pertauran perundangan yang distortif dan yang tidak lagi berkaitan
B. Membuat peraturan perundang-undangan baru yang diharapkan untuk lebih mendorong perluasan dan pemerataan jalan masuk kecamatan dan desa, penguatan manajemen, dan citra publik kecamatan dan desa
C. Penataan kembali struktur organisasi semoga mampu menjadi landasan struktural yang kokoh bagi terbangunnya metode pengendalian intern yang hand
D. Menata kembali metode dan mekanisme kerja terutama untuk pekerjaan yang bersifat rutin dengan volume besar dengan tujuan untuk mengembangkan efisiensi dan efektivitas kerja, menurunkan potensi pertentangan kepentingan, mengembangkan internal check, dan memperbaiki pertolongan terhadap aset yang didmiliki
37. Organisasi/Lembaga Kecamatan dan desa ialah jenis organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah atau bersumber dari APBN dan APBD. Seperti yang sudah kita pahami bareng lembaga/organisasi yang susmber pendanaannya didapatkan dari pemerintah perlu untuk diaudit. Organisasi-organisasi tersebut adalah, …..kecuali:
A. Dinas kecamatan
B. Dinas desa
C. Universitas
D. Yayasan
38. Audit keuangan organisasi kecamatan dan desa ialah suatu proses investigasi atau pengujian atas laporan keuangan yang dihasilkan organisasi kecamatan dan desa, yang dilakukan oleh auditor independen untuk menguji ……….
A. Kewajaran dan kejujuran tentang posisi keuangan, hasil operasi dan aliran kas yang diubahsuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
B. Secara objektif dan sistematik terhadap banyak sekali macam bukti, untuk mampu melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau acara/kegiatan organisasi kecamatan dan desa yang diaudit
C. Apakah isu struktur organisasi kecamatan dan desa telah disuguhkan sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan
D. Entitas yang diaudit telah mematuhi tolok ukur kepatuhan terhadap peraturan perundangan-ajakan yang berlaku
39. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang dimaksud dengan mutu gosip yang ditawarkan dan juga kualitas orang yang melakukan audit yakni…
A. Proses sistematik
B. Obyektivitas
C. Penyediaan dan evaluasi bukti
D. Asersi perihal kegiatandan insiden ekonomi
40. Dari definisi auditing yang dikutip dari Auditing Concepts Committee, “Report of the Committee on Basic Auditing Concepts,” The Accounting Review. Vol. 47, Supp. 1972, hal. 18, yang ialah suatu deskripsi luas tentang subyek masalah yang diaudit ialah….
A. Proses sistematik
B. Obyektivitas
C. Penyediaan dan penilaian bukti
D. Asersi tentang kegiatandan peristiwa ekonomi
Untuk mengenali skor anda silahkan datangi halaman kunci tanggapan soal latihan mampu berdiri diatas kaki sendiri Akuntansi Kecamatan dan Desa EKSI4419
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka