Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia Secara Biasa Dan Universal

Prinsip-prinsip demokrasi – Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Beberapa negara menganut sistem demokrasi termasuk Indonesia. Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi secara universal dan umum yang diterapkan pada negara demokrasi seperti Indonesia.

Adapun pemahaman demokrasi secara umum yaitu sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengganti hidup mereka. Singkatnya demokrasi diartikan selaku pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi memang mengutamakan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Selain itu asas toleransi dan bersama-sama juga penting untuk dijunjung tinggi, utamanya pada penduduk yang beragam latar belakangnya.

Negara demokrasi juga mengamati jaminan hukum dan HAM. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan peradilan. Selain itu hak asasi dari warga negara juga harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.

(baca juga macam-macam demokrasi)

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Berikut ini akan diterangkan apa saja 11 prinsip demokrasi secara universal dan umum, serta bagaimanakah penerapan prinsip demokrasi di Indonesia dari sisi pemerintahan dan rakyatnya.

1. Kedaulatan Rakyat

Salah satu prinsip demokrasi secara universal yang utama adalah adanya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam penerapannya, rakyat berhak maju ke badan legislatif sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara lazim. Rakyat juga menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.

2. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah

Prinsip demokrasi selanjutnya ialah pemerintahan berdasarkan kesepakatan dari yang diperintah. Artinya pemerintahan harus berjalan sesuai keinginandan aspirasi dari rakyat itu sendiri.

Rakyat harus terus mengontrol kinerja pemerintahan, baik melalui forum resmi badan legislatif mirip dewan perwakilan rakyat atau DPD, atau lewat penyampaian pendapat secara tidak resmi, guna menyanggupi asas demokrasi itu sendiri.

3. Kekuasaan Mayoritas

Dalam sebuah negara demokrasi, pihak lebih banyak didominasi memiliki kekuasaan lebih, apalagi pada negara yang bermacam-macam, baik dari suku, agama, atau ras. Hal ini juga berlaku pada pengambilan keputusan dan kebijakan.

Jika cara mufakat tidak mampu diraih, maka pengambilan keputusan melalui suara terbanyak atau secara umum dikuasai akan dipakai. Cara pemungutan bunyi juga digunakan untuk penyeleksian kepala negara dan kepala tempat.

4. Hak-Hak Minoritas

Meski secara umum dikuasai mempunyai kuasa lebih, tetapi pada prinsipnya hak-hak minoritas juga mesti tetap dijaga, dihormati, dan juga dilindungi. Kelompok minoritas bisa diidentifikasikan dari suku, ras, agama, golongan, atau bahkan opsi politiknya.

Walau menjadi minoritas dalam sebuah negara, bukan memiliki arti mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dibandingkan dengan pihak mayoritasnya.

5. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar bagi seluruh manusia yang ada sejak lahir sebagai karunia Tuhan. Hak asasi manusia tiap warga negara mesti dijamin oleh pemerintah.

Apalagi dalam negara demokrasi, tentu jaminan HAM wajib dikerjakan oleh pemerintah. Hak-hak dasar tiap warga negara harus dijaga dan dilindungi, misalnya yakni hak hidup, hak beropini, hak menerima pendidikan, hak berkeyakinan dan sebagainya.

6. Pemilihan yang Bebas, Adil, dan Jujur

Prinsip demokrasi di Indonesia selanjutnya ialah adanya pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Dalam melaksanakan pemilu baik pilpres (pemilu presiden), pilkada (pemilu kepala daerah), atau pileg (pemilu legislatif), dilakukan asas luber jurdil (eksklusif, umum, bebas, belakang layar, jujur, adil).

Asas luber jurdil ini harus ditegakkan dan dipraktekkan oleh tiap warga negara. Pemilihan mesti bersifat bebas tanpa adanya paksaan, jujur tanpa adanya kecurangan, serta adil tanpa adanya tekanan.

7. Persamaan di Depan Hukum

Dalam negara demokrasi, penting untuk menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Hukum harus bisa ditegakkan setegak-tegaknya, tanpa pandang bulu siapa orang yang diadili dalam metode peradilan.

Artinya semua orang mempunyai kedudukan yang serupa di mata hukum, tanpa menatap status, kasta, jabatan, atau kekayaan. Pejabat, pengusaha, atau rakyat kecil memiliki kedudukan yang sama pada proses pengadilan.

8. Proses Hukum yang Wajar

Prinsip demokrasi berikutnya yaitu proses hukum yang masuk akal. Yang dimaksud prinsip ini yaitu aturan harus ditegakkan dengan seharusnya, dengan membela kebenaran dan menghukum yang salah.

Pada prakteknya, aparat dan penegak aturan belum mampu menerapkan proses ini, sebab masih banyak praktek suap dan korupsi. Ada masalah aturan yang tidak diproses, sebaliknya ada juga perkara-masalah kriminalisasi tokoh tertentu. Hal ini tentu tidak boleh terjadi jikalau ingin menerapkan prinsip demokrasi secara biasa .

9. Pembatasan Pemerintah Secara Konstitusional

Prinsip demokrasi berikutnya yaitu pembatasan pemerintah secara konstitusional. Adanya konstitusi penting sebagai dasar hukum negara yang harus dipatuhi segenap elemen bangsa.

Konstitusi menampung aturan-hukum yang harus dikerjakan, sekaligus menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah tidak mampu adikara melakukan kuasanya alasannya dibatasi oleh hukum konstitusi.

10. Pluralisme Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam negara demokrasi, prinsip pluralisme harus dijalankan dan ditegakkan. Apalagi pada negara yang beragam, pluralisme penting untuk dipraktekkan, baik pada bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Untuk itu alangkah baiknya jika suatu perbedaan justru dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia ialah Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berlawanan-beda tapi tetap satu jua.

11. Nilai-Nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerjasama, dan Mufakat

Prinsip demokrasi secara biasa yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, koordinasi, dan mufakat. Poin-poin tersebut menjadi ciri khas negara demokrasi yang dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Toleransi merupakan sifat menghargai perbedaan. Pragmatisme memiliki arti mengutamakan kemanfaatan secara biasa . Kerjasama mempunyai arti saling bahu membahu untuk meraih kepentingan bareng . Sementara mufakat memiliki arti hasil yang ditimbulkan dari proses musyawarah bersama.

Nah itulah tumpuan 11 prinsip demokrasi secara universal dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk dilaksanakan dan ditegakkan guna menuju tata cara demokrasi yang baik dan benar bagi seluruh rakyatnya.