Ilmu Perpustakaan, Kearsipan dan Informasi dan Dinamikanya
Penulis berencana untuk mendefinisikan ilmu perpustakaan dan info selaku suatu ilmu yang mempelajari problem-persoalan informasi dan yang terkait dengan gosip-informasi sosial serta manajemen keteraturan informasi itu sendiri dan kaitannya dengan keteraturan sosial, serta mempelajari upaya-upaya penegakan pemikiran-anutan dan peraturannya, serta mempelajari teknik-teknik penelusuran yang tidak cocok dalam inovasi kembali berita dan cara-cara pencegahan ketidak-sesuaian inovasi kembali info. Karena, ilmu perpustakaan dan gosip adalah ilmu terapan, metodologi terbaik untuk mengerti sampai pada sumbernya yaitu pendekatan multibidang selain dari pendekatan liniernya. Fokus dan ruang lingkup dan pendekatannya adalah khusus dipraktekkan pada masalah-problem yang timbul dalam penduduk plural Indonesia. Keteraturan informasi dan kaitannya dengan keteraturan sosial, dilema ketidak sesuaian isu dengan kebutuhan dan kaitannya dengan persoalan sosial berhubungan dengan wawasan ihwal pentingnya berita dan kaitannya dengan duduk perkara budaya. Masalah-dilema tersebut hanya dapat dipecahkan secara sistematik dan holistik melalui pendekatan antardisiplin.
Pendahuluan
Sarjana ilmu perpustakaan, sarjana kearsipan dan sarjana info ialah orang yang mempunyai keterampilan dalam sebuah bidang tersebut sehabis memperoleh pengetahuan yang sitematis dalam waktu tertentu dan mendapatkan pengukuhan atas keahliannya tersebut, dan memiliki tanggung jawab untuk berbagi ilmunya yang terkait dibarengi dengan metodena. Sarjana perpustakaan memiliki tanggung jawab utama membuatkan ilmu perpustakaannya, sedangkan sarjana kearsipan juga bertanggung jawab melakukan pengembangan keilmuwan; sehingga status atau atribut sarjana membedakannya dari professional pustakawan, arsivis atau petugas informasi.
Pustakawan atau petugas kepustakaan, arsivis dan petugas keinformasian melakukan fungsinya dalam struktur kehidupan penduduk selaku penyedia isu, pendukung kehidupan, yaitu bertanggung jawab khusus untuk mempertahankan keteraturan gosip dan pemenuhan keperluan berita yang tekait, dalam bentuk penerapan peraturan untuk mengelola informasinya maupun dalam bentuk upaya pencegahan kekecewaan kepada pemenuhan keperluan berita agar masyarakat mampu hidup dan melakukan pekerjaan dalam keperluan isu yang tercukupi. Kegiatan-aktivitas pustakawan dan petugas info adalah berkenaan dengan duduk perkara-duduk perkara kebutuhan info yang terkait adalah berkenaan dengan tanda-tanda kebutuhan yang ada dalam kehidupan intelektual sosial dalam sebuah penduduk yang dirasakan selaku beban dan atau gangguan yang merugikan anggota penduduk tersebut. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu dimana pusat informasi tersebut ada, maupun penduduk luas dimana penduduk tersebut menjadi bagiannya, setempat maupun nasional. Pengertian penduduk juga mencakup didalamnya manajemen pemerintahannya, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap sebagi orang-orang yang diandalkan mampu mewakili kepentingan kemakmuran penduduk yang bersangkutan.
Keberadaan dan fungsi pustakawan dan petugas keinformasian dalam masyarakat yaitu sesuai dengan permintaan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan untuk menemukan pelayanan pustakawan dan petugas keinformasian. Sebaliknya, sarjana ilmu perpustakaan, kearsipan dan isu dituntut untuk memikirkan dan mencarikan jalan keluar atas problem yang muncul dalam pekerjaan professional pustakawan, arsivis dan petugas isu dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu penduduk atau komuniti. Sebuah penduduk setempat yang hidup di pedesaan terpencil bisa mengatur keteraturan isu dalam kehidupannya melalui institusi adab yang berlaku sehingga tidak memerlukan pelayanan pustakawan atau petugas keinformasian. Sebaliknya, penduduk kota dan pedesaan yang maju telah menjadi kompleks tidak memfungsikan lagi institusi adab sebagai contoh dalam mengendalikan dan mempertahankan keberlangsungan keteraturan informasi – maka disini dibutuhkan pustakawan dan petugas keinformasian yang dapat menangani banyak sekali masalah pemenuhan kebutuhan berita yang menjadi kendala kerja anggota masyarakat pada pusat gosip yang bersangkutan.
Masalah-persoalan kebutuhan berita yang timbul dalam suatu penduduk dan dari satu sentra isu belum pasti sama dengan problem dari masyarakat dan sentra informasi lain. Oleh jadinya, ilmu perpustakaan, kearsipan, dan info tidak mampu dilepaskan dari masalah manusia dan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dari penduduk atau komuniti yang dilayaninya. Pengembangan ilmu atas corak informasi yang terkait dari bidang-bidang tersebut mampu dilakukan menggunakan konsep-konsepdan sistem-metode yang bercorak antar-bdang atau lintas-bidang sehingga pekerjaan dan isu yang ditawarkan lebih berarti atau hingga pada warga yang ditujunya. Pengembangan ilmu ini ialah sumber pengembangan wawasan bagi pustakawan dan petugas isu menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, yang berlainan-beda di satu penduduk atau pusat berita dengan penduduk dan sentra info lain. Begitu juga dengan dilema-persoalan pemenuhan keperluan gosip dan duduk perkara sosial yang timbul mesti dihadapi berlainan-beda antara satu negara dengan negara lain. Sehingga, peran pustakawan dan petugas keinformasian dari satu negara dengan negara lain dapat berlainan coraknya.
Tugas-tugas pustakawan dan petugas keinformasian timbul dan meningkat berawal dari dikerjakan sebagai opsi minat orang untuk bekerja menjadi kini pustakawan dan petugas keinformasian ialah peran-peran profesi atau peran-tugas keterampilan sesuai dengan kemajuan penduduk serta permasalahannya dan sesuai dengan permintaan keperluan masyarakat akan adanya pelayanan pustakawan dan petugas keinformasian yang profesional dan terpercaya. Untuk mampu melaksanakan peran-peran profesi tersebut pustakawan dan petugas keinformasian dibentuk lewat pendidikan formal berkaitan dengan pengetahuan yang mampu dipakai untuk menjalankan tugas-peran kepustakaan dan keinformasian dalam penduduk sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya.
Pengertian Ilmu Pengetahuan
Ilmu wawasan yakni rangkaian rancangan-desain atau kerangka konseptual yang dipakai, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh para sarjana dari generasi ke generasi untuk mampu memajukan kehidupan insan. Ilmu wawasan dikembangkan dengan menghasilkan suatu inovasi baru yang ialah pengembagan atau pendalaman lebih khusus dari inovasi sebelumnya, mengacu pada dan mengunakan rancangan-konsep yang telah ada yang berkaitan. Pengembangan ilmiah ini menciptakan pembidangan sesuai dengan paradigma dan pendekatan yang mendasarinya mencitakan pembidangan keilmuan, dengan metodologi dan metode yang terkait yang dihasilkan dan digunakan dalam pengembangan ilmunya.
Pembagian ilmu wawasan secara tradisional adalah ilmu-ilmu wawasan alam, ilmu-ilmu sosial dan humaniora (humanities). Masing-masing golongan memiliki sejumlah bidang-bidang ilmu wawasan (disiplin ilmu). Para jago meningkat dan berbagi pengetahuannya didalam masing-masing bidang ilmu pengetahuan tersebut. Setiap bidang ilmu wawasan memiliki paradigmanya sendiri yang membedakannya dengan bidang ilmu wawasan lain yang mempunyai paradigmanya sendiri yang dimilikinya. Pendapat yang berlawanan antara Thomas Kuhn dan Karl Popper wacana kemajuan ilmu wawasan antara lewat proses revolusi dan proses evolusi berlandaskan paradigma-paradigma yang sudah ada.
Ilmu pengetahuan alam ialah kajian tentang tanda-tanda-gejala alam yang bermaksud untuk menemukan hukum-hukum yang ialah hakekat dari gejala-gejala alam dan keteraturan yang ada dalam kekerabatan yang terjadi diantara tanda-tanda-tanda-tanda. Tujuan acara penelitiannya adalah pemecahan duduk perkara yang muncul dari relasi antara gejala-tanda-tanda alam. Sedangkan humaniora (humanities) yakni untuk mengetahui kelakuan insan dan lisan-ekspresinya sehingga corak penelitian yang diharapkan yaitu interpretif atau hermenetik. Paradigmanya yakni manusia ialah mahluk pemikir dan berperasaan maka insan senantiasa melaksanakan interpretasi terhadap dirinya dan lingkungannya. Paradigma-paradigma yang interpretif disebut pos-positivisme atau konstruktivisme (Guba,1994) merupakan tantangan kepada positivisme yang merupakan landasan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu social yang berupaya menjadi ilmiah dalam sejarah perkembangannya. Perbedaan antara positivisme dan pos-positivisme ialah antara paradigma dan metodologinya; positivisme ialah paradigma dan metodologi kuantitatif sedangkan pos-positivisme yakni paradigma dan metodologi kualitatif (Denzin dan Lincoln,2002).
Perkembangan ilmu wawasan ditandai oleh bidang-bidang ilmu wawasan dimana mampu disebut selaku satu bidang ilmu wawasan dengan memenuhi syarat-syarat:
- Komuniti ilmiah, yaitu sekumpulan jago dalam bidang tersebut dan saling berkomunikasi. Komuniti ilmiah berupa asosiasi atau asosiasi profesi.
- Paradigma yang menjadi pola dan membedakannya dengan paradigma bidang kajian lain.
- Jurnal ilmiah, kawasan dimana alumni dan hebat mampu saling mengkomunikasikan hasil-hasil kajian ilmiahnya.
Ilmu Perpustakaan, Kearsipan dan Informasi
Ilmu perpustakaan, kearsipan dan informasi terbentuk selaku hasil penggabungan wawasan dari aneka macam cabang ilmu pengetahuan yang telah lama menjadi ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan manajemen, utamanya organisasi dan manajemen, psikologi dan psikologis, dan filsafat utamanya mengenai epistemologi. Yang penting disini yaitu ilmu perpustakaan, keraispan dan berita yakni campuran dari unsur-bagian pengetahuan dari aneka macam cabang ilmu pengetahuan. Penggabungan ini tidak begitu saja disebut sebagai ilmu wawasan melainkan karena digabungkan oleh para hebat dan menciptakan pengaruh kepada hadirnya sebuah bidang ilmu wawasan dan corak paradigma serta metodologi dan tata cara-metodenya; konsep-rancangan dan teori-teori yang dikembangkannya yang menjadi ciri-ciri keilmuannya.
Penggabungan bagian-unsur wawasan yang diwujudkan dalam mata kuliah-mata kuliah dalam sebuah acara studi maka menghasilkan suatu kurikulum saja. Untuk mampu menjadi sebuah bidang ilmu pengetahuan maka harus menyanggupi syarat-syarat tersebut diatas selain dari penggabungan dalam bentuk matakuliah. Disini dapat ditarik perbedaan antara bidang ilmu pengetahuan dan kurikulum atau acara pengajaran. Ilmu perpustakaan, kearsipan dan info selaku bidang ilmu wawasan memiliki paradigma atau keyakinan perihal bidang kajian ilmiah, yang didalamnya terdapat metodologi dan sistem-sistem, teori-teori, desain-rancangan dan target kajiannya. Ilmu perpustakaan dan isu juga diperkaya dengan kajian-kajian dalam bidang sosiologi, antropologi, manajemen, ilmu manajemen, filsafat, sejarah, ilmu hukum sebagai suplemen dari cabang ilmu yang menjadi landasan pembentukannya.
Dengan demikian, ilmu perpustakaan, kearsipan dan info dapat didefnisikan selaku sebuah bidang ilmu wawasan yang mempelajari dilema-problem gosip dan isu-info pentingnya serta pengelolaan keteraturan info dan peraturannya dan penduduk pengguna berita yang terkait, mempelajari upaya-upaya pendistribusian informasi dan ketertiban, mempelajari teknik-teknik inovasi kembali dan pelayanan terhadap banyak sekali keperluan yang tidak tercukupi serta cara-cara pencegahannya. Ilmu perpustakaan, kearsipan dan berita menitikberatkan kajiannya pada kenali dilema-persoalan dan pemecahannya secara profesional. Pentingnya pendekatan antar-bidang dalam ilmu perpustakaan, kearsipan dan info walaupun pendekatan mono atau multi bidang juga dipakai. Misalnya, pendekatan psikologi sosial digunakan untuk memahami pustakawan atau arsivis dan profesinya.
Sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan profesi yang mempengaruhinya tidak cuma pendekatannya melainkan juga berita-gosip dan masalah-dilema yang ada dalam kehidupan penduduk dimana pusat informasi dan perpustakaan berada yaitu dimana pustakawan, arsivis dan petugas keinformasian itu berfungsi. Konteks penduduk dan kebudayaan dimana pustakawan, arsivis dan petugas keinformasian berfungsi dapat menjadi informasi yang kritikal dalam menilai berfungsi atau tidaknya pustakawan, arsivis dan petugas keinformasian selaku sebuah institusi dan selaku organisasi pemenuhan keperluan informasi penduduk serta pengelola ketertiban distribusi isu.1) Dalam penduduk yang sedang menuju penduduk madani yang demokratis, maka fungsi pustakawan dan petugas keinformasian harus sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Jika tidak maka pustakawan, arsivis dan petugas keinformasian tidak akan berfungsi seharusnya bahkan akan tidak menerima tempat dalam masyarakat Indonesia sebagai institusi otonom yang diperlukan keberadaannya oleh penduduk Indonesia.2)
Masyarakat madani Indonesia yang terbaru perlu dibangun memiliki arti membangun kebudayaan profesional berikut institusi-institusi yang menjadi wadah dan sarananya. Masalah-dilema terbaru mirip kesemrawutan dalam pengelolaan dan atau pemenuhan terhadap suatu keperluan informasi yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan wawasan dan kesenjangan sosial, aneka macam hambatan temasuk hambatan teknologi dan kejahatan pencurian berita dan vandalisme.
Kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh penduduk dan bangsa Indonesia, ditambah dengan kemunculan berbagai teknologi untuk menguasai kebijakan perpustakaan dan pusat isu dan mempertahankan kebijakan perpustakaan, lembaga arsip dan sentra gosip di lain pihak serta munculnya aneka macam tuntutan kebudayaan dan pertentangan serta tuntutan kemutakhiran isu, memberi tantangan bagi pustakawan, arsivis dan petugas keinformasian pada situasi yang menuntut kesanggupan profesionalnya untuk mampu menanggulangi dan meredam duduk perkara dan pertentangan serta tuntutan informasi yang muncul secara tepat dan bijaksana. Untuk itu, eksistensi pustakawan, arsivis dan petugas keinformasian mampu terus diakui mengikuti pertumbuhan penduduk dengan pedoman kepustakawanan, arsivis dan keinformasian yang cocok dengan fungsi pustakawan, arsivis dan petugas keinformasian yang baru selaku kekuatan yang diberi kewenangan untuk menjadi pengelola kebutuhan informasi masyarakat dan pengatur keteraturan distribusi berita.3)
Pemasalahan itu hanya mampu dipecahkan secara holistik dan sistemik yakni urusan yang dihasilkan oleh sejumlah masalah dan tanda-tanda selaku satu kesatuan maka cuma mampu diredam dan dipecahkan dengan cara meredam dan memecahkan persoalan-masalah yang membentuk urusan tersebut. Kemampuan mengidentifikasi, meneliti dan menganalisis secara sempurna urusan yang dituju hanya mungkin dilaksanakan oleh pustakawan, arsivis dan petugas keinformasian dengan pengetahuan paling tidak setaraf jenjang S2. Dalam suasana yang bergejolak awal reformasi ini kepustakawanan, arsivis dan keinformasian Indonesia sebagai institusi dan organisasi pengurus keperluan berita dan pengatur temu balik, simpan pinjam informasi tidak hanya memerlukan tenaga-tenaga S2 yang dapat mengemban amanah dan profesional, juga memerlukan suatu badan untuk pengkajian ilmiah yang melakukan pengkajian sosial dan kepustakawanan, kearispan dan keinformasian dalam penduduk Indonesia, mendokumentasikan pergantian-perubahan yang terjadi, menganalisisnya dan memberikan saran-rekomendasi terhadap kebijakan pimpinan kepustakaan dan keinformasian Indonesia untuk ditindaklanjuti. Progam kerjanya ialah menekankan dan memprioritaskan hasil publikasi ilmiah tentang berbagai problem kepustakawanan, kearsipan dan keinformasian Indonesia.
Penutup
Peranan pustakawan dan petugas keinformasian turut mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan penduduk yang bersangkutan dan menjaga keterbelakangan penduduk dari isu dan teknologi yang berkembang cepat yaitu kenyataan yang tidak disangkal supaya masyarakat dapat melaksanakan produktifitasnya dalam segala bidang. Peranan ini akan dapat berhasil dan sempurna guna apabila fungsi pustakawan, arsivis dan petugas isu sesuai dengan tuntutan kebutuhan penduduk dan dilaksanakan secara profesional.
Profesionalisme pustakawan, arsivis dan petugas isu hanya dapat dilaksanakan dengan menawarkan wawasan konseptual dan teoritikal perihal aneka macam dilema info dan persoalan sosial yang terkait dan dengan kemampuan analisis untuk mengatasinya. Permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam bidang perpustakaaan dan gosip sekarang ini hanya dapat dipecahkan dengan menggunakan teori-teori dan ilmu-ilmu pengetahuan secara antarbidang. Hanya dengan berpikir secara teoritis yang berjenjang akan dapat menanggulangi problem informasi yang kompleks di Indonesia ini.
Pustakawan, arsivis dan petugas berita memerlukan satu lembaga ilmiah yang mengkaji persoalan-persoalan kepustakawanan, kearsipan dan isu yang terbebas dari struktur birokrasi kepustakawanan, kearispan dan keinformasian lewat berbagai acara penelitian dan pengkajian yang dilakukannya dan yang mampu menjadi usulan-usulan yang objektif dan secara ilmiah dapat dipertanggungawabkan.
1) Peran pustakawan dan petugas gosip pada hakikatnya melaksanakan pelayanan manusia (human services) sehingga fasilitas pelayanan untuk mengakses informasi dalam koleksi perpustakaan sesuai dengan keperluan pemakai sangat penting dan menunjang pelaksanaan pekerjaan pustakawanan memenuhi kebutuhan informasi pihak yang bersangkutan dan dalam kerjasama. Sarana bibliografi menjadi perhatian dalam kepustakawanan.
Peran arsivis dan petugas isu merupakan pelayanan administrasi (administration services) maka tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi dan pengetahuan ihwal organisasi dan struktur organisasi yang bersangkutan serta senantiasa mendapatkan permintaan isu (dengan dipelajari lebih dahulu) dan sarananya dari setiap unit yang ada. Fungsinya membutuhkan penjenjangan atau harus dijalankan secara berjenjang sesuai dengan organisasi yang terkait.
2) Pustakawan, arsivis dan petugas berita dituntut untuk mempunyai pengetahuan perihal profesinya secara tepat adalah professional dengan mempunyai pengetahuan wacana bidangnya paling sedikit sudah dipelajari dalam waktu 9 bulan (berupa training atau perkuliahan). (lihat Lawanda, 2004) Selain itu, pemutihan untuk pustakawan terutama melalui pembinaan yang harus disertai paling tidak selama satu bulan karena prinsip-prinsip dalam pekerjaan teknis pustakawan mesti disampaikan seluruhnya dalam cakupan ilmu perpustakaan. Dalam pembinaan menjadi pegawai fungsional pustakawan ini juga semestinya tergolong tentang etika pustakawan dan etiketnya sehubungan dengan hakekat pustakawan ialah pelayanan untuk menyanggupi keperluan orang yang mendatanginya. Selain itu, pustakawan kepala juga menempatkan diri dan pustakawan mahir atau pustakawan senior untuk menjadi tim penilai.
3) Pengakuan masyarakat kepada profesi pustakawan, arsivis dan petugas isu dapat diciptakan melalui keyakinan penduduk baik secara akademis maupun secara profesional. Penegakan doktrin penduduk lewat dua faktor penting ini akan menempatkan status dan profesi pelakunya dalam manajemen dari organisasi yang bersangkutan. Perubahan paradigma terhadap kebanyakan pelaku bisnis kepada perpustakaan, forum kearsipan dan isu yang menempatkan perpustakaan dan pusat informasi tidak dalam manajemen, membutuhkan atau dapat dilaksanakan lewat pendidikan setingkat S2.
Daftar Pustaka;
- Denzin dan Lincoln. Qualitative Research. New York : Sage, 2002
- Kuhn, Thomas . Thomas Kuhn dan Perang Ilmu, diterjAmahkan oleh Ziauddin Sardar. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002
- Guba, Egon. Paradigm. New York: Sage, 1994
- Lawanda, Ike Iswary. Arsip Indonesia dalam Otonomi Daerah, dalam jurnal ilmu perpustakan, kearsipan dan berita vol.1 thn 2004.
- Lawanda, Ike Iswary. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Informasi, makalah dalam Bincang Terkini Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi FIB UI, Desember 2004.
Intinya yaitu:
Perkembangan ilmu dalam bidang ilmu ini membutuhkan dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan dan metodologi liniernya dan juga pendekatan dan metodologi multi bidang.
Dalam pengembangan ilmu itu, membutuhkan peer group perlu untuk pengembangan ilmu dan metodologi dalam pergeseran dan pengawasannya selain dari tiga komponen syarat keberadaan sebuah ilmu yang tertulis di dalam.
Contoh-contohnya yaitu:
Dalam penulisan skripsi, dengan topik warna perpustakaan, perpustakaan sebagai… (topik Indah), pengetahuan tentang sarana bibliografi.