Daftar Isi
Topik rangkuman yaitu :
2. Pancasila Era Kemerdekaan
3. Pancasila Era Orde Lama
4. Pancasila Era Orde Baru
5. Pancasila Era Reformasi
A. PANCASILA PRA KEMERDEKAAN
Penemuan kembali Pancasila selaku jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilakukan pada 29 Mei- 1 Juni 1945 didepan sidang BPUPKI, Ir. Soekarno telah mengajukan 5 sila dari dasar Negara, dia juga memberikan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara dia menunjukkan dasar dari segala dasar lima sila tersebut.
Pada mulanya kelahirannya, berdasarkan Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih selaku persetujuan sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan perundingan di tubuh BPUPKI dan PPKI dikala menyetujui dasar negara yang kelak dipakai Indonesia merdeka (Ali, 2009: 17). Inilah perjalanan The Founding Fathers yang begitu teliti menimbang-nimbang banyak sekali kemungkinan dan kondisi semoga mampu melahirkan dasar Negara yang mampu diterima semua lapisan penduduk Indonesia.
B. PANCASILA ERA KEMERDEKAAN
Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hirosima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan watak semangat prajurit Jepang. Sehari lalu BPUPKI berganti nama menjadi PPKI memastikan harapan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golonggan muda dan kalangan bau tanah dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari.
Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia.
Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang akan melaksanakan interpretasi ulang kepada Pancasila. Saat itu timbul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau persetujuan sosial. Mereka memandang Pancasila tidak cuma kompromi politik melainkan suatu filsafat sosial atau weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila selaku kompromi politik. Dasar argumentasinya yakni fakta yang timbul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada dikala itu sungguh-sungguh merupakan kompromi politik diantara golongan nasionalis netral agama ( Sidik Djojosukarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) tentang dasar Negara.
C. PANCASILA ERA ORDE LAMA
Terdapat dua pandangan besar kepada Dasar Negara yang berpengaruh kepada hadirnya Dekrit Presiden. Dekrit presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka (Anshari, 1980:99-100). Dekrit presiden itu berisi :
D. PANCASILA ERA ORDE BARU
Setelah lengsernya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kontrol terhadap negeri ini. Pada peringatan hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan : “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin lingkaran tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden Soeharto juga menyampaikan, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila mesti diamalkan” ( Setiardja, 1994:5).
Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharti mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila selaku dasar Negara, yaitu :
Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab
Tiga : Persatuan Indonesia
Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan perwakilan
Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) menurut ketetapan tersebut mencakup 36 butir yaitu :
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Sila Persatuan Indonesia
E. PANCASILA ERA REFORMASI
Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar watak etik bagi Ngara dan aparat pelaksana Negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia kepada Pancasila. Dengan seperti dikesampingkan Pancasila pada Era Reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak sebuah efek negatif yang berarti, namun kian hari dampaknya semakin terasa dan memiliki efek sungguh fatal kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kontrol atas dirinya, kesudahannya terjadi konflik-pertentangan horisontal dan vertikal secara masif dan pada kesudahannya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuang bangsa dan Negara Indonesia.
Dalam budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur yang pada akhirnya terjadi disoreantasi kepribadian bangsa yang disertai dengan rusaknya etika generasi muda.
Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal ajaib dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorentasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seperti hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan kalangan.
Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir banyak sekali lapisan komponen penduduk . Oleh karena itu, sekitar tahun 2004 Azyumandi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila selaku faktor integratif dan salah satu mendasar identitas nasional.
Makna penting dari kajian historis Pancasila ini yakni untuk mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh bagian bangsa mesti secara imperatif kategoris menghayati dan melaksanakan Pancasila baik selaku dasar Negara maupun sebagai Pandangan hidup bangsa, dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945.
Sumber bacaan/rangkuman buku :