wargamasyarakat.org kali ini akan membicarakan perihal fungsi diplomatik, utamanya bagi negara kita Republik Indonesia, Selain membahas fungsi diplomatik, wargamasyarakat.org pula akan membicarakan ihwal peran diplomatik dengan-cara Representasi, Proteksi & Negoisasi serta mengurai hak-hak perwakilan diplomatik & tingkatan perwakilan diplomatik
Daftar Isi
Pengertian Perwakilan Diplomatik
Perwakilan diplomatik yaitu perwakilan yg kegiatannya mewakili negara ketika melaksanakan korelasi diplomatik dgn negara penerima atapunu suatu organisasi internasional.
Perwakilan diplomatik di negara kita Republik Indonesia merupakan Kedutaan Besar RI & Perutusan Tetap RI.
Fungsi Perwakilan Diplomatik.
Berdasarkan pada pasal 3 Konvensi Wina 1961, tugas seorang perwakilan diplomatik meliputi :
-
- 1.Mewakili negara pengantardi negara akseptor. (representasi)
-
- 2.Meningkatkan kekerabatan persahabatan antar dua negara serta membuatkan hubungan ekonomi, kebudayaan & ilmu wawasan
-
- 3.Melindungi kepentingan negara pengirim & kepentingan warga negaranya di tiap-tiap negara akseptor dlm batas-batas yg disetujui hukum internasional. (proteksi)
-
- 4.Memperoleh kepastian dgn semua cara yg sah ihwal keadaan & pertumbuhan negara akseptor serta melaporkannya pada negara pengirim.
-
- 5.Melakukan negosiasi dgn pemerintah negara peserta. (Negosiasi)
Negoisasi
Yang mampu duduk pada sebuah negosiasi pada umumnya yakni negara-negara yg berdaulat & berkepentingan. Namun mampu diberlakukan satu pengecualian dimana jikalau diizinkan oleh negara peserta yg lainya, negara-negara yg belum merdeka & mendapatkan suatu kedaulatan sarat untuk duduk pada perundingan. Seringkali bila perundingan itu dilaksanakan oleh utusan khusus, utamanya untuk masalah-kasus yg sifatnya teknis
Representasi
Menurut Gerhard von Glahn, yg dimaksud representasi yakni tak terbatas pada peran seremonial , Namun pula meliputi hak untuk meminta kejelasan (baik protes, meminta klarifikasi maupun melakukan penyelidikan) pada pemerintah negara setempat, sebab ia mewakili kebijakan politik dr negara yg mengirimnya. Sementara itu, bagi negara kita Indonesia, kekerabatan mancanegara yg dijalankan oleh perwakilannya sesuai dgn politik luar negerinya yg bebas aktif yg dikerjakan demi kepentingan nasional lewat diplomasi yg :
-inovatif
-antisipasif
-aktif
Dengan berpedoman pada hukum internasional yg berlaku.
Proteksi
Proteksi itu pula menyangkut negara ketiga dikala perwakilan diplomatik yg bersangkutan sedang transit di negara yg bersangkutan. Dalam perkembangannya pada obrolan-pembicaraan di Sidang Umum PBB seiring dgn adanya peningkatan kegiatan terorisme, ada dua prinsip yg timbul & sungguh mendasar pada hal itu, yakni : Semua negara harus melaksanakan keharusan-keharusan internasional masing- masing dgn menaati ketentuan konvensi termasuk pula peningkatannya. Perlunya peningkatan langkah-langkah-langkah-langkah khusus untuk melindungi individu-individu & perwakilan karena ada kesenjangan-kesenjangan yg ada dlm aturan konvensi yg diserahkan pada negara itu sendiri untuk menafsirkan & melaksanakan tindakan khusus wacana proteksi melalui metode perundangan nasional masing-masing negara.
Mengumpulkan data
Mengumpulkan data dgn cara yg sah & melaporkannya pada negara pengantarHal ini yaitu penting untuk dijalankan untuk memperlancar kepengurusan kepentingan negaranya di mancanegara.
Meningkatkan Hubungan Persahabatan
Saat melaksanakan tugas hubungan luar negeri, diperlukan : Memadukan seluruh potensi kolaborasi tempat untuk menciptakan sinergi dikala melaksanakan hubungan luar negeri. Mencari terobosan baru. Menyediakan data yg diharapkan & Mencari kawan di mancanegara. Mempromosikan potensi daerah di luar negeri. Memfasilitasi penyelenggaraan relasi mancanegara. Memberi tunjangan pada semua kepentingan nasional di mancanegara.Mengarahkan kerjasama supaya lebih efektif.
Hak-Hak Istimewa Perwakilan Diplomatik
-
- Mendapat kekebalan dr yuridiksi sipil serta kriminal negara akseptor. Para perwakilan diplomatik mendapat hak untuk melaporkan kalau terjadi gangguan kriminal selama ia berada di sana.
-
- Bebas terhadap bea & pajak yg berlaku di negara akseptor. Pajak yg wajib dibayarkan orang kebanyakan dibebaskan kepada diplomat tersebut.
-
- Mempunyai ruang privasi yg tak boleh diusik oleh pihak manapun.
-
- Bebas berpergian & berkomunikasi terkait dgn kebutuhan pribadinya
Tingkatan Perwakilan Diplomatik
Duta Besar
Pada perwakilan diplomatik, duta besar yakni tingkatan yg paling tinggi. Bisa dikatakan duta besar ialah ketua ataupun pemimpin dr semua perwakilan diplomatik yg bertugas pada sebuah negara. Oleh alasannya adalah itu duta besar memiliki kekuasaan yg penuh & luar biasa.
Duta
Duta pada perwakilan diplomatik bisa dibilang sebagai wakil dr duta besar. Duta ataupun biasa disebut gerzant ini merupakan tingkatan ke dua di dlm perwakilan diplomatik pada suatu negara. Sebagai tingkatan yg berada sempurna di bawah duta besar, duta bertugas untuk melakukan konsultasi dgn pemerintah negara tempatnya bertugas dikala terjadi persoalan antara dua negara.
Menteri Residen
Tingkatan berikutnya dlm diplomat yaitu menteri residen. Menteri residen tak memiliki hak untuk melakukan pertemuan dgn kepala negara di manapun ia bertugas alasannya menteri residen tak dianggap selaku perwakilan dr kepala negara. Seorang menteri residen cuma bertugas untuk mengurus urusan negara saja.
Kuasa Usaha
Kuasa usaha terbagi menjadi dua macam, yaitu kuasa usaha tetap yg menjabat selaku kepala dr suatu perwakilan, & kuasa usaha sementara yg melaksanaakn pekerjaan dr kepala perwakilan saat pejabat tersebut sedang tak ada di tempat.
Atase
Atase merupakan tingkatan perwakilan diplomatik yg paling bawah. Atase yakni seseorang yg bertugas selaku pejabat pembantu dr duta besar. Atase dibagi menjadi dua, yakni atase pertahanan & atase teknis.
Demikianlah klarifikasi mengenai peran perwakilan diplomatik serta hak istimewa & tingkatan perwakilan diplomatik, Semoga berguna
Artikel Terkait :