Tanggungjawab Perusahaan terhadap Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja
Dalam Pasal 9 UU Jamsostek dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 ihwal Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diubah yang terakhir kalinya dengan PP 84/2013 (“PP 14/1993”), dikatakan bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berhak atas jaminan Kecelakaan Kerja berbentukpenggantian biaya yang meliputi:
a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, tergolong biaya sumbangan pertama pada kecelakaan;
b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit, tergolong rawat jalan;
c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi balasan kecelakaan kerja.
Selain penggantian ongkos tersebut, terhadap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga sumbangan berupa uang yang mencakup:
a. Santunan sementara tidak bisa bekerja;
b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; dan atau
d. Santunan akhir hayat.
Akan tetapi, jika jumlah pertolongan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil dari jaminan Kematian, maka yang ditemukan keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia akhir kecelakaan kerja yakni Jaminan Kematian (Pasal 21 PP 14/1993).
Selain itu, menurut Pasal 166 UU Ketenagakerjaan, dalam hal kekerabatan kerja selsai alasannya pekerja/buruh meninggal dunia, terhadap mahir warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perkiraan 2 (dua) kali duit pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, 1 (satu) kali uang penghargaan periode kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
Sumber :
DAFTAR PUSTAKA
Lalu Husni SH.M.Hum. Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, Penerbit PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta 2004.
—————- Undang-undang Pengadilan Hak Azasi Manusia, 2000 dan Undang-undang HAM 1999, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2001.
—————- Depnaker RI, Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Penerbit Dewan Pimpinan Pusat Konfidrasi SPSI dan Depnaker, 2004.
—————- Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Beserta penjelasannya, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2004.
—————- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Jurnal HAM Vol.1 No.1, Oktober 2003, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2003.
http://www.hukumtenagakerja.com/jenis-jenis-pertikaian-kekerabatan-industrial/ (diakses pada Senin, 04 April 2016)
https://wonkdermayu.wordpress.com/postingan/beberapa-cara-penyelesaian-sengketa-perburuhan/ ( diakses pada Senin, 04 April 2016)
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f9b0728ea48/hak-pekerja-yang-meninggal-dunia-akhir-kecelakaan-kerja ( diakses pada Selasa, 05 April 2016 )
Wallahu’alam…