Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Untuk soal-soal berikut, seleksilah satu balasan yang paling sempurna!
1. Bangunan negara dalam bentuk himpunan beberapa negara di mana masing-masing negara tetap berdaulat, disebut
A. negara kesatuan
B. negara serikat
C. otonomi negara-negara
D. serikat negara-negara
2. Teori asal mula negara yang mengasumsikan terbentuknya negara selaku hasil pendudukan dan penaklukan kelompok etnis yang lebih berpengaruh kepada kelompok etnis yang lemah, ialah Teori
A. Kekuatan
B. Keturunan
C. Organis
D. Daluarsa
3. Urusan pemerintahan wajib menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan yang
A. mempunyai pengaruh luas kepada masyarakat
B. mampu dikerjakan bersama
C. terkait dengan kekhasan daerah
D. berkaitan dengan pelayanan dasar
4. Pada abad berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 era I (1945), sistem pemerintahan yang dianut yaitu pemerintahan
A. presidensial
B. parlementer
C. adonan
D. kesatuan
5. Di dalam bahasa Inggris, perumpamaan pemerintahan dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, yaitu disebut dengan kata “government” dan dalam bahasa Perancis disebut dengan kata “gouverment”. Kedua ungkapan ini bersumber dari ungkapan Latin yakni “gubernauculum” yang mempunyai arti
A. kemudi
B. kerangka
C. rumah
D. acuan
6. Jumlah masyarakatyang besar kuat terhadap lingkungan sistem pemerintahan Indonesia, yang dalam rancangan sistem pemerintahan dikategorikan selaku faktor
A. fisik
B. geografi
C. demografi
D. struktur
7. Pengertian kedaulatan ke dalam dari sebuah negara ialah
A. akreditasi dunia internasional terhadap keberadaan suatu negara
B. kesanggupan negara untuk menjaga kemerdekaan terhadap serangan negara lain
C. kekuatan suatu negara untuk memaksa semua penduduknya menaati peraturan perundang-permintaan
D. kesanggupan negara untuk menjaga keutuhan wilayahnya terhadap serangan dari dalam negeri
8. Latar belakang munculnya teori trias politica dari Montesquieu adalah
A. tuntutan penduduk Perancis yang menginginkan demokrasi
B. respon terhadap monopoli kekuasaan Raja Louis XIV dari Perancis
C. dampak metode politik dari Amerika Serikat
D. tuntutan para ningrat Perancis yang menghendaki kekuasaan
9. Menurut Konstitusi RIS, pemerintah mampu membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat apabila DPR dianggap tidak menyanggupi pertanggung jawaban yang diberikan atau tidak mewakili keinginanrakyat, dan pembubaran tersebut harus diikuti dengan
A. penunjukan anggota DPR yang baru
B. pengangkatan anggota DPR oleh presiden
C. peresmian kembali anggota dewan perwakilan rakyat yang usang
D. pemilihan lazim untuk menentukan anggota dewan perwakilan rakyat yang gres
10. Pada hakikatnya rakyat dan negara bab di Indonesia pada kurun diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1950, menghendaki kembali ke bentuk negara kesatuan, yang ditandai oleh adanya
A. Negara Pasundan menproklamirkan sebagai Negara Islam Serikat
B. Negara Jawa Timur mengusulkan penyerahan peran-peran pemerintahan terhadap pemerintah federal
C. Dewan Konstituante menyatakan dirinya mampu menyusun konstitusi pengganti UUD 1950
D. Presiden Soekarno membubarkan pembentukan Negara Pasundan
11. Kegagalan Konstituante dalam menetapkan UUD gres selaku pengganti UUDS 1950 disebabkan oleh
A. adanya perbedaan ihwal paham kenegaraan yang akan diletakkan dalam konstitusi
B. kompetisi di tubuh Konstituante untuk menduduki posisi DPR
C. pergantian metode pemerintahan dari metode parlementer ke presidensial
D. persaingan antara partai politik untuk memasukkan masing-masing kepentingannya
12. Dasar pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Departemen adalah
A. amanat Pancasila
B. amanat dewan perwakilan rakyat
C. wewenang Presiden
D. wewenang Menteri
13. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
A. menjaga kestabilan pemerintah
B. mengamankan tata cara Demokrasi Terpimpin
C. mengamalkan Pancasila
D. melanggengkan kekuasaan elit politik
14. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi forum supreme body, namun menjadi Lembaga Negara yang
A. mempunyai otoritas menjatuhkan Presiden
B. tidak mempunyai wewenang apapun, cuma berfungsi selaku penyalur aspirasi rakyat
C. mempunyai kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
D. sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
15. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru yakni
A. Pancasila
B. UUD 1945
C. Propenas
D. GBHN
16. Asas ketelitian dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan mengandung arti bahwa
A. sebuah keputusan mesti didukung oleh argumentasi dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
B. sebuah keputusan mesti dipersiapkan dulu sebelum keputusan tersebut diambil
C. pejabat manajemen pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
D. pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan
17. Asas tertib dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuntut pejabat pemerintahan untuk berperilaku dan bertindak
A. adil dan proporsional
B. selaras, harmonis, dan sebanding
C. profesional, efektif dan efisien
D. aspiratif, pilih-pilih dan tidak diskriminatif
18. Pada struktur forum negara dan susunan pemerintahan sentra, terdapat forum departemen dan forum non-departemen. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan menerapkan asas
A. efektivitas
B. proporsional
C. fungsional
D. fleksibelitas
19. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, komposisi keanggotaan MPR terdiri dari
A. DPR, delegasi kalangan, dan utusan kawasan
B. dewan perwakilan rakyat, utusan golongan, dan komponen TNI
C. DPD dan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat
D. DPD dan seluruh anggota BPK
20. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, maka anggota DPR diberikan hak angket, ialah hak untuk
A. mengadakan penyelidikan perihal sesuatu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak masuk akal
B. meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dilaksanakan pemerintah, yang dianggap tidak masuk akal
C. menyatakan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga perlu dikeluarkan gugatan
D. mendukung dan mendorong pelaksanaan sebuah kebijakan yang dianggap membela kepentingan rakyat
21. Kekuasaan yang masih menempel pada MPR pasca amandemen UUD 1945 yaitu
A. MPR mempunyai kekuatan untuk mengganti Undang-Undang dan menjatuhkan Presiden
B. MPR dapat memakai pengaruhnya lewat dewan perwakilan rakyat dalam mengawasi dan menilai forum-lembaga negara lainnya
C. MPR keanggotaannya diseleksi eksklusif oleh rakyat dan mempunyai legitimasi yang besar lengan berkuasa selaku forum perwakilan
D. MPR mempunyai kekuasaan dalam menentukan kepala negara dan membentuk kabinet
22. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 wacana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, yakni pasal yang menyatakan kandidat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) paling rendah berijazah SLTP, diubah menjadi seluruh masyarakat dapat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya dalam hal
A. uji konstitusi
B. uji materi UU
C. legalisasi UU
D. pelaksanaan UU
23. Urusan-persoalan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan meliputi
A. agama, pemerintahan, dan pembangunan
B. agama, pemerintahan dan moneter
C. pemerintahan, pembangunan, dan keamanan
D. pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
24. Kabinet yang sudah habis masa jabatannya, tetapi masih diminta untuk meneruskan pekerjaan sehari-hari sampai kabinet baru terbentuk, disebut kabinet
A. presidensial
B. parlementer
C. demisioner
D. pembangunan
25. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer, yang terjadi pada kurun permulaan kemerdekaan dipicu oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu tentang
A. pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
B. pembentukan partai-partai politik
C. pendirian negara-negara bab di Indonesia
D. pendirian Badan Pekerja MPR
26. Penyusunan personalia Kabinet Pembangunan pada kurun permulaan pemerintahan Orde Baru didasarkan pada pengalaman masing-masing menteri atau kemampuan menteri, sehingga Kabinet Pembangunan disebut selaku
A. Zaken Cabinet atau Kabinet Ahli
B. Zaken Cabinet atau Kabinet Politis
C. Regrouping Cabinet atau Kabinet Bersama
D. Reshuffle Cabinet atau Kabinet Bersatu
27. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J Habibie tidak bertahan lama, yaitu 1 tahun 5 bulan, yang disebabkan oleh
A. presiden B.J Habibie mengundurkan diri
B. presiden B.J Habibie menolak meneruskan kabinet
C. MPR menolak pidato pertanggung tanggapan presiden B.J Habibie
D. MPR memilih presiden gres mengambil alih presiden B.J Habibie
28. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
A. menyinkronkan penyusunan rencana pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
B. menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
C. mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
D. mengkoordinasikan pembangunan di bidang aturan namun tidak memimpin departemen khusus
29. Maksud otonomi yang faktual sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah otonomi yang luas, konkret, dan bertanggung jawab, ialah
A. daerah mempunyai tugas, wewenang dan keharusan yang benar-benar ada dan memiliki peluang untuk berkembang dan meningkat
B. mempekerjakan daerah tergolong mengembangkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
C. daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus semua persoalan pemerintahan di luar urusan pemerintahan sentra
D. memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi tempat dalam kesatuan metode penyelenggaraan pemerintahan negara
30. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yaitu
A. merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
B. penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
C. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan peran Lemhanas
D. melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa
31. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan
A. hak guna perjuangan
B. hak guna pakai
C. ijin kerja bagi tenaga domestik
D. ijin prinsip eksportir
32. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) yakni
A. mempersiapkan dan menyelenggarakan acara observasi dan pengembangan administrasi negara
B. pelayanan isu kepada penduduk dalam rangka pelaksanaan peran LAN
C. koordinasi aktivitas fungsional dalam pelaksanaan peran LAN
D. pengkajian kebijakan dan pengembangan administrasi kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan manajemen negara
33. Tujuan dukungan otonomi daerah ditinjau dari sisi administrasi pemerintahan ialah
A. mengikutsertakan, menyalurkan ide dan aspirasi rakyat
B. memajukan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian penduduk
C. mengembangkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah kawasan
D. melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat
34. Desentralisasi teritorial yakni
A. pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan terhadap tempat otonom di dalam lingkungannya
B. penyerahan kekuasaan untuk mengendalikan dan mengorganisir rumah tangganya sendiri
C. pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan terhadap bawahan untuk memperlancar pekerjaan
D. penyerahan kekuasaan untuk mengontrol daerah dalam lingkungannya
35. Legislasi ialah salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
A. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kawasan
B. menunjukkan pertimbangan terhadap pemerintah tempat
C. menciptakan dan menetapkan peraturan daerah
D. membahas kebijakan walikota
36. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
A. provinsi
B. kota
C. kabupaten
D. kecamatan
37. Rekrutmen Kepala Desa dijalankan dengan cara
A. penunjukan dari kabupaten
B. pengangkatan oleh camat
C. pemilihan oleh BPD
D. penyeleksian pribadi oleh rakyat
38. Pengelolaan tanah hak ulayat, mirip tanah “prabumian” di Bali, merupakan peran dan kewenangan desa yang didasarkan pada
A. tugas pembantuan
B. tugas pelestarian
C. hak asal-permintaan desa
D. hak dan kewajiban desa
39. Pemecahan satu kelurahan menjadi dua kelurahan disebut
A. penggabungan
B. pemekaran
C. pembentukan
D. perekatan
Untuk soal No. 40 sampai No. 50:
Pilihlah A jika opsi No. 1 dan 2 benar
Pilihlah B bila pilihan No. 1 dan 3 benar
Pilihlah C bila opsi No. 2 dan 3 benar
Pilihlah D bila opsi No. 1, 2, dan 3 benar
40. Hubungan intra set dan inter set pada kondisi tata cara pemerintahan menggambarkan tentang
1. keharusan
2. tanggung jawab
3. produksi
41. Unsur nilai dalam unsur metode pemerintahan Indonesia mencakup
1. Pancasila
2. harapan negara
3. penyeleksian biasa
42. Implikasi dari pemilihan Presiden dan Wapres secara pribadi oleh rakyat, yang bukan lagi diseleksi oleh MPR, maka
1. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab terhadap MPR
2. memperkuat rancangan mekanisme check and balance
3. tidak ada yang membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden
43. Tujuan nasional penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia ialah
1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. menciptakan kemakmuran penduduk
3. memelihara kestabilan dunia
44. Setiap metode melaksanakan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengganti masukan menjadi keluaran. Karena itu sering disebut sebagai
1. processor
2. promotor
3. transformator
45. Pembinaan oleh pemerintah sentra/kabupaten/kota kepada pemerintah kelurahan antara lain dikerjakan dengan cara
1. memperlihatkan pedoman dan standar pelaksanaan problem pemerintahan kelurahan
2. menunjukkan ajaran lazim administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan
3. memutuskan derma keuangan dari pemerintah provinsi
46. Kepala daerah dan/atau wakil kepala kawasan mampu dihentikan, apabila
1. rampung masa jabatannya dan telah dilantik pejabat gres
2. berhalangan tetap
3. didakwa melakukan tindak pidana korupsi
47. Tujuan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu
1. mengembangkan pengertian masyarakat perihal segala bentuk kekerasan kepada perempuan
2. membuatkan keadaan yang aman bagi penghapusan segala bentuk kekerasan kepada wanita
3. meningkatkan pencegahan atas tindak kekerasan terhadap wanita dan derma hak asasi perempuan
48. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Kementrian atau Instansi yang berada di bawah kerjasama Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keselamatan adalah
1. Jaksa Agung
2. Menteri Pertanian
3. Menteri Luar Negeri
49. Dalam sistem pemerintahan presidensial mirip yang dianut oleh Indonesia, Presiden tidak mampu dijatuhkan oleh dewan perwakilan rakyat. Namun demikian dewan perwakilan rakyat wajib mengerjakan fungsi pengawasan kepada pelaksanaan Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara Presiden dan dewan perwakilan rakyat yakni
1. saling mengkritisi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
2. Presiden mesti memperhatikan, mendengarkan, dan berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat dalam menetapkan kebijakan publik
3. dewan perwakilan rakyat berhak melaksanakan interpelasi terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak masuk akal
50. Kelemahan tata cara pemerintahan presidensial yaitu
1. akal the winner takes all dalam penyeleksian presiden secara eksklusif membuat budaya non-kompromi sehingga susah membangun konsesus
2. presiden dan dewan perwakilan rakyat mampu saling membubarkan
3. pemisahan kekuasaan direktur dan legislatif condong mendorong pertentangan
Untuk mengenali jawabannya silahkan buka halaman Kunci Jawaban Soal Latihan Mandiri Sistem Pemerintahan Indonesia IPEM4320
Sumber Latihan Mandiri Universitas Terbuka