Pelayanan Publik Dan Contohnya

PEMBAHASAN

Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 wacana Pemerintahan Daerah mampu ditarik kesimpulan dengan Otonomi Daerah sudah diberikan kewenangan dan keluasan terhadap tempat untuk mengadakan pemerintahan. Kewenangan tersebut sebaiknya dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemakmuran penduduk (lebih tanpa hambatan, lebih gampang, lebih hemat biaya).

Meskipun UU tersebut direvisi dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 dan terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mempesona sebagian kewenangan tersebut, namun tanggung jawab dan kewenangan pemda masih sungguh besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga secara teoritis pelaksanaan otda akan mampu memajukan mutu pelayanan publik, alasannya :

1.    Otonomi daerah akan memperpendek tingkatan/jenjang hirarkhi pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan mampu dijalankan secara lebih cepat.

2.    Otonomi kawasan akan memperbesar kewenangan dan kelonggaran daerah sehingga pemda kabupaten/kota dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan keperluan kawasan dan permintaan masyarakat.

3.    Otonomi tempat akan memperdekat penyelenggaraan pemerintahan dengan konstituennya sehingga penyelenggaraan pemerintah akan mampu merespons tuntutan penduduk secara tepat.

4.    Kedekatan dengan konstituen tersebut juga akan memajukan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan alasannya adalah masyarakat lebih dekat dan mempunyai jalan masuk yang lebih besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Pelaksanaan otonomi kawasan di Indonesia dipandang sebagai sebuah seni manajemen yang memiliki tujuan ganda. Pertama, derma otonomi tempat ialah suatu taktik untuk merespon permintaan masyarakat tempat kepada tiga permasalahan utama, adalah sharing of power, distribution of income, dan kemandirian sistem manajemen di tempat. Kedua, otonomi kawasan dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian tempat dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi masa jual beli bebas.

Strategi pertama inilah yang di dalmnya meliputi akses keterjangkauan dan pelayanan yang prima pada masyarakat. Saat ini pelayanan merupakan salah satu aspek yang banyak menerima perhatian dari emua bagian pemerintah khususnya yang berafiliasi langsung dengan masyarakat dalam menunjukkan pelayanannya. Hal ini disebabkan alasannya adalah masih kurnag efektif sehingga tidak membuat puas penduduk yang memerlukan pelayanan.

Salah satu peran pokok pemerintah ialah menawarkan pelayanan kepada penduduk (public services). Pemberian pelayanan publik pada dasarnya didanai melalui 2 sumber, adalah :

Jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa mempedulikan apakah ia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki jasa timbal balik (kontraprestasi) individual yang secara pribadi dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Jika pelayanan publik dibiayai melalui pembebanan langsung, maka yang mengeluarkan uang hanyalah mereka yang mempergunakan jasa pelayanan public tersebut, sedangkan yang tidak memakai tidak diwajibkan untuk membayar.  Permasalahan yang lalu timbul yakni apakah sebuah pelayanan public lebih baik dibiayai lewat pajak atau dengan pembebanan langsung terhadap pelanggan.

2.1         DEFINISI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan yaitu sebuah kegiatan atau urutan aktivitas yang terjadi dalam interaksi eksklusif antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menawarkan kepuasan konsumen. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan selaku hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani ialah menyuguhi (orang dengan masakan atau minuman; menawarkan keperluan orang; mengiyakan, menerima; memakai).

Sementara itu ungkapan publik berasal dari bahasa inggris public yang memiliki arti umum, penduduk , negara. Kata publik bantu-membantu sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang bermakna biasa , orang banyak, ramai. Padanan kata yang sempurna dipakai yaitu praja yang bahwasanya memiliki arti rakyat sehingga lahir perumpamaan pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat.

Oleh alasannya adalah itu pelayanan publik diartikan selaku setiap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap aktivitas yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan memperlihatkan kepuasan walaupun alhasil tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Rasyid (1998) Pelayanan publik mampu diartikan sebagai bantuan layanan (melayani) keperluan orang atau penduduk yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintah adalah pelayanan kepada penduduk . Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani penduduk serta menciptakan keadaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat membuatkan kemampuan dan kreativitasnya demi meraih tujuan bersama.

Lijan Poltak Sinambela mengartikan pelayanan publik selaku bantuan layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan hukum pokok yang telah ditetapkan. Pelayanan publik ialah pemenuhan impian dan keperluan penduduk pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk . Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah mampu menyanggupi kebutuhan penduduk . Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi banyak sekali keperluan yang sesungguhnya diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 perihal Pelayanan Publik Pasal 1 Pelayanan publik yaitu aktivitas atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-permintaan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang ditawarkan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men.PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,Pelayanan Publik ialah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan peserta pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2         RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab III Pasal 3 Ruang Lingkup Pelayanan Publik meliputi:

1.    Pelayanan Barang publik

Sesuai Pasal 4 PP Nomor 96 tahun 2012 Pelayanan  barang  publik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 abjad a mencakup:

a)        Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dikerjakan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari budget pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b)        Pengadaan   dan   penyaluran   barang   publik   yang dijalankan oleh suatu badan perjuangan  yang  modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari  kekayaan negara  dan/atau  kekayaan  daerah yang dipisahkan; dan

c)        Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari   budget pendapatan dan belanja negara atau anggaran pemasukan  dan  belanja  kawasan  atau  tubuh perjuangan yang modal pendiriannya sebagian atau semuanya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan tempat yang dipisahkan,tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-usul.

2.    Pelayanan  Jasa publik

Sesuai Pasal 5 PP Nomor 96 tahun 2012 Pelayanan jasa publik sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 karakter b mencakup:

a)        Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya   bersumber dari budget pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pemasukan dan belanja daerah;

b)        Penyediaan jasa publik oleh sebuah badan usaha yang modal     pendiriannya    sebagian atau semuanya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan kawasan yang dipisahkan; dan

c)        Penyediaan  jasa  publik  yang  pembiayaannya  tidak bersumber dari anggaran pemasukan dan belanja negara atau budget pendapatan dan belanja tempat atau tubuh usaha yang modal pendiriannya sebagian atau semuanya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan tempat yang dipisahkan, namun ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-usul.

3.    Pelayanan Administratif.

Sesuai Pasal 6 ayat 1 dan 2 PP Nomor 96 tahun 2012 Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diharapkan oleh Masyarakat.

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a)        Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan dikontrol dalam peraturan  perundang-ajakan  dalam  rangka merealisasikan   sumbangan   langsung   dan/atau keluarga,   kehormatan,   martabat,   dan   harta benda warga negara.

       Tindakan   administratif   oleh   instansi   pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan tunjangan dokumen berupa perizinan dan nonperizinan. Dokumen    berupa  perizinan    dan  nonperizinan sebagaimana dimaksud merupakan keputusan administrasi pemerintahan.

       Keputusan administrasi pemerintahan merupakan keputusan Penyelenggara yang bersifat penetapan. Penyelenggara mampu mendelegasikan wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b)        Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-seruan  erta diterapkan berdasarkan kontrakdengan akseptor pelayanan.

       Sesuai Pasal 8 bahwa Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen  nonperizinan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-seruan.

2.3         PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan lazim dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1.    Pelayanan publik atau pelayanan lazim yang diselenggarakan oleh organisasi privat, yakni semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.

2.    Pelayanan publik atau pelayanan biasa yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Jenis pelayanan ini mampu dibedakan menjadi dua ialah :

a.    Bersifat primer dan,ialah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.

b.    Bersifat sekunder, yaitu segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun yang di dalamnya pengguna/klien tidak mesti mempergunakannya alasannya adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

2.4         SISTEM PELAYANAN TERPADU

Penyelenggara mampu menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu sesuai Pasal 11 Ayat 1 PP Nomor 96 tahun 2012. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dijalankan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota dan/atau kecamatan.

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan  pelayanan   kepada  beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu daerah baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan. Sistem pelayanan terpadu secara fisik dilakukan lewat:

a.         Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Sistem PTSP)

b.        Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (Sistem PTSA)

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 dijalankan dengan cara menggabungkan beberapa macam pelayanan dan/atau beberapa organisasi Penyelenggara untuk mengadakan pelayanan secara bersama pada satu tempat mulai dari tahap permohonan hingga dengan tahap solusi produk pelayanan lewat satu atap. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap dikerjakan menurut penugasan dari pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara pelayanan terhadap Pelaksana di  lingkungannya  untuk  menyelenggarakan  pelayanan pada lokasi penyelenggaraan tata cara pelayanan terpadu sesuai dengan penugasan.

Sistem pelayanan terpadu secara virtual merupakan sistem pelayanan yang dilaksanakan dengan memadukan pelayanan secara elektronika.