Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi & Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pelajaran IPS SMP/ MTs Kelas VIII) ✓ Tujuan dr pembelajaran mengenai materi ini supaya sobat-sahabat semua mampu mengenali & mengetahui mengenai proses pembentukan pelengkapan pemerintahan & negara. Bangsa indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga mulai tanggal tersebut Indonesia mampu mengontrol pemerintahannya sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sudah sukses mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
Daftar Isi
Daftar Isi
1. Membahas Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan & Negara
- Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
- Penyusunan kelengkapan negara & pembagian negara atas provinsi
- Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara
2. Dukungan Spontan Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
- Aksi perjuangan rakyat Jakarta
- Rapat raksasa di lapangan Ikada (19 September 1945)
- Insiden bendera di Surabaya
- Pernyataan pertolongan Sri Sultan Hamengkubuwono IX
- Dukungan rakyat Aceh
- Pertempuran Lima Hari di Semarang (14 hingga dengan19 Oktober 1945)
- Peristiwa merah putih di Minahasa (14-2-1946)
- Peringatan setahun Proklamasi Kemerdekaan
3. Rangkuman
4. Contoh Soal Materi Peristiwa-insiden Sekitar Proklamasi & Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peristiwa-kejadian Sekitar Proklamasi & Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Membahas Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan & Negara
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
Setelah tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai kelengkapan negara yg mencakup di antaranya dasar negara & undang-undang dasar, presiden & wakil presiden, serta susunan kabinet & badan perwakilan rakyat.
Kemudian PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menyelenggarakan rapat untuk mengisi kelengkapan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno (Ketua) & Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) di Gedung Kesenian Jakarta, Jl. Pejambon. Rpat tersebut menghasilkan 3 keputusan dasar, antara lain:
- Mengesahkan Undang-Undang Dasar.
- Memilih presiden & wakil presiden.
- Sementara waktu presiden dibantu oleh Komite Nasional.
Undang-Undang Dasar yaitu hasil dr sidang BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945 yg wujudnya masih merupakan Rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menyelenggarakan sidang & dlm pembahasan wacana Undng-Undang Dasar diadakan beberapa pergantian atas undangan dr Drs. M. Hatta, yaitu: Bab III Pasal 6 dinyatakan, bahwa Presiden merupakan orang Indonesia orisinil yg beragama Islam” diubah Presiden ialah orang Indonesia orisinil”.Sila ke-1 Pancasila berbunyi bahwa: “Berdasarkan pada ketuhanan dgn keharusan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar yg dipakai atas proposal tersebut ialah dgn dasar kepentingan & kerukunan nasional. Kemudian Rancangan Undang-Undang Dasar dikerjakan akreditasi & ditetapkan selaku Undang Undang Dasar negara yg diketahui kini ini dgn istilah UUD 1945.
Penyusunan kelengkapan negara & pembagian negara atas provinsi
Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19-8-1945 dgn menghasilkan keputusan yg sangat penting yakni:
a. Menetapkan Susunan Kementerian
Sebelum melaksanakan sidang Ir. Sukarno menugaskan pada beberapa orang yg tergabung dlm Panitia Kecil. panitia kecil tersebut terdiri dr Ahmad Subarjo selaku ketua, Sutarjo Kartohadikusumo, & Kasman Singodimejo. Hasil pembahasan dr Panitia Kecil tersebut lalu dibahas dlm rapat pleno tanggal 19 Agustus 1945 tersebut. Pada rapat pleno tersebut menentukan 12 menteri yg memimpin departemen & 5 menteri negara. Adapun susunan kementerian tersebut yakni selaku berikut:
Menteri Dalam Negeri : R.A. Wiranatakusumah
Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Dr. Supomo
Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Cokroadisuryo
Menteri Keuangan : Mr. A.A. Marimis
Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
Menteri Kesehatan : Dr. R. Buntaran Martoatmojo
Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
Menteri Penerangan : Mr. Amir Syahrifuddin
Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
Menteri Negara : Dr. M. Amir
Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
Menteri Negara : Mr. Maramis
Menteri Negara : Mr. R.N. Sartono
Menteri Negara : Wahid Hasyim
Menetapkan pembagian wilayah propinsi
Sebelum dijalankan rapat pleno, Ir. Sukarno pula menugaskan pada Panitia Kecil yg terdiri dr Otto Iskandardinata selaku ketua, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. A.A Hamidhan, Dr. Ratulangi, Ktut Puja). Hasil dri pembahasan kecil tersebut kemudian dibawa ke rapat pleno untuk dibicarakan, yg ditentukan bahwa membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yg dipimpin oleh seorang gubernur. Pembagian Wilayah Republik Indonesia Provinsi Gubernur yakni selaku berikut:
a) Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
b) Jawa Tengah : R. Panji Suroso
c) Jawa Timur : R.A. Suryo
d) Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Puja
e) Sumatera : Mr. Tengku Moh. Hasan
f) Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
g) Maluku : Mr. J. Laturharhary
h) Sulawesi : Dr. G.S.S.S.J Ratulangi
Selain itu pula dilakukan pengangkatan pejabat-pejabat tinggi negara yg berisikan:
- Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo
- Kepala Polisi : Sukamto
- Menteri Keamanan : Sulyohadikusumo
- Juru Bicara Negara : Sukarjo Wiryopranoto
- Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamiharja
- Ketua Mahkamah Agung : Mr. Dr. Kusumaatmaja
- Kepala Staf Umum : Mayor Jenderal Urip Sumoharjo
b. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
Pembentukan KNIP yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 yg pusanya yaitu di Jakarta. Sedang di daerah pula dibuat dgn nama Komite Nasional Indonesia Daerah
Pada tanggal 29-8-1945 dijalankan peresmian dgn susunan pengelola yakni sebagai berikut:
- Ketua : Mr. Kasman Singodimejo
- Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo
- Wakil Ketua II : Mr. Yohanes Latuharhary
- Wakil Ketua III : Adam Malik
Apa tugas KNIP tersebut? tugasnya yakni mendampingi presiden di dlm penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tanggal 16-10-1945 KNIP melaksanakan rapat pleno yg mana dlm peluang tersebut Wapres RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. X mengenai pemberian kekuasaan & pula wewenang legislatif pada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk ikut serta dlam penetapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk.
Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara
Presiden pula menugaskan pada panitia kecil untuk membicarakan mengenai pembentukan prajurit kebangsaan yg terdiri dr Abdul Kadir, Kasman Singodimejo, Otto Iskandardinata.
a. BKR (Badan Keamanan Rakyat)
Pembentukan BKR yakni pada tanggal 27 Agustus 1945. Adapun tugas BKR yaitu selaku penjaga keamanan biasa di tempat-kawasan & di bawah kerjasama KNIP Daerah. Keanggota dr BKR yakni berasal dr mantan anggota Peta, KNIL, Heiho, Kei Sat Sutai (Polisi), & Seinendan, serta Keibodan. Resminya BKR berdiri diumumkan oleh presiden pada tanggal 23 Agustus 1945.
Susunan anggota BKR Pusat yaitu selaku berikut:
Ketua Umum : Kaprawi
- Ketua I : Sutalaksana
- Ketua II : Latief Hendraningrat
Susunan BKR Daerah:
- Jawa Barat : Aruji Kartawinata
- Jawa Tengah : Sudirman
- Jawa Timur : drg. Mustopo
b. TKR (Tentara Keamanan Rakyat)
Oleh karena adanya provokasi dr pasukan Sekutu yg diboncengi oleh pasukan Belanda yg mampu mengancam keselamatan bangsa & negara, kemudian pemerintah memberi tugas pada Mayor
Urip Sumoharjo yg merupakan pensiunan KNIL untuk menyusun tentara kebangsaan (TKR). Yogyakarta yakni markas tertinggi TKR. Pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai berdirinya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yg ketuanya yaitu Supriyadi (Tokoh PETA di Blitar) pada tanggal 5 Oktober 1945. Walaupun telah dikerjakan penunjukan selaku ketua TKR, tetapi tak pernah timbul untuk melaksanakan peran. Kemudian dikerjakan tindak lanjut atas keadaan tersebut. Pada tanggal 12-11-1945 markas tertinggi TKR lalu mengadakan rapat, maksudnya adalah untuk membicarakan pemilihan pimpinan tertinggi TKR. Dari hasil rapat tersebut maka yg terpilih sebagai panglima TKR yakni Kolonel Sudirman (Komando Devisi V/ Banyumas). Selanjutnya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946). Perubahan nama tersebut sudah disetujui oleh pemerintah. Tujuan dr pergeseran nama yaitu ditujukan semoga peran dr serdadu diperluas & diperdalam, yaitu untuk menjaga keamanan & keamanan dlm arti yg luas. Kemudian nama Tentara Keselamatan Rakyat tak berjalan usang, karena pada tanggal 24-1-1946 dirubah lagi dgn nama Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Kemudian TRI dirubah lagi menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) karena TRI masih terdapat badan-tubuh kelaskaran. Oleh karenanya laskar rakyat yg ada di seluruh Indonesia tersebut mesti dipersatukan dlm satu tempat & menjadi suatu kekuatan yg besar dlm satu komando. Pergantian nama Tentara Rakyat Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi pada tanggal 3 Juni 1947. Pada tanggal 27 Juni 1947 pimpinan TNI dilantik Presiden, antara lain:
- Jenderal Sudirman menjabat selaku Panglima Besar seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.
- Letnan Jenderal Urip Sumoharjo menjabat sebagai Kepala Staf Umum yg dengan-cara khusus bertugas untuk mengelola Angkatan Darat.
- Komodor Udara S. Suryadarma menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara.
- Laksamana Muda Nazir menjabat selaku Panglima Angkatan bahari.
Pergantian nama tersebut dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk mereorganisasi serdadu kebangsaan yg betul-betul menjadi profesional. KNIL yaitu kependekan dr Koninklijk Nederlands-Indische Leger yaitu merupakan serdadu kolonial Hindia Belanda. Para mantan perwira KNIL mempunyai peranan yg sungguh besar dlm merintis berdirinya prajurit kebangsaan yg terorganisasi. Mantan perwira KNIL tersebut misalnya Urip Sumoharjo, A.H. Nasution, & Alex Kawilarang.
Dukungan Spontan Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Sesudah terdengar & sudah dimengerti oleh seluruh penduduk di seluruh penjuru wilayah Indonesia mengenai insiden proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka dengan impulsif & rasa bangga mendukung atas proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut.
Aksi usaha rakyat Jakarta
Dengan merampas beberapa senjata milik serdadu Jepang, bambu runcing, senjata tajam yg yang lain, masyarakat Jakarta melaksanakan penyerbuan ke tempat-tempat penting yg masih diduduki oleh Jepang. Pada tanggal 3-9-1945, Johar Nur memimpin para pemuda untuk menggantikan kereta api. Jawatan Radio dikuasai Republik Indonesia pada tanggal 11 -9-1945. Para cowok kemudian melaksanakan agresi dgn cara mencorat-coret, menulis semboyan perjuangan pada tembok-tembok, kereta api. Semboyan yg ditulis tersebut misalnya: “Merdeka atau mati, “Sekali Merdeka tetap merdeka”.
Rapat raksasa di lapangan Ikada (19 September 1945)
Sesudah proklamasi kemerdekaan dibacakan, maka pada 19 -9-1945, para cowok Jakarta yg dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 menyiapkan untuk menggerakkan massa dlm sebuah rapat raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta). Tujuan dr rapat tersebut yakni supaya Sukarno berbicara pribadi di hadapan seluruh rakyat. Letak lapangan Ikada bila sekarang adalah di kepingan selatan Lapangan Monas. Pada ketika itu serdadu Jepang melakukan pengamanan dgn sangat ketat, tetapi rakyat tetap menghadirinya. Pada ketika itu Presiden Sukarno tak jadi melaksanakan pidato di hadapan warga penduduk , tetapi cuma memberikan beberapa pesan singkat saja, antara lain meminta pada rakyat agar percaya pada pemimpin & pulang dgn damai.
Makna rapat raksasa yg dijalankan di Lapangan Ikada adalah sebagai berikut:
- Berhasil untuk mempertemukan antara pemerintah RI dgn rakyatnya.
- Merupakan perwujudan/ manifestasi kewibawaan dr pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat.
- Telah sukses untuk membangkitkan kepercayaan rakyat terhadap kekuatan yg dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Insiden bendera di Surabaya
Di hari yg sama, yakni pada tanggal 19-9-1945 di Surabaya telah terjadi peristiwa yg diketahui dgn nama “Insiden Bendera” yg mana Insiden Bendera tersebut terjadi oleh alasannya tindakan dr beberapa orang Belanda yg mengibarkan bendera Belanda (Merah Putih Biru) pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Hal yg dilakukan Belanda tersebut kemudian menyebabkan kemarahan kepada masyarakat Surabaya, yg dillanjutkan dgn penyerbuan ke Hotel Yamato untuk menurunkan bendara Belanda tersebut, kemudian merobeknya yg berwarna biru. Lalu dinaikkan kembali selaku bendera Merah Putih.
Pernyataan pemberian Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Pernyataan dr Sri Sultan Hamengkubuwono IX yg bunyinya ialah sebagai berikut:
Peristiwa tersebut kemudian diikuti oleh tempat-kawasan swapraja yg lainnya, seperti halnya pada Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, & Cirebon.
Dukungan rakyat Aceh
Semejak dr dulu Aceh ialah kawasan yg sungguh gigih dlm menentang kolonialisme & Imperialisme Belanda. Dengar adanya berita mengenai proklamasi kemerdekaan, maka rakyat Aceh menyambutnya dgn rasa bangga. Pemuda Syamaun Gaharu & Teuku Nyak Arif kemudaian membentuk barisan cowok yg besar lengan berkuasa, nanti ialah merupakan inti dr TKR di Aceh. Mereka kemudian melakukan perlucutan senjata prajurit Jepang yg berada di wilayah Aceh.
Pertempuran Lima Hari di Semarang (14–19 Oktober 1945)
Penyebab terjadinya peristiwa peperangan 5 hari di Semarang adalah adanya desas-desus, bahwa Jepang akan meracuni sumber air minum yg ada di wilayah Candi. dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Semarang kemudian melakukan observasi untuk hal tersebut. Pada waktu dr. Karyadi sedang melaksanakan investigasi ditembak oleh prajurit Jepang. Kemudian hal tersebut mengakibatkan kemarahan para pemuda, & berdiri untuk melawan Jepang. Dalam rangka untuk mengingat insiden tersebut, maka dibangun Monumen Tugu Muda & nama dr. Karyadi diabadikan selaku nama rumah sakit yg ada di Semarang.
Peristiwa merah putih di Minahasa (14 Februari 1946)
Penyebab terjadinya insiden ini adalah karena pasukan Sekutu melarang pada rakyat Minahasa untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Kemudian di bawah pimpinan C.H. Taulu, rakyat Minahasa melakukan erlawanan pada Sekutu, & sukses mempertahankan Merah Putih.
Peringatan setahun Proklamasi Kemerdekaan
Rakyat Jakarta mendirikan Tugu Proklamasi di halaman gedung yg terletak di Jl. Pegangsaan Timur 56 atas prakarsa para Wanita Republiken. Pendirian tersebut dlm rangka peringatan satu tahun proklamasi kemerdekaan. Kemudian tugu tersebut diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.
Rangkuman
Sesudah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, maka perlu untuk secepatnya dijalankan pembentukan kelengkapan pemerintah & negara. Yang dimaksu dgn kelengkapan pemerintahan & negara tersebut yaitu Undang-Undang Dasar, dasar negara, presiden & wakil presiden, dewan menteri (kabinet), badan perwakilan rakyat, & prajurit nasional. Pembentukan kelengkapan pemerintahan & negara, dilakukan lewat 3 kali sidang PPKI. Sidang PPKI yg pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI yg ke-2 pada tanggal 19 Agustus 1945, & Sidang PPKI yg ke-3 pada tanggal 22 Agustus 1945.
Indonesia memiliki wilayah yg sungguh luas yg terdiri banyak pulau. Supaya pemerintahan dapat tanpa gangguan, maka wilayah Indonesia kemudian dilakukan pembagian menjadi beberapa provinsi yg mana untuk tiap-tia provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Pada masa permulaan kemerdekaan, wilayah Indonesia terbagi dlm 8 provinsi.
Apa tugas KNIP? Adapun peran KNIP ialah untuk mendampingi Presiden dlm peyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tanggal 16-10-1945, KNIP melakukan rapat pleno & pada saat itu Wakil Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. X yg isinya yakni pemberian kekuasaan & pula wewenang legislatif pada KNIP untuk berpartisipasi dlm menetapkan Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuknya MPR.
KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger) yaitu merupakan prajurit kolonial Hindia Belanda. Para mantan perwira KNIL sungguh besar andilnya di dlm merintis terbentuknya prajurit kebangsaan yg terorganisasi. Para mantan perwira KNIL tersebut contohnya Urip Sumoharjo, A.H. Nasution, & Alex Kawilarang.
Makna dr rapat raksasa di Lapangan Ikada:
- Berhasil mempertemukan antara pemerintah Republik Indonesia dgn rakyatnya.
- Perwujudan kewibawaan dr pemerintah RI di hadapan rakyatnya.
- Berhasil membangkitkan kepercayaan rakyat Indonesia atas kekuatan yg dimiliki bangsa sendiri.
Contoh Soal Materi Peristiwa-insiden Sekitar Proklamasi & Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Mengapa sidang pertama PPKI memiliki arti yg sungguh penting?
2. Siapa Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)?
3. Apa nama Badan keamanan yg dibentuk pada tanggal 22-8-1945?
4. Siapa nama gubernur Jawa Timur yg pertama sehabis Indonesia merdeka?
5. Apa peran Komite Van Aksi dlm rangka upaya mendukung proklamasi kemerdekaan?
6. Siapa penggagas diadakannya Rapat Raksasa di Lapangan Ikada?
7. Menurut hasil sidang PPKI tanggal 18-8-1945, dlm menjalankan tugas pemerintahan Presiden untuk beberapa waktu dibantu oleh siapa?
8. Apa yg menjadi penyebab pertempuran 5 hari di Semarang?
9. Sebutkan Anggota BKR?
10.Apa makna dr rapat raksasa di Lapangan Ikada?
Artikel IPS lainnya:
*) Semua Materi IPS Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 mampu dilihat di : Rangkuman Materi Pelajaran IPS SMP/ MTs Kelas VIII
Demikianlah artikel yg berjudul Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi & Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kelas 8 yg mudah-mudahan mampu berguna.