Suatu kejahatan seksualitas dikala kekuasaan berlangsung pada rakyat Indonesia, dalam hal ini banyak sekali elemen penduduk dengan mengatasnamakan misi gereja Pontianak (Protestan – Islam), dan pendidikan tepatnya merupakan hasil dari aspek kehidupan dan kepentingan politik yang membangun aneka macam kepentingan seksualitas politik yang mereka terapkan sampai saat ini.
Politik seksualitas, memang tercipta pada kurun ini tepatnya 2011-21 berjalan di Kalimantan Barat, Sihombing, PDI Perjuangan dikala berkuasa pada sistem politik di Kalimantan Barat. Hal ini tidak lepas dari banyak sekali kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, serta keselamatan.
Dari faktor itu muncul dengan adanya kepentingan jualan yang mempunyai dampak pada jalan masuk sistem produksi pada pertanian hingga dikala ini yang berada pada sistem kekuasaan Nasional, dan lokal. Berbagai kepentingan itu timbul adanya loby politik kekuasaan yang berada pada sistem tatanan kebijakan yang berada pada aspek kehidupan berbudaya.
Berbagai kepentingan itu muncul adanya aneka macam hal terkait dengan sistem politik yang melekat pada dinamika budaya pada abad pemerintahan di Indonesia. Tepatnya ada kepentingan elit politik, khususnya pada kepentingan kehidupan budaya yang ada di penduduk sampai saat ini.
Ketika hal ini menjadi penting dengan adanya peran serta dari kehidupan beragama menjadi berlainan dengan adanya logika dan fikiran insan yang melekat pada aspek konflik sosial, stigma, dan problem mereka di masa kemudian pastinya mempunyai nilai kepada moralitas mereka di penduduk , dan pemerintah atau Negara.
Berbagai kondisi mirip itu muncul dengan adanya faktor kehidupan berbudaya yang berlawanan dengan baiknya insan yang tidak lepas dari ambisi penciptaan insan yang lekat dengan kehidupan seksualitas mereka.
Hal ini terperinci bagaimana pengetahuan, dan kemajuaan itu muncul dengan adanya peradaban insan yang tercipta dengan terusan kehidupan insan yang menempel pada dilema sosial yang berada pada kehidupan berbudaya dan agama.
Ketika hal ini penting dalam menyaksikan aneka macam kebijakan yang dibentuk, pastinya menjadi berlawanan pada sistem kekuasaan atau politik seksualitas yang diciptakan guna menyingkir dari dari problem hukum dan pertentangan sosial di kurun kemudian.