[Jawaban] Bagaimana Tanam Paksa Dilaksanakan?

by
Tahukah ananda bagaimana tata cara tanam paksa dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda? Pelaksanaan tanam paksa adalah salah satu aturan yg pernah ada di zaman penjajahan dulu. Aturan ini mengatur wacana komoditas yg mesti ditanam oleh masyarakat desa di lahan pertanian mereka. Jenis komoditi tersebut ditentukan oleh pemerintah Belanda, & warga harus mematuhinya sebagai aturan yg mengikat bagi para pemilik lahan. 
dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda [Jawaban] Bagaimana Tanam Paksa Dilaksanakan?
Menurut ketentuan pelaksanaan metode tanam paksa, warga desa mesti menyisihkan 20% lahannya untuk ditanami komoditas ekspor, seperti kopi, teh, tebu, & nila. Nantinya, hasil panen dr tumbuhan tersebut akan dibeli oleh pemerintah Belanda. Imbalan yang lain, tanah-tanah tersebut akan dibebaskan dr pembayaran pajak. 
Materi Terkait:
Sekilas, tak ada masalah dgn ketentuan tersebut. Toh, pemerintah Belanda tetap akan berbelanja hasil panen warga. Bahkan, mereka pula akan dibebaskan dr pajak tanah. Namun, persoalan kemudian muncul tatkala pelaksanaan sistem tanam paksa tak sesuai dgn ketentuan yg tertulis. Topik inilah yg akan kita diskusikan dlm uraian kali ini, mengenai pelaksanaan metode tanam paksa pada zaman Belanda dahulu.

Bagaimana Tanam Paksa Dilaksanakan?

Pemerintah Belanda mengeluarkan aturan wacana sistem tanam paksa yg dituangkan dlm lembaran negara (Staatblad) No. 22 Tahun 1834. Aturan tersebut berisi ketentuan & tata cara pelaksanaan tata cara tanam paksa, yg berbunyi:
  1. Pemerintah Belanda akan mengadakan kesepakatan dgn warga biar mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami produk ekspor yg mampu dijual di pasar Eropa.
  2. Lahan pertanian yg ditawarkan untuk penanaman tersebut tak boleh melebih seperlima dr lahan pertanian yg dimiliki warga desa (20%)
  3. Pekerjaan yg diperlukan untuk melakukan penanaman tersebut tak boleh melampaui pekerjaan untuk penanaman padi.
  4. Hasil panen tumbuhan tersebut diserahkan pada Pemerintah Hindia Belanda. Penduduk akan menerima keunggulan hasil jual, jika harga flora tersebut melampaui besaran pajak tanah yg mesti dibayarkan.
  5. Penduduk yg bersedia menyediakan tanahnya akan bebas dr pajak.
  6. Pemerintah akan menanggung kegagalan panen yg bukan disebabkan oleh petani.
  7. Bagi warga yg tak memiliki lahan, akan dipekerjakan selama 75 hari setiap tahunnya pada perkebunan & pabrik milik pemerintah.
  8. Pemimpin-pemimpin pribumi bertugas melaksanakan tata cara tanam paksa. Sebagai pengawas lazim, tugasnya akan dijalankan oleh pegawai Eropa.
  Puisi Bencana Alam Gempa | Di Antara Puing Puing Reruntuhan

Kenyataan Pelaksanaan

Seluruh ketentuan yg tertulis di atas nampaknya tak terlalu menekan rakyat. Namun, sering terjadi penyimpangan di dlm praktinya sehingga para warga dirugikan. Beberapa penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, antara lain:
  1. Pemerintah Belanda sering memaksa warga untuk melaksanakan ketentuan tersebut, padahal semestinya dijalankan dengan-cara suka rela. Pemaksaan tersebut dilakukan oleh para bupati & kepala desa yg sering dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk menekan warga.
  2. Luas lahan yg disediakan oleh warga melampaui seperlima tanah. Kadang-kadang sepertiga, bahkan ada pula rakyat yg seluruh tanahnya digunakan untuk tanam paksa. 
  3. Pengerjaan tumbuhan ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan flora padi. Selain itu, warga pula dikerahkan untuk menggarap perkebunan yg terletak jauh dr desa mereka.
  4. Pengerahan tenaga tersebut berlangsung selama tujuh bulan & warga tak terurus. Sementara, lahan pertanian mereka sendiri terbengkalai.
  5. Lahan pertanian metode tanam paksa tetap dikenal pajak tanah.
  6. Kelebihan hasil panen tak diserahkan kembali pada petani meskipun melebihi nilai pajak.
  7. Petani tetap menanggung akibat kegagalan panen
  8. Warga dijadikan buruh paksaan, tak dibayar pemerintah Belanda. 
Yah, seperti itulah jawaban dr pertanyaan bagaimana tanam paksa dilaksanakan pada zaman kolonial dahulu. Pemerintah Belanda mengingkari ketentuan yg ia buat sendiri sehingga sangat merugikan rakyat.
Demikianlah penjelasan ihwal Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Bagikan materi ini pada teman yg membutuhkan. Terima kasih, gampang-mudahan bermanfaat.