Apa yang bisa disampaikan, dengan berbagai persepsi usaha mereka terhadap masyarakat budpekerti, serta kesempatanpertentangan yang mereka terapkan pada setiap fraksi. Posisi partai PDI Perjuangan dengan adanya kendaraan politik yang meletakkan banyak sekali pergantian mengenai konflik agaria dan hak masyarakat adab Batak, Dayak di Kalimantan Barat secara khusus, dan Kalimantan secara lazim selaku jantung borneo, dan adanya sumbangan Negara maju dalam proyek-proyek itu.
Apa yang mampu disampaikan ketika, kerja-kerja tentang hak penduduk adab untuk memanggil simpati penduduk akhlak yang hendaknya dipahami dengan faktor kemanusiaan, khususnya yang diprakasai oleh orang-orang Batak di DKI Jakarta, dengan pemenuhan berbagai persolaan investasi utamanya tidak cocok dengan bantuan kerja mereka.
Konflik apa yang dipraktekkan mereka terhadap banyak sekali duduk perkara itu, saat aneka macam hal terkait dengan faktor kemanusiaan menjadi nilai jual bagi panyandang dana? mampu dimengerti dikala kerja mereka, kepada faktor kemanusiaan menjadi ruang lingkup kepada kinerja mereka, terhadap permainan stategi untuk pemenuhan hak masyarakat adab.
Pada dasarnya, kalau mereka dapat mengakses sumber ekonomi politik yang diajukan oleh pemerintah, dan tidak adanya urbanisasi besar-besaran serta mau bekerja di ladang, dan di sawah namun dimulai dari masing-masing kalangan terhadap pemenuhan hak mereka, maka agresi yang begitu tajam, dengan menuduh banyak sekali pelanggaran maka, pertentangan seperti apa yang hendaknya di tiadakan.
Hasil dari Prolegnas 2020 ini, sampai akhir tahun tuntas. Kalau tidak bisa molor hingga tahun depan, pembahasan dengan kementerian akan alot,” kata beliau. Hasil itu, dapat disampaikan tentang apa yang menjadi problem adalah untuk menyampaikan, terkait UU Masyarakat Adat ini, pembahasannya sudah masuk di akhir kurun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun pembahasannya tidak berlanjut alasannya panitia kerja (panja) di dewan perwakilan rakyat saat itu tak menyelesaikannya. Saat masuk ke pemerintahan Jokowi, kata beliau, dikala itu DPR mulai membahasnya secara serius tetapi pengusulnya hanya Fraksi Partai Nasdem saja. “Kami merespon dari banyak sekali daerah bahwa aroma UU ini sungguh diperlukan masyarakat sehingga Nasdem menyuarakan itu,” kata ia.
Dengan demikian, kata ia, tidak hanya pemerintah, lobi juga perlu dikerjakan terhadap DPR. Sebab, sejauh ini gres ada tiga fraksi pengusung disahkannya RUU tersebut. Mereka yakni Fraksi Nasdem, PDIP, serta PKB. Tantangan dikala ini yakni adanya enam kementerian yang harus dilobi untuk meloloskan RUU tersebut.
Sementara, Enam kementerian itu yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Hukum dan HAM. Pada Tanggal 5 kemarin, telah ditetapkan RUU wacana penduduk akhlak, dan telah ditetapkan masuk dalam prioritas prolegnas 2020.