Guna menjaga kestabilan ekonomi, kebijakan terkait setiap acara transaksi perlu diterbitkan. Ada banyak kebijakan seperti ini yang diterbitkan oleh pemerintah dan salah satunya adalah kebijakan fiskal.
Tentunya, kita perlu mengenali dan mengetahui tentang kebijakan ini. Bukan hanya untuk tahu saja, akan namun untuk menambah wawasan kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi negara.
Daftar Isi
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan yang diambil oleh negara dengan tujuan tertentu dengan cara kenaikan atau pengurangan pemasukan dan belanja negara. Tujuan yang ingin diraih bisa beragam, beberapa di antaranya yang populer adalah pengurangan pengangguran serta pencapaian sasaran perkembangan ekonomi.
Alat utama yang diharapkan oleh negara semoga mampu menyanggupi tujuan tersebut adalah pajak serta pengeluaran negara.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Seperti yang sudah dibahas di atas, alat utama atau instrumen utama dalam kebijakan ini adalah pajak serta semua pengeluaran yang dilaksanakan pemerintah. Instrumen lainnya ialah budget dan juga utang publik.
- Pengeluaran : semua pembelanjaan negara yang bertujuan untuk membangun. Pos pengeluaran yang kerap dilaksanakan pemerintah yaitu dana operasional, pengadaan tunjangan hingga pembangunan infrastruktur.
- Pajak : tingkat suku bunga pajak mampu naik dan turun tergantung dari keadaan ekonomi negara. Misalnya jikalau serapan pendapatan negara dinilai kecil, maka solusinya adalah mengoptimalkan pajak.
- Anggaran : pos ini lazimberperan selaku tabungan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Salah satu contohnya ialah ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan mengambil dana dari budget untuk suntikan dana bagi masyarakat agar ekonomi bisa kasar lagi.
- Utang publik : salah satu pendapatan untuk pemerintah berasal dari pinjaman atau pembayaran utang penduduk terhadap negara. Hal ini dapat menjadi bala pinjaman untuk menangani inflasi.
Jenis kebijakan fiskal
1. Berdasarkan Teori
- Kebijakan fiskal fungsional : penerapan kebijakan fiskal didasari oleh pengamatan perihal pengeluaran dan pemasukan budget negara yang dilandasi akibat tidak langsung dari kenaikan potensi kerja terhadap pemasukan negara.
- Kebijakan fiskal yang disengaja : pemanipulasian budget yang dikerjakan secara eksklusif. Caranya yaitu dengan pengubahan belanja negara, pengubahan tata cara penarikan pajak dan pergeseran pada pembuatan pajak.
- Kebijakan fiskal yang tidak disengaja : pengendalian alur bisnis supaya tidak terlalu bergejolak dan tidak terprediksi. Alat dari kebijakan ini yakni pajak progresif, asuransi pengangguran, kebijakan harga serta tawaran.
2. Berdasarkan Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran
- Kebijakan fiskal sebanding : penyeimbangan jumlah pendapatan dan pengeluaran. Dampak aktual yang terjadi setelah penerbitan regulasi ini yakni pemerintah tidak perlu mengajukan kredit modal. Namun, dampak negatifnya ialah kondisi ekonomi akan kian terpuruk bila kebijakan diterbitkan dikala keadaan ekonomi negara sedang tidak baik.
- Kebijakan fiskal surplus : Kebijakan yang diambil guna menangani inflasi dengan cara menciptakan pemasukan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran.
- Kebijakan fiskal defisit : kebijakan ini dibentuk dengan cara memajukan pengeluaran ketimbang pendapatan. Cara ini ampuh mengatasi pasar yang tidak garang namun dapat menciptakan keuangan negara dalam keadaan minus terus menerus.
- Kebijakan fiskal dinamis : kemajuan pemasukan diusahakan bertumbuh dengan berjalannya waktu semoga bisa menutup pengeluaran yang ada.
Tujuan Kebijakan Fiskal
1. Peningkatan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi
Instrumen dari kebijakan ini yaitu bea cukai, PBB, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan yang lain. Tujuan dari kebijakan ini sudah jelas yakni untuk menambah pemasukan negara.
Sedangkan pengeluaran yang dimaksud untuk ditutup dari kebijakan ini ialah : pengeluaran untuk pembelian senjata, membangun fasilitas publik, proyek pemerintah serta program lain yang bermaksud untuk menyejahterakan publik.
2. Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran
Tujuan utama kebijakan fiskal yakni untuk kepentingan publik yaitu semoga taraf hidup mereka mampu meningkat. Salah satunya tentu dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang mencukupi. Dengan demikian tingkat pengangguran bisa ditekan dan memperbaiki lingkaran ekonomi di dalam penduduk yang juga akan memiliki efek pada sektor sosial budaya.
3. Penstabilan Harga Komoditas dan Penanganan Inflasi
Penurunan harga komoditas dapat menghilangkan cita-cita atas laba bagi sektor swasta, tetapi jikalau harga dinaikkan pasti akan berujung inflasi yang akan memiliki pengaruh pada penurunan daya beli penduduk , khususnya yang berpenghasilan di bawah kriteria.
Di sisi lain, adanya inflasi sebenarnya juga mampu mendatangkan laba lain dari segi peluang kerja, alasannya adalah kesempatan kerja malah akan terbuka lebar. Agar semua pihak bisa menerima laba, maka perlu diterbitkan kebijakan fiskal guna menstabilkan inflasi.
Baca Juga: Kebijakan Moneter
Contoh Kebijakan Fiskal
1. Tax Amnesty t
ahun 2017
Pada tahun 2017, pemerintah yang era itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mempublikasikan tax Amnesty atau pengampunan pajak.
Sasaran dari peniadaan beban pajak ini menargetkan tubuh perjuangan maupun perseorangan yang terbelit pajak sampai tidak melakukan pelaporan jumlah kekayaan, khususnya semua aset yang ada di luar negeri.
Jika badan perjuangan maupun perseorangan mau melaporkan asetnya dan segala laporan pajak yang tertunda maka tidak akan dikenai sanksi baik administrasi maupun pidana.
Ketika kebijakan tersebut diterbitkan maka masuk laporan dari para NPWP dengan total yang mengagumkan, yakni 4.000-an triliun. Dari jumlah tersebut, negara mendapatkan pendapatan hingga 130-an triliun.
2. Pengurangan Subsidi BBM
Pada tahun yang sama, pemerintah juga memberlakukan pencabutan subsidi BBM yang pernah diterbitkan pada era sebelumnya. Pencabutan ini tidak berlaku untuk semua golongan, alasannya rakyat miskin masih mendapatkan alokasi dana untuk hal ini.
Melalui kebijakan ini, maka BBM yang beredar pun mengalami peningkatan harga dan bergerak sejalan dengan harga minyak dunia. Walaupun mendapatkan banyak protes pada awalnya, tetapi pemerintah mampu mengambarkan bahwa ada kenaikan di sektor pelayanan publik, utamanya pemerataan pembangunan dan saluran kesehatan maupun pendidikan.
3. Pemberlakuan Bebas Visa
Salah satu gerbang pendapatan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah sektor pariwisata. Cara yang diterapkan yakni dengan menerbitkan ketetapan bebas visa untuk negara tertentu.
Melalui cara ini pemerintah berharap akan kian banyak pelancong abnormal yang datang mengunjungi Indonesia dan menjadi sumber devisa tambahan. Apalagi sektor pariwisata Indonesia juga sedang gencar mempersolek diri semoga lebih dicicipi.
Penerapan kebijakan fiskal mesti melihat keadaan ekonomi apalagi dahulu. Namun di atas semuanya itu, pasti tujuan utamanya adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat dan memajukan pemasukan negara.