Bahasa Keilmuan Hukum

Bahasa keilmuan hukum adalah bahasa aturan teoritis, ialah bahasa aturan yang bersifat ilmiah yang dipakai dalam mempelajari ilmu hukum. Hal ini mencakup membuatkan perumpamaan yang dipakai oleh para pengajar ilmu hukum, didalam berbagai peraturan perundang-seruan dan keputusan-keputusan yang berisi aturan yang dipelajari secara ilmiah.

Bahasa keilmuan aturan terbagi dua, ialah :

1. Bahasa Hukum Praktis, banyak dipakai dalam keputusan-keputusan dan peraturan perundang-usul. Hal ini berisikan kaidah-kaidah aturan yang menertibkan kehidupan insan dan masyarakat pada umunya, misalnya hukum pasal demi pasal.
2. Bahasa Hukum Teoritis, yakni istilah-ungkapan yang menawarkan pemahaman hukum secara teoritis. Hal ini dipelajari dalam pengirim ilmu aturan.

1. Kebiasaan dan Adat

Kebiasaan ialah terjemahan dari bahasa Belanda gewoonte sedangkan adab berasal dari ungkapan Arab Adah, yang tujuannya juga kebiasaan. Jadi kedua perumpamaan tersebut mempunyai arti yang sama adalah kebiasaan. Namun menurut ilmu hukum kebiasaan dan adab itu mampu dibedakan pengertiannya. Perbedaan itu mampu dilihat sisi pemakaiannya selaku perilaku atau tingkah laku insan atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia.

Apabila kebiasaan itu sudah dilaksanakan orang banyak maka kebiasaan itu menjadi adat. Jadi budbahasa adalah kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh penduduk . Atau mampu dibilang ialah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh penduduk adab setempat secara turun-temurun.

Tetapi sejarah perundang-usul di Indonesia membedakan pemakaian ungkapan kebiasaan dan adab itu, ada kebiasaan di luar perundangan dan ada kebiaaan yang diakui oleh perundangan, sedangkan adab senantiasa diartikan diluar perundangan. Hal mana menjadikan ada ungkapan aturan kebiasaan dan hukum, budpekerti yang ialah aturan tidak tertulis dan tertulis.

2. Hukum Adat & Perundangan

Pada lazimnya aturan akhlak tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi, jadi tidak tersusun secara sistematis. Bentuk hukum adat tidak terencana, keputusannya tidak menggunakan konsideran, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak memiliki klarifikasi.

Hukum etika yakni aturan yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan negara tergolong pula aturan kebiasaan. maka dapat dibedakan hukum dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit memberikan aturan adab yang tradisional yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat aturan budpekerti tertentu, seperti hukum etika batak, adat bali dan sebagainya. Dalam arti luas mencakup aturan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya, dalam lembaga-lembaga masyarakat, dan dalam forum keneragaan yang semuanya tidak tertulis dalam bentuk perundangan.

Perundangan yaitu semua peraturan yang tertulis dalam bentuk keputusan yang dibuat dengan sistem tertentu, terutama oleh pemerintah negara dan adakalanya dalam bentuk kodifikasi.

3. Hubungan Hukum Dan Hak

Hubungan hukum berasal dari bahasa Belanda rechtsbetrekkingyaitu kekerabatan yang terjadi dalam penduduk , baik antara subyek dengan subjek aturan maupun antara subjek aturan dengan benda, yang diatur oleh aturan dan mengakibatkan akhir hukum ialah hak dan kewajiban. Hukum itu mengontrol korelasi hukum antara tiap orang, tiap penduduk , tiap forum, bahkan tiap negara.

Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh aturan senantiasa mempunyai dua sisi. Sisi yangsatu yaitu hak dan segi yang lain yaitu kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak ialah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh aturan dan ialah sebuah kepentingan yang dilindungi oleh aturan. Baik eksklusif maupun lazim. Dapat diartikan bahwa hak ialah sesuatu yang pantas atau patut diterima. Contoh hak : hak untuk hidup, hak untuk mempunyaikeyakinan dan lain-lain

Sedangkan kewajiban adalah sebuah beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain keharusan adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contoh keharusan : Dalam jualbeli, jika kita berbelanja sebuah barang, maka kita wajib mengeluarkan uang barang tersebut.

Perwujudan aturan menjadi hak dan keharusan itu terjadi dengan adanya perantaraan insiden hukum. Segala insiden atau insiden dalam kondisi tertentu yakni peristiwa hukum. Untuk terciptanya suatu hak dan kewajiban dibutuhkan terjadinya peristiwa yang oleh aturan dihubungkan selaku balasan. Karena kebanyakan aturan itu bersifat pasif. Contoh: Terdapat ketentuan “barangsiapa mencuri, maka mesti dihukum”. Maka bila tidak terjadi insiden pencurian maka tidaklah ada akibat aturan.

4. Hak Absolut dan Hak Relatif

Hak mutlak (absolute rechten) ialah Hak mutlak yaitu setiap kekuasaan mutlak yang oleh aturan diberikan terhadap subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak buat kepentingannya. Hak mutlak terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Hak asasi manusia, yakni hak yang diberikan oleh aturan terhadap setiap insan.
2. Hak publik absolute, misalnya hak suatu bangsa untuk merdeka dan berdaulat.
3. Sebagian dari hak privat yang terdiri atas hak pribadi insan, hak keluarga, dan hak-hak perihal harta kekayaan.

Hak relative (nisbi) yaitu setiap kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk menuntut subjek hukum lain tertentu biar berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif juga terbagi menjadi tiga kelompok, adalah:

1. Hak public relatif, yaitu hak dari penguasa untuk memutuskan eksekusi, untuk memungut pajak, dan beacukai yang ditujukan terhadap subjek aturan tertentu. misalnya hak Negara untuk menghukum pelanggar undang-undang.
2. Hak keluarga relatif, yakni hak relasi kekeluargaan, contohnya hak dan kewajiban suami istri.
3. Hak kekayaan relatif yaitu semua hak kekayaan yang bukan hak kebendaan, mirip hak tagihan.

5. Subjek dan Objek Hukum

Dalam dunia aturan, subyek hukum mampu diartikan sebagai pembawa hak, ialah manusia dan tubuh hukum.

1. Manusia (naturlife persoon), berdasarkan aturan, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek aturan secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek aturan. Manusia dianggap sebagai hak mulai beliau dilahirkan sampai dengan beliau meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun mampu dianggap selaku subyek aturan jikalau terdapat permasalahan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang selaku subyek aturan yang “tidak cakap” hukum. Maka dalam melakukanperbuatan-tindakan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.
2. Badan Hukum (recht persoon), yaitu suatu tubuh yang berisikan kumpulan orang yang diberi status”persoon” oleh aturan sehingga memiliki hak dann kewajiban. Badan hukum dapat melaksanakan perbuatan aturan selaku pembawa hak manusia. Seperti melaksanakan perjanjian, memiliki kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan tubuh hukum dengan manusia sebagai pembawa hak ialah badan hukum tidak mampu melakukanperkawinan, tidak mampu diberi hukuman penjara, tetapi badan aturan dimungkinkan mampu dibubarkan.

Obyek Hukum, ialah segala sesuatu yang mampu menjadi hak dari subyek hukum. Atau segala sesuatu yang mampu menjadi obyek sebuah perhubungan aturan. Obyek aturan dapat pula disebut sebagai benda. Merujuk pada KUHPerdata, benda adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang mampu dikuasai oleh hak milik.Benda itu sendiri dibagi menjadi :

1. Berwujud / Konkrit

a. Benda bergerak 

– bergerak sendiri, acuan : hewan.

– benda digerakkan, teladan : kendaraan.

b. Benda tak bergerak, acuan tanah, pohon-pohon dsb.

2. Tidak Berwujud/ Abstrak teladan gas, pulsa dsb

6. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum ialah kejadian/peristiwa yang akibatnya di atur oleh hukum. kejadian aturan di bagi 2 (alasannya tindakan subjek hukum (insan atau badan huku) dan karenn bukan tindakan subjek hukum (alasannya adalah UU pola : kelahiran, akhir hayat, daluwarsa, melepaskan / mendapatkan = exstinctief / akuisitief )

Menurut aturan, insiden aturan dibagi menjadi dua yakni :

1. Peristiwa hukum bersegi satu, adalah kejadian hukum yang hanya ditimbulkan oleh satupihak saja. Contoh : pembuatan surat wasiat, bantuan hibah.
2. Peristiwa aturan bersegi dua, yaitu kejadian aturan yang ditimbulkan oleh dua pihak ataulebih. Contoh : perjanjian, perikatan.

Peristiwa aturan, memuat ciri-ciri:

1. insiden.
2. yang dalam dirinya membawa serta balasan-akibat aturan.
3. yang ditautkan pada kejadian itu oleh aturan nyata.

Yang dimaksud dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum atau rechtsfeit yaitu kejadian kemasyarakatan yang jadinya dikelola oleh hukum, semoga lebih terperinci akan disampaikan beberapa contoh yang relevan dengan perumpamaan insiden hukum, sebab tidak setiap peristiwa kemasyarakatan kesudahannya dikelola oleh hukum.

Peristiwa transaksi jual beli barang. Pada insiden ini terdapat akhir yang dikontrol oleh aturan, ialah timbulnya hak dan keharusan, sebagaimana pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ”Jual beli yaitu sebuah kesepakatan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sebuah kebendaan, dan pihak yang lain untuk  membayar harga yang sudah dijanjikan”