Unsur-unsur terbentuknya negara – Negara merupakan suatu entitas yg penting dlm tatanan dunia modern. Terbentuknya suatu negara dipengaruhi oleh banyak sekali unsur penting yg mesti dipenuhi agar negara tersebut mampu diakui oleh masyarakat internasional.
Keempat unsur penting tersebut mencakup rakyat, wilayah, pemerintahan, & pengukuhan dr negara lain. Dalam hal ini, unsur rakyat dianggap sebagai unsur paling penting, meskipun tiga unsur lainnya pula mempunyai peran yg sangat penting dlm membentuk suatu negara.
Dalam postingan ini, kami akan membicarakan lebih lanjut mengenai unsur-unsur terbentuknya negara & kenapa keempat unsur tersebut sungguh krusial dlm membentuk identitas negara.
Table of Contents
Unsur-Unsur Terbentuknya Negara
Unsur-unsur negara merujuk pada elemen yg dianggap penting dlm membentuk suatu organisasi negara. Dalam perspektif hukum internasional, Montevideo Convention telah mengendalikan dengan-cara jelas unsur-unsur yg harus dipenuhi untuk menyanggupi syarat sebagai subjek hukum internasional.
Baca juga: Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia
Konvensi tersebut menyatakan bahwa terdapat empat unsur penting yg menjadi kualifikasi negara selaku subjek hukum internasional, yaitu: adanya penduduk tetap atau rakyat, wilayah atau tempat yg terdefinisi, keberadaan pemerintahan, & kesanggupan untuk menjalin kekerabatan dgn negara lain.
Rakyat
Seperti sudah disebutkan sebelumnya, rakyat merupakan unsur paling penting dlm terbentuknya suatu negara. Hal ini ditegaskan dlm buku “Pendidikan Karakter yg Efektif di Era Milenial” (2021) oleh Yunus, bahwa keberadaan rakyat sungguh krusial dlm pembentukan suatu negara.
Baca juga: Teori Terbentuknya Negara
Tanpa eksistensi rakyat, negara tak akan pernah terbentuk atau bahkan bangkit sama sekali. Sebab, cuma lewat inisiatif & partisipasi dr rakyatlah sebuah negara mampu diresmikan.
Wilayah
Tidak ada persyaratan niscaya mengenai luas sekurang-kurangnyasuatu wilayah untuk menjadi salah satu unsur yg membentuk sebuah negara. Menurut Crawford, negara yg independen berhak memutuskan pemerintahannya di wilayah tertentu.
Baca juga: Direct Marketing: Pengertian, Manfaat & Jenisnya
Penting untuk dicatat bahwa sengketa batas wilayah tak memengaruhi status suatu negara. Sebagai teladan, pada tahun 1949, walaupun sedang terjadi konflik batas wilayah, Israel diterima sebagai anggota PBB.
Pemerintahan
Menurut Crawford, salah satu persyaratan penting dlm klaim bahwa suatu negara sudah terbentuk yaitu adanya pemerintahan yg efektif. Konsep pemerintahan mampu merujuk pada dua hal.
- Pertama, pemerintahan mencakup forum-forum politik, administratif, & eksekutif yg bermaksud untuk mengendalikan komunitas & melaksanakan tugas-tugas yg ditetapkan dlm aturan aturan.
- Kedua, prinsip efektivitas digunakan sebagai patokan pemerintahan, yg bermakna bahwa forum-lembaga politik, administratif, & direktur harus betul-betul melaksanakan tugas mereka dlm wilayah yg bersangkutan & diakui oleh penduduk setempat.
Untuk meraih efektivitas tersebut, pembentukan forum-lembaga tersebut harus didasarkan pada aturan yg ditetapkan sesudah terbentuknya negara yg bersangkutan.
Pengakuan Dari Negara Lain
Dalam menjalankan relasi internasional, suatu negara perlu diakui oleh negara-negara lain sebagai negara yg berdiri dengan-cara resmi & sah. Pengakuan internasional tersebut mampu memperlihatkan legitimasi bagi suatu negara & memungkinkannya untuk melakukan kerjasama dgn negara-negara lain dlm aneka macam bidang.
Meskipun legalisasi internasional ini bukan merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu negara, namun penting untuk dikejar demi mencapai kepentingan nasional. Negara pula mampu memperoleh laba dr pengakuan internasional, mirip akses terhadap sumbangan internasional, pasar internasional, & bantuan diplomasi.
Baca juga: Dasa Darma Pramuka: Pengertian, Isi, & Fungsi
Menurut Soehino dlm bukunya yg berjudul Ilmu Negara, keberadaan suatu wilayah tertentu, rakyat, & pemerintahan berdaulat merupakan syarat formal suatu negara, bukan syarat materiil (hal. 7-8). Seiring pertumbuhan zaman, sebagian andal pula mensyaratkan adanya persyaratan aksesori dr faktor legalitas, yakni bahwa pembentukan negara tak boleh bertentangan dgn prinsip-prinsip fundamental dlm aturan internasional, mirip prinsip demokrasi yg sah & hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination).
Kesimpulan
Dari uraian di atas, mampu disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur penting yg membentuk suatu negara, mirip adanya daerah tertentu, eksistensi rakyat, pemerintahan yg berdaulat, & korelasi internasional.
Meskipun keempat unsur tersebut sering disebut sebagai “the traditional criteria”, tetapi terdapat pula pandangan bahwa terdapat syarat-syarat tambahan dr faktor legalitas, mirip prinsip democratically legitimated authority & hak memilih nasib sendiri.
Pentingnya pemenuhan unsur-unsur ini yakni untuk memastikan eksistensi suatu negara & menerima pengukuhan dr negara lain di dunia internasional.
Referensi
- Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Crawford, J. (2005). The criteria for statehood in international law. Oxford University Press.
- Heywood, A. (2013). Politics. Palgrave Macmillan.
- Shively, W. P. (2008). Power and Choice: An Introduction to Political Science. New York: McGraw-Hill.
- Soehino. (2002). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, M. (2021). Pendidikan Karakter yg Efektif di Era Milenial. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.