100 Pola Skripsi Lengkap Ilmu Administrasi Negara Terbaru

100 Skripsi Lengkap Ilmu Administrasi Negara – Kami persembahkan terhadap para mahasiswa yang tengah mempersiapkan penyusunan skripsi atau masih memperoleh kendala dalam menentukan judul skripsi yang tepat untuk digarap.  Selain dapat menjadi pola judul skripsi administrasi negara, keseluruhan skripsi berikut mampu dimiliki file lengkapnya.

1. PENGARUH PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH TERHADAP PRESTASI KERJA (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan)
2. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Pada Dinas Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Medan)
3. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang)
4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Studi Pada Kantor Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara)
5. PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMBERDAYAAN PEGAWAI (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan)
6. IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) (Studi pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara)
7. PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Di Lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota)
8. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAIRI SUMATERA UTARA
9. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL KALIMANTAN TENGAH
10. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KI HAJAR DEWANTARA SURAKARTA
11. KINERJA PT. PLN (PERSERO) APJ SURAKARTA DALAM MENANGGAPI KELUHAN PELANGGAN
12. ANALISIS PERANAN WANITA DALAM JABATAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir)
13. FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN
14. ANALISIS FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS
15. ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
16. ANALISIS PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIAK
17. PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
18. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus Desa Bulakrejo Tentang Pemberantasan Buta Aksara Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007/2008)
19. STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SURAKARTA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
20. EFEKTIVITAS PROSEDUR REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SURAKARTA
21. KUALITAS PELAYANAN KANTOR SAMSAT SURAKARTA
22. EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN KOTA SURAKARTA
23. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2008-2013 DENGAN RENCANA KERJA TAHUN 2008 DAN 2009 DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS
24. Evaluasi Dampak Program Rumah Susun di Kota Surakarta
25. Respon Perempuan Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Surakarta Tahun 2005 (Sebuah Studi Diskriptif Kualitatif Tentang Respon Perempuan Di Kecamatan Banjarsari Terhadap Pemilihan Langsung Walikota Kota Surakarta Tahun 2005)
26. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
27. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESATIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
28. Manajemen Pelaksanaan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Oleh Kantor Pertanahan Kota Padang
29. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MEDAN
30. ANALISIS KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TAMPAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA PEKANBARU
31. KINERJA PD BPR BANK PASAR KABUPATEN BOYOLALI
32. REFORMASI BIROKRASI BIDANG PELAYANAN PUBLIK PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN DI WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
33. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSANSURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Studi Kasus Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru)
34. ANALISIS KINERJA PEGAWAI BIDANG PENGAWASAN DA N PENGENDALIAN LALU LINTAS (STUDI LALU LINTAS JALAN) DI DINAS PERHUBUNGANKOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PEKANBARU
35. ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) DI KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI PESISIR
36. IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN DESTINASI WISATA CAGAR BUDAYA BANTEN LAMA DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
37. DAMPAK PEMBINAAN TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SURAKARTA
38. AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)
39. KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG
40. PERANAN DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN ( Studi Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Johor )
41. ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN PALMERAH, JAKARTA BARAT
42. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI DKI JAKARTA
43. KUALITAS PELAYANAN GERBONG KHUSUS WANITA KERETA API RUTE JAKARTA-BOGOR
44. PENGARUH EFEKTIFITAS KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) KANTOR DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG
45. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI LINGKUNGAN INTERNAL PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) JAKARTA
46. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) (Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat)
47. ANALISIS PENERAPAN OUTSOURCING DI STRATEGIC BUSINESS UNIT GARUDA SENTRA MEDIKA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK
48. ANALISIS PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
49. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMB ERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOT AAN DENGAN PENGGUNAAN MODEL CLEAR DI KELURAHAN KALIABANG TENGAH, KECAMATAN BEKASI UTARA, KOTA BEKASI
50. EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATANGOLONGAN III(STUDI ATAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA)
51. PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA KARYAWAN ENGINEERING BP TANGGUH, TELUK BINTUNI, PAPUA
52. IMPLEMENTASI STRATEGI PENURUNAN TUNGGAKAN REKENING LISTRIK DI PT PLN (PERSERO) APJ SURAKARTA
53. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA BALAI BESAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA MAKASSAR
54. PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUMAH SEWA KOTA SURAKARTA
55. HUBUNGAN KINERJA PENGURUS DENGAN KEPUASAN ANGGOTA DI KOPERASI SERBA USAHA “SRIKANDI MAKMUR” DESA BETRO (Studi di Koperasi Serba Usaha “Srikandi Makmur” Desa Betro)
56. PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KINERJA PELAYANAN KELURAHAN LIDAH WETAN KOTA SURABAYA
57. HUBUNGAN KEMAMPUAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN
58. Kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota salatiga dalam pelaksanaan administrasi kependudukan (studi deskriptif kualitatif mengenai penerbitan dokumen kependudukan tahun 2009 )
59. PROSES SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
60. PERENCANAAN STRATEGIS PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CANDI CETHO OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR
61. Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pada Bidang Tenaga Kerja)
62. Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros
63. Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Di Kota Surakarta
64. ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENGENAI LARANGAN MENGEMIS, MENGAMEN DAN BERJUALAN ASONGAN DI KECAMATAN CENGKARENG KOTAMADYA JAKARTA BARAT
65. INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR
66. PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SURAKARTA
67. EFEKTIVITAS PROGRAM RASKIN DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 (Penelitian Deskriptif Kualitatif Tentang Efektivitas Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)
68. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. PLN (Persero) Rayon Makassar Barat
69. PERANAN KEPEMIMPINAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD)KABUPATEN JEMBER TERHADAP MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK SECARA PRIMA
70. EFEKTIVITAS PENGELOLAHAN PROGRAM RASKIN TERHADAPPENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK
71. EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN POLMAN SULAWESI BARAT
72. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA KANTOR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
73. KUALITAS PELAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman
74. PENERAPANE-PROCUREMENT DI KANTOR UPT BPDAS JENEBERANGWALANAE KEMENTERIAN KEHUTANAN RI
75. EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DINAS SOSIAL PROV.SUL-SEL TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN DI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS IZIN USAHA)
76. TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN DI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS IZIN USAHA)
77. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR
78. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAKKABUPATEN MAROS
79. SISTEM KEARSIPAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BONE
80. Efektivitas Pelaksanaan Diklat Prajabatan Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja
81. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK
82. PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM DI JALAN MALIOBORO YOGYAKARTA .
83. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN SERANG
84. PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
85. ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Kasus Pengemis di Kota Serang)
86. PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN PERIODE 2009-2014 (STUDI KASUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA & PARTAI DEMOKRAT)
87. EFEKTIVITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. KARATAKAU STEEL DI KECAMATAN CITANGKIL PERIODE TAHUN 2010-2011
88. IMPLEMENTASI e-KTP DI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG
89. ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN
90. PENGARUH KINERJA DINAS KEHUTANAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI HUTAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2009 (Kasus di Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang)
91. KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAJA KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG
92. KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK DI KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON
93. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DI DESA KARYASARI KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN PANDEGLANG 2009-2011
94. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 DI KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG
95. PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI KANTOR KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG
96. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Makassar)
97. IMPLEMENTASI STRATEGI PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) DI KABUPATEN NUNUKAN
98. PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN DIKECAMATAN SUMARORONG KABUPATENMAMASA
99. INOVASI SANITARY LANDFILLDALAM PENANGANAN SAMPAH PADA DINAS PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KOTA MAKASSAR
100. STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDRAP (Studi Kasus: Pemberdayaan Koperasi Pertanian)

1. Kirim SMS ke 081388683043 dengan format: pesan 100 skripsi lengkap ilmu administrasi negara
2. Tunggu SMS akibat kami untuk transfer ongkosnya.
3. Saat ini untuk mempunyai 100 Skripsi lengkap berdasarkan judul-judul tersebut di atas kami kenakan ongkos Rp.197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Segeralah memesan sebelum harga kami naikkan.
4. Setelah biayanya kami terima, dalam 1×24 jam kami akan mengirimkan 100 skripsi tersebut via e-mail. Setiap pemesan mesti memiliki e-mail atau dapat memakai e-mail orang lain yang dapat dipercaya.
5. Seluruh skripsi berformat file PDF dan kami sungguh membenci plagiarisme. Oleh alasannya adalah itu, gunakanlah skripsi tersebut dengan bijaksana.
6. Informasi lebih lanjut mampu melalui email : odesidrat78@gmail.com atau di nomor ponsel di atas.

Demikian informasi dan cara reservasi koleksi 100 skripsi lengkap ilmu manajemen negara. Semoga dapat menjadi tumpuan dan menolong para mahasiswa dalam penyusunan skripsi. (lihat pula: Contoh Judul Skripsi Akuntansi). Atau acuan judul skripsi untuk disiplin ilmu lainnya seperti contoh judul skripsi administrasi penjualan, keuangan, SDM, dll di blog ini.

Bagi yang tidak berminat memiliki koleksi skripsi di atas, biar saja keseratus judul tersebut dapat menginspirasi para mahasiswa yang sedang mencari sejumlah pola judul skripsi administrasi negara untuk diajukan di kampus masing-masing.