Artikel ini akan menjelaskan indikator sistem
pemerintahan demokratis atau contoh yg menjadi dasar penilaian suatu pemerintahan mampu disebut demokratis atau tidak. Sebagaimana yg dikenali, terdapat beragam metode pemerintahan yg dianut oleh negara-negara di dunia, empat di antaranya yakni monarki, demokrasi, otokrasi, & oligarki.
Masing-masing dr sistem pemerintahan tersebut mempunyai corak tersendiri dlm hal tata cara mengendalikan & menjalankan pemerintahan negara. Negara yg menganut sistem pemerintahan demokratis akan mengadakan negara dgn cara yg berlainan dr tata cara pemerintahan monarki, otokrasi, atau oligarki.
Suatu negara disebut menjalankan sistem pemerintahan demokratis apabila menyanggupi beberapa indikator yg menjadi standar dasar dr sebuah pemerintahan demokratis. Dalam praktiknya, setiap negara yg mengaku demokratis haruslah memenuhi semua indikator ini. Konsekuensinya, segala hal yg ada kaitannya dgn penyelenggaraan negara dilaksanakan menurut indikator ini.
Sekarang, pertanyaannya yaitu apa saja indikator tata cara pemerintahan demokratis itu? Nah, bahan ini hadir untuk memperlihatkan klarifikasi lengkap seputar indikator yg berlaku pada tata cara pemerintahan demokratis. Semoga pengetahuan pembaca kian bertambah setelah membaca materi ini.
Yuk, berikut ini uraiannya…
Indikator Sistem Pemerintahan Demokratis
Ada banyak literatur yg menampung indikator sistem pemerintahan demokratis. Salah satunya ialah buku yg berjudul Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (2004) yg ditulis oleh Affan Gaffar, seorang politikus & professor Ilmu Sosial & Politik Indonesia asal Tente, Bima. Menurut Prof. Affan Gaffar, indikator sistem pemerintahan demokratis ada lima, yaitu selaku berikut:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan salah satu indikator dr metode pemerintahan demokratis. Dalam sistem demokrasi, setiap pemegang jabatan di pemerintahan yg diseleksi oleh rakyat wajib mempertanggungjawabkan budi yg hendak & telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, pejabat itu pula mesti dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, serta yg tak kalah pentingnya ialah perilaku dlm kehidupan yg pernah, sedang, bahkan yg akan dijalaninya.
Pertanggungjawaban itu tak cuma menyangkut dirinya, namun pula menyangkut keluarganya dlm arti luas, yaitu sikap anak & isterinya, pula sanak keluarganya utamanya yg berhubungan dgn jabatannya.
2. Rotasi kekuasaan
Indikator yg kedua adalah rotasi kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan demokratis, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan mesti ada, & dilakukan dengan-cara teratur & hening. Jadi tak cuma satu orang yg selalu memegang jabatan, sementara potensi orang lain tertutup sama sekali.
3. Rekruitmen politik yg terbuka
Indikator yg ketiga adalah adanya rekruitmen politik dengan-cara terbuka. Dalam sistem pemerintahan demokratis yg memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, dibutuhkan satu tata cara rekruitmen politik yg terbuka. Artinya, setiap orang yg memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yg diseleksi rakyat mempunyai kesempatan yg sama dlm melaksanakan persaingan untuk mengisi jabatan politik tersebut.
4. Pemilihan Umum
Indikator yg keempat ialah penyeleksian biasa . Dalam metode pemerintahan demokratis, pemilu dikerjakan dengan-cara teratur. Pemilu yaitu sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan & rekruitmen politik. Setiap warga negara yg sudah cukup umur mempunyai hak untuk memilih & diseleksi & bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dgn hasrathati nuraninya. ia bebas untuk memutuskan partai atau calon mana yg akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dr orang lain. Pemilih pula bebas mengikuti segala macam akitivitas penyeleksian mirip kampanye & menyaksikan penghitungan bunyi.
5. Pemenuhan hak-hak dasar
Indikator yg kelima atau terakhir ialah pemenuhan hak-hak dasar. Dalam metode pemerintahan demokratis, setiap warga negara mampu menikmati hak-hak dasar mereka dengan-cara bebas, tergolong di dalamnya hak untuk menyatakan usulan, hak untuk berkumpul & berserikat serta hak untuk menikmati pers yg bebas.
Kesimpulan
Jadi, indikator metode pemerintahan demokratis ada lima, yaitu
- Akuntabilitas
- Rotasi kekuasaan
- Rekruitmen Politik yg Terbuka
- Pemilihan Umum
- Pemenuhan hak-hak dasar
Demikianlah klarifikasi perihal Indikator Sistem Pemerintahan Demokratis. Bagikan materi ini agar orang lain pula bisa membacanya. Terima kasih, mudah-mudahan berfaedah.
