Indonesia mengalami perkembangan politik yang sangat berfluktuatif sejak sebelum kemerdekaan sampai kala reformasi ini.
Salah satu era politik yang pernah muncul di Indonesia adalah periode politik demokrasi liberal dan terpimpin.
Pada masa abad Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, keadaan politik di Indonesia juga mengalami banyak pergeseran.
Keadaan tersebut mampu dimengerti dari dinamika politik yang terjadi. Misalnya, pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu singkat dan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
a. Keadaan Politik Masa Demokrasi Liberal
Setelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut metode Demokrasi Liberal (1950–1959) dengan pemerintahan parlementer.
Dalam metode ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan selaku kepala negara.
Sistem politik pada periode Demokrasi Liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik alasannya tata cara Demokrasi Liberal menganut tata cara multipartai.
Adanya banyak partai politik yang ikut berkiprah dalam pemerintahan di Indonesia mengakibatkan hadirnya kompetisi antarpartai.
Partai-partai terkuat saling mengambil alih kekuasaan yang menyebabkan seringnya terjadi perubahan kabinet.
Pada era Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Rata-rata era kepemimpinan kabinet cuma berumur satu tahun alias berumur jagung.
Kabinet-kabinet tersebut yakni sebagai berikut.
1). Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).
2). Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).
3). Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).
4). Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955).
6). Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).
7). Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959)
Meskipun terjadi banyak perubahan kabinet, pemerintah pada kurun Demokrasi Liberal berhasil menyelenggarakan penyeleksian biasa (pemilu) untuk pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama ini dilakukan pada tahun 1955.
Persiapan pelaksanaan pemilu dikerjakan semenjak kala Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada era kabinet ini, dibuat Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954.
Panitia ini kemudian menginformasikan pelaksanaan pemilu untuk dewan perwakilan rakyat, ialah pada tanggal 29 September 1955. Adapun pemilu untuk menentukan anggota konstituante akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Namun, Kabinet Ali Sastroamidjojo I tidak bisa melakukan pemilu sebagaimana planning. Kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandatnya terhadap Presiden pada tanggal 24 Juli 1955.
Setelah itu Kabinet Burhanuddin Harahap menggantikan kabinet Ali Sastromaidjojo 1 dan tetap melanjutkan rencana pemilu yang sudah disediakan sebelumnya dan tidak mengubah tanggal pelaksanaannya. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 ialah selaku berikut.
 |
| Surat suara pemilu 1955 via detik.com |
1). Tanggal 29 September 1955
Pada tanggal 29 September 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat yang berjumlah 272 orang.
Pemilu ini ternyata dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut ini komposisi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955.
a). Masyumi menemukan 60 wakil/bangku.
b). PNI mendapatkan 58 wakil/bangku.
c). NU menemukan 47 wakil/dingklik.
d). PKI memperoleh 32 wakil/bangku.
e). Partai-partai lain cuma menemukan bangku masing-masing kurang dari 12.
Anggota dewan perwakilan rakyat hasil pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret 1956.
2). Tanggal 15 Desember 1955
Pada tanggal 15 Desember 1955, dijalankan pemilu untuk memilih anggota dewan konstituante yang mau bertugas menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap.
Anggota dewan konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Berikut ini ialah komposisi anggota Dewan Konstituante.
a). PNI menemukan 119 dingklik.
b). Masyumi mendapatkan 112 bangku.
c). NU menemukan 91 kursi.
d). PKI menemukan 80 dingklik.
e). Partai yang lain memperebutkan 118 kursi.
Pelaksanaan pemilu tahun 1955 berlangsung tanpa hambatan. pemilu ini dianggap selaku pemilu yang paling demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun sesudahnya sebab pada pemilu pertama ini, rakyat betul-betul bebas menentukan sesuai pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Artikel perihal demokrasi terpimpin silahkan klik disini.