Pada tahun 2019 yang kemudian, menempel tentang persoalan terkait dengan sistem reformasi birokrasi pemerintahan menjadi acara kerja, dengan melibatkan aparatur Negara, untuk tidak melaksanakan pungli pada periode metode politik dikala ini, kepada masyarakat dengan metode ekonomi dan bisnis yang mereka dengan apa yang diterapkan, dan dimulai dengan perpajakan, serta perizininan.
Dengan memahami hingga sejauh mana tata cara pemerintahan saat ini, tentang penerapan aneka macam catatan perihal duduk perkara yang dipimpinnya. Dengan catatan yang terlaksa pada peran bagi CPNS yang memang berada pada tata cara ekonomi yang melekat pada dinamika sosial di penduduk .
Untuk dimengerti bahwa aneka macam persoalan tata cara pajak, yang hendaknya mempelajari bagaimana proses yang mereka langsungkan diberbagai wilayah, terutama bagi mereka terkait etniksitas, Jawa, Batak, Melayu serta Tionghoa yang hendaknya berada pada duduk perkara pemerintahan yang mereka pimpin.
Jika untuk mempelajari bagaimana prilaku mereka kepada pajak, bahwa mampu diketahui saat tata cara birokrasi dan layanan publik yang mereka terapkan pada masyarakat ketika ini. Jika untuk menjadi sesuatu yang bagus, hendaknya lebih mengarah pada posisi masyarakat setempat dengan berbagai urusannya kepada metode persoalan yang mereka terapkan.
Bagimana memahami peran mereka diberbagai daerah, mampu dimengerti dalam pengajaran yang mereka terapkan berdasarkan tata cara politik yang mereka langsungkan. Di Kalimantan Barat, terutama untuk kota Pontianak, sistem birokrasi yang mereka langsungkan dengan dilema pajak tentunya lebih terkesan dengan adanya himbauan dengan ada dan tidaknya pugli.