Contoh Jurnal Arsip Selaku Simpul Pemersatu Bangsa

Gambar 3. Naskah Pengesahan Undang Undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Kedua naskah tersebut telah disimpan dan dilestarikan di ANRI. Naskah Pengesahan Undang Undang Dasar Republik Indonesia (1945) dan Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang memperlihatkan legitimasi berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan menunjukkan legitimasi kepada Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta selaku Presiden dan Wapres Republik Indonesia. Naskah tersebut juga menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

4. Pancasila 

Salah satu pilar dari empat pilar yang harus dipertahankan sebagaimana disebut dalam pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15 Agustus 2008, seperti yang sudah dikemukakan di atas adalah Pancasila. Istilah Pancasila timbul pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945 saat Ir. Soekarno memberikan pidato pada Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang membahas wacana Dasar Negara Indonesia. Adapun cuplikan dari pidato tersebut yaitu sebagai berikut: “Saudara-saudara. 

Dasar Negara telah aku usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan. Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma memiliki arti keharusan, sedangkan kita membicarakan dasar. Saya bahagia terhadap simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? (Seorang yang datang bilang Pendawa Lima). Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, kemakmuran, dan Ketuhanan. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang sahabat kita ahli bahasa, namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.” (Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang disempurnakan ). 

Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, urutannya ialah selaku berikut: 

Hal yang sungguh menarik untuk dikemukakan ialah perihal “Ketuhanan” yang merupakan bab dari Pancasila. Dinamika pembahasan “Ketuhanan” dari sejak disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dirumuskan dalam Rancangan Pembukaan UUD 1945 oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Djakarta atau Djakarta Charter) hingga dengan disyahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Pancasila (1 Juni 1945) yang disampaikan oleh Bung Karno, “Ketuhanan” disebut sebagai “Sila Kelima dari Pancasila”. Yang menarik dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 tentang “Ketuhanan” tersebut yaitu diharapkannya “Ketuhanan yang berkebudayaan” dan “Ketuhanan yang berkeadaban”. Adapun cuplikan dari pidato yang menyangkut Ketuhanan tersebut adalah sebagai berikut: “Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap penduduknya mampu menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara Kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang berTuhan. Marilah kita amalkan, laksanakan agama, baik Islam, maupun Nasrani dengan cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu lain. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheiud, ihwal menghormati agama-agama lain. Nabi Isapun sudah menawarkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima dari negara kita yakni Ke Tuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya kalau Saudara-kerabat menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan keTuhanan Yang Maha Esa.” (Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang disempurnakan). Perlu kiranya disampaikan di sini wacana “rumusan Pancasila” dalam Alinea keempat Mukadimah atau Pembukaan Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, yangt lalu dikenal dengan Piagam Djakarta atau Djakarta Charter. Adapun Panitia Sembilan tersebut yakni : 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Mohammad Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. Abikoesno Tjokrosoejoso, 5. Abdoelkahar Moezakir, 6. H.A. Salim, 7. Mr. Achmad Saoebardjo, 8. Wachid Hasjim, 9. Mr. Muhammad Yamin. Adapun rumusan Pancasila dalam Alinea ke-4 Piagam Djakarta (Djakarta Charter) tersebut yaitu selaku berikut : “Kemudian dari pada itu … maka disusunlah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar terhadap: ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh budi/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inonesia.” Rumusan tersebut di atas pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 diubah atas ajakan Wakil Ketua PPKI Drs. Mohammad Hatta. Usulan perubahan tersebut yakni dengan menetralisir anak kalimat (7 kata) di belakang kata keTuhanan dan menggantinya dengan “Yang Maha Esa”. Adapun anak kalimat (7 kata) tersebut adalah “dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Dengan perubahan tersebut maka rumusannya menjadi: “Kemudian dari pada itu … maka disusunlah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar terhadap: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam budi dalam poermusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan dihilangkannya kata-kata “dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” di belakang kata “Ketuhanan”, maka akan mempersatukan bawah umur bangsa yang berbeda agama. Dengan dihilangkannya 7 (tujuh) kata tersebut bukan saja menerangkan kearifan dan kebesaran jiwa para pendiri republik yang dominan beragama Islam namun juga pasti dengan penghilangan 7 (tujuh) kata tersebut tidak berlawanan dengan fatwa agama Islam. Hal terakhir ini bisa dilihat dari pernyataan Muhammad Natsir (1954) selaku berikut: “Perumusan Pancasila yaitu hasil musyawarah para pemimpin pada ketika taraf perjuangan kemerdekaan memuncak 1945. Saya percaya bahwa di dalam kondisi demikian, para pemimpin yang berkumpul itu, yang sebagian besarnya yakni beragama Islam, pastilah tidak akan membenarkan sesuatu perumusan yang menurut persepsi mereka positif berlawanan dengan asas dan fatwa Islam.“ Pancasila yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, susunannya ialah selaku berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan disepakatinya penghilangan anak kalimat tersebut memberikan betapa para pendiri republik ini sangat terpelajar dan bijaksana. Ketika itu tidak diadakan voting. Dari sini mampu dilihat betapa besar toleransi orang Islam terhadap penganut agama lain. Dengan penghilangan anak kalimat tersebut, Hatta kemudian mengatakan “Inilah perobahan yang maha penting menyatukan segala bangsa.” 

Rumusan Pancasila yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut betul betul merupakan perekat bangsa, merupakan pemersatu bangsa. Lebih-lebih dengan sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Pancasila yang ialah jati diri bangsa dan merupakan salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa senantiasa mesti kita lestarikan. Yang penting ialah bagaimana mengamalkan Pancasila tersebut. Dengan demikian naskah Pancasila merupakan pemersatu atau perekat bangsa. 5. Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 yaitu salah satu pilar dari empat pilar yang harus dipertahankan sebagaimana disebut dalam pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15 Agustus 2008, seperti yang telah dikemukakan di atas. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Seperti kita pahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali, saat Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Amien Rais, MA. Telah disepakati bahwa di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya dilakukan terhadap batang badan saja dan bukan terhadap Pembukaan. Amandemen pertama ditetapkan oleh MPR tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen kedua ditetapkan oileh MPR tanggal 18 Agustus 2000, Amandemen ketiga ditetapkan oleh MPR tanggal 9 Nopember 2001, dan Amandemen keempat ditetapkan oleh tanggal 10 Agustus 2002. Adalah sangat menawan untuk disampaikan wacana dinamika pembahasan Rancangan UUD 1945 yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hingga dengan disyahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, khususnya yang menyangkut persatuan bangsa. Penting juga untuk disampaikan Undang-Undang Dasar 1945 tergolong amandemennya mengenai pasal-pasal persatuan. Seperti dieketahui bahwa Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat oleh Panitia sembilan yang diketuai oleh Bung Karno, yang lalu dikenal dengan Piagam Djakarta atau Djakarta Charter (dibentuk tanggal 22 Juni 1945) dan disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agutus 1945. a. Alinea ketiga Rancangan Pembukaan UUD 1945 Adapun alinea ketiga Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah selaku berrikut: “Atas berkat rachmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.” (Risalah Sidang PPKI, dengan ejaan yang disempurnakan).

Pada waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut pada Sidang Pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, ada anjuran dari seorang anggota PPKI yang bernama I Gusti Ktut Pudja yang berasal dari Bali meminta agar kata “Allah” diganti dengan kata “Tuhan”, sehingga rumusan alenea ketiga berbunyi : “Atas berkat rachmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh cita-cita luhur, semoga berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.” (Risalah sidang PPKI, dengan ejaan yang disempurnakan). Usulan tersebut diterima secara bulat oleh para anggota PPKI dan kemudian disyahkan. Dengan diubahnya kata “Allah” dengan kata “Tuhan” tersebut maka naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut menjadi pemersatu dan perekat bangsa. Karena agama yang memiliki “Allah” hanyalah Islam dan Katolik (Katolik dan Protestan). Sedangkan agama lain adalah Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu tidak mempunyai “Allah” namun mempunyai “Tuhan”. Kata “Tuhan” berlaku untuk semua agama tergolong Islam dan Nasrani. b. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 “Kemudian dibandingkan dengan itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kesejateraan lazim, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu aturan dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar terhadap: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam akal perwakilan serta dengan mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya juga menampung rumusan Pancasila sangat luar biasa. Begitu cerdasnya para pendiri republik merumuskan formula alat pemersatu dan perekat bangsa. Untuk itu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mesti dipertahankan sepanjang kurun. Karena ialah jati diri Bangsa Indonesia. Oleh alasannya itu patokan organisasi kemasyarakatan yang harus menggunakan asas Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 sangatlah tepat. Yang lebih penting lagi adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam banyak sekali faktor harus betul-betul dikerjakan dengan baik oleh semua pihak.

c. Pasal 6 ayat (1) Rancangan UUD 1945 Adapun bunyi Pasal 6 ayat (1) Rancangan UUD 1945 tersebut yaitu sebagai berikut: “Presiden yakni orang Indonesia aseli yang beragama Islam.” Rumusan ini ialah usulan Ir. Soekarno pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Hal ini dapat dilihat dari Risalah Sidang BPUPKI yang dipimpin ketuanya Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat tanggal 16 Juli 1945, selaku berikut: “Yang saya usulkan ialah: “…Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia aseli yang beragama Islam.” Saya mengenali buat sebagian pihak kaum kebangsaan ini bermakna sesuatu hal yang bermakna pengorbanan tentang dogma. Tetapi apa boleh buat. Karena bagaimanapun kita sekalian yang datang disini, dibilang 100% sudah yakin, bahwa justru olkeh alasannya adalah masyarakatIndonesia terdiri dari pada 90% atau 95% orang-orang yang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden Indonesia tentulah orang yang beragama Islam. … Saya minta, supaya apa yang aku ajukan itu diterima dengan lingkaran oleh anggota sekalian, meskipun aku mengenali bahwa ini memiliki arti pengorbanan yang sehebat hebatnya, terutama sekali dari pihak Saudara-kerabat kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam. Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, agar sukalah Saudara-saudara mengerjakan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, biar kita mampu lekas menyelesaikan semoga Indonesia Merdeka bisa lekas tenang. Demikianlah Paduka Tuan Ketua yang mulia suka mengusahakan biar sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan kesepakatan yang sebulat-bulatnya dari segenap sidang untuk apa yang saya usulkan tadi itu.” (Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang disempurnakan). Usulan Bung Karno “Presiden ialah orang Indonesia aseli yang beragama Islam” ini saat itu disetujui sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Namun dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Bung Hatta merekomendasikan supaya kata-kata “yang beragama Islam” dihilangkan, sehingga rumusannya menjadi “Presiden yakni orang Indonesia aseli”. Mengenai tawaran Bung Hatta tersebut yakni selaku berikut: 

“Oleh alasannya kehendak kita semua adalah menyatakan bangsa Indonesia semuanya, semoga dalam kurun yang genting ini merealisasikan persatuan yang lingkaran maka pasal-pasal yang bertentangan dikeluarkan dari U&ndang-Undang Dasar. Oleh sebab itu maka mampu disetujui, misalnya pasal 6 alinea 1 menjadi “Presiden adalah orang Indonesia Aseli”. “Yang beragama Islam” dicoret, oleh sebab penetapan yang kedua, Presiden Republik orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna. Oleh karena mungkin  dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya barangkali orang Idslam yang hendak menjadi Presiden, sedangkan dengan mencampakkan ini maka seluruh Hukum Undang-Undang Dasar mampu diterima oleh kawasan-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam misalnya yang pada waktu sekarang diperintah Kaigun. Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antara berbagai golongan, sehingga mempermudah pekerjaan kita pada waktu kini ini.” (Risalah Sidang PPKI, dengan ejaan yang disempurnakan). 

Usulan Bung Hatta ini disetujui sidang PPKI, sehingga rumusan pasal 6 ayat (1) adalah “Presiden yaitu orang Indonesia aseli”. Rumusan baru, anjuran Bung Hatta ini menjadi pemersatu dan perekat bangsa. 

d. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Salah satu pilar dari empat pilar yang mesti dipertahankan sebagaimana disebut dalam pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15 Agustus 2008, seperti yang sudah dikemukakan di atas adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 25A UUD 45 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan daerah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” 

Pasal ini ialah hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR tanggal 18 Agustus 2000. Adalah penting untuk disampaikan di sini bahwa ada suatu Konvensi Internasional yang menyangkut dengan wilayah negara, terutama kawasan negara yang ditinggalkan oleh negara pendahulu. Konvensi Internasional tersebut yaitu “Vienna Convention 1983 on State Succession, in respect of State Property ….”, yang esensinya adalah Wilayah Negara yang ditinggalkan oleh Negara pendahulu (predecessor state) menjadi wilayah negara penerusnya (successor state). Dalam konteks Indonesia mempunyai arti wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni kawasan yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dari Sabang sampai Merauke (dari barat hingga ke timur) dan dari Pulau Miangas hingga Pulau Roti (dari utara ke selatan) ialah wilayah NKRI, sebagaimana sering disebut oleh Presiden SBY. Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa Pulau Miangas pada tahun 1928 sudah ditentukan/ditetapkan oleh Arbritrase Internasional selaku milik Belanda ketika terjadi sengketa antara Belanda dan USA perihal Pulau Miangas tersebut. Lain halnya dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang pada tanggal 17 Desember 2002 oleh International Court of Justice (ICJ) diputuskan menjadi milik Malaysia ketika sebelumnya disengketakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Kekalahan Indonesia atas Pulau Sipadan & Pulau Ligitan, masih adanya pulau-pulau terdepan (pulau terluar) yang beresiko sengketa dengan Negara tetangga, serta problem lain yang berkenaan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, kesepakataninternasional, kontrak karya, dan lain lain mendorong ANRI dan DPR RI dalam menyusun Undang-Undang Kearsipan untuk merumuskan pasal-pasal yang bisa menolong memecahkan permasalahan tersebut di atas. Secara singkat mampu disampaikan bahwa salah satu pemecahan dilema tersebut yaitu dengan menciptakan perumpamaan baru, yang cuma ada di Indonesia, yakni “Arsip Terjaga” (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 : Pasal 1 angka 8, Pasal 34 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 83, dan Pasal 84 (Untuk ulasan arsip terjaga lihat postingan Djoko Utomo “Arsip Terjaga : Penjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI” dalam Jurnal Kearsipan ANRI Vol 6, No. 1, Desember 2011). Namun demikian, kiranya ada baiknya disampaikan kembali secara singkat (apa yang dimaksud dengan Arsip Terjaga). Arsip tersadar ialah arsip Negara yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, persetujuan karya, dan persoalan pemerintahan yang strategis yang berhubungan dengan keberadaan dan kelancaran hidup bangsa dan Negara yang mesti dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Namun sangat disayangkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Terjaga tidak dijabarkan melainkan “direduksi” atau “dikebiri”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ini, Arsip Terjaga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 51. Perlu dicatat bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1, ungkapan Arsip Terjaga juga dihilangkan. Ini sungguh mengenaskan alasannya persoalan yang sangat penting yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini, seperti persoalan perbatasan, kepulauan, kesepakataninternasional, kontrak karya, dan sebagainya justru dihilangkan. (Lihat misalnya, Kementerian Pertahanan RI yang menyebabkan Pulau Nipa, Kepuluan Riau yang ialah pulau terdepan (pulau terluar) yang memiliki batas dengan Singapore dijadikan percontohan pengawalan pulau terluar (Media Indonesia, 11 Oktober 2012). Padahal dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 perihal Kearsipan, seperti sudah disampaikan sebelumnya, Arsip Terjaga dikelola dalam 3 pasal, adalah : 1) Pasal 1 angka 8 (definisi Arsip Terjaga), 2) Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1). Sungguh sangat disayangkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ternyata tidak menjabarkan arsip tersadar ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. 

Sudah barang pasti wilayah NKRI sekarang ini diadaptasi dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-seruan Republik Indonesia yang berlaku. Misalnya, Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, yang lalu dikukuhkan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960 ihwal Perairan Indonesia, yang menetapkan batas perairan laut Indonesia ialah 12 (duabelas) mil. Perpu Nomor 4 Tahun 1960 ini merupakan pengganti dari Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939, yang menetapkan batas perairan maritim yaitu 3 (tiga) mil. Deklarasi Djuanda merupakan awal digulirkannya Konsep Wawasan Nusantara. Perpu Nomor 4 Tahun 1960 ini lalu disempurnakan menjadi/diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 wacana Perairan Indonesia. Undang-Undang ini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia ialah Negara Kepulauan (Archipelago State). Di dalam konsep Negara Kepulauan, maritim dan selat yakni pemersatu, bukan pemisah. Oleh sebab itu lagu “dari Sabang hingga Merauke”, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia” ialah selaras dan sejalan dengan konsep negara kepulauan. Perlu juga disampaikan di sini bahwa Konsep Archipelago State diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk konvensi aturan bahari yang disebut United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982. Konvensi ini pada tanggal 31 Desember 1985 diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 ihwal Pengesahan UNCLOS. Dalam konteks ini perlu juga disebut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, ialah 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 perihal Daftar Koordinat Geografis Titik-Titk Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 ihwal Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar. 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Wilayah Negara Indonesia ini bisa dilihat dari Peta NKRI yang dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL (sekarang Badan Informasi Geospasial). Peta yakni arsip. Arsip peta di dalam kearsipan disebut arsip kartografik. Peta NKRI tersebut juga ialah alat pemersatu dan perekat bangsa. Perlu kiranya diingatkan kembali bahwa arsip yaitu naskah. Hal ini berarti pula bahwa Naskah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya adalah arsip, dan arsip-arsip yang disebut di atas adalah merupakan simpul-simpul pemersatu bangsa.

Gambar 4. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Indonesia terdiri atas 18.108 pulau besar dan kecil, 33 provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota.