BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setelah proklamasi, Indonesia masih belum sepenuhnya dikatakan merdeka. Karena Indonesia harus berbenah diri mulai dari pemerintahan hingga di daerha-tempat. Hari-hari sesudah proklamasi, pemerintahanpun mulai dibangun. Presiden dan wakil presiden diangkat, Undang-Undang Dasar ditetapkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk membantu presiden sembari menunggu pelaksanaan pemilu, struktur pemerintahan dan struktur militer mulai disusun dan ditetapkan.
Sementara itu, kehidupan di luar pemerintahan tidak seluruhnya menggembirakani.. Banyak raja-raja di luar Jawa yang memilih status quo bersama Belanda dan tidak mendukung proklamasi. Konflik sosial di pedesaan antar golongan juga sering terjadi.
B. Permasalahan
Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini yaitu perihal keadaan Negara republik Indonesia di awal kemerdekaan baik itu di bidang ekonomi, keuangan, dan politik samapai tahun 1950.
C. Tujuan
Tujuan penulisan makalah ini ialah untuk mengenali bagaimana kondisi ekonomi,keuangan dan politik pada ketika awal kemerdekaan samapai tahun 1950.
D. Kegunaan dan Manfaat
Kegunaan dan faedah penulisan makalah ini adalah :
1. Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui perkembanagan ekonomi,keuanagan dan politik di permulaan kemerdekaan .
2. Untuk memperbesar pengetahuan ihwal bagaimana seni manajemen Negara republik Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, keuangan dan politik pada ketika itu .
3. Agar mampu mengetahui kemajuan yang dicapai oleh bangsa pada ketika permulaan kemerdekaan.
4.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN
Kondisi ekonomi pada permulaan berdirinya Republik Indonesia sangat berantakan dan sulit. Hal ini disebabkan alasannya adalah Indonesia yang baru saja merdeka belum mempunyai pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk mengatasi perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai teladan dan cara untuk menertibkan ekonomi keuangan. Hal itu diperparah dengan Kondisi keselamatan dalam negeri yang tidak stabil serta Belanda yang masih tetap tidak inginmengakui kemerdekaan Indonesia.
Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk kondisi. Banyak rapat serta acara penting dilaksanakan mulai dari penunjukan presiden dan wakilpresiden, pembentukan partai poitik, pembentukan perdana mentri serta cabinet, bahka pemindahan ibukota dijalankan pada dikala itu.
B. FAKTOR PENYEBAB KACAUNYA PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1945-1950
Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 yaitu selaku berikut .
1. Terjadi Inflasi yang sungguh tinggi
Inflasi tersebut disebabakan alasannya adalah :
a. Beredarnya mata duit Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum duit yang beredar di penduduk meraih 4 milyar).
b. Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang sukses dikuasainya untuk ongkos operasi dan honor pegawai yanh jumlahnya meraih 2,3 milyar.
c. Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata duit sendiri sehingga pemerintah tidak mampu menyatakan bahwa mata duit pendudukan Jepang tidak berlaku.
Karena inflasi ini golongan yang paling menderita yakni para petani sebab petani ialah produsen yang paling banyak menyimpan mata duit Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.
Pemerintah Indonesia yang gres saja bangkit tidak bisa mengatur dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut alasannya adalah Indonesia belum mempunyai mata duit baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata duit yang berlaku di wilayah RI, yakni:
a. Mata uang De Javasche Bank
b. Mata duit pemerintah Hindia Belanda
c. Mata duit pendudukan Jepang
2. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI utamanya melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dikerjakan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melaksanakan blokade ini adalah :
a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
b. Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik gila yang lain.
c. Melindungi bangsa Indonesia dari langkah-langkah-tindakan yang dijalankan oleh bangsa lain.
d. Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:
e. Barang-barang ekspor RI telat terkirim.
f. Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak mampu di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
g. Indonesia kelemahan barang-barang import yang sungguh dibutuhkan.
h. Inflasi makin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gusar.
i. Tujuan/keinginan Belanda dengan blokade ini yakni
j. Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
k. Agar terjadi kerusuhan sosial sebab rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda mampu dengan mudah mengembalikan eksistensinya.
l. Untuk menekan Indonesia dengan harapan mampu dikuasai kembali oleh Belanda.
3. Kekosongan kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan alasannya adalah pajak dan bea masuk yang lainsangat berkurang sementara pengeluaran negara kian bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung terhadap produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sungguh jelek.
C. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi keadaan ekonominya mulaidijalankan pertama tama adalah dengan melakukan pemberian nasional. Pelaksanaan sumbangan ini cukup menerima sumbangan dari penduduk . Namun kekacauan makin bertambah dengan munculnya mata uanga NICA di kawasan yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan duit Jepang yang nilainya telah sungguh turun saat itu. Karena langkah-langkah sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas gres ialah Oeang Republik Indonesia (ORI)selaku pengganti duit Jepang.
Upaya menangani blokade belanda
Upaya pemerintah untuk keluar dari duduk perkara blokade tersebut yaitu selaku berikut.
1. Usaha bersifat politis, ialah Diplomasi Beras ke India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk menolong pemerintah India yang sedang ditimpa ancaman kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Pemerintah melaksanakan hal ini alasannya balasan blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak mampu dijual keluar negeri pemerintah berasumsi pada pada demam isu panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 hingga 400.000 ton.
2. Usaha bersifat irit
a. Mengadakan korelasi dagang pribadi dengan luar negeri
Membuka relasi jualan pribadi ke mancanegara dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain:
1) Mengadakan kontak jualan dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke aneka macam negara. Dimana perjuangan tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, sebuah badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari koordinasi tersebut ialah Amerika bersedia berbelanja barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi berikutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.
2) Karena blokade Belanda di Jawa terlalu besar lengan berkuasa maka perjuangan diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan semenjak 1946 sampai akhir abad perang kemerdekaan. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang meraih puluhan ribu ton dari Sumatera ke mancanegara, khususnya ke Singapura. Dan Indonesia sukses mendapatkan senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.
3) Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini ialah tubuh yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, tetapi secara rahasia berupaya menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan jual beli barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi keperluan penduduk Indonesia.
4) Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri ialah Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok tubuh ini adalah berbelanja senjata dan perlengkapan angkatan perang.
3. Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab pribadi tentang persoalan ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini yakni untuk memperoleh akad dalam menangani duduk perkara-problem ekonomi yang mendesak, mirip :
a. Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi local warisan jepang dan menggantikannya dengan system sentralisasi.
b. Bahan masakan akan dikerjakan oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi pengawas masakan rakyat yang merubah namanya menjadi tubuh persediaan dan pembagi makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.sudarsono
c. Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk memajukan produksinya.
4. Konferensi ekonomi II ( 6mei 1946 )
Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membicarakan perihal dilema acara ekonomi pemerintah, persoalan keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga insan. Wakil Presiden Moh. Hatta merekomendasikan perihal rehabilitasi pabrik gula, dimana gula ialah bahan ekspor penting sehingga mesti dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibuat Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
5. Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini ialah tubuh tetap yang bertugas menciptakan rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang kesannya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Badan ini bermaksud untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang sudah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan aturan. Hal ini dijalankan dengan keinginan biar Indonesia dapat menggunakan semua cabang buatan secara optimal dan kuat di mata hukum internasional.
6. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Menteri persediaan makanan rakyat I J Kasimo menghasilkan rencana prokuksi 5 tahun yangdikenal dengan kasimo plan. Program ini mencakup planning produksi tiga tahun 1948-1950 tentang perjuangan swasembada pangan isinya antara lain:
a. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
b. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
c. Penanaman kembali tanah kosong
d. Transmigrasi bagi 20 juta masyarakatPulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam rentang waktu 10-15 tahun
7. Pinjaman Nasional
Program ini dijalankan oleh mentri keuangan ir.surachman dengan kesepakatan BP-KNIPpinjaman nasional akan dibayar kembali selama 40 tahun.pada bulan juli 1946 besar pertolongan sebesar 1 milyar, pada tahun pertama sukses dikumpulkan uang sejumlah 500milyar. Ini menunjukkan besarnya santunan dari rakyat Indonesia.
8. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi mencakup penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi
D. KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG MILITER SAMPAI TAHUN 1950
Mengingat pentingnya peran militer dalam suatu Negara,maka Presiden Soekarno membentuk panitia kecil yang membahas masalah-problem terkait upaya pertahanan Negara.Panitia ini dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan mengusulkan hal-hal sbb:
1. Rencana pembelaan Negara dari BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang menganduk komponen politik perang tidak dapat diterima.
2. Tentara PETA di Jawa dan Bali,serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan alasannya dianggap sebagai organisasi produksi Jepang yang kedudukannya didunia Internasional tidak mempunyai ketentuan.
Pada tanggal 19 Agustus 1945 akseptor sidang merekomendasikan supaya Presiden memanggil tokoh-tokoh yang tangguh dibidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat.Sidang mendapatkan tawaran secara aklamasi,tetapi untuk urusan kepolisian masih menjadi bab Departemen Dalam Negeri.Peserta sidang juga mengusulkan untuk menunjuk Panitia Pelaksana agar dapat menyiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian.Anggota sidang juga membahas perlunya kenyamanan dansegera dimulainya perjuangan bangsa.
Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidatonya melalui radio menyatakan pembentukan tiga badan baru yaitu Komite Nasional Indonesia(KNI),Partai Nasional Indonesia(PNI),dan Badan Keamanan Rakyat(BKR).Untuk jabatan pimpinan BKR Pusat, Presiden menunjuk Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua 1) dan Latief Hendraningrat (Ketua II) dengan dibantu Arifin Abdurrachman Mahmud dan Zulkifli Lubis.
Para cowok menolak dengan tegas kehadiran BKR dan mereka menginginkan pembentukan serdadu nasional, namun ajakan para pemuda itu ditolak presiden, sehingga para perjaka menamakan diri mereka komite van agresi dengan anggotanya yang berisikan banyak golongan pertahanan yang tersebar diberbagai kawasan yang salah satunya yakni API (angkatan perjaka Indonesia).
Meningkatkan buatan
Setelah mengalami tindakan provokatif dari belanda, pemerintah menyadari bahwa eksistensi suatu tentara regular sangat penting dalam Negara. Maka pada tanggal 5 oktober 1945 dikeluarkan maklumat presiden wacana pendirian TKR (serdadu keselamatan rakyat) dengan pemimpin pertamanya adalah Supriyadi dan MOH Suroadikusumo selaku mentri keselamatan rakyat. Tapi alasannya adalah bolos dari pekerjaannya supriyadi diganti dengan jendral sudirman.
Pada bulan januari 1946 TKR mengganti namanya menjadi TRI(prajurit rakyat Indonesia). Sementara itu tubuh-badan usaha menyelenggarakan kongres cowok pada tanggal 10 november 1945dan setuju membentuk BKPI (tubuh kongres pemuda Indoneskedua kelompok itu selanjutnya diintegrasikan menjadi Tentara Nasional Indonesia (prajurit nasional Indonesia).
E. KEBIJAKAN DALAM BIDANG POLITIK SERTA PERKEMBANGAN KERAGAMAN IDEOLOGI DAN PARTAI POLITIK
1. Pembentukan Badan-Badan Kelengkapan Negara
Setelah proklamasi dikumandangkan, esok harinya yakni 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya yang menjadi kelanjutan sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 yang membicarakan rancangan Undang- Undang Dasar Negara RI. Hasil sidang ini yakni :
a. Menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
b. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta selaku wakil presiden Republik Indonesia.
c. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk menolong Presiden selama MPR dan dewan perwakilan rakyat belum terbentuk.
Pada Minggu, 19 Agustus 1945, PPKI melanjutkan sidangnya yang dipimpin oleh Otto Iskandarnita yang menghasilkan dua keputusan tentang :
a. Pembagian kawasan yang terdiri atas delapan provinsi beserta kandidat gubernurnya
b. Pembentukan Komite Nasional Daerah.
Rapat PPKI dilanjutkan pada 22 Agustus 1945 yang berlokasi di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa. Rapat kali ini diadakan untuk membicarakan tiga duduk perkara utama yang dipimpin oleh wakil presiden Republik Indonesia serta menciptakan keputusan sebagai berikut :
a. Komite Nasional Indonesia (KNI) ialah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat sentra sampai tempat;
b. Partai Nasional Indonesia (PNI) dirancang selaku partai tunggal RI, namun akhirnya dibatalkan;
c. Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi selaku penjaga keselamatan lazim bagi masing-masing daerah.
Pada 23 Agustus 1945 presiden Soekarno memberitahukan hasil sidang PPKI
tersebut tetapi keputusan yang menyangkut ketetapan kedua adalah PNI sebagai satu-satunya partai politik, tidak jadi diberlakukan.
2. Komite Nasional Indonesia
Setelah membentuk KNI pada 18 Agustus 1945, PPKI kembali membentuk KNIP pada 22 Agustus 1945 yang berpusat di Jakarta. Badan yang diketuai oleh Mr.Kasman Singodimedjo ini diumumkan pada 25 Agustus 1945 dan dilantik pada 29 Agustus 1945. untuk tingkat daerah dibuat Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia dan tubuh ini berkembang sebagai parlemen. Pada 16 Oktober 1945 KNI menyelenggarakan sidangnya yang pertama yang menghasilkan :
a. Membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang beranggota 15 orang;
b. Mengusulkan kepada presiden semoga KNI diberi kekuasaan Legislatif selama MPR/dewan perwakilan rakyat belum terbentuk.
Usul Komite Nasional tersebut mendapat sambutan dari pemerintah yang segera mengeluarkan maklumat wakil presiden No.X yang isinya sesuai dengan ajuan KNIP. Setelah BPKNIP terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukannya ialah mengajukan tawaran kepada pemerintah untuk segera membentuk pertain-partai politik. Usul tersebut dilaksanakan lewat pengumuman BPKNIP No.3 tanggal 30 Oktober 1945 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
BPKNIP menganggap roda pemerintahan sudah berputar maka telah datang saatnya untuk megusahakan pengertian rakyat; keputusan PPKI perihal pembentukan cuma satu partai politik.
Usul BPKNIP wacana penolakan pembentukan partai politik diterima oleh pemerintah yang lalu mengeluarkan maklumat pemerintah No.3 pada 30 Oktober 1945 yang isinya :
a. Pemerintah menginginkan adanya partai-partai politik, sebab akan membuka jalan bagi semua anutan atau paham yang ada dalam penduduk .
b. Pemerintah berharap biar partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dikerjakan penyeleksian anggota Badan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946.
Segera sesudah maklumat politik itu lahir partai-partai politik gres antara lain adalah Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Buruh Indonesia (PBI) Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Kristen dan Partai Sosialis.
Kabinet Republik Indonesia
Pembentukan 12 kementerian dalam kabinet dan pembagian kawasan Indonesia menjadi 8 provinsi seperti yang ditentukan dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, direalisasikan pada 2 September 1945. Adapu susunan kabinet pertama Republik Indonesia selaku berikut:
1. Menteri Dalam Negeri : R.A.A.Wiranatakusumah
2. Menteri Luar Negeri : Mr.Ahmad Subardjo
3. Menteri Keuangan : Mr.A.A.Maramis
4. Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Mr. Supomo
5. Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6. Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
7. Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
8. Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifudin
9. Menteri Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmodjo
10. Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosujoso
12. Menteri Perhubungan ad interim : Abikusno Tjokrosujoso
13. Menteri Negara : Wachid Hasyim
14. Menteri Negara : Mr. R.M.Sartono
15. Menteri Negara : Dr. Mr. Amir
16. Menteri Negara : Otto Iskandardinata
Kabinet tersebut ialah kabinet presidensil yang bertanggung jawab terhadap presiden yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan tugasnya yaitu membantu presiden melakukan roda pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menindaklanjuti keputusan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 wacana pembagian kawasan, maka panitia kecil yang berisikan Mr.Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singodomedjo, membentuk departemen dan membagi kawasan Indonesia atas 8 provinsi kesudahannya ialah sebagai berikut :
1. Sumatera : Teuku Mohammad Hasan
2. Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : R. Pandji Suroso
4. Jawa Timur : R.M. Surjo
5. Nusa Tenggara : I Gusti Ketut Pudja
6. Maluku : Mr.J. Latuharhary
7. Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi
8. Kalimantan : Ir. Pangeran Moh. Noor
– Pembentukan Badan-Badan Perjuangan
Sebagai realisasi keputusan PPKI tanggal 22 Agustus 1945, presiden menganjurkan para cowok yang dahulunya pernah tergabung dalam anggota Heiho, Peta, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk secepatnya bergabung dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) baik ditingkat sentra maupun tempat. Berikut yakni susunan pengelola BKR sentra :
Ketua Umum : Kaprawi
Ketua I : Sutalaksana
Ketua II : Latief Hendraningrat
Anggota :Arifin Abdurahman,Mahmud,dan Zulkifi Lubis
Pembentukan BKR ternyata tidak semulus yang disangka , banyak tokohtokoh
cowok yang sudah membentuk laskar-laskar usaha sendiri yang lepas dari BKR antara lain yaitu Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, Sabilillah, Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (pesindo).
3. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia (Tentara Nasional Indonesia)
Kedatangan NICA menyebabkan terjadinya beberapa bentrokan senjata. Kondisi mirip ini mendorong pemerintah untuk segera membentuk sebuah tentara nasional agar perjuangan kemerdekaan mampu dikendalikan. Pada 5 Oktober 1945, lewat media massa, radio, dan surat kabar, pemerintah mengeluarkan suatu maklumat perihal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sehingga TKR menjadi wadah resmi dalam bidang pertahanan militer. Oleh karena itu, seluruh laskar rakyat diwajibkan bergabung dengan TKR. Pada tanggal 6 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan peraturan ihwal pengangkatan Supriyadi yang dikenal sebagai pemimpin pemberontakam Peta terhadap pemerintah, sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tetapi sebab hingga tenggat waktu yang diputuskan Supriyadi tidak diketahui nasibnya sementara keadaan sudah ssemakin gawat sehingga M. Suljoadikusumo ditunjuk sebagai penggantinya sebagaimana diumumkan pemerintah pada 20 Oktober 1945.
4. Kehidupan Politik
Dengan diperkenalkannya tata cara politik multipartai, tidak dengan sendirinya menciptakan tatanan politik yang demokratis seperti yang diperlukan semula. Sebaliknya yang terjadi yakni meningkatnya perebutan kepentingan kelompok dalam partai-partai politik Pembentukan partai-partai politik yang mulanya dimaksudkan untuk menyalurkan aspirasi rakyat lewat partai politik malah dimanfaatkan oleh politisi sebagai ajang perebutan kursi atau jabatan. Akibatnya ialah sering bergantinya kabinet-kabinet dalam pemerintahan sebab dijatuhkan oleh perlemen (KNIP).
Pergantian kabinet dalam masa waktu 1945-1950 ialah sebagai berikut.
1. Kabinet Presidensiil pertama : 12 September 1945 – 14 November 1945
2. Kabinet Syahrir I : 14 November 1945 – 12 Maret 1946
3. Kabinet Syahrir II : 12 Maret 1946 – 20 Oktober 1946
4. Kabinet Syahrir III : 20 Oktober 1946 – 27 Juni 1947
5. Kabinet Amir Syarifuddin I : 3 Juli 1947 – 11 November 1947
6. Kabinet Amir Syarifuddin II : 11 November 1947 – 29 Januari 1948
7. Kabinet Hatta I (Presidentil) : 29 Januari 1948 – 4 Agustus 1948
8. Kabinet Darurat (PDRI) : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
9. Kabinet Hatta II (Presidentil) : 4 Agustus 1949 hingga 20 Agustus 1949
Sistem pemerintahan permulaan kemerdekaan yakni sistem Presidensiil, ialah kabinet dibentuk dan bertanggungjawab terhadap presiden. Kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga selaku kepala pemerintahan. Selanutnya tata cara Presidensiil berubah menjadi tata cara Parlementer dimana presiden bertanggungjawab terhadap parlemnen dalam hal ini KNIP. Sitem Parlementer ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir, dilajutkan Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta.
Kabinet Sutan Syahrir
Kabinet pertama periode Parlementer dibawah pimpinan Sutan Syahrir (golongan Sosialis). Program dari kabinet ini ialah Menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Meningkatkan kemakmuran kehidupan rakyat Indonesia Mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda secara hening.
Hasil dari kabinet ini adalah :
– Dilakukan perundingan Indonesia-Belanda di Linggarjati.
– Disepakati perjanjian Lingarjati pada tanggal 10 November 1946.
Berakhirnya kabinet Syahrir dikarenakan selaku berikut :
– Akibat ketidaksetujuan, ketidakpuasan, dan kekecewaan dari aneka macam tokoh politik akan hasil perundingan Linggarjati tersebut maka menjadikan muncul banyak sekali gejolak politik.
– Akibatnya Sutan Syahrir menyerahkan mandatnya terhadap presiden dan berakhirlah pemerintahan dari kabinet Sutan Syahrir.
Kabinet Amir Syarifuddin
Presiden jadinya menunjuk Amir Syarifuddin (golongan Sosialis). Program dari kabinet ini sama dengan kabinet Syahrir yaitu :
– Menjalankan roda pemerintahan Indonesia.
– Meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia
– Mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda melalui jalur damai.
Hasil dari kabinet ini ialah :
– PBB bersedia menolong Indonesia menyelesaikan masalah konflik Indonesia-Belanda
– Dibentuklah KTN (Komisi Tiga Negara) selaku komisi mediator untuk menangani dilema pertentangan Indonesia-Belanda.
– Dilakukan negosiasi Renville dan disepakatinya persetujuanRenville
Berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin yakni dikarenakan selaku berikut:
– Amir Syarifuddin menyadari bahwa kesepakatanRenville sangat merugikan Indonesia dan meminta semoga presiden membatalkan kontraktersebut tetapi presiden tidak setuju.
– Akibat ditolaknya seruan Amir tersebut maka dia menyerahkan mandatnya kembali ke presiden dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR).
– FDR bergabung dengan PKI dibawah pimpinan Muso dan melaksanakan pemberontakan pada tahun 1948 di Madiun.
Kabinet Hatta
Presiden menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sekaligus selaku kabinet terakhir pada kala Parlementer. Program kabinet ini adalah, Penyelesaian pertentangan Indonesia-Belanda secepat mungkin.
Hasil dari kabinet ini adalah sebagai berikut :
– Terjadi Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949.
– Berakhirlah pertentangan Indonesia-Belanda.
– Penyerahan kedaulatan atas wilayah Indonesia dari pemerintah kerajaan Belanda dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
– Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara merdeka yang berdaulat dari kerajaan Merdeka.
– Segala urusan yang berhubungan dengan Indonesia ialah problem intern Indonesia sehingga negara lain tidak dapat ikut campur tangan dalam dilema Indonesia.
5. Perkembangan Ideologi dan Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan
Awalnya hanya ada 1 partai politik yang ada yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) tetapi berdasarkan Maklumat Pemerintah No. 3 tanggal 3 November 1945 ihwal tawaran pembentukan partai-partai politik didasarkan dari aneka macam fatwa yang ada dalam penduduk . Selanjutnya muncullah partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing. Sehingga sejak ketika itu Indonesia menganut sistem Multipartai. Partai-partai tersebut yakni selaku berikut.
1) Partai Nasional Indonesia (PNI)
2) Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
3) Partai Komunis Indonesia (PKI)
4) Partai Buruh Indonesia (PBI)
5) Partai Rakyat Jelata (PRJ/Murba)
6) Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI)
7) Persatuan Rakyat Marhaen(Permai)
8) Partai Rakyat Sosialis (Paras)
9) Partai Nasrani Indonesia (Parkindo)
10) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI).
Apabila partai-partai tersebut dikelompokkan berdasarkan ideologinya maka terdapat kelompok partai dengan ideologi selaku berikut :
Ideologi Bersifat Nasioanalisme
Partai yang mendasarkan ideologinya bersifat nasionalis yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Dasar perjuangan partai yang ideologinya nasionalis ialah lebih pada faktor kemanusiaan, yang memprioritaskan tercapainya kesatuan bangsa. Tujuan dari partai beridelogi nasionalis ialah memprioritaskan terwujudnya kebebasan nasional alasannya adalah kebebasan nasional merupakan pintu gerbang ke arah kesejahteraan sebuah bangsa. Penting dilaksanakan kekerabatan dengan dunia internasional, peran bangsa untuk membentuk suatu komunitas bangsa yang bebas dari dominasi dan tekanan bangsa asing baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya.
Ideologi Bersifat Agama
Dasar dari partai yang ideologinya bersifat agama yaitu perjuangan yang dijalankan memprioritaskan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-aturan yang berlaku pada agama bersangkutan. Partai yang berideologi keagamaan di Indonesia diantaranya :
– Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama yang beraliran Islam
– Partai Nasrani Republik Indonesia (PKRI) yang beraliran agama Nasrani
– Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang beraliran agama Katolik.
Ideologi Bersifat Sosialis-Komunis
Dasar usaha partai yang berideologi sosialisme-komunisme ialah internasionalisme atas kemanusiaan. Mereka menjunjung tinggi kepercayaan komunisme. Partai berideologi komunisme paling besar di Indonesia yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara itu yang beraliran sosialis yaitu Partai Sosialis Indonesia (Parsi/PSI) dan Partai Rakyat Sosialis (Paras).
Sejak permulaan kemerdekaan partai ini meningkat dengan pesat, terbukti pada ketika Pemilu 1955 tergolong dalam 4 besar partai yang meraih suara terbanyak. PKI melakukan berbaga pemberontakan seperti tahun 1948, dan terbesar tahun 1965. Akibat pemberontakannya tahu 1965 maka PKI dinyatakan selaku partai terlarang di Indonesia Dampaknya ideologi komunis dinyatakan selaku ideologi yang haram untuk dipelajari da disebarkan selama masa pemerintahan orde gres dibawah pimpinan Suharto Dampak dengan munculnya banyak partai tersebut dapat terasa eksklusif bagi KNIP seba perwakilan partai tersebut duduk dalam tubuh pekerja KNIP Dengan metode multi partai ini memperlihatkan bahwa antusiasme dan kesadaran berpolitik rakya Indonesia saat itu sanagat baik sehingga mereka menawarkan keragaman ideologi yang ada Keragaman ideologi tercermin dalam hasil pemilu pertama 1955, dimana 4 partai politi mengungguli bunyi terbanyak yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. (Antosenno:2010)
BAB III
PEMBAHASAN
A. Menata Kehidupan Ekonomi Di Awal Kemerdekaan Indonesia
Pada awal kemerdekaaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sungguh memprihatinkan hal ini disebabkan sebab :
1. Mewarisi metode ekonomi Jepang
2. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali
3. Kas negara kosong
4. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.
5. Blokade ekonomi oleh Belanda alasannya perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.
6. Dalam rangka membangun dogma rakyat dan membangun ekonomi yang sehat pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan selaku berikut :
a. Menetapkan tiga mata duit De Javasche Bank, mata duit pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang.
b. Untuk menanggulangi kesusahan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman melakukan dukungan nasional yang hendak dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.
c. Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabkan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu menginformasikan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di tempat-tempat yang diduduki Serikat selaku pengganti uang Jepang.
d. Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas untuk mengontrol nilai tukar ORI dengan valuta gila yang ada di Indonesia.
Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut, bisnisnya antara lain :
1. Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang dikala itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun, secara politik langkah-langkah tersebut memastikan kehadiran Republik Indonesia di dunia.
2. Mengadakan korelasi jualan eksklusif dengan mancanegara, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yakni BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan jual beli semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.
3. Mengalihkan kegiatan jual beli dari pulau Jawa ke pulau Sumatera.Misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke kawasan Singapura.
4. Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan jual beli tukar barang. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda.
5. Konsep Ketahanan ekonomi.
Sejak bulan Febuari 1946. pemerintah menciptakan konsep-konsep penanggulangan persoalan ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Pada bulan Febuari 1946 mengadakan pertemuan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan kkesepakatan yang bulat dalam menanggulangi duduk perkara-persoalan ekonomi yang mendesak dan menciptakan Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi, Bahan masakan akan dikerjakan oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudiuan berganti nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM), dan untuk mengembangkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.
Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan pertemuan ekonomi kedua di Solo yang membahas problem acara ekonomi pemerintah, dilema keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.
Pada tanggal 19 Januari 1947 dibuat Planing Bcard (Badan perancang ekonomi0 yang bertugas untuk membuat planning pembangunan ekonomi rentang waktu 2 sampai tiga tahun. Kemudian I.J Kasimo selaku menteri Persediaan Makanan Rakyat menciptakan rencana buatan lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, isinya Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, Pencegahan penyembelihan binatang pertanian, Penanaman kembali tanah kosong, dan Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam rentang waktu 1-15 tahun.
Pemerintah mendorong para usahawan swasta untuk berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri semenjak zaman Jepang Antara lain PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi). Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida)
Pada dasarnya, pertumbuhan suasana politik dan kenegaraan Indonesia pada permulaan kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kehadiran partai-partai politik di Indonesia. Partai politik mesti muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.
Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir selaku suatu peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yangmajemuk. Akibatnya, munculah partai-partai politik dengan banyak sekali ideologi. Partai-partai politik tersebut memiliki arah dan sistem pergerakan yang berlainan-beda.Di antaranya ialah partai politik berhaluan nasionalis, ialah PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang berdiri pada 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Djojosukaro.Kemunculan partai-partai berhaluan sosialis-komunis pada walnya ialah bentuk pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya, partai ini menerapkancara revolusioner yang tidak mampu diterima oleh masyarakat Indonesia.
Hubungan antara KNIP dan Lembaga Pemerintahan Dilatar belakangi oleh aneka macam situasi negara yang genting, seperti kondisi Jakarta di permulaan 1946,yang sangat riskan oleh teror dan intimidasi pihak abnormal , mewajibkan para petinggi bangsa untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 untuk beberapa waktu.Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, 16 Oktober 1945, yangmemberikan kuasa legislatif kepada badan tersebut. Dengan maklumat itu, KNIP yang dibentuk pada 22 Agustus 1945, berposisi mirip layaknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya penyeleksian lazim untuk memilih anggota Dewan PerwakilanRakyat yang bahu-membahu. Tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yakni membantu danmenjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. KNIP mempunyaikuasa untuk memperlihatkan tawaran kebijakan terhadap presiden dalam melaksanakan peran-peran pemerintahan.
Sementara itu, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) bertugas untuk menolong dan memantau jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden, mirip gubernur dan bupati.Hubungan antara Keragaman Ideologi dan Pembentukan Lembaga KepresidenanTerdapatnya keragaman ideologi yang terbagi ke dalam kalangan nasionalis, agama, dansosialis-komunis pada kurun awal kemerdekaan ternyata mengandung implikasi yang signifikanterhadap struktur kepemimpinan negara. Perubahan otoritas KNIP dan munculnya banyak sekali partai politik di Indonesia menjadi dua katalisator utama terhadap pergantian struktur kekuasaan pemerintahan. Naiknya Sutan Syahrir selaku Perdana Menteri Indonesia juga memiliki andil dalam pergantian itu.
Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pemikiran demokrasi dalam kehidupan politik mendapat daerah yang sungguh menonjol. Para pemimpin bangsa Indonesia ketika itu bersepakat untuk memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara yang kemudian di tuangkan kedalam UUD 1945. Pada permulaan perjalanannya, melalui pasal IV hukum peralihan UUD 1945, presiden di beri kekuasaan sementara untuk melakukan kekuasaan MPR,DPR,dan DPA sebelum forum-lembaga konstitusional dibuat sebagaimana mestinya.
Sebelum sempat terjadi perdebatan perihal system pemerintahan yang di pelopori oleh kaum muda dengan hadirnya gerakan ‘parlementerisme’. Kaum muda menghendaki biar system pemerintahan yang dibentuk yaitu tata cara parlementer, bukan presidensial.
Beberapa argumentasi yang di kemukakan antara lain sebagai berikut:
a. Adanya ketidaksetujuan kepada peletakan kekuasaan di tangan Soekarno yang pemerintahannya di dominasi oleh orang – orang yang pada Zaman pendudukan Jepang menduduki jabatan penting,
b. Adanya pandangan bahwa system presidensial memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi yang bermakna Negara terlalu besar lengan berkuasa dan tidak mencerminkan demokrasi
c. Pemerintahan yang ada cuma untuk memberi kesan kepada dunia Internasional bahwa Negara ini yakni Negara demokrasi yang bukan boneka Jepang
d. Adanya cita-cita untuk mengusir aktivitas politik Subardjo untuk menyebabkan partai persatuan Nasional sebagai partai tunggal.
Secara umum dinamika perjalanan politik Indonesia mampu di bagi kedalam 4 era yaitu era Demokrasi Liberal,Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Lama dan Periode Reformasi.
1. Periode Demokrasi Liberal
Dinamika politik pada masa demokrasi liberal, mampu dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan berikut:
a. Awal kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945,Presiden yang untuk sementara memegang jabatan rangkap secepatnya membentuk dan melantik Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Kasman Singodimedjo untuk membantu peran –tugas presiden.
b. Untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat ,timbul perjuangan –usaha untuk membangun corak pemerintahan yang lebih demokratis, yakni ‘parlementer’.Usaha tersebut mengkristal saat pada 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang (dari 150 orang) anggota KNIP yang berisi dua hal
1) Mendesak presiden semoga menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR
2) Sebelum MPR terbentuk , hendaknya anggota – anggota KNIP dianggap selaku (diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi dan peran) MPR
c. Pada 16 Oktober 1945, KNIP menindaklanjuti usulannya kepada pemerintah yang kemudian disetujui dengan keluarnya Maklumat Wapres No. X tahun 1945 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan dewan perwakilan rakyat di serahi kekuasan legislative dan ikut memutuskan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya kondisi yang di jalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang di pilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.
d. Untuk mendorong kearah cabinet parlementer, atas permintaan BP-KNIP pada 3 november 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang pokok isinya ialah “biar anutan-aliran dalam masyarakat secepatnya membentuk partai politiknya sebelum di langsungkan Pemilu yang mau diselenggarakan pada bulan Juni 1945”. Maklumat inilah yang menjadi dasar banyak partai atau multipartai.
e. Sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945, lalu keluarlah Maklumat Pemerintah 14 November 1945 ihwal Susunan Kabinet menurut sisitem parlementer. Sejak dikala itu,tanpa mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan bergeser dari cabinet presidensial ke cabinet parlementer (liberal-dmokratis)
f. Pergeseran politik Indonesia kembali mengalami dinamika semenjak di berlakukan Konstitusi RIS 1949 yang menerapkan “perlementerisme” dengan “ federalisme”. Sistem federalism dalam mekanisme hubungan antara sentra dan daerah (Negara bab) menaruh pemerintah pemerintah sentra dan pemerintah Negara-Negara bab dalam susunan yang sederajat. Sehingga untuk dewan legislatif, terdiri dari 2 badan (bikameral) adalah: senat (mewakili negra bagian) dan badan legislatif.
g. Pada 17 Agustus 1950, RIS resmi bubar dan negra Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan. Namun system politik demokrasi liberal yang diterpakan menawarkan teladan hubungan antara pemerintah dengan parlemen selaku bureu-nomia, ialah pemerintahn partai – partai. Karena semenjak berlakunya UUDS 1950 (kala waktu), partai-partai melalui badan legislatif seringkali menjatuhkan mosi tidak percaya terhadap cabinet sehingga cabinet yang ada hanya berumur rata-rata 1,5 tahun. Walaupun tahun 1955 pernah dijalankan Pemilu pertama, tetapi di segala bidang kehidupan terjadi instabilitas.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pertanda berdirinya suatu bangsa baru yang tentunya pada saat itu masih mesti menerima pengukuhan dari bangsa lain, agar status menjadi bangsa yang merdeka betul-betul sah.
Seiring perjalanannya pemerintahan awal tersebut yang ingin menerima pengukuhan tersebut, gejolak-gejolak yang terjadi mirip gejolak Ekonomi, Sosial, dan Politik terjadi, tetapi dengan aneka macam perjuangan bareng walaupun dalam internalnya saja terjadi perpecahan, banyak sekali gejolak tersebut dapat terselesaikan.
Bidang Ekonomi dan Bidang Keuangan: Di awal kemerdekaan ekonomi Indonesia sungguh terpuruk sekali, ada beberapa hal yang mengakibatkan perekonomian Indonesia memburuk antara lain: Mewarisi sistem ekonomi Jepang, Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali, Kas negara kosong, Tidak seimbangnya pendapatan dan pengeluaran negara, Blokade ekonomi oleh Belanda alasannya perkiraan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan mampu merobohkan RI.
Bidang Politik: Perkembangan suasana politik dan kenegaraan Indonesia pada permulaan kemerdekaan sungguh dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Ada 4 dinamika politik yang meningkat pada permulaan kemerdekaan sampai sekarang ialah: Periode Demokrasi Liberal, Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Baru, Periode Reformasi
Bidang Militer : Mengingat pentingnya peran militer dalam sebuah Negara,maka Presiden Soekarno membentuk panitia kecil yang membahas persoalan-persoalan terkait upaya pertahanan Negara.
B. Saran
Demikian yang dapat kami paparkan perihal bahan yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya wawasan dan kurangnya tumpuan atau rujukan yang ada relevansinya dengan judul makalah ini.
Penulis banyak berharap para pembaca terutama guru dan sobat-sahabat untuk dapat memberikan kritik dan anjuran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di peluang-kesempatan selanjutnya. Semoga makalah ini memiliki kegunaan bagi penulis pada utamanya juga para pembaca pada umumnya.
DAFTAR PUSTAKA