Kabar Masyarakat, Gaya Santai
SEJARAH PERKEMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA 1.1 Sejarah Perkembangan Mahkamah Konstitusi Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga pelaksana kekuasaa kehakiman di samping Mahkamah Agung yang mengemban peran khusus, merupakan konsepsi …
Berbagai kalangan dimengerti dengan adanya urbanisasi dan datangnya mereka orang Tionghoa dengan faktor kehidupan sosial budaya di penduduk yang tampak pada dinamika masyarakat mereka sampai dikala ini. Ketika dimengerti bagaimana …
SEJARAH HUBUNGAN PERBURUHAN/KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Dalam literatur aturan perburuhan yang ada, riwayat relasi perburuhan di Indonesia diawali dengan suatu kurun ynag sungguh suram ialah, zaman perbudakan, rodi, dan poenale hukuman …
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI Di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memutuskan bahwa kekuasaan kehakiman dikerjakan oleh ssebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya …
ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PELAYANAN KESEHATAN Aspek aturan perdata dalam pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan dan pasien dapat dilihat dalam sebuah transaksi terapeutik yang dibentuk oleh kedua belah pihak.Adapun …
KETERTIBAN UMUM A. Pendahuluan Persoalan ketertiban umum (public order), perbelakuan kaidah-kaidah aturan yang bersifat memaksa (mandatory laws) dan masalah-persoalan atas hak-hak yang diperoleh (vested rights) yakni beberapa dari persoalan pokok …
Istilah hukum perdata merupakan salah ungkapan di ranah ilmu aturan yang sungguh erat di indera pendengaran kita. Biasanya, perumpamaan aturan perdata dijadikan ‘lawan’ dari ungkapan aturan pidana. Istilah aturan perdata …
A. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial Hubungan industrial pada dasarnya merupakan suatu kekerabatan hukum yang dilakukan antara usahawan dengan pekerja. Adakalanya kekerabatan itu mengalami suatu pertikaian. Perselisihan itu dapat terjadi pada …
Politik seksualitas sudah tercipta pada sebelum kemerdekaan RI berdiri tepatnya pada tahun 1930an, dimana mereka sembunyi pada tembok gereja Protestan orang Batak, pada budaya mereka selama pertentangan sosial dan tidaknya …
“SEKILAS TENTANG NEGARA HUKUM “ Pemikiran atau konsepsi manusia ialah anak zaman yang lahir dan meningkat dalam suasana kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia wacana negara aturan juga …
A. Pengertian Benda Dalam Islam Pengertian aturan benda berdasarkan perspektif Islam tidak jauh berlawanan dengan kitab undang-undang hukum pidana, arti benda berdasarkan Dr. Muhammad Yusuf Musa yaitu segala sesuatu yang …
“Kodifikasi, Unifikasi Hukum dan Harmonisasi Hukum” Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis aturan tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Yang menyebabkan timbulnya kodifikasi aturan ialah tidak adanya kesatuan dan …
“Hukum Yang Mengatur Dan Hukum Yang Memaksa” Hukum mengatur (regeld) yaitu hukum yang mampu dijadikan contoh oleh para pihak dalam melakukan hubungan aturan. Artinya jikalau para pihak tidak membuat ketentuan …
“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB FRAUD” Banyak faktor penyebab mengapa seseorang melakukan fraud. Faktor-aspek penyebab tersebut berlainan dari satu kasus ke kasus lainnya. Seorang manajer mugnkin yakin bahwa target bisnis perusahaan /organisasi …
“SISTEM HUKUM MASYARAKAT EROPA” Sistem hukum masyarakat eropa atau Uni Eropa yang mempunyai abjad yang khusus, tunggal yang lahir dari sebuah entitas politik, sehingga melahirkan sebuah metode hukum yang sui …
PERAN HUKUM SEBAGAI PEMBAHARUAN MASYARAKAT Kelompok VII Kiky Rizkyanto. H ( 04020130118 ) Sandy Alfiar Pattiwael ( 04020130178 ) M. Adrian Khatami …
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) Kelompok III Nur Atika (04020130142)Nur Rahmah ( 04020130234 )Sri Suci Utami ( 04020130256 )Mawalid Istiqlal (04020130014)Annisa ( 04020130208 ) FAKULTAS HUKUMILMU HUKUMUNIVERSITAS …
“SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA” Berbeda dengan kasus pengujian undang-undang, dalam sengketa kewenangan antara lembaga negara legal standing pemohon haruslah didasarkan pada adanya “kepentingan eksklusif” kepada kewenangan yang dipersengketakan. Oleh akhirnya, …
“LEGAL STANDING DALAM MAHKAMAH KONSTITUSI” Legal standing yakni yang berhak mengajukan permintaan. Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menjadi legal standing yakni : 1. Perorangan Warga Negara Indonesia Setiap orang …
“PERBEDAAN PENGUJIAN MATERIL DAN FORMIL DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI” A. PENGUJIAN MATERIIL Pasal 51 ayat 3 aksara B UU No. 24 tahun 2003 mengatur perihal uji materil dengan mana …