Wargamasyarakat.org kali ini akan membahas tentang wawasan lazim sejarah perintah sebelas maret atau biasa diketahui dgn nama supersemar, penjelasan meliputi pemahaman, latar belakang, inti isi supersemar & proses terjadinya perintah sebelas maret serta kontroversinya isi perintah tersebut.
Daftar Isi
Pengertian Supersemar
Surat Perintah Sebelas Maret atau yg disingkat menjadi Supersemar ialah surat perintah yg ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966.
Surat yg berisi perintah yg menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan & Ketertiban (Pangkopkamtib) biar mengambil segala tindakan yg dianggap perlu untuk mengatasi pada situasi keamanan yg jelek ketika itu.
Surat Perintah Sebelas Maret ini merupakan model yg dikeluarkan dr Markas Besar Angkatan Darat (AD) yg tercatat dlm buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia menyampaikan terdapat aneka macam macam versi Supersemar hingga masih ditelusuri naskah supersemar yg dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor
Latar Belakang Supersemar
Menurut model resmi, awalnya keluarnya supersemar itu terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Ir Soekarno menyelenggarakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yg disempurnakan & diketahui dgn nama “kabinet 100 menteri”.
Pada dikala sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden’ Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak diketahui ” yg belakangan dikenali ternyata Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yg bertugas menahan orang yg berada di Kabinet yg diduga terlibat G-30-S di diantaranya merupakan Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.
Berdasarkan laporan itu, Presiden bareng Wakil perdana Menteri I Soebandrio & Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor memakai helikopter yg sudah disiapkan. Sementara Sidang alhasil ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yg berikutnya menyusul ke Bogor.
Isi Supersemar
Kondisi ini dilaporkan pada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden mengambil alih Ir Soekarno) yg pada dikala itu selaku Panglima Angkatan Darat mengambil alih Letnan Jendral Ahmad Yani yg gugur karna kejadian G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto dikala itu tak menghadiri sidang kabinet dgn alasan sakit. (Sebagian kalangan menganggap ketidakhadiran Soeharto pada sidang kabinet dianggap sebagai sekenario dr Soeharto untuk menanti suasana. karna dianggap selaku sebuah kejanggalan).
Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) menuju Bogor untuk menemui Presiden Ir Soekarno di Istana Bogor yaitu Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud & Brigadir Jendral Basuki Rahmat.
Sesampainya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi dialog antara tiga perwira tinggi AD dgn Presiden Ir Soekarno mengenai kondisi yg terjadi & ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayir Jendral Soeharto mampu mengatur situasi & memulihkan keamanan apabila diberikan surat tugas ataupun surat kuasa yg memberi kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dgn Presiden Ir Soekarno hingga pukul 20.30 malam.
Presiden Ir Soekarno setuju untuk itu & dibuatlah surat perintah yg diketahui selaku Surat Perintah Sebelas Maret yg populer dikenal sebagai Supersemar yg ditujukan pada Mayir Jendral Soeharto selaku panglima Angkatan Darat biar mengambil tindakan yg perlu untuk memulihkan keamanan & ketertiban Bangsa & negara Indonesia.
Surat Supersemar itu hingga di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yg dibawa langsung oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal itu menurut penuturan Sudharmono, di mana pada ketika itu ia menerima telpon dr Mayir Jendral Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam.
Sutjipto meminta supaya rancangan wacana pembubaran PKI disiapkan & diharuskan selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yg dijabat oleh Mayir Jendral Soeharto. Dan bahkan Sudharmono sendiri sempat berdebat dgn Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut hingga Supersemar itu tiba.
Beberapa Kontroversi Tentang Supersemar
-
- Menurut penuturan pada salah satu dr ketiga perwira tinggi AD yg akhirnya menerima surat itu, dikala mereka membaca kembali surat itu dlm perjalanan pulang ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi kemudian membacanya berkomentar “Lho ini kan perpindahan kekuasaan”.Tak jelas naskah asli Supersemar alasannya adalah beberapa tahun kemudian naskah yg orisinil surat ini dinyatakan hilang & tak jelas pula hilangnya surat ini pada siapa & di mana sebab pelaku sejarah insiden “lahirnya Supersemar” ini telah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf berkata bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yg disimpan di dlm suatu bank.
-
- Menurut Kesaksian A.M. Hanafi di dlm bukunya “A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto”, seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yg dipecat dengan-cara tak konstitusional oleh Soeharto. ia membantah kesaksian Lettu Sukardjo Wilardjito yg berkata bahwa ada nya kedatangan Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya yakni Amirmachmud, M. Jusuf & Basuki Rahmat pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yg menodongkan senjata pada Presiden Soekarno. Menurutnya, dikala itu, Presiden Ir Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya.
-
- Tentang pengetik Supersemar. Siapakah sebenarnya yg mengetik surat supersemar itu, masih tak terang. Ada beberapa orang yg mengaku mengetik surat supersemar itu, diantaranya Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, yg ketika itu selaku staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.
-
- Kesaksian yg disampaikan pada sejarawan gila, Ben Anderson, oleh seorang prajurit yg pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara itu mengemukakan bergotong-royong Supersemar diketik di atas surat yg berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Ini yg berdasarkan Ben jadi alasan kenapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.
-
- Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan yg ada di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, tatkala pengakuannya ditulis di aneka macam media massa setelah Reformasi 1998 yg pula menjadi tanda berakhirnya Orde Baru & pemerintahan Presiden Soeharto. ia menyatakan bahwa perwira tinggi yg hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu lokal bukan tiga perwira namun empat orang perwira yaitu ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean.
Artikel Terkait :