close

Pengembangan Metode Dan Infrastruktur E-Government Pendidikan.

Pengembangan Sistem dan Infrastruktur e-Government Pendidikan. 
Kemajuan teknologi gosip yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan gosip dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan sudah menawarkan bahwa penggunaan media elektro merupakan faktor yang sungguh penting dalam berbagai transaksi internasional, utamanya dalam transaksi jual beli. Ketidakmampuan mengikuti keadaan dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yakni keterisolasian dari kemajuan global alasannya adalah tidak mampu memanfaatkan gosip. Oleh sebab itu penataan yang tengah kita lakukan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.
Pengembangan metode dan infrastruktur e-Government harus mengambil tugas sentral dalam upaya mengembangkan pendidikan, baik itu proses pembelajaran formal maupun pembinaan. Dalam proses pembelajaran, teknologi isu mampu berperan lebih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Salah satu misalnya mirip yang telah dijalankan oleh Universitas Terbuka selama ini cukup memperlihatkan hasil, teknologi gosip diperlukan mampu meningkatkan mutu pembelajaran serta memperluas jangkauan dan cakupannya. 
Pemanfaatan e-Government yang dalam hal ini yakni tata cara dan infrastruktur teknologi berita dalam proses pendidikan, dengan sasaran yang secara cermat diseleksi, bahan ajar yang berkualitas, serta metodologi pengajaran yang sempurna, akan bisa mendukung proses pemerataan dan menghemat kesenjangan antar tempat. Pencapaian tujuan ini akan merupakan derma langsung kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Tuntutan penduduk akan pelayanan publik yang menyanggupi kepentingan masyarakat luas di seluruh kawasan negara, dapat mengemban amanah dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif. Masyarakat menginginkan supaya asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan kawasan harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain mencakup:
1. Selama ini pemerintah menerapkan tata cara dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu mustahil menjawab pergeseran yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat. Oleh alasannya itu di era mendatang pemerintah mesti berbagi tata cara dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi banyak sekali bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia perjuangan, dan masyarakat internasional.
2. Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan metode hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk membuat puas kebutuhan penduduk yang makin beragam dimasa mendatang harus dikembangkan tata cara manajemen terbaru dengan organisasi berjaringan sehingga mampu memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah juga harus melonggarkan dinding pemisah yang membatasi interaksi dengan sektor swasta, organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia perjuangan (public-private partnership).
4. Pemerintah harus mampu memanfaatkan pertumbuhan teknologi berita untuk memajukan kesanggupan mengolah, mengurus, menyalurkan, dan mendistribusikan berita dan pelayanan publik.
Dengan demikian pemerintah harus segera melakukan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi berita untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan saluran ke semua isu dan layanan publik yang mesti ditawarkan oleh pemerintah. Strategi untuk mewujudkan e-Government pendidikan yakni lewat beberapa hal berikut: 
  • Tersedianya kanal untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2010, yang dicerminkan antara lain dengan angka partisipasi yang meningkat, keanekaragaman mata ajar yang luas spektrumnya, keanekaragaman tingkat kecanggihan pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) , serta peningkatan jumlah dan jenis institusi yang terlibat.
  • Pemanfaatan teknologi berita dalam proses pelatihan di semua sektor, baik pemerintahan (pusat dan tempat), swasta, maupun sektor non-pemerintahan yang lain pada tahun 2005.
  • Pengenalan dan pengajaran tentang teknologi berita yang dimulai sedini mungkin di kursi sekolah yang terintegrasi kedalam kurikulum sekolah.
  Pengertian Diplomasi