Masalah Pemerintah Pusat Beserta Pola Tugas Dan Kewenangannya

Urusan pemerintah sentra – Indonesia merupakan negara demokrasi yang berupa republik. Dalam mengadakan tata cara pemerintahannya, terdapat pembagian wewenang antara pemerintah sentra dan pemerintah kawasan. Urusan pemerintah sentra pun berlainan dengan problem pemerintah daerah.

Pengertian pemerintah sentra menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 ialah presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Yang dimaksud kekuasaan pemerintahan yaitu berbagai kewenangan permasalahan pemerintahan. Sedangkan menteri ialah pembantu presiden dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah tertentu.

Urusan pemerintahan pusat terdiri atas problem pemerintahan adikara, permasalahan pemerintahan konkuren, dan problem pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah sentra, persoalan pemerintahan konkuren dibagi menjadi masalah pemerintahan sentra dan tempat, sedangkan masalah pemerintahan lazim menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan.

(baca juga tugas DPD RI)

Urusan Pemerintah Pusat

Secara lazim terdapat 3 pembagian pemerintah sentra yaitu problem pemerintahan sentra, problem pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan lazim.

Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintah sentra yang pertama ialah pemerintahan diktatorial. Hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, baik diurus sendiri atau melalui instansi vertikal yang ada di kawasan. Pemerintah sentra memeliki wewenang penuh pada persoalan pemerintahan absolut.

Adapun yang termasuk dalam klasifikasi masalah pemerintahan adikara antara lain terdiri dari :

1. Politik Luar Negeri

Politik luar negri menjadi kewenangan pemerintah sentra sepenuhnya. Beberapa kebijakan pemerintah pusat pada permasalahan politik luar negeri contohnya mengangkat pejabat diplomatik, membuat kerjasama dengan negara lain, memutuskan kebijakan dagang dengan pihak abnormal atau menunjuk warga negara dalam pertemuan internasional.

2. Pertahanan

Urusan pertahanan negara terperinci jadi peran pemerintah sentra yang tidak boleh dianggap enteng. Hal ini dijalankan dengan memperkuat pasukan militer untuk kebutuhan pertahanan, wujudnya mampu untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta memutuskan wajib militer jikalau diperlukan.

3. Keamanan

Sama dengan pertahanan, pemerintah sentra juga berwenang dalam permasalahan keamanan negara. Hal ini diwakili dengan instansi kepolisian, wujudnya mampu dengan menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak para pelanggar aturan, serta memberantas organisasi kriminal yang berbahaya.

4. Yustisi

Yustisi atau peradilan negara jadi salah satu acuan urusan pemerintahan adikara. Wujudnya mampu dilakukan dengan mendirikan forum peradilan, mengangkat atau memberhentikan hakim dan jaksa, serta berkaitan pula dengan pergantian hukum undang-undang.

5. Moneter dan Fiskal Nasional

Pemerintah pusat juga bertugas dalam urusan moneter dan fiskal nasional. Urusan ini mencakup tugas-peran mirip memilih nilai mata duit, mencetak mata duit, memutuskan kebijakan moneter, dan juga mengontrol peredaran mata duit.

6. Agama

Yang terakhir, permasalahan agama juga tergolong persoalan pemerintahan absolut. Hal ini berkaitan dengan keweangan memutuskan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, menetapkan kebijakan dalam proses menyelenggarakan kegiatan keagamaan.

Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintah pusat yang kedua ialah masalah pemerintahan konkuren. Yang dimaksud permasalahan pemerintahan konkuren yakni persoalan dan kewenangan dari pemerintah pusat yang dibentuk atau dibagi menjadi kewenangan pemerintah tempat.

Urusan ini juga jadi dasar dilaksanakannya otonomi tempat. Secara umum, masalah pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas persoalan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan opsi.

Yang termasuk persoalan pemerintahan wajib, baik pada bidang pelayanan atau bukan pelayanan, antara lain adalah selaku berikut :

• Pendidikan
• Kesehatan
• Pekerjaan lazim dan penataan ruang
• Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• Ketenteraman, ketertiban lazim, dan pelindungan penduduk
• Sosial
• Tenaga kerja
• Pemberdayaan wanita dan pelindungan anak
• Pangan
• Pertanahan
• Lingkungan hidup
• Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
• Pemberdayaan penduduk dan desa
• Pengendalian penduduk dan keluarga bermaksud
• Perhubungan
• Komunikasi dan informatika
• Koperasi, perjuangan kecil, dan menengah
• Penanaman modal
• Kepemudaan dan olahraga
• Statistik
• Persandian
• Kebudayaan
• Perpustakaan
• Kearsipan

Sementara yang tergolong dalam kategori masalah pemerintahan pilihan antara lain adalah selaku berikut :

• Kelautan dan perikanan
• Pariwisata
• Pertanian
• Kehutanan
• Energi dan sumber daya mineral
• Perdagangan
• Perindustrian
• Transmigrasi

Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan pusat yang ketiga adalah problem pemerintahan biasa . Yang dimaksud persoalan pemerintahan lazim ini ialah masalah pemerintahan yang menjadi peran dan kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan.

Dalam melaksanakan rusan pemerintahan biasa , presiden juga dibantu oleh gubernur dan bupati/wali kota di kawasan masing-masing. Gubernur bertanggung jawab terhadap presiden lewat menteri, sedangkan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Adapun yang tergolong dalam problem pemerintahan biasa antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan pengetahuan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan kalangan yang lain guna merealisasikan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-permintaan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di kawasan kawasan provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan problem yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi insan, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keragaman kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan tempat dan tidak dikerjakan oleh instansi vertikal.

Nah itulah referensi 3 urusan pemerintah sentra beserta contoh peran, wewenang dan penjelasan lengkapnya. Semoga mampu jadi tumpuan dan memperbesar pengetahuan pengetahuan.