Berdasarkan keputusan yang tertera pada peraturan sekertaris jendral (Sekjen) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1 tahun 2018 perihal PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN NOMOR UNIT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN diterangkan ihwal bagaimana mekanisme pengajuan NUPTK terbaru tahun 2018 ini. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berikutnya disebut NUPTK ialah arahan tumpuan yang berupa nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan selaku identitas dalam mengerjakan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu apa bergotong-royong penerbitan NUPTK itu, Penerbitan NUPTK yakni proses perlindungan NUPTK kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan ini.
Setiap pendidikan dan tenaga kependidikan berhak menerima atau memiliki NUPTK, namun tidak semua PTK mampu atau mampu menerimanya. pada tahun 2018 ini penerbitan NUPTK dijalankan oleh PDSPK dengan dua tahapan, ialah penetapan calon penerimaan NUPTK dan penetapan penerimaan NUPTK.
Penetapan kandidat peserta NUPTK dikerjakan jika PTK tersebut :\
- telah terdata dalam pangkalan data dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id atau dapo.pauddikmas.kemdikbud.go.id.
- belum mempunyai NUPTK
- telah bertugas pada satuan pendidikkan yang mempunyai NPSN.
Penetapan kandidat peserta NUPTK dilakukan dalam jaringan melalui aplikasi vervalptk.data.kemdikbud.go.id pada tingkat satuan pendiidkan yang sebelumnya sudah dijalankan permohonan penerbitan NUPTK dari pendidik atau tenaga kependidikan. Syarat pengajuan penerbiatan NUPTK :
- KTP
- Ijasah dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir.
- bukti mempunyai kualifikasi akademik terendah D-IV atau S1 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal.
- bagi CPNS atau PNS harus melampirkan SK CPNS/PNS dan SK penugasan dari dinas
- SK pengangkatan dari kepala dinas pendidikan bagi yang bukan PNS
- sudah bertuugas sekurang-kurangnya2 tahun secara terus menerus bagi PTK bukan PNS dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau tubuh hukum yang lain.