Organisasi Pemerintahan

PEMBAHASAN

2.1       DEFINISI ORGANISASI

Organisasi berasal dari kata Yunani organon, dan istilah Latin organum yang memiliki arti alat, bagian, anggota atau tubuh.

Definisi menurut beberapa hebat antara lain :

1.        Menurut James D Mooney :  Organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”.

2.        Sedangkan berdasarkan Chester I Barnard : Organisasi selaku sebuah tata cara dari aktifitas kerja sama yang dijalankan oleh dua orang atau lebih. Chester I Barnard menyaksikan organisasi itu ialah suatu susunan skematis “ dimana tergambar metode ketimbang aktifitas kolaborasi.

3.        Menurut Ernest Dale : Organisasi ialah sebuah proses penyusunan rencana yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu  struktur atau acuan hubunngan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kalangan.

Ada dua perumpamaan yang perlu dibedakan satu dengan lainnya institusi dan organisasi. Salah satu acuan sikap kolektif (kelompok) yang paling stabil, uniform, formal dan lazim, adalah institusi (institusion, G. A. Lunberg dalam foundantions of sociology, 1956). Emory S. Bogardus dalam sociology (1957) mengaitkan institusi dengan kendali sosial. “A social Institusion,” demikian Bogardus, “ Is a standardized set of rules and the machinery and autority for putting the rule into action.” Di Indonesia, perumpamaan “forum”  digunakan, baik dalam arti intsitusi , maupun dalam arti organisasi.

Istilah organisasi berasal dari bahasa inggris organization (latin, organizare, kemudian Inggris organize, berarti membentuk sebuah kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain). Makara organisasi dapat dipandang selaku produk acara organizing. Menurut stephen P. Robbins dalam Organization Theory (1990),

An organization is a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals.

Pandangan Teori Organisasi di atas tentang organisasi berlainan dengan pandangan Teori Sistem. Menurut Teori Sistem, organisasi yakni input, throughput, and output systems, demikian Jerald Hage dalam Theories of Organizations : Form, Process, and Transformation (1980). Yang satu memandangnya sebagai satuan sosial, yang lain selaku proses. Namun demikian, kedua pendekatan tersebut melihat organisasi sebagai satuan yang dibuat guna mencapai tujuan tertentu.

Nicos Mouzelis dalam Organisation and Bureaucracy (1975) menawan perbedaan antara organisasi (yang disebutnya organisasi formal) dengan birokrasi. Organisasi yakni “a form of social grouping which is estabilished in a more or less deliberate or purposive manner for the attainment of a specific goal.” “purposiveness” dan “goal specifity” membedakan organisasi dengan tipe unit sosial lainnya. Birokrasi ialah “a special type of formal organisation, one which has a number of specific characteristic first identified systematically by Weber.” Adapun karakteristik birokrasi yang dimaksud sebagai berikut :

Makara birokrasi ialah organisasi formal khusus, atau dengan perkataan lain, organisasi kekuasaan.

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa definisi dari organisasi itu selaku berikut :

Pada dasarnya ada 3 hal yang mendorong orang untuk membentuk suatu organisasi, ialah :

Ada beberapa prinsip dalam organisasi yang ideal harus dikerjakan ialah :

2.2              ORGANISASI SEBAGAI INPUT (OSI) DAN ORGANISASI SEBAGAI OUTPUT (OSO)

Seperti sudah diuraikan bahwa salah satu fungsi administrasi yakni organizing. Proses organizing menciptakan organization, yaitu organisasi sumber-sumber:

Gambar Fungsi dan Proses Organizing

            Input                                       Throughput                             Output

           

                                                            Organizing

PLAN                                                                                     ORGANIZATION

(Target dan sumber-sumber                                                                (Organisasi

Yang diperlukan guna mencapainya)                                                  sumber-sumber)

Organisasi sebagai produk organizing yaitu organisasi selaku output (OSO), namun organisasi yang melaksanakan organizing, ialah organizer, disebut organisasi sebagai input (OSI). Pada gilirannya, OSO menjadi OSI, dan OSI menjadi OSO. Makara selaku alat untuk periode depan, suatu organisasi disebut OSI, namun sebagai produk kurun lau, disebut OSO.

            Orang berorganisasi , alasannya melalui organisasi, perjuangan lebih efektif, efisien, dan produktif. Hal ini sudah diuraikan diatas. Berorganisasi bisa berarti memasuki organisasi yang sudah ada (OSO) atau membentuk organisasi gres (OSI). Setiap alternatif memiliki untung rugi sendiri – sendiri.

            Organisasi gres mampu dibuat jika tercukupi tiga komponen dasar, yaitu :

Seiring dengan perjalanan waktu, masing – masing komponen membentuk produk sendiri. DH membentuk stuktur organisasi (SO), pengelolaan SS mebentuk manajemen organisasi (MO), dan aktualisasi VM memebntuk Budaya organisasi (BO). Antarketiga unsur itu sendiri terjadi proses saling mensugesti. Pembentukan SO dipengaruhi juga oleh SS dan VM, namun efek yang terkuat datang dari pihak DH. Demikian juga yang lain.

Sebagai gejala keorganisasian, SO, MO, dan BO, menjadi sasaran kajian (objek material) aneka macam disiplin. BO menjadi mata – pedoman tersen diri yaitu Budaya Organisasi, demikian juga MO (manajemen keuangan, MSDM, Manajemen Pemasaran, Manajmen Produksi, dan lain sebagainya). SO menjadi target kajian mata – ajaran yang disebut Teori Organisasi (TO), demikian Stephen P. Robbins dalam Organization Theory (1990, 5).

2.3                          ANGGAPAN DASAR TEORI ORGANISASI

            Setiap teori diskonstruk (dibangun) di atas suatu pikiran dasar. Demikianlah Teori Organisasi dibangun di atas serangkaian anggapan dasar, selaku berikut.

Tabel Perbandingan antara Manusia dengan Organisasi

Melalui perbandingan tersebut, mampu diidentifikasikan gejala – tanda-tanda keorganisasian lainnya, seperti :

            Pertama, kelahiran, yaitu terbentuknya atau pernyataan berdirinyan sebuah organisasi secara resmi. Adakalanya kelahiran suatu organisasi suakr ditelusuri, tetapi konsep kelahiran itu tetap penting. Kelahiran suatu organisasi diperlukan pada dikala (saat-saat) yang tepat.

Kedua, abad bayi, yang disebut juga infancy period. Periode ini pada anak balita selsai tatkala ia dianggap sudah melalui kurun riskan, dan pada organisasi selsai pada ketika organisasi dinyatakan mencapai titik breakeven. Disamping keinginan akan cepat tercapainya saat  breakeven. Organisasi dituntut tetap survive dan tidak lantas gulung tikar.

            Ketiga, periode perkembangan, atau growth perios. Periode ini pada manusia yaitu kala anak – besar dan remaja. Masa ini bagi insan diatandai dengan pergaulan, persepsi ke luar (outward looking), proses asosiatif dan disosiatif. Demikian juga organisasi yang satu dengan yang lainnya; kompetisi, kerjasama, kemitraan, merger, dan lain – lain. Proses pendidkan, training, adaptasi, pengalaman, peniruan dan petualangan, berlangsung kurun tersebut.

            Keempat, bergabung (merging) atau berpisah (separating). Masa remaja insan umumnya diakhiri dengan kejadian  berumah tangga. Pada organisasi, saat bergabung atau berpisah diidentifikasi menurut asumsi bahwa organisasi yang berkembang dengan sehat menarik perhatian atau dibenci organisasi lain, sehingga terjadilah kemitraan, merger, grouping, atau sebaliknya.

            Kelima, kala pertumbuhan atau development period. Pada manusia abad kemajuan ditandai dengan lahirnya anak, berkembangnya keluarga, dan meningkatnya karier. Pada organisasi atau perusahaan, kala ini ditandai dengan ambisi, perluasan, atau aneksasi, lahirnya anak perusahaan, cabang perusahaan, perwakilan perusahaan, bertambahnya production lines, meluasnya pasar, lahirnya inovasi dan kreasi gres, dan seterusnya.

            Keenam, periode kemapanan (maturity period), yakni tanda-tanda keorganisasian pada masa (tahun, tahun – tahun ) terakhir abad-kerja atau periode-jabatan seseorang. Organisasi penuhdengan pengalaman, tingkat kesuksesan tertentu, sikap terhadap kala depan, dan pandangan -diri. Organisasipun berada pada ambang siklus baru. Kelahiran siklus baru disipakan atau tidak. Jika tidak, organisasi rawan pertentangan atau perebutan kekuasaan. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan kemerosotan kinerja organisasi. Sama seperti pada manusia, organisasi sehat atau sakit terlihat sepanajng abad ini.

            Ketujuh, sukses dan (di) Bubar(kan). Gejala ini tampakpada organisasi andhoc. Organisasi andhoc biasanya diberi tugas tertentu yang mesti dikerjakan dalam tenggat waktu tertentu pula. Setelah sukses melaksanakan tugasnya, atau sehabis waktunya habis, organisasi pun dibubarkan.

            Kedelapan, alih-generasi (regenerasi-suksesi) ialah tanda-tanda keorganisasian yang hendak-tidak-mau dialami oleh setiap organisme hidup. Hal ini dekat dengan tanda-tanda yang diuraikan pada butir 6 diatas. Jika alih generasi disiapkan dengan baik semenjak kala kemajuan, maka gejolak yang timbul pada dan sekitar saat suksesi, tidaklah begitu signifikan. Tetapi kalau tidak, timbullah goncangan-goncangan dan kinerjapun merosot tajam.

            Kesembilan, sakit yaitu gejala keorganisasian yang oleh William A. Cohen dan Nurit Cohrn disebut The Paranoid Corrporation (1993). Tanpa berobat (diobati), organisasi sakit bergerak menuju kematian. Sebaliknya, sehat yakni gejala yang memberikan sustainable organizational achievement, sehingga kendatipun organisasi mengalami krisis, organisasi mampu berdiri kembali dengan keadaan yang  makin bugar dan berpengaruh.

            Kesepuluh, merosot dan merosot. Merana. Ibarat kerakap diatas watu hidup enggan mati tidak mau . Seumpama masyarakat, organisasi mirip ini mengalami kemiskinan struktural. Tidak sakit namun juga tidak sehat. Nyaris tanpa perubahan.

Kesebelas, pecah atau perpecahan (schism) sebagai akibat atau penyebab sebuah permusuhan , peralawanan atau oposisi, yaitu gejala keorganisasian yang ditimbulkan oleh pertentangan kepentingan antarpihak yang bersangkutan. Perpecahan bisa juga disulut oleh berhasil yang diiringi dengan saling menepuk dada dan menganggap diri sendiri berjasa.

Kedua belas, berubah dan bangkit . jalan keluar dari kemerosotan tidak lain tidak bukan yaitu perubahan dan pembaruan melalui taktik dan teknik yang sempurna. Mulai dari penjelasan, koreksi, deregulasi, transformasi, reformasi, revival, hingga pada revolusi.

Ketiga belas, mundur yaitu tanda-tanda keorganisasian yang dialami oleh organisasi yang sakit dan bebal. Ia tidak mau belajar dari pengalaman organisasi lain, bahkan tidak mau berguru dari kekeliruannya sendiri dimasa kemudian. Ia terperosok kedalam lubang yang serupa, kemudian menyalahkan orang lain. Ia membenarkan dirinya dengan menyalahkan orang lain : memaafkan ketololan sendiri dengan mengatakan bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama (“ takes the example of other as an excuse for his/her wrong – doing”). Organisasi mundur adalah organisasi yang bergerak backward atau setback.

Keempat belas, karam. Organisasi yang karam yakni organisasi yang belum mati, tetapi telah kehilangan vitalitasnya. Satu-satunya cara untuk menjadikannya timbul ke permukaan adalah pembuangan seluruh muatan atau kepentingan penumpangnya masing – masing ke maritim. Pengorbanan !

Kelima belas, mati atau dimatikan. Organisasi yang merosot terus tanpa kesanggupan untuk berdiri kembali. Karena memang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mengalami “drying natural death” mirip hewan raksasa jaman purbakala. Ada juag organisasi yang diamtikan sebab menentang lingkungan, mirip perusahaan yang dilikuidasi alasannya adalah salah urus, dibubarkan alasannya bertindak subversi, atau kriminal, atau dicaplok oleh perusahaan lain. Sama seperti manusia, fisik organisasi bisa berubah, mati atau dimatikan, namun jiwanya mungkin tidak.

2.4                          DEFINISI PEMERINTAHAN

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah,dan pemerintah yang berasal dari kata perintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata-kata tersebut antara lain berarti :

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah tindakan memerintah yang dilaksanakan oleh tubuh-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka meraih tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha ialah perbuatan memerintah yang dilaksanakan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka meraih tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan selaku sebuah tatanan utuh yang terdiri atas berbagai unsur pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam sebuah Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, adalah Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan mengerjakan undang-undang atau kekuasaan melakukan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang mempunyai arti kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudikatif yang mempunyai arti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-bagian tersebut secara garis besar mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kaprikornus, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-forum negara, relasi antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Pemerintahan yakni segala aktivitas yang dilaksanakan oleh forum-forum pemerintahan dalam arti luas. Menurut Finer istilah pemerintahan paling tidak memiliki empat hal, yakni:

Dalam arti luas : Keseluruhan forum negara yang ada (MPR, Presiden, dewan perwakilan rakyat,DPD,BPK,MA,MK dan KY) dan dalam arti sempit : Eksekutif saja/pelaksana pemerintahan (mampu Presiden, mampu Perdana Menteri).

Tujuan pemerintahan negara kebanyakan didasarkan pada impian atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mengembangkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian kekal dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia melakukan pekerjaan secara bareng dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik,presiden yaitu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan berkewajiban membentuk kementerian-kementerian yang mau melaksakan kekuasaan direktur dan melaksakan undang-undang. Setiap kementerian akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang Perdana Menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berupa presidensial, dan kabinet ministrial/parlementer.

2.5              DEFINISI ORGANISASI PEMERINTAHAN

Dari definisi organisasi dan pemerintahan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa definisi dari organisasi pemerintahan :

Perkembangan organisasi pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan baik secara struktur maupun secara kewenangan dan fungsinya. Selain itu organisasi pemerintahan di Indonesia pula mampu dilihat dalam beberapa tingkatan antara lain :

               Sedangkan Organisasi Pemerintahan di Tingkat Daerah memiliki tugas untuk mengimplementasikan kedudukannya sebagai Daerah Otonom, dan dalam menyelenggarakan pemerintahan kawasan, dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk mengendalikan  dan mengelola  sendiri  persoalan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal,  ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Daerah berkewajiban untuk :

a.         Melindungi penduduk , mempertahankan persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.        Meningkatkan mutu kehidupan penduduk ;

c.         Mengembangkan kehidupan demokrasi;

d.        Mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e.         Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f.         Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g.        Menyediakan fasilitas sosial dan kemudahan umum yang patut;

h.        Mengembangkan sistem jaminan sosial;

i.          Menyusun perencanaan dan tata ruang tempat;

j.          Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k.        Melestarikan lingkungan hidup;

l.          Mengelola manajemen kependudukan;

m.      Melestarikan nilai sosial budaya;

n.        Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-permintaan sesuai dengan kewenangannya; dan

o.        Kewajiban lain yang dikelola dalam perundang-usul

2.6              ORGANISASI PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT

2.6.1        ORGANISASI PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT SECARA UMUM

Organisasi Pemerintahan di tingkat sentra ialah organisasi tertinggi dalam sebuah negara yang mempunyai hierarki kewenangan,peran dan fungsi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tujuannya yaitu mengimplementasikan tujuan dari negara untuk rakyatnya. Organisasi Pemerintahan di tingkat pusat sebagaimana dikelola oleh UUD 1945 hasil Amandemen yaitu terdiri dari : Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK.

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945,terdapat lebih dari 21 subjek jabatan atau subjek aturan kelembagaan yang mampu dikaitkan dengan pengertian forum atau organ negara dalam arti yang luas antara lain selaku berikut :

10.              Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

11.              Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

12.              Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

13.              Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang

14.              Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang

15.              Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

16.              Mahkamah Agung (MA)

17.              Mahkamah Konstitusi (MK)

18.              Komisi Yudisial (KY)

19.              Tentara Nasional Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) yang ialah adonan dari 3 matra angkatan ialah Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) dan

20.              Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

2.6.2        ORGANISASI PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT SECARA KHUSUS

1.    Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar mirip Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY;

2.    Lembaga yang dibuat berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya;

3.    Lembaga yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan

4.    Lembaga yang dibuat menurut Peraturan Menteri.

Lembaga negara menurut hirarki. Struktur ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dari sisi hirarki, lembaga negara mampu dibedakan ke dalam tiga lapis adalah lapis pertama mampu disebut Lembaga Tinggi Negara , lapis kedua mampu disebut Lembaga Negara saja dan lapis ketiga ialah forum negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.

Lembaga yang tergolong dalam Lembaga Tinggi Negara yaitu :

1.        Presiden dan Wakil Presiden;

2.        Dewan Perwakilan Rakyat (dewan perwakilan rakyat);

3.        Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

4.        Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

5.        Mahkamah Konstitusi (MK);

6.        Mahkamah Agung (MA); dan

7.        Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lembaga-lembaga negara yang masuk dalam lapis kedua yang disebutkan dalam UUD 1945 antara lain ialah :

1.        Duta dan Konsul (Pasal 13 Ayat 1)

2.        Suatu dewan pendapatyang bertugas memberikan hikmah dan pertimbangan kepada Presiden, yang berikutnya dikontrol dalam undang-undang (Pasal 16) – Dahulu Dewan Pertimbangan Agung (dihapus dikala amandemen) kini Dewan Pertimbangan Presiden

3.        Menteri Negara (Pasal 17)

4.        Menteri Dalam Negeri , Menteri Luar Negeri , Menteri Pertahanan disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 (Pasal 8 Ayat 3)

5.        Komisi pemilihan biasa yang bersifat nasional, tetap,dan berdikari, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang,Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22E Ayat 5)

6.        Komisi Yudisial

7.        Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya dikontrol lebih lanjut dengan undang-undang – Bank Sentral (Pasal 23D)

8.        TNI (Pasal 30 Ayat 3) dengan Angkatan Darat , Angkatan Laut dan Angkatan Udara disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 10)

9.        Kepolisian Negara (Pasal 30 Ayat 4)

Selain enam forum yang disebutkan dalam UUD diatas,terdapat juga forum lain yang disejajarkan dengan organisasi lapis ke dua yakni lembaga negara yang dibentuk dengan UU, yang disusun antara DPR dan Presiden. Lembaga ini dapat dibubarkan jika UU atau pasal yang mengendalikan forum tersebut dibatalkan lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beberapa acuan lembaga ini yaitu :

1.        Kejaksaan Agung (UU 16 tahun 2004);

2.        Otoritas Jasa Keuangan (UU 21 tahun 2011);

3.        Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24 tahun 2004);

4.        Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (UU 39 tahun 1999);

5.        Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 20 tahun 2002);

6.        Komisi Penyiaran Indonesia (UU 30 tahun 2002);

7.        Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU 5 tahun 1999);

8.        Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 27 tahun 2004) yang lalu dibatalkan Mahkamah Konstitusi;

9.        Komisi Perlindungan Anak Indonesia (UU 23 tahun 2002);

10.    Ombudsman Republik Indonesia (UU 37 tahun 2008); dan lain-lainnya.

Kelompok ketiga yakni organ konstitusi yang tergolong klasifikasi lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden (presidential policy) atau beleid presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka pasti presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden. Contoh forum-lembaga ini adalah:

1.        Badan Ekonomi Kreatif (Perpres 6 tahun 2015)

2.        Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Perpres 192 tahun 2014)

3.        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 106 tahun 2007)

4.        Lembaga Ketahanan Nasional (Perpres 67 tahun 2016)

Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Keberadaan menteri-menteri tersebut sudah dikelola secara terperinci dan tegas dalam sebuah payung aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 perihal Kementerian Negara. Menteri-menteri tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan persoalan tertentu dalam pemerintahan sehingga mampu diartikan bahwa semua fungsi pemerintahan sudah terbagi habis dalam peran Kementerian. Saat ini, terdapat 34 (tiga puluh empat) Kementerian yang membidangi masalah tertentu dalam pemerintahan.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan peran dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya menurut Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ialah special agency yang melakukan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian. Saat ini telah dibentuk dua puluh tujuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, terdapat 5 dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet , Kejaksaan Agung , TNI, dan Badan Intelijen Negara. Jumlah pejabat setingkat menteri diputuskan oleh Presiden dikala pembentukan Kabinet.

1.        Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2.        Badan Ekonomi Kreatif (BEK)

3.        Badan Informasi Geospasial (BIG)

4.        Badan Intelijen Negara (BIN)

5.        Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)

6.        Badan Kepegawaian Negara (BKN)

7.        Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

8.        Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

9.        Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

10.    Badan Narkotika Nasional (BNN)

11.    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

12.    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

13.    Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

14.    Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

15.    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

16.    Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

17.    Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

18.    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

19.    Badan Pertanahan Nasional (BPN)

20.    Badan Pusat Statistik (BPS)

21.    Badan SAR Nasional (Basarnas)

22.    Badan Standardisasi Nasional (BSN)

23.    Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)

24.    Lembaga Administrasi Negara (LAN)

25.    Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

26.    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

27.    Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

28.    Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)

29.    Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

Di luar Kementerian Negara, LPNK, dan lembaga yang dipimpin Pejabat setingkat Menteri tersebut, dalam praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, juga terdapat forum-lembaga lain, adalah Lembaga Non Struktural (LNS) selaku perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. LNS merupakan forum di luar struktur organisasi instansi pemerintah, yang  bersifat independen serta memiliki otonomi dalam melaksanakan mandatnya sesuai peraturan perundang-permintaan yang berlaku.

Lembaga Struktural di Bawah Kementerian Negara Lembaga ini dibuat lewat Undang-Undang akan namun secara struktural bertanggungjawab kepada Menteri yang bertanggungjawab diurusan tertentu. Lembaga Struktural tersebut antara lain :

1.        Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (di bawah Kementerian Keuangan); dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan

2.        Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (di bawah Kementerian Perdagangan )

3.        Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (UU 39 1999,di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika)

4.        Badan Pengatur Jalan Tol (UU 38 tahun 2004,dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat )

Lembaga negara yang sebelumnya pernah ada dan kemudian telah dibubarkan antara lain :

1.        Lembaga Tinggi Negara

2.        Perdana Menteri

3.        Dewan Pertimbangan Agung

4.        Kementerian / Departemen Negara

5.        Departemen Penerangan

6.        Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Departemen

7.        Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

8.        Lembaga Informasi Nasional

9.        Lembaga Non Struktural

10.    Badan Penyehatan Perbankan Nasional

11.    Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias

12.    Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program

13.    Kebijakan dan Reformasi

14.    Lembaga Struktural di Bawah Kementerian / Departemen Negara

15.    Badan Akuntansi Keuangan Negara (di bawah Departemen Keuangan)

2.7              ORGANISASI PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH

Organisasi pemerintahan tingkat tempat yakni lembaga atau institusi yang mempunyai hierarki kewenangan,peran dan fungsi sebagaimana dikelola oleh peraturan perundang-permintaan khususnya UU No.32 Tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah. Baik dalam pelayanan,pengadministrasian,pengelolaan aset,pemberdayaan masyarakat,perencanaan pembangunan dan hal-hal yang lain yang secara eksklusif bersentuhan dengan kepentingan dan keperluan masyrakat di daerahnya.

Organisasi pemerintahan di tingkat kawasan secara umum dibagai menjadi 3 adalah :

Struktur Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOPD/SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota secara spesifik,kondisional dan keperluan dapat terdiri atas :

1.        Gubernur/Bupati/Walikota