Membentuk pengetahuan demokrasi dan tatanan kebangsaan Indonesia ditengah perkembangan dunia tanpa batas, utamanya soal kemajuan faktor teknologi berita dan komunikasi. Apalagi keperluan bangsa ini pada sisi batas negara dan ras kebangsaan yang terang. Tanpa identitas tersebut, boleh jadi nilai demokrasi multikultural dan kekuatan kebangsaan akan hilang dalam perjalanan waktu.
Multiculture Visit To Democracy Of Indonesia merupakan rangkaian refleksi sejarah, untaian suara rakyat sebagai alur aspirasi politik, tradisi serta potensi sumber daya alam yang memikat dan terpancar dalam prilaku demokrasi bangsa Indonesia. Kebersamaan yang benar-benar dalam membangun negara demokrasi multikultural.
Membenahi institusi politik dan demokrasi merupakan tugas yang sungguh penting dikala ini. Seluruh rakyat dan pemerintahan mesti mendedikasikan secara penuh untuk memperbaiki demokrasi dan keharmonisan dalam keberagaman. Maka oleh sebab itu, setiap warga negara yang peduli dengan kala depan bangsa, maka wajib mempertimbangkan keberlangsungan demokrasi persfektif multikultural ini. Kunci pertumbuhan sebuah bangsa yakni diputuskan oleh kesuksesan mendidik asas multikultural selaku maenstream peradaban hening. Keberhasilan itupun tolak ukurnya pasti didasarkan pada kemajuan politik, ekonomi, sosial dan hukum.
Demokrasi multikultural akan berjalan efektif kalau keragaman yang berkemajuan itu sebagai pemaknaan dari aturan main (adat) dari struktur penduduk . Karakter vital demokrasi multikultural ini adanya keterbukaan dan melibatkan institusi agama, ormas, tokoh dan yang lain dalam pengambilan keputusan. Institusi ormas yang mendukung demokrasi multikultural ialah institusi yang pro-kemajuan dengan mengakibatkan demokrasi substantif, transendental, dan bukan hanya prosedural.
Meski demikian, untuk memutuskan kemajuan bangsa juga memerlukan tugas civil community, dimana civil community ini selaku bagian dari pendidikan caracter building dan pembentukan generasi clean goverment, seperti Muhammadiyah dengan kekuatan forum pendidikan (amal perjuangan)-nya.
Menurut Mitsuo Nakamura seorang antropolog dan peneliti Islam Universitas Chiba Jepang (2012), mengatakan Muhammadiyah telah mendorong gagasan keagamaan yang besar lengan berkuasa dan bersifat moderat. Kendati dorongan itu masih menyisakan tantangan berat dan rumit. Haris Azhar (2012) dalam suatu diskusi mengungkapkan bahwa konflik sosial terus berulang dengan pola dan versi kekerasan yang identik rasis. Kasus-masalah serangan terhadap minoritas dan tawuran institusi pendidikan merupakan ketegangan komunal sepanjang tahun 2012 ini. Berbagai pihak yang teridentifikasi terlibat dalam pertentangan tersebut yaitu antar kampung, dusun dan kelurahan atau desa yang masuk dalama wilayah territorial. Tercerabutnya modal multikultural ini yang kemudian menjadi pertentangan ialah soal identitas, sosial dan budaya yang rentan dengan kepentingan politik mirip pemilukada maupun pertentangan sampang madura antara syiah sunni. Dengan demikian, kesadaran multikulral itu perlu dipupuk semoga subur sehingga tidak terjadi pertentangan rasis yang justru menghabiskan energi.
Sekali lagi mengutip apa yang disampaikan oleh Din Syamsuddin saat membuka WPF itu dibogor (2012) menyampaikan aksi-agresi kekerasan yang terjadi dan meletup di Indonesia maupun dibanyak negara yang lain dipicu oleh goresan rasialis dengan latarbelakang etnik, agama, suku, dan kelompok, padahal sebagian negara sudah menempatkan tata cara demokrasi. Bagi bangsa Indonesia tata cara demokrasi sudah diterima selaku prosedur politik bernegara. Sistem ini menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kekuatan utama, dalam masyarakat yang majemuk tentu demokrasi sungguh perlu semangat multikultural.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang hendak menjadi laboratorium besar bagi proses demokratisasi dalam masyarakat multikultural. Tak mudah untuk mengerjakan proses itu, alasannya adalah mempunyai letak geografis yang sungguh luas.