81. Setelah Konstitusi RIS, Indonesia mengalami perubahan konstitusi lagi, adalah UUD Sementara (UUDS). UUDS mulai diberlakukan pada tanggal…
A. 16 Agustus 1945
B. 27 Desember 1949
C. 5 Juli 1959
D. 15 Desember 1955
E. 17 Agustus 1950
Jawabannya: E. 17 Agustus 1950
Pembahasannya: Berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 membuat Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk kesatuan alasannya pada dikala Konstitusi RIS yang berlaku, Indonesia berbentuk serikat sehingga menjadi negara terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian
82. Pada ketika UUD berlaku, ada lembaga yang berjulukan konstituante. Tugas konstituante ialah…
A. Menjalankan konstitusi
B. Menbantu kinerja presiden
C. Membuat konstitusi
D. Mengawasi kinerja para menteri
E. Menjalankan fungsi DPR
Jawabannya: C. Membuat konstitusi
Pembahasannya: Konstituante bertugas menciptakan Konstitusi karena pada ketika itu UUDS hanya bersifat sementara sehingga oleh para tokoh dinilai bahwa Indonesia membutuhkan konstitusi yang tetap. Anggota Konstituante dipilih melalui pemilu
83. Semua negara memiliki hak untuk menerima keadilan dan dihormati oleh negara lain. Hal ini terkandung dalam…
A. Batang badan pasal 29
B. Batang badan pasal 28
C. Batang badan pasal 30
D. Pembukaan UUD 1945
E. Batang tubuh pasal 28l
Jawabannya: D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Pembahasannya: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 berbunyi:
“Bahwa bantu-membantu kemerdekaan itu yakni hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia mesti dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
84. Presiden memiliki sebuah kewenangan pada saat keadaan memaksa. Peraturan Perundangan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa yaitu…
A. Keppres
B. Perpu
C. UU
D. PP
E. Perda
Jawabannya: B. Perpu
Pembahasannya: Perpu dibuat sendiri oleh presiden dalam kondisi yang memaksa. Perpu mesti diajukan terhadap DPR pada persidangan berikutnya. Apabila DPR menolak maka perpu itu mesti dicabut.
85. Penyimpangan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu…
A. Sistem presidensial berkembang menjadi tata cara parlementer
B. Sistem parlementer menjelma sistem presidensial
C. Munculnya tritura
D. Lembaga forum negara mirip MPR, DPR, DPA, dan BPK belum dibentuk berdasar UUD 1945 dan masih bersifat sementara
E. Dibentuknya konstituante
Jawabannya: A. Sistem presidensial menjelma metode parlementer
Pembahasannya: Penyimpangan pertama kepada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu adanya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, dimana tata cara pemerintahan berganti menjadi parlementer
86. Proses amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan MPR telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal…
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36
E. 37
Jawabannya: E. 37
Pembahasannya: Bab XVI UUD 1945 menertibkan tentang pergantian undang-undang dasar, yaitu pada pasal 37
87. Undang-undang tidak serta merta dapat berlaku. Syarat berlakunya Undang-Undang yaitu sesudah…
A. Ditandatangi presiden
B. Diundangkan dalam lembaran negara
C. Pertama kali dikeluarkan
D. Presiden dan DPR menyepakati
E. Ketua DPR menandatangani UU tersebut
Jawabannya: B. Diundangkan dalam lembaran negara
Pembahasannya: Syarat berlakunya UU ialah sesudah diundangkan dalam lembaran negara. Tanggal mulai berlakunya sebuah UU berdasarkan yang ditentukan dalam UU tersebut, tetapi jikalau tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya maka secara otomatis akan berlaku sesudah 30 hari diundangkannya UU tersebut.
88. Dalam batang badan UUD 1945, yang mengontrol perihal kementrian negara ialah pada bagian…
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7
Jawabannya: C. 5
Pembahasannya: Bab 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengendalikan mengenai kementerian negara yang lebih dijabarkan pada pasal 17
89. Aturan peralihan dan aturan aksesori ialah hasil amandemen yang berjalan pada tanggal…
A. 7-15 September 2003
B. 1-11 Agustus 2002
C. 1-9 November 2001
D. 7-8 Agustus 2000
E. 14-21 Oktober 1999
Jawabannya: B. 1-11 Agustus 2002
Pembahasannya: Amandemen keempat pada tanggal 1-11 Agustus 2012, salah satunya ialah mengganti hukum peralihan dan hukum tambahan
90. Jika peraturan pemerintah pengganti Unddang-Undang tidak mendapat kesepakatan DPR dalam persidangan berikut maka…
A. Harus dicabut
B. Langsung sah
C. Wajib diundangkan
D. Ditulis dalam Lembaran Negara
E. Diajukan lagi pada era berikutnya
Jawabannya: A. Harus dicabut
Pembahasannya: Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR mesti dicabut karena dalam merumuskan sebuah UU, presiden dan DPR harus bantu-membantu tidak cuma bersifat fakultatif. Perpu dibentuk oleh presiden dalam keadaan memaksa sehingga bila di persidangan selanjutnya dewan perwakilan rakyat tidak menyetujuinya maka mesti dicabut dan tidak digunakan kembali