Politik Etis – Blog Ilmu Pengetahuan

Politik Etis – Pada pelajaran yg sudah dibahas sebelumnya wargamasyarakat.org sudah memaparkan bahan mengenai Nilai Perusahaan. Tentunya kali ini wargamasyarakat.org akan menunjukan tentang Politik Etis dengan-cara luas, dimana dimulai dr Pengertian, Tujuan, Dampak, Latar Belakang & Pelaksanaan. Berikut ini ulasannya.

Daftar Isi

Pengertian

Politik Etis ialah politik (kebijakan) yg berupaya untuk menjamin desentralisasi efisiensi kesejahteraan rakyat (di jajahan koloni). Definisi lain dr kebijakan etis merupakan pemikiran yg menerangkan bahwa pemerintah kolonial mempunyai tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumi putera. Ideologi ini merupakan kritik pada politik penanaman (tanam) paksa.

Di tahun 1890 kebijakan etis pertama dimunculkan, karna desakan kelompok liberal pada pemerintah Belanda. Pada ketika itu, manusia yg berideologi progresif menyarankan agar pemerintah (dewan legislatif) Belanda mesti memperhatikan bangsa Indonesia yg sudah bekerja keras untuk mengisi finansial Belanda lewat tata cara penanaman paksa.

Tekanan tersebut muncul dr pemikiran bahwa Belanda berutang banyak pada kekayaan rakyat Indonesia, dimana hasil kekayaan tersebut dinikmati negara Belanda.

Dengan tekanan ini agar untuk menerapkan polotik atau kebijakan etis mendapatkan pertolongan dr parlemen Belanda. Pada tahun 1901 Ratu BWihelmina Belanda saat berpidato kenegaraan, menyatakan bahwa “Belanda mempunyai keharusan dlm perjuangan kemakmuran bagi penduduk Hindia Belanda”. Pidato ini merupakan tanda pertama kebijakan kemakmuran Hindia Belanda, selaku Kebijakan Etis atau Kebijakan Respons Budi.

Pada tahun 1901 kebijakan etis bermula & berjalan, dimana terdiri dr 3 perlakuan, yakni pendidikan (edukasi), Pengairan (irigasi) & perpindahan penduduk (transmigrasi). C.Th van Deventer merupakan salah satu orang politis Yang pertama bikin kebijakan etis (politik etis).

Manajemen Produksi Adalah

Deventer memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dgn menulis karangan (esai) di surat kabar De Gids yg berjudul Hutang Budi (Eeu Eereschuld). Deventer menerangkan bahwa negara Belanda berhutang kebaikan (kecerdikan) pada bangsa Indonesia. mengenai hutang ini dimana Belanda harus mengeluarkan uang dgn meningkatkan nasib penduduk , dgn mendidik & memberikan kemakmuran untuk rakyat Indonesia.

Tujuan Politik/Kebijakan Etis

Tujuan kebijakan etis ialah guna meningkatkan 3 bidang, yaitu pendidikan dgn menyediakan edukasi, pengairan dgn menciptakan struktur & jaringan untuk irigasi & mengendalikan transmigrasi.

Kebijakan etis dikerjakan oleh Belanda dimana dlm membuat perbaikan di bidang irigasi pertanian, perpindahan penduduk & edukasi, dengan-cara sepintas dipandag terlihat mulia. Tetapi di balik tujuan itu, dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi negara Belanda tersebut.

Dampak Politik/Kebijakan Etis

Dampak yg diberikan untuk bangsa Indonesia dr politik etis ini ialah.

Pembangunan prasarana pertanian, hal ini dilaksanakan untuk membuat bendungan yg dimana nantinya akan berkhasiat dlm irigasi.
Pembangunan prasarana, seperti pembangunan rel kereta api, hal ini dijalankan supaya mempermudah perpindahan insan & barang jadi tanpa gangguan.
Ada aneka macam sekolah yg memunculkan kaum cendikiawan, terpelajar atau intelektual yg nantinya akan menjadi penggerak gerakan nasional seperti misalnya soetomo merupakan mahasiswa dr STOVIA, dimana ia mendirikan suatu organisasi dgn nama Budi Utomo yg kita kenal hingga ketika ini.
Berdirinya beragam sekolahan seperti STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen), Sekolah Tinggi Teknik (Technical Hoges School), Sekolah Guru (Kweek School), AMS (Algemeene Middlebare School), MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) & HIS (Hollandsc Indlandsche School).

Latar Belakang Politik/Kebijakan Etis

Politik etis memiliki latar belakang, diantaranya.

Ada kritik dr para intelektual Belanda sendiri.
Masyarakat kehilangan tanah miliknya.
Belanda menindas & memberi pemfokusan pada bangsa atau rakyat.
Peraturan ekonomi liberal tak bisa memperbaiki kemakmuran untuk rakyat.
Sistem tanam paksa memicu penderitaan bagi rakyat Indonesia.

Peran Indonesia Di PBB

Pelaksanaan Politik/Kebijakan Etis

Berikut ini ada beberapa bidang pelaksanaan yg ditimbulkan dr politik etis, diantaranya.

Ekonomi

Munculnya tata cara politik liberal, pasar bebas & kapitalis terbaru yg menjadi kompetisi & modal menjadi indikator utama jual beli. Sehingga yg lemah akan dikesampingkan. Kemudian, munculnya pengembangan perusahaan swasta & abnormal di negara Indonesia seperti Shel.

Politik

Desentralisasi kekuasaan atau otonomi untuk rakyat Indonesia, tetapi masih ada masalah, yakni kelas penguasa tetap kuat dlm arti intervensi, alasannya perusahaan Belanda kehilangan daya saing dgn Jepang & Amerika Serikat untuk melakukan sehingga sentralisasi berupaya untuk diterapkan kembali.

Sosial

munculnya golongan terdidik, kenaikan toatal literasi, pengembangan pendidikan merupakan efek yg positif, namun dampak dr negatifnya ialah kesenjangan antar kaum aristokrat & kelas bawah menjadi makin jelas karna para darah biru kelas atas, sehingga mereka mampu melakukan pekerjaan dgn baik & langsung dipekerjakan di perusahaan Belanda.

Sampai sinilah penjelasan bahan menegenai Politik Etis yg mampu admin sampaikan. Semoga dgn artikel ini dapat memberikan pemahamaan untuk sahabat semua. Sampai berjumpa dilain waktu.

Baca Juga: