Dasar Pemikiran Tanggung Jawab Sosial
Paham tanggung jawab social pada dasarnya berupaya menjawab atau melaksanakan kompromi atas pola represif yang dihasilkan rezim authoritarian dan efek negative kebebasan yang ada dalam rezim liberal. Dalam aplikasinya, tanggung jawab social kerap menerapkan acuan represif terbatas sepanjang itu diperlukan dan diperkirakan kesannya akan lebih baik bagi masyarakat, sebaliknya dapat pula terefleksi dari penghematan hak-hak individual bila itu memang dibutuhkan bagi masyarakat yang lebih luas.
Tanggung jawab social condong bersifat sangat ideal sebab target simpulan dari penerapan budbahasa dan ideology itu yakni kepentingan social penduduk . Pemerintah berusaha mengeluarkan dan menerapkan kebijakan yang berguna bagi public atau penduduk yang dilayaninya. Pemikiran tanggung jawab social lebih diarahkan atau dimintakan pada pemerintah dan kalangan bisnis atau perusahaan serta organisasi atau individu dalam menjalankan aktivitas mereka.
Dalam korelasi antara pemerintah dan warga Negara, fatwa wacana tanggung jawab social mengimplikasikan bahwa kebijakan dan aktivitas yang dijalankan pemerintah tidaklah boleh cuma berdasar pada kepentingan pemerintah semata. Pemerintah akan meminta sejumlah organisasi untuk berpikir ihwal pengaruh aktivitas mereka, terlebih apabila kegiatan perusahaan atau institusi, termasuk media massa, potensial menjadikan keresahan social atau bahkan sampai ke kerusuhan social.
System tanggung jawab social berakar pada rasionalitas atau wawasan insan untuk membedakan hal yang baik dan buruk serta hal yang berguna serta kurang berguna. Rasionalitas ini dijadikan penuntun oleh pemerintah dan organisasi atau korporasi bisnis untuk berpikir wacana upaya peningkatan kehidupan, kesejahteraan, dan terpeliharanya harkat, serta martabat insan.
Aplikasi paham tanggung jawab social dapat bersifat kontra produktif jika kemudian masyarakat sudah biasa dengan subsidi yang dipandang selaku tanggung jawab pihak lain terhadap mereka, pengagungan korporasi yang bersikap murah hati kepada penduduk , kepekaan organisasi atau korporasi pada penduduk condong disederhanakan pada unsure kontribusi dan bukan dalam bentuk upaya lain, mirip kenaikan potensi local, pemuliaan harkat dan martabat manusia atau mencegah degradasi kualitas lingkungan.
Penerapan Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial
System komunikasi tanggung jawab social dipandang bisa menjembatani kelemahan yang ada pada system komunikasi authoritarian dan system komunikasi liberal. Namun, kesulitan pemetaan dan pengenalan kepada Negara per Negara yang benar-benar menganut system komunikasi tanggung jawab social akan terjadi alasannya tanggung jawab social pada hakikatnya bersifat universal serta merupakan kompromi atas ektrimitas authoritarian dan libertarian. Pola pasti dari system komunikasi tanggung jawab social menjadi susah ditentukan dalam hal ini.
Setiap pihak akan berupaya membenarkan langkah-langkah mereka atas nama dan demi tanggung jawab sosial itu. Pemerintah yang berkuasa akan berkata bahwa mereka melindungi kepentingan sosial yang lebih besar sehingga tercipta dan tetap terpelihara adanya tertib sosial, persatuan dan kesatuan. Dalam pandangan penguasa, upaya melakukan dan memelihara tertib sosial, serta persatuan dan kesatuan ialah wujud aplikasi tanggung jawab sosial mereka. Sebaliknya, intitusi media yang mengerjakan kegiatan bisnisnya atas nama dan demi terpenuhinya keperluan gosip di dalam masyarakat akan menyebut pekerjaan mereka sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka pada penduduk . Dalam pandangan institusi media, kegiatan kerja secara bebas ialah cara paling ampuh bagi mereka untuk membuktikan kepedulian sosialnya sekaligus sebagai cara paling efektif untuk melaksanakan kontrol sosial serta memantau biar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
Tanggung jawab sosial dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial harus terbuka pada publik dan publiknya adalah masyarakat luas. Dalam sistem komunikasi komunis, pemaknaan tanggung jawab sosial lebih ditentukan oleh pendefinisian rezim komunis ihwal publik yang diarahkan atau distruktursosialkan berdasar kepentingan rezim komunis. Campur tangan pemerintah dalam tata cara komunikasi tanggung jawab sosial merupakan akad antara komponen-bagian di dalam negara demi kepentingan sosial penduduk , sedangkan pemaknaan tanggung jawab sosial dalam metode komunikasi liberal lebih dilandasi oleh pemaknaan masing-masing terhadap cakupan tanggung jawab sosial itu.
Lalu lintas argumen dalam sistem komunikasi tanggung jawab sosial megedepankan hak-hak orang atau institusi dalam melakukan kegiatan komunikasi dan transaksi gosip, tetapi juga mengikutkan usulanakan potensi dari pengaruh kemudian lintas argumen itu yang dihentikan bersifat destruktif kepada lingkungan sosial kemasyarakatannya. Kebebasan komunikasi yang seperti ini bersifat nyata sebab mencakup kemudahan publik untuk menerima gosip dan terjaminnya hak publik untuk memakai info itu.
Dalam tata cara komunikasi tanggung jawab sosial, media massa memiliki ruang bebas untuk beraktivitas dengan bersandar pada doktrin yang diberikan pemerintah bahwa media massa akan mampu menertibkan dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada hal-hal yang dilakukannya dan tidak menciptakan sesuatu yang merugikan kepentingan sosial penduduk . Dalam tata cara ini pemerintah akan membatasi diri sesuai dengan mandat yang diembannya dakam mengendalikan simbol-simbol komunikasi dan tidak terlalu mendominasi dalam pengaturan transaksi gosip.
Kekuatan dan Kelemahan Sistem Komunikasi Tanggung Jawab Sosial
Kekuatan ideal system komunikasi tanggung jawab social pada dasarnya terletak pada kemampuannya meminimkan kesewenang-wenangan penguasa dan sekaligus meluruskan kebebasan tanpa batas institusi media massa sehingga penduduk mendapatkan imbas yang bagus dari korelasi antaraktor komunikasi di dalam system komunikasi tanggung jawab social.
Persoalan perihal system komunikasi tanggung jawab social terletak pada perbedaan pemaknaan tentang cakupan tanggung jawab social yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Pemaknaan secara tunggal mampu bersifat positif jika didasari tanggung jawab dan kesadaran atas mandate serta wewenang masing-masing. Namun, pemaknaan tanggung jawab social sebagai hasil kesepakatan dari para actor komunikasi akan memiliki dampak lebih baik.
System komunikasi tanggung jawab social dapat berlangsung dengan hasil yang tidak seragam alasannya adanya perbedaan lingkungan penduduk terbuka dan tertutup, masyarakat yang berorientasi untuk maju dan mereka yang sekadar mendapatkan hal yang ada, serta penduduk yang adaftif kepada pergeseran dan penduduk yang tidak siap dengan pergantian.
Pemberdayaan masyarakat di dalam system komunikasi tanggung jawab social memerlukan kesiapan abjad dan keberanian penduduk dalam menganggap posisi penguasa dan institusi media. Tanpa kesiapan ini, penguasa dan institusi media massa dapat melaksanakan kesewenang-wenangan dalam merespon tanggung jawab social mereka dalam menjalankan acara komunikasi.
Kelemahan system komunikasi tanggung jawab social mampu menimbulkan posisinya rentan atas kesempatankecenderungan kepada system komunikasi lainnya. Apabila tanggung jawab social dipahami cuma mampu didapat dari terselenggaranya keleluasaan, system komunikasi ini condong menjadi system komunikasi libertarian. Namun, apabila tanggung jawab social dipandang baik hanya jikalau ada kekuatan penguasa yang menetapkan bentuk dan besaran tanggung jawabnya maka system komunikasi tanggung jawab social menjadi cenderung kea rah system komunikasi authoritarian.
Sumber rujukan : Prajarto, Nunung (2016). Perbandingan Sistem Komunikasi (SKOM4434). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka