PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA (Pelajaran IPS SMP/ MTs Kelas IX)

Konflik Indonesia-Belanda

Latar Belakang

Kemerdekaan yg dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 memperoleh simpati dr bangsa lainnya lewat pengesahan bangsa lain atas kemerdekaan Indonesia. Oleh karena merupakan negara yg telah merdeka, maka pada tanggal 18-8-1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) & pemilihan Presiden yakni Bung Karno & wakilnya adalah Bung Hatta. Pada mulanya bangsa Indonesia menyambut sekutu dgn suka cita lantaran mereka mengumandangkan perdamaian. Namun sesudah dimengerti bahwa Netherlands Indies Civil Administration  (NICA) yg di bawah pimpinan Van der Plass & Van Mook ikut di dalamnya, maka perilaku rakyat Indonesia menjadi curiga & berselisih.

Pada awalnya bangsa Indonesia menyambut dgn bangga atas kedatangan sekutu, oleh alasannya adalah sekutu mengumandangkan perdamaian. Namun lama kelamaan dikenali bahwa NICA merupakan organisasi yg diresmikan oleh orang Belanda yg melarikan diri ke Australia karena Belanda mengalah pada Jepang. Kemudian NICA mempersejatai lagi KNIL setelah dilepas oleh sekutu dr tawanan Jepang, kondisi ini pula mempurburuk situasi. Terdapat suatu keinginan dr Belanda untuk berkuasa lagi di Indonesia & mengakibatkan kontradiksi, bahkan terjadi perlawanan kepada NICA & Sekutu.Tugas sekutu yg dlm hal ini ialah oleh Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) ternyata mempunyai misi yg terselubung.
Kedatangan sekutu yg diboncengi oleh NICA (orang belanda yg lari ke Australia), & mereka mempunyai keinginan untuk membangkitkan kembali Hindia Belanda, sehingga rakyat Indonesia mulai melawan sekutu.

Perjuangan Menghadapi Sekutu & NICA

Adanya kekalahan Jepang pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, menunjukkan de jure jajahan Jepang dikuasai oleh sekutu sebagai pihak yg menangg di dlm Perang Dunia II. Komando Pertahanan Sekutu yg berada di kawasan Asia Tenggara dgn pusannya berada di Singapura yakni South East Asia Command (SEAC) membentuk divisi yg berjulukan AFNEI. Tugas yg diemban AFNEI adalah untuk mengambil alih Indonesia dr tangan Jepang. Pasukan tersebut dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas yg dibebankan pada mereka antara lain:
a. menerima penyerahan kekuasaan dr Jepang,
b. membebaskan para tawanan perang & interniran Sekutu,
c. melucuti kepada orang-orang Jepang, kemudian memulangkannya.
d. membuat keselamatan & perdamaian,
e. menghimpun keterangan untuk pengusutan kepada pihak-pihak yg dianggap selaku penjahat perang.

Pada tanggal 29 September 1945 pasukan AFNEI melakukan pendaratan di Jakarta yg terdiri atas 3 divisi, antara lain

1. Divisi India ke-23 yg penempatannya yakni di wilayah Jawa Barat yg dipimpin oleh Mayor Jenderal D.C. Hawtowrn 
2. Divisi India ke-5 yg penempatannya yaitu di wilayah Jawa Timur dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C. Mansergh 
3. Divisi India ke-26 yg penempatannya adalah di wilayah Sumatera yg dipimpin oleh Mayor Jenderal HM. Chambers

Perjuangan Rakyat Di Berbagai Daerah

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Peristiwa Surabaya merupakan kumpulan dr aneka macam insiden yg diawali dr kehadiran tentara sekutu dgn bendera AFNEI. Untuk Surabaya, Sekutu menempatkan Brigade 49 yg dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby, yakni bagian dr divisi ke-23 Sekutu. Brigade tersebut mendarat pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada awalnya, bantu-membantu pemerintahan Jawa Timur sudah enggan untuk mendapatkan kedatangan sekutu, namun kemudian dikerjakan kesepakatan antara Gubernur Jawa Timur R.M.T.A. Suryo dgn Brigjen A.W.S. Mallaby. Isi kesepakatan tersebut yaitu:
a. Inggris berjanji tak akan mengikutsertakan angkatan perang Belanda
b. menjalin kerja sama antara kedua pihak supaya tercipta kemanan & ketentraman
c. akan dibentuk kontrak distributor
d. Inggris akan melucuti senjata Jepang

Bermodalkan perjanjian tersenut, maka Inggris diperbolehkan untuk masuk ke kota Surabaya,  namun pihak Inggris ingkar kepada kontrak yg telah dibuatnya. Hal ini tampakdr penyerbuan penjara Kalisosok 26 Oktober 1945. Inggris menduduki pangkalan udara Tanjung Perak tanggal 27 Oktober 1945, serta mereka membuatkan pamflet yg isinya adalah menyuruh pada rakyat Surabaya & Jawa Timur supaya menyerahkan senjata-senjata mereka. Pertempuran antara pasukan Sekutu dgn rakyat Surabaya telah terjadi sejak tanggal 27 Oktober 1945. Oleh alasannya dikhawatirkan kontak senjata meluas, maka Presiden Soekarno & Wakil Presiden Moh. Hatta melakukan perundingan. Kedua belah pihak merumuskan hasil negosiasi seperti yg berikut ini.

• Surat-surat selebaran/pamflet dianggap tak berlaku 
• Serikat mengakui atas eksistensi TKR & Polisi Indonesia 
• Seluruh kota Surabaya tak lagi dijaga oleh Serikat, sedangkan untuk kamp-kamp tawanan penjagaannya dikerjakan dengan-cara bareng -sama Serikat & TKR 
• Tanjung Perak dijaga dengan-cara bareng TKR, Serikat, & Polisi Indonesia

Meskipun sudah adanya kesepakatan, tetapi tetap saja terjadi bentrok antara rakyat Surabaya yg bersenjata dgn Serikat. Pertempuran yg seru terjadi di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung tersebut dikerjakan pengepungan oleh para cowok yg menuntut supaya pasukan A.W.S. Mallaby mengalah, tetapi tuntutan tersebut ditolak oleh pihak serikat. Oleh sebab begitu gencarnya peperangan yg terjadi di sana, hasilnya terjadi kejadian yg fatal, yaitu meninggalnya A.W.S. Mallany yg tertusuk bayonet & bambu runcing. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 1945. Dengan adanya insiden tersebut, pihak Inggris mengultimatum rakyat Surabaya & meminta pertanggungjawaban. Sekutu mengultimatum pada rakyat Surabaya supaya menyerah & akan dihancurkan kalau tak mengindahkan seruan tersebut. Selain itu, pemuda Surabaya yg bersenjata mesti menyerahkan senjatanya. Namun peringatan dr pihak Sekutu ditolak rakyat Surabaya melalui pernyataan dr Gubernur Soerjo. Dengan adanya penolakan tersebut, maka pada tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran. Pasukan sekutu mengerahkan pasukan infantri dgn senjata-senjata berat mereka. Peristiwa heroik, berjalan sekitar 3 minggu. Bung Tomo memperabukan arek-arek Surabaya melalui siaran radio. Pertempuran tersebut memakan korban yg sangat banyak dr pihak Indonesia, sehingga pada tanggal 10 Nopember diperingati selaku hari Pahlawan.

Pertempuran Ambarawa

Terjadinya Perang ambarawa yakni pada tanggal 20 November – 15 Desember 1945 yakni antara TKR dgn pasukan Inggris. Awalnya, kedatangan sekutu ke Semarang adalah untuk mengorganisir tawanan perang, tetapi mereka diboncengi oleh NICA yg kemudian mempersenjatai para tawanan. Sehingga terjadilah perang antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dgn serdadu Serikat. Pada peperangan itu Letnan Kolonel Isdiman yg merupakan Komandan Resimen Banyumas gugur. Kemudian komando pasukan diambil alih oleh Letkol Sudirman yg pada waktu itu menjabat selaku panglima divisi Banyumas. Tawanan jepang kemudian dimanfaatkan oleh tentara serikat dgn mempersenjatainya supaya ikut dlm peperangan. Mereka pula mengerahkan tank & senjata berat yg yang lain. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melakukan serangan dengan-cara bersama-sama. Setelah melaksanakan peperangan selama 4 (empat) hari, lalu pasukan Indonesia berhasil melaksanakan pengusiran pada prajurit Serikat dr wilayah Ambarawa & menghantam mundur mereka hingga ke Semarang.

Medan Area

Mr. Teuku M. Hassan yg diangkat menjadi gubernur mulai merapikan daerahnya. Tugas yg pertama yakni menegakkan kedaulatan & membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh sebab itu, mulai dikerjakan pembersihan pada prajurit Jepang dgn melucuti senjata mereka & menduduki gedung-gedung pemerintah. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di Medan pasukan Serikan melakukan pendaratan, tetapi pasukan tersebut diboncengi oleh NICA. Para Pemuda Indonesia & Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945 peperangan yg pertama pecah pada saat lencana merah putih diinjak-injak oleh tamu di sebuah hotel. Kemudian para pemuda melaksanakan penyerbuan ke hotel tersebut sehingga menyebabkan 96 korban luka-luka yg ternyata sebagian orang-orang NICA. Bentrokan antar Serikat & rakyat meluas ke seluruh kota Medan. Peristiwa tersebut dikenal selaku pertempuran “Medan Area”.

Bandung Lautan Api

Kita sering mendengar istilah Bandung Lautan Api kan? perumpamaan ini menunjukkan terbakarnya kota Bandung pada bagian selatan lantaran adanya politik bumi hangus yg diterapkan TKR. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 sehabis adanya ultimatum perintah pengosongan Bandung oleh Sekutu. Seperti halnya pada kota-kota yg lainnya, di kota Bandung pula terjadi pelucutan senjata terhadap tentara Jepang. Di segi yg lain, serdadu Serikat menginginkan supaya persenjataan yg sudah dikuasai oleh rakyat Indonesia diserahkan pada mereka. Para pejuang kemudian meninggalkan Bandung, tetapi apalagi dulu membumihanguskan kota Bandung. Peristiwa tragis tersebut lalu dikenal selaku peristiwa Bandung Lautan Api.

Peristiwa Kapten Westerling

Sulawesi Selatan bergolak, pertempuran ada di mana-mana, Enrekang, Polongbangkeng, Pare-pare, Luwu menjalar ke Kendari, kalaka dgn memakai senjata yg mereka punyai berupaya dgn semaksimal mungkin untuk menangkis serangan Belanda yg senjatanya sudah mukhtakhir, dgn keberanian & tekat yg bersemboyankan “Merdeka atau Mati”. Pertempuran tak hanya milik kaum laki-laki saja, tetapi pula untuk Srikandi-Srikandi dr Sulawesi – Emmy Saelan. Sejalan dgn akan dilangsungkannya Konferensi Denpasar pada tanggal 24 Desember 1946 untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), maka pada tanggal 11 Desember 1946, Belanda mengumumkan Sulawesi dlm keadaan perang & hukum militer. “Algojo” Raymond Westerling melakukan pembersihan pada setiap desa. Penduduk yg tak berdosa turut dibantainya, oleh karenanya korbanya sungguh banyak, meraih sekitar 40.000 orang putra-putra terbaik bangsa demi mempertahankan kemerdekaan.

Peranan Dunia Internasional

Peranan Perserikatan Bangsa-bangsa

Sebagai tubuh dunia, PBB yg dlm hal ini Dewa Keamanan berpartisipasi berperan dlm usaha untuk menyelesikan pertengkaran, kemudian dibentuklah lembaga yg diketahui dgn sebutan Komisi Tiga Negara (KTN) dgn anggotanya adalah terdiri dr : 1). Belgia merupakan wakil Belanda, 2). Australia merupakan wakil Indonesia & 3). Amerika Serikat sebagai pihak ke 3 yg ditunjuk oleh Belgia & Australia.

Dewan Keamanan PBB, ikut  mengambil kiprah dlm upaya penyelesaian pertengkaran antara Indonesia dgn Belanda dgn membentuk suatu badan yg kemudian kita kenal dgn Komisi Tiga Negara (KTN) yg memiliki peran guna memantau dengan-cara eksklusif penghentian tembak menembak sesuai dgn resolusi yg dikeluarkan Dewan Keamanan PBB.

Konferesi Asia di New Delhi & Resolusi Dewan Keamanan PBB

a. Sikap India terhadap perjuangan Indonesia
Bangsa Indonesia & India adalah bangsa yg penrah dijajah, maka terjalin rasa senasib, & sependeritaan. Itu terbukti pada dikala India terjadi kelaparan, maka Indonesia memberi bantuan yg berupa padi sebanyak 500.000 ton. Perjanjian dukungan Indonesia pada India ditandatangani oleh Perdana Menteri Sjahrir & K.L. Punjabi, yg bertindak sebagai wakil pemerintah India (18 Mei 1946). Kesepakatan tersebut bergotong-royong ialah tukar barang antara Indonesia dgn India. Hal tersebut terbukti dr dikirimkannya obat-obatan ke Indonesia oleh India untuk membalas pinjaman Indonesia.

b. Konferensi Asia di New Delhi
Angkatan perang Belanda di bawah pimpinan Jenderal Spoor melaksanakan penyerangan ke ibukota Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 yg berada di Yogyakarta. Tujuan penyerangan tersebut yaitu untuk merusak Republik Indonesia sekaligus untuk menyelesaikan hidupnya sebagai suatu satuan ketatanegaraan. Selain itu untuk membentuk Pemerintah Federal Sementara tanpa mengikutsertakan Republik Indonesia. Maka muncul reaksi yg keras dr bangsa-bangsa Afrika & Asia atas tindakan Belanda tersebut yg kemudian diwujudkan dlm penyelenggaraan Konferensi Asia di New Delhi yg diprakarsai oleh Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru & Perdana Menteri Birma U Aung San. Konferensi ini didatangi oleh negara-negara asia, mirip: Pakistan, Afganistan, Sri Lanka, Nepal, Libanon, Siria, & Irak. Delegasi Afrika berasal dr Mesir & pula dr Ethiopia. Konferensi Asia di New Delhi tersebut pula turut hadir dr utusan Australia, sedang dr Indonesia diwakili oleh Dr. Sudarsono. Konferensi Asia di New Delhi diselenggarakan selama empat hari, yakni dr 20-25 Januari 1949. Resolusi yg dihasilkan perihal perkara Indonesia ialah seperti yg berikut ini:

• pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta 
• pembentukan Pemerintah ad interim yg mempunyai kemerdekaan dlm politik mancanegara, sebelum tanggal 15-03-1949 
• penarikan atas pasukan Belanda dr seluruh wilayah Indonesia 
• penyerahan kedaulatan pada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat dilaksanakan yaitu pada tanggal 1 Januari 1950.

Resolusi Dewan Keamanan PBB

Adanya pengesahan dr Pemerintah Amerika Serikat dengan-cara de facto pada Republik Indonesia, begitu juga Pemerintah Inggris (1947). Wakil Belanda yg ada di PBB menyatakan bahwa kasus Indonesia adalah masalah dlm negerinya. Wakil Indonesia yg berada di Dewan Keamanan PBB, L.N. Palar menangkis pertimbangan Wakil Belanda tersebut. Palar menawarkan pernyataan yg menyebutkan bahwa problem Indonesia yakni problem antar dua negara yg berdaulat yakni, antara Republik Indonesia dgn Kerajaan Belanda. Pandangan Indonesia tersebut didukung oleh wakil-wakil negara dr Asia, Afrika & Australia. Palar sudah sukses menyakinkan pada Dewan Keamanan PBB, sehingga pada tanggal 28 Januari 1949 mengeluarkan resolusinya. Isi Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut antara lain meliputi:

1). Penghentian atas semua operasi militer dgn segera yg dijalankan oleh serdadu Belanda & penghentian semua aktivitas gerilya yg dilakukan oleh Republik;
2). Pembebasan semua tahanan politik tanpa syarat dgn segera di dlm wilayah Republik oleh Belanda semenjak tanggal 19 Desember 1949;
3). Belanda mesti memberi kesempatan kepada para pemimpin Bangsa Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta;
4. Perundingan-perundingan akan dilaksanakan dlm waktu yg secepat-cepatnya;
5). Mulai sekarang KTN ditukar namanya mjd Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa utk Indonesia (United Nations Commission for Indonesia), spy membantu melancarkan dlm negosiasi-negosiasi.

Aktivitas Diplomasi

Perjanjian Linggajati

Dalam mempertahankan kemerdekaan dijalankan dgn cara perjuangan fisik (perang) & lewat diplomasi (perundingan). Sebagai tindak lanjut dr perundingan yg sebelumnya (Perundingan Hoge Veluwe), maka pada tanggal 10 November 1946 dilakukan negosiasi antara Pemerintah Indonesai dgn Komisi Umum Belanda. Perundingan dilaksanakan di Linggajati yaitu bersahabat Cirebon. Perundingan Linggajati dr Belanda dipimpin oleh Lord Killearn & Sutan Sjahrir dr pihak Indonesia. Isi Perjanjian Linggajati antara lain:
1. Adanya pengakuan dr Belanda dengan-cara de facto atas Republik Indonesia yg wilayah kekuasaannya mencakup : Sumatera, Jawa, & Madura. Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949,
2. Melakuakan kolaborasi antara Republik Indonesia dgn Belanda dlm pembentukan Negara Indonesia Serikat yg salah satu negara bagiannya yakni Republik Indonesia,
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda oleh Republik Indonesia Serikat & Belanda dgn Ratu Belanda adalah sebagai ketuanya. Dengan adanya perjanjian Linggajati tersebut, dengan-cara politis Republik Indonesia diuntungkan oleh lantaran adanya pengakuan dengan-cara de facto dr pihak Belanda. Perjanjian Linggajati dengan-cara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di istana Bijswijk (Istana Merdeka) Jakarta.

Perjanjian Renville

Oleh karena Perjanjian Linggajati merugikan usaha bangsa Indonesia, & kedua belah pihak tak mampu untuk menjalankan isi perjanjian tersebut, sehingga pertempuran terus belanjut antara pihak Indonesia dgn Belanda. Dalam usaha memantau pemberhentian peperangan tersebut, maka Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi jasa-jasa baik atau dikenal dgn Komisi Tiga Negara (KTN). Untuk menjalankan peran dr Dewan Keamanan PBB, kemudian KTN mengadakan negosiasi untuk kedua belah pihak dgn tempat perundingan diusahakan di wilayah yg netral. Amerika Serikat lalu menganjurkan agar proses negosiasi dilaksanakan di atas kapal pengangkut pasukan angkatan maritim Amerika Serikat “USS Renville”. Kapal yg berlabuh di Teluk Jakarta tersebut menjadi tempat untuk berunding yg dimulai tanggal 8-12-1947. Pimpinan delegasi Indonesia ialah Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan dr pihak Belanda yaitu R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, yakni orang Indonesia yg memihak pada Belanda. Isi Perjanjian Renville antara lain sebagai berikut.
a. Pengakuan dr pemerintah Republik Indonesia yg mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda hingga pada waktu yg ditetapkan oleh Kerajaan Belanda untuk mengakui negara Indonesia Serikat
b. di banyak sekali wilayah di Jawa, Madura, & pula Sumatera dilaksanakan pemungutan bunyi guna menentukan apakah kawasan-wilayah tersebut akan ikut ke RI atau mau ikut ke Negara Indonesia Serikat

Selain itu, isi pokok dr perjanjian tersebut terdapat pula adanya perjanjian kepada rekomendasi-usulan dr pihak KTN yg pada intinya perihal penghentian tembak menembak & secepatnya disertai dgn pembentukan daerah-kawasan kosong militer (demiliterized zones).

Persetujuan Roem-Royen

Pada Persetujuan ini hanyalah pernyataan dr masing-masing utusan sajalah yg dihasilkan, hal ini lantaran belum dicapainya kata sepakat perihal rumusan kesepakatan itu. Wakil dr Indonesia yakni Mr. Moh. Roem, sedangkan untuk pihak Belanda oleh DR. Van Royen. Persetujuan (statements) ini terjadi pada tanggal 7 Mei 1949. Masing-masing pernyataan tersebut adalah selaku berikut.
1).  Pernyataan Mr. Moh. Roem (Indonesia)
a. Memerintahkan pada “pengikut” RI yg memegang senjata agar menghentikan perang gerilya;
b. Kerja sama untuk pengembalian perdamaian & menjaga keselamatan & pula ketertiban;
c. Turut serta dlm Konfrensi Meja Bundar di Den Haag dgn maksud supaya mempercepat “penyerahan” atas kedaulatan yg benar-benar & lengkap pada Negara Indonesia Serikat dgn tak bersyarat.

2).  DR. Van Royen (Belanda)
a. Menyetujui kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta;
b. Menjamin penghentian gerakan militer & membebaskan seluruh para tahanan politik;
c. Tidak akan mendirikan negara-negara yg ada di wilayah yg dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19-12-1949 & tak akan meluaskan kawasan dgn merugikan Republik;
d. Menyetujui bhw RI mrp pecahan dr Negara Indonesia Serikat;
e. Melakukan usaha dgn betul-betul supaya Konfrensi Meja Bundar secepatnya dilaksanakan sehabis Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB dimulai pada tangal 23 Agustus 1949 di Den Haag (Belanda) & rampung tanggal 2 November 1949. Meskipun KMB rampung tanggal 2 November 1949, tetapi upacara pengesahan terhadap kedaulatan baru dikerjakan penandatanganan pada tanggal 27 Desember 1949. Isi KMB antara lain :

• Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan sepenuhnya atas Indonesia, tanpa syarat & tak bisa dicabut kembali pada Republik Indonesia Serikat
• Pengakuan kedulatan tersebut akan dijalankan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949 
• Mengenai Irian Barat akan kerjakan negosiasi kembali dlm waktu 1 tahun sehabis pengakuan kedaulatan pada RIS 
• Dibentuk Uni Indonesia Nederland antara RIS & Kerajaan Belanda dgn Ratu Belanda sebagai ketuanya.
• Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali & sebagian diserahkan kepad RIS
• Segera akan dikerjakan penarikan mundur atas semua serdadu Belanda

Pengaruh Konflik Indonesia-Belanda

Terbentuknya negara-negara pecahan

Pada perjanjian Linggajati terdapat adanya butir mengenai planning pembentukan negara Serikat, sehingga RI terdiri atas negara-negara penggalan. Belanda menginginkan sebanyak mungkin negara pecahan dlm RIS sebagai negara bonekanya. Pengertian negara boneka tersebut ialah negara-negara kepingan yg dibuat Belanda, oleh karenanya hal tersebut akan sungguh menguntungkan posisi Belanda dlm RIS. Kesadaran atas pluralis Indonesia oleh Belanda, pasti dgn negara Serikat dapat untuk menerapkan politik pecah-belah.

Negara-negara yg dibentuk Belanda antara lain

• Negara Indonesia Timur : mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, & Maluku dgn presidennya yakni Tjokorde Gede Raka Sukawati. 
• Negara Sumatera Timur, yg menjadi wali negaranya adalah Dr. Mansjur. 
• Negara Madura, Kepala negaranya yakni Tjakraningrat. 
• Negara Pasundan, Wali negaranya yakni Wiranatakusumah. 
• Negara Sumatera Selatan : Kepala negaranya yaitu Abdul Malik.
• Negara Jawa Timur : Kepala negaranya ialah Kusumonegoro (Bupati Banyuwangi).

Disamping 6 (enam) negara tsb pula dibuat daerah-darah istimewa/ otonom yg terdiri dr: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tengah, Bangka, Kalimantan Tenggara, Bangka Belitung, Riau, & Jawa Tengah. Dari hal tersebut tampakbetapa besarnya keinginannya dr Belanda untuk mendominasi di dlm RIS yg rencananya akan dibuat kemudian.

Perjuangan Kembali ke Negara Republik Indonesia

Salah satu diktum dr hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yaitu pengesahan Belanda terhadap Republik Indonesia Serikat. Sepertinya, isi perjanjian tersebut merugikan pihak Republik Indonesia. Ditandatanganinya perjanjian tersebut hanyalah suatu taktik usaha. Hal tersebut terbukti bahwa persatuan berada di atas semuanya bagi bangsa Indonesia. Apabila dijumlah lamanya, RIS tak ada setahun berdiri (27 desember 1949 hingga 17 Agustus1950). Hal tersebut disebabkan  oleh karena mulai tanggal 17 Agustus 1950 bangsa Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persiapan dlm upaya kembali ke negara kesatuan telah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya. Rakyat yg berada di negara penggalan menuntut agar negara RIS dibubarkan & kembali ke negara kesatuan. Sebagai teladan ialah di Jawa Barat, pada tanggal 8 Maret 1950 melakukan demonstrasi supaya negara Pasundan dibubarkan. Begitu pula untuk Negara Indonesia Timur (NIT) & negara Sumatera Timur. Kesempatan untuk kembali ke negara kesatuan tercapai setelah dikerjakan perundingan antara RIS dgn Republik Indonesia (RI) pada tanggal 19 Mei 1950. Hasil perundingan tersebut ditindaklanjuti dgn usaha untuk menyiapkan UUD negara yg akan dibuat tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno melaksanakan penandatanganan Rancangan Undang-Undang Dasar yg diketahui dgn sebutan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Stlh kelengkapan tsb dipunyai, maka pemerintah menginformasikan pembubaran RIS & kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dgn menerapkan UUDS 1950 yakni pada tanggal 17 Agustus 1950.