Daftar Isi
jelaskan kekerabatan tata kerja lembaga negara dlm pemberhentian presiden
apabila presiden tak bisa melakukan tugasnya dgn baik (melanggar
sumpah /terjerat masalah kriminalitas & sebagainya majelis permusyawaratan rakyat bersama dpr & dpd berhak memberhentikan presiden tersebut.
Jelaskan hubungan tata kerja forum negara dlm pemberhentian presiden
apabila presiden tak bisa melaksanakan peran nya
dgn baik/ melanggar sumpah/ terjerat kasus kriminalitas & sebagainya
MPR bersana DPR & DPD berhak memerentikan presiden tersebut.
Jelaskan relasi tata kerja forum negara dlm pemberhentian presiden
bila presiden tak menjalankan peran/tanggung jawab nya dgn baik & benar maka MPR ,dewan perwakilan rakyat,atau forum pemerintahan yg lain tergolong masyarakat berhak untuk menghentikan nya
jelaskan korelasi tata kerja lembaga negara dlm pemberhentian presiden
DPR mampu mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada MPR, dgn catatan MK telah mengusut & mengadili usul tersebut & terbukti adanya pelanggaran hukum yg sudah dijalankan Presiden dan/atau Wapres.
dewan perwakilan rakyat berhak menyelenggarakan sidang paripurna untuk melanjutkan proses permintaan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila MK telah memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wapres sudah terbukti melanggar aturan negara
MPR wajib mengadakan sidang untuk memutuskan ajakan dewan perwakilan rakyat maksimal 30 hari sejak MPR menerima permintaan.
jelaskan hubungan tata kerja lembaga negara dlm pemberhentian presiden
Presiden dapt di berhentikan oleh MPR apabila kinerja presiden merugikan rakyat,dan DPD pula dapat memberhentikan presiden melalui permusyaraan kepada MPR presiden menyimpang dr Undang-Undang Dasar/UU