50 Contoh Soal UAS/PAS PPKn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawaban Terbaru – Soal-soal ulangan tamat semester ganjil atau penilaian final semester satu ini terdiri dari materi mulai soal ihwal harmoniasi hak & keharusan asasi insan dlm perspektif Pancasila hingga dgn soal PKN mengenai sistem aturan & peradilan di Indonesia.
Ada 50 butir soal (30 PG + 20 essay/uraian, menu download kami sediakan di final tulisan) yg mampu siswa SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat pelajari sebelum menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) yg sesungguhnya.
1. Pemberontak yg menjadikan pembunuhan dengan-cara masal pada sekelompok manusia tergolong jenis pelanggaran hak asasi insan ….
a. ringan
b. sedang
c. berat
d. biasa
e. wajar
Jawaban: c. berat
Pembahasan:
Kasus Pelanggaran Hak Asasi manusia yg sifatnya berat mampu dibedakan menjadi 2 macam yakni pembunuhan masal & kejahatan kemanusiaan.
2. Berikut termasuk penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi yg berasal dr faktor internal, yakni ….
a. penyalahgunan kekuasaan
b. pergaulan
c. kesenjangan sosial
d. ketidaktegasan pegawapemerintah aturan
e. sikap mementingkan diri sendiri
Jawaban: e. perilaku mementingkan diri sendiri
Pembahasan:
Faktor internal penyebab perkara pelanggaran hak asasi manusia merupakan faktor penyebab yg berasal daridiri sendiri seseorang yg melaksanakan pelanggaran hak asasi insan. Adapun contoh faktor yg mempengaruhinya yakni sikap mementingkan diri sendiri, perilaku tak toleransi serta umur.
3. Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, & hak memiliki sesuatu tak boleh diganggu gugat lantaran ….
a. diturunkan dr orang tua kandung
b. dibawa sejak lahir selaku anugerah Tuhan
c. bersifat sungguh pribadi & langsung
d. merupakan eksistensi insan bermartabat
e. dilindungi oleh negara
Jawaban: b. dibawa semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan
Pembahasan: Hak asasi manusia yakni hak dasar atau hak pokok yg dimiliki insan sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan Anugerah TUhan Yang Maha ESa semenjak lahir, maka tak seorang pun mampu mengambilnya atau melanggarnya. Kita mesti menghargai anugerah ini dgn tak membedakan manusia menurut latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, & lain-ain. Namun perlu diingat bahwa dgn hak asasi manusia manusia bukan mempunyai arti dapat berbuat semena-mena, karena insan pula mesti menghormati hak asasi insan lainnya.
4. Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yg menempel pada hakikat eksistensi manusia sebagai mahluk TUhan Yang Maha Esa & merupakan anugerah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi & dilindungi oleh negara, aturan, pemerintah, & setiap orang demi kehormatan serta pemberian harkat & martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ….
a. Komisi HAM PBB
b. John Locke
c. Aristoteles
d. Koentjoro Poerbopranoto
e. UU No. 39 Tahun 1999
Jawaban: e. UU No. 39 Tahun 1999
Pembahasan:
Berdasarkan pasal 1 angka 1 U No. 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia yakni seperangkat hak yg menempel pada hakikat & keberadaan manusia selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa & merupakan anugerah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi & dilindungi oleh negara, hukum & pemerintaha, & setiap orang demi kehormatan serta dukungan harkat & martabat insan.
5. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun ….
a. 1997
b. 1989
c. 1998
d. 1987
e. 1996
Jawaban: c. 1998
Pembahasan: Terjadinya Trisakti kejadian penembakan, pada 12 Mei 1998 kepada mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dr jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan yang lain luka.
6. Sikap guru yg membeda-bedakan peserta didik, termasuk jenis pelanggaran hak asasi insan yg terjadi lingkungan ….
a. keluarga
b. sekolah
c. masyarakat
d. bangsa & bernegara
e. lembaga pemerintahan
Jawaban: b. sekolah
Pembahasan:
Hubungan antara penerima didik & guru pada umumnya terjadi di lingkungan sekolah. Contoh beberapa perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yg terjadi di lingkungan sekolah contohnya siswa yg mencibir atau mengejek siswa yg yang lain. Guru yg membeda-beda kan muridnya, tawuran siswa antar kelas, & sebagainya.
7. Pengadilan hak asasi manusia dikelola dlm salah satu instrument Pancasila, yaitu ….
a. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945
b. Inpres No. 26 Tahun 1998
c. UU No. 26 Tahun 2000
d. Keppres No. 129 Tahun 1998
e. Keppres No. 181 Tahun 1998
Jawaban: c. UU No. 26 Tahun 2000
Pembahasan: UU No. 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8. Instrumen Pancasila Keppres No. 181 Tahun 1998 mengontrol perihal ….
a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
b. Pengakuan & Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
c. Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia
d. Perumusan & penyelenggaraan kebuijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
e. Pengesahan Convetion Againts Torture and Other Cruel
Jawaban: a. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
Pembahasan: Instrumen Hak Asasi Manusia merupakan sarana yg digunakan untuk menjamin penegakan serta pinjaman kepada HAM. Hak Asasi Manusia berbentukperaturan perundang-ajakan sebagai dasar aturan tertulis yaitu sebagai berikut:
1. Ketetapan MPRS No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia
2. UU No. 5 Tahun 1998 perihal pengesahan Convetion Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tratement or Punisment (Konveksi menentang penyiksaan & perlakuan atau penghukuman lain yg kejam, tak manusiawi, atau merendahkan martabat insan).
3. Keppres No. 181 Tahun 1998 wacana Komisi Nasional Anti Kekerasan kepada Perempuan.
9. Berikut yg termasuk landasan langsung pemikiran hadirnya hak asasi insan, yaitu ….
a. semua manusia berderajat sama
b. manusia ciptaan Tuhan
c. manusia berhak hidup
d. insan mempunyai keleluasaan semenjak lahir
e. insan makhluk sosial
Jawaban: a. semua manusia berderajat sama
Pembahasan: Landasan langsung & pertama pemikiran hadirnya hak asasi insan, yaitu kodrat insan yakni sama derajat & martabatnya, semua insan yaitu sama derajat & martabatnya. Semua manusia yakni sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, & bahasa.
10. Berikut yg termasuk jenis perkara pelanggaran hak asasi manusia yg bersifat ringan, yaitu ….
a. pengusiran penduduk dengan-cara paksa
b. penyiksaan terhadap balita
c. pembunuhan seseorang
d. pencemaran nama baik
e. pembunuhan massal
Jawaban: d. pencemaran nama baik
Pembahasan: Kasus pelanggaran hak asasi insan ada yng bersifat berat & ringan. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yg bersifat berat mirip pembunuhan massal & kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pola kasus pelanggaran hak asasi insan yg bersifat ringan misalnya pemukulan terhadap seseorang, pencemaran nama baik, & membatasi seseorang untuk mengekspresikan pendapat.
11. Sistem demokrasi yg dianut oleh Indonesia kini ini, yakni demokrasi ….
a. terpimpin
b. Orde Baru
c. Orde Lama
d. otoriter
e. Pancasila
Jawaban: e. Pancasila
Pembahasan: Adapun penerapan demokrasi di Indonesia tetap mengacu pada pancasila selaku dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, penerapan demokrasi di Indonesia disebut selaku demokrasi pancasila untuk yg sekarang ini diterapkan.
12. Terciptanya sebuah keadilan dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara di Indonesia menunjukan prinsip demokrasi Pancasila, yakni ….
a. kemakmuran
b. berkeadilan sosial
c. otonomi kawasan
d. pengadilan yg merdeka
e. pemisahan kekuasaan
Jawaban: b. berkeadilan sosial
Pembahasan: Demokrasi yg berkeadilan sosial artinya, demokrasi menurut Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara banyak sekali kelompok, golongan, & lapisan penduduk .
13. Adanya kecerdasan emosional seseorang dlm menjalan pemerintahan demokrasi memperlihatkan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yaitu ….
a. Berketuhanan Yang Maha Esa
b. demokrasi dgn kecerdasan
c. demokrasi yg berkedaulatan rakyat
d. demokrasi dgn rule of law
e. demokrasi dgn pemisahan kekuasaan negara
Jawaban: b. demokrasi dgn kecerdasan
Pembahasan: Demokrasi dgn kecerdasan artinya, mengontrol & menyelenggarakan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu bukan dgn kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, & kecerdasan emosional.
14. Karakteristik utama yg menggambarkan demokrasi Pancasila terdapat dlm Pancasila sila ke ….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
Jawaban: d. 4
Pembahasan: Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila ke empat, yakni kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat akal dlm permusyawaratan/ perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi pancasila mengandung tiga huruf utama, yakni kerakyatan, permusyawaratan, & hikmat kecerdikan. Tiga aksara tersebut sekaligus berkedudukan selaku impian luhur penerapan demokrasi di Indonesia.
15. Berikut tak tergolong nilai moral yg terkandung dlm sila keempat Pancasila selaku gambaran pemerintahan demokrasi, yaitu ….
a. persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
b. keseimbangan antara hak & kewajiban
c. mewujudkan rasa keadilan sosial
d. kebebasan mampu dipertanggungjawabkan cukup pada diri sendiri
e. merealisasikan rasa keadilan sosial
Jawaban: d. keleluasaan mampu dipertanggungjawabkan cukup pada diri sendiri
Pembahasan: Demokrasi pancasila mengandung beberapa nilai moral yg bersumber pada Pancasila, yaitu sebagai berikut.
1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Keseimbangan antara hak & kewajiban
3. pelaksanaan kebebasan yg dipertanggungjawaban dengan-cara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri & orang lain.
4. mewujudkan rasa keadilan sosial
5. pengambilan keputusan dgn musyawarah mufakat
Baca juga:
– 50 Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 Semester 1 K13 Beserta Jawaban terbaru
– 50 Contoh Soal UAS PKN kelas 11 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban
– 55 Contoh Soal UAS PKN Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban
16. Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun ….
a. 1945-1950
b. 1950-1959
c. 1959-1965
d. 1966-1975
e. 1976-1995
Jawaban: a. 1945-1950
Pembahasan: Demokrasi pada masa revolusi terjadi pada tahun 1945-1950. Pada masa revolusi, bangsa Indonesia masih berjuang untuk menjaga kemerdekaan dr belanda. Pada saat itu, demokrasi belum dpat terlaksana dgn baik di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, di Indonesia masih terjadi sentralisasi kekuasaan.
17. Pembentukan partai politik pada masa revolusi dikelola dlm ….
a. Maklumat Wapres Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945
b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945
d. Penpres Nomor 2 Tahun 1959
e. pasal UUD 1945
Jawaban: b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945
Pembahasan: Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yg sewenang-wenang, maka pemerintah Indonesia mengelurkan maklumat, salah satu nya yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik.
18. berikut yg tak termasuk isi Dekrit Presiden 5 juli 1959, yakni ….
a. menetapkan pembubaran konstituante
b. pembubaran seluruh partai politik
c. memutuskan UUD 1945 berlaku kembali
d. memutuskan tak berlakunya UUDS 1950
e. pembentukan MPRS & DPAS
Jawaban: b. pembubaran seluruh partai politik
Pembahasan: Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yg berisi mengenai hal-hal berikut:
1. memutuskan pembubaran konstituante
2. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali & tak berlakunya UUDS 1950, serta
3. pembentukan MPRS & DPAS.
19. Kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden & dengan-cara signifikan diimbangi tugas PKI & Angkatan Darat merupakan salah satu penyimpangan demokrasi pada masa ….
a. Orde Lama
b. Orde Baru
c. reformasi
d. sekarang
e. revolusi
Jawaban: a. Orde Lama
Pembahasan: Pada masa orde lama terjadi demokrasi terpimpin. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyimpanan kepada UUD 1945 penyimpangan-penyimpangan tersebut seperti kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden & secarasignifikan diimbangi tugas PKI & Angkatan Darat serta prosedur pembentukan DPR-GR & MPRS tak melalui penyeleksian lazim.
20. Kebijakan pemerintahan Orde Baru menekankan pada kepentingan ….
a. wakil rakyat
b. rakyat
c. stabilitas nasional
d. wawasan nusantara
e. kebijakan otonom kawasan
Jawaban: c. stabilitas nasional
Pembahasan: Kebijakan yg dijalankan selama pemerintahan Orde Baru sungguh menekankan pada stabilitas nasional. Akan namun orde baru kurang dlm menegakkan demokrasi. Akibatnya pemerintahan orde gres cenderung menuju pemerintahan yg sentralistik (berpusat pada penguasa).
21. Berikut yg tak termasuk eksekusi pokok, yakni ….
a. mati
b. penjara
c. kurungan
d. denda
e. diasingkan
Jawaban: e. diasingkan
Pembahasan: Hukuman pokok yaitu aturan yg terdiri dr hukuman mati, penjara, kurungan, & denda.
22. Hukum yg diharapkan berlaku pada waktu yg akan tiba dinamakan ….
a. hukum setempat
b. hukum antarwaktu
c. ius constitutum
d. ius constituendum
e. aturan konkret
Jawaban: d. ius constituendum
Pembahasan: ius constituendum, yaitu hukum yg diharapkan berlaku pada waktu yg akan tiba.
23. Berikut priciples of legality, kecuali ….
a. peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tak mampu dipakai untuk menjadi fatwa tingkah laris
b. peraturan-peraturan harus disusun dlm rumusan yg mampu diketahui
c. suatu tata cara tak boleh mengandung peraturan-peraturan yg berlawanan dgn tata cara lain.
d. tak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menimbulkan seseorang kehilangan orientasi
e. peraturan-peraturan yg telah dibentuk mesti diumumkan
Jawaban: a. peraturan berlaku surut sehingga peraturan itu tak mampu dipakai untuk menjadi anutan tingkah laris
Pembahasan: Delapan asas yg dinamakan principles of legality antara lain selaku berikut:
a. Suatu sistem aturan mesti mengandung peraturan-peraturan tak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yg bersifat ad hoc.
b. Peraturan-peraturan yg sudah dibuat itu harus diumumkan
c. Tidak boleh ada peraturan yg berlaku surut lantaran jika itu terjadi, maka peraturan itu tak mampu digunakan untuk menjadi fatwa tingkah laris.
d. Peraturan-peraturan harus disusun dlm rumusan yg bisa dikenali.
e. Suatu sistem tak boleh mengandung peraturan-peraturan yg bertentangan satu sama lain.
f. Peraturan-peraturan tak boleh mengandung tuntutan yg melebihi apa yg dapat dilakukannya.
g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengganti peraturan lantaran dapat menimbulkan seseorang kehilangan orientasi.
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yg diundangkan dgn pelaksanaannya sehari-hari.
24. Peraturan hukum yg mengendalikan perihal relasi-kekerabatan aturan yg dapat dinilai dgn uang disebut hukum ….
a. privat
b. tata negara
c. publik
d. militer
e. kekayaan
Jawaban: e. kekayaan
Pembahasan: Hukum kekayaan, yakni peraturan hukum yg mengatur wacana hubungan-kekerabatan hukum yg dapat dinilai dgn uang.
25. Peraturan hukum yg mengendalikan hubungan hukum antara orang yg satu dgn orang yg yang lain, dgn menitikberatkan pada kepentingan perseorangan disebut hukum ….
a. privat
b. tata negara
c. publik
d. militer
e. kekayaan
Jawaban: a. privat
Pembahasan: Hukum privat (hukum perdata), yakni rangkaian perraturan aturan yg mengendalikan relasi hukum antara orang yg satu dgn orang yg lainnya, dgn menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.
26. Sikap yg memperlihatkan adanya keinginan dr setiap warga negara untuk membuka diri dlm mengerti aturan yg berlaku di dlm masyarakat yaitu perilaku ….
a. objektif
b. subjektif
c. terbuka
d. tertutup
e. nasionalisme
Jawaban: c. terbuka
Pembahasan: Sikap terbuka yaitu perilaku yg memperlihatkan adanya keinginan dr setiap warga negara untuk membuka diri dlm mengerti hukum yg berlaku di dlm masyarakat.
27. Orang yg dituduh bersalah dlm sidang pengadilan disebut ….
a. pengacara
b. hakim
c. polisi
d. terdakwa
e. jaksa
Jawaban: d. terdakwa
Pembahasan: –
28. Dasar aturan Pengadilan Negeri meliputi ….
a. Kabupaten/ kota
b. desa/ kelurahan
c. provinsi
d. negara
e. seluruh Indonesia
Jawaban: a. Kabupaten/ kota
Pembahasan: Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota & daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota.
29. Peraturan-peraturan yg menertibkan bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke wajah pengadilan & bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan yakni jenis aturan ….
a. formal
b. material
c. pidana
d. perdata
e. peradilan tata perjuangan
Jawaban: a. formal
Pembahasan: Hukum formal atau disebut dgn hukum proses atau hukum acara yakni aturan yg menampung peraturan-peraturan yg mengontrol bagaimana cara-cara melaksanakan & mempertahankan aturan material atau peraturan-peraturan yg mengendalikan bagaimana cara-cara nya mengajukan sesuatu kasus ke muka pengadilan & bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.
30. Sumber dasar hukum nasional, yakni Pancasila & Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini termuat dlm …
a. Tap MPR Nomor I/ MPR/ 1999
b. Tap MPR Nomor II/ MPR/ 1999
c. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000
d. Tap MPR Nomor IV/ MPR/ 2000
e. Tap MPR Nomor V/ MPR/ 2000
Jawaban: c. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000
Pembahasan: Dalam Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000 dibilang bahwa sumber dasar aturan nasional yaitu pancasila & batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
31. Secara garis besar, dasar-dasar pikiran wacana hak asasi insan dlm Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kemerdekaan nasional yg mengayomi kemerdekaan …
Jawaban: warga negara
32. Kewajiban yg mendasar dr setiap warga negara Indonesia maupun orang ajaib kepada negara Republik Indonesia yakni …. & …. Kepadatan peraturan yg berlaku.
Jawaban: tunduk & taat
33. Hak untuk memberikan kritik pemerintahan yg bersifat membangun diperbolehkan berdasarkan UUD 1945 pasal ….
Jawaban: pasal 28
34. Pasal 29 ayat 2UUD 1994 menunjukkan kemerdekaan beribadat menurut agama & keyakinan masing-masing pada ….
Jawaban: penduduk
35. Ada beberapa pejabat maupun rakyat biasa yg dimintai keterangan Kejaksaan Agung Berkaitan dgn praduga penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merupakan bukti adanya jaminan ….
Jawaban: persamaan hukum
36. Pengakuan kepada hak-hak politik, mirip berkumpul & beroposisi, bebas berserikat & mengeluarkan pendapat merupakan salah satu …. Demokrasi.
Jawaban: prinsip
37. Demokrasi pancasila mendasarkan diri pada asas … & …
Jawaban: kekeluargaan & kegotongrotongan
38. Hukum yg terletak di dlm kebiasaan penduduk bersumber dr ….
Jawaban: peraturan adat
39. Dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu …. & ….
Jawaban: Mahkamah Agung & mahkamah Konstitusi
40. Para hakim yg bekerja dlm lingkup Mahkamah Agung disebut ….
Jawaban: hakim agung
41. Tuliskan beberapa jenis hak asasi manusia yg mesti dihormati & dijamin pemenuhannya, baik oleh negara atau setiap warga negara!
Jawaban: Terdapat banyak jenis hak asasi manusia yg mesti dihormati & dijamin pemenuhannya, baik oleh negara atau setiap warga negara seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, & sebagainya.
42. Apakah hambatan dlm pelaksanaan & penegakan hak asasi manusia di Indonesia dr segi faktor keadaan sosial budaya?
Jawaban: Hambatan dlm pelaksanaan & penegakan hak asasi insan di Indonesia dr sisi faktor keadaan sosial budaya yaitu sebagai berikut:
a. Stratifikasi & status sosial, yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan & ekonomi penduduk Indonesia yg multikompleks (heterogen)
b. Norma adab atau budaya lokal yg kadang berlawanan dgn HAM, khususnya jika sudah bersentuhan dgn kedudukan seseorang upacara-upacara sakral, pergaulan & sebagainya.
c. masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yg cuma disebabkan oleh hal-hal sepele.
43. Uraikan wacana isi yg terkandung dlm UU Nomor 5 Tahun 1998!
Jawaban: UU No. 5 Tahun 1998 wacana pengukuhan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tratement or Punishment.
44. Jelaskan yg dimaksud prinsip universal dlm penegakan hak asasi insan!
Jawaban: Prinsip universal bermakna bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat mendasar & mempunyai keberlakuan universal, lantaran jelas tercantum dlm piagam PBB & oleh karenanya merupakan kepingan dr keterikatan setiap anggota PBB.
45. apakah yg anda ketahui wacana aspek material dlm demokrasi Pancasila?
Jawaban:
Aspek material (sisi isi/subtansi) yaitu demokrasi pancasila mesti dijiwai & diitegrasikan oleh sila-sila lainnya.
46. Tulislah Isi Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945!
Jawaban: Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 wacana pergantian KNIP menjadi forum Legislatif.
47. Apakah tujuan dilaksanakannya penyeleksian kepala kawasan kaitannya dgn budaya demokrasi?
Jawaban: Pemilihan kepala daerah menjadi indikator pelaksanaan kehidupan yg demokratis di suatu kawasan.
48. Jelaskan pemahaman konvensi!
Jawaban: Dalam praktik kenegaraan, hukum yg tak tertulis disebut konvensi.
49. Bagaimanakah tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?
Jawaban: Berdasarkan ketentuan dlm UU No. 12 Tahun 2011 jenis & hierarki peraturan perundang-seruan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan MPR
c. UU/ Perppu
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah Provinsi
f. Peraturan kawasan kabupaten/ kota
50. Apakah tujuan mempelajari tata hukum Indonesia?
Jawaban: Maksud mempelajari tata hukum Indonesia yaitu untuk mengetahui perbuatan atau langkah-langkah manakah yg dibenarkan berdasarkan aturan & perbuatan manakah yg bertentangan dgn aturan.
Bila berkenan, kami sungguh akan berterima kasih bila anda mau mensubscribe chanel youtube yg nantinya akan kami buat…silahkan subscribe DISINI
Untuk download file doc/word silahkan klik DISINI.