[Jawaban] Bagaimana Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru?

Tahukah kau, bagaimana penerapan Pancasila pada masa orde gres? Sebagaimana yg dikenali, orde gres merujuk pada masa di dikala Soeharto berkuasa selaku Presiden Indonesia. Masa ini berlangsung selama 32 tahun usang, dimulai semenjak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tahun 1966, sampai pada dikala Soeharto mundur dr jabatannya selaku Presiden RI, 21 Mei 1988.

Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru

Orde gres mengklaim dirinya selaku antitesa dr masa orde lama yg tak melaksanakan Pancasila sebagaimana mestinya. Orde baru menganggap bahwa pada pemerintahan orde usang Soekarno, banyak terjadi penyimpangan atau keluar dr semangat Pancasila yg sebetulnya. Tafsiran Pancasila pada masa orde gres sungguh didominasi oleh pandangan Soekarno terhadap Pancasila. Maknanya sungguh bergantung pada kekuasaan Soekarno. 

Tatkala orde baru berkuasa, pemaknaan Soekarno kepada Pancasila dihapus. Masa orde gres berupaya untuk mengembalikan Pancasila dengan-cara murni & konsekuen. Ada banyak perjuangan yg dijalankan untuk mencapai tujuan itu, salah satunya ialah membentuk P4 (Penataran, Pedoman Penghayatan, & Pengamalan Pancasila).

Baca Juga:

• Nilai Instrumental Pancasila
• Kampung Pancasila

Lantas, bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Nah, pada potensi ini kami akan menjelaskan seputar penerapan anutan Pancasila yg dilakukan pada masa Orde Baru. Semoga setelah membaca uraian ini, wawasan pembaca ihwal Pancasila kian bertambah.

Yuk, berikut ini ulasannya…

Masa pemeritahan Orde Baru menyebut dirinya sebagai masa Demokrasi Pancasila. Pelaksanaannya didasari oleh Supersemar & TAP MPRS No. XXXVII/MPRS/1968, bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara mesti dilaksanakan menurut nilai-nilai Pancasila. Usaha yg dilaksanakan oleh Orde Baru dlm menerapkan Pancasila yaitu selaku berikut:

Eksistensi Pancasila selaku hasil dr kristalisasi nilai-nilai terus dikembangkan pada masa orde gres. Pancasila sebisa mungkin dilaksanakan dengan-cara murni & konsekuen yg diwujudkan dlm metode pemerintahan yg menjunjung tinggi asas kekeluargaan & gotong royong. Sistem ini disebut demokrasi Pancasila.

Sebagai bentuk pelaksanaan Pancasila dengan-cara konsekuen, pemerintah mengeluarkan kebijakan satu asas, yg terkenal disebut “Asas Tunggal Pancasila”. Kebijakan ini menyuruh pada seluruh organisasi, baik partai politik, kemahasiswaan, maupun penduduk memakai Pancasila selaku satu-satunya asas organisasi. Kebijakan itu tertuang dlm UU No. 3 Tahun 1985.

Masa orde gres berupaya untuk terus mempertahankan kemurnian Pancasila. Salah satunya dgn cara melibatkan militer dlm bidang sosial politik. Di masa itu, banyak petinggi-petinggi militer yg duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat/MPR Republik Indonesia. Militer memiliki fraksi khusus yg berjulukan Fraksi ABRI.

Soeharto & Orde Baru berupaya untuk menyeragamkan penafsiran & pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Hal itu dijalankan dgn cara melaksanakan pendidikan yg dikemas dlm bentuk penataran P4 (Penataran, Pedoman Penghayatan, & Pengamalan Pancasila) & PMP (Pendidikan Moral Pancasila).

Penyelewengan Orde Baru

Sekilas, semua konsep penerapan Pancasila yg dirumuskan oleh orde baru di atas, menggambarkan bahwa Orde Baru sungguh-sungguh ingin menjaga & melaksanakan tata cara pemerintahan yg dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Namun, pada kenyataannya orde baru hanya membajak Pancasila untuk melanggengkan kekuasaan. Bahkan, corak kekuasaan otoritarianisme dipertontonkan pada masa pemerintahan orde baru. Pancasila digunakan untuk menggebuk orang-orang yg tak sepaham dgn pemerintah, dgn alasan berlawanan dgn Pancasila.

Praktis, suara-bunyi kritikan dibungkam pada masa orde baru dgn argumentasi stabilitas negara. Akibatnya, pemerintahan berjalan tanpa kontrol dr masyarakat. Seluruh elemen masyarakat takut bersuara melakukan koreksi kepada jalannya pemerintahan. Korupsi, Kolusi, & Nepotisme (KKN) menggerogoti semua lini penyelenggaraan negara, mulai dr tingkat tempat sampai sentra.

Akhirnya, penduduk muak dgn bentuk pemerintahan seperti ini. Klimaksnya tercapai pada bulan Mei tahun 1998, mahasiswa & penduduk turun ke jalan menuntut Soeharto mundur dr jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia. Masyarakat menginginkan dilaksanakannya reformasi di segala bidang. Tepat pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menginformasikan pengunduran dirinya, sekaligus mengakhiri masa orde gres.

Demikianlah penjelasan ihwal Penerapan Pancasila Pada Masa Orde Baru. Bagikan bahan ini agar orang lain pula bisa membacanya. Terima kasih, mudah-mudahan berguna.