PROPOSAL TESIS
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (resources), baik sumber daya alam (natural resources), maupun sumber daya insan (human resources) dan kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah pembangunan. Pengembangan sumber daya insan (human resources development) ialah sebuah proses kenaikan mutu atau kemampuan manusia dalam rangka meraih suatu tujuan pembangunann bangsa, yang mencakup penyusunan rencana, pengembangan dan pengelolaan sumber insan (Notoatmodjo, 2003).
Menurut Depkes (2003) wacana kebijakan dan seni manajemen desentralisasi Bidang Kesehatan disebutkan bahwa dalam memantapkan tata cara administrasi sumber daya insan kesehatan perlu dilakukan peningkatan dan pemantapan perencanaan, pengadaan tenaga kesehatan, pendayagunaan dan pemberdayaan profesi kesehatan.
Untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010, pembangunan kesehatan ditujukan untuk membuat dan mempertahankan Provinsi/Kabupaten/Kota Sehat dengan menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, untuk itu diharapkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata baik penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kesehatan di unit Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) (Depkes 2004).
Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 perihal tenaga kesehatan, bahwa tujuan penempatan/distribusi tenaga kesehatan yakni untuk tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan.
Di Indonesia jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas tahun 2007 ialah 168.377 orang. Jumlah dokter biasa yang melakukan pekerjaan di puskesmas sebanyak 10.763 orang (PNS maupun PTT). Dengan jumlah puskesmas sebanyak 8.015, maka rata-rata tiap puskesmas dilayani oleh 1-2 orang dokter umum. jumlah dokter gigi yang melakukan pekerjaan di puskesmas sebanyak 4.296 orang yang mempunyai arti belum semua puskesmas mempunyai dokter gigi.
Dari data tersebut terlihat terperinci fenomena antara ketersediaan puskesmas dan tenaga dokter sebagai penegak diagnosis penyakit, menimbulkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal utamanya pada Puskesmas terpencil di Indonesia. Kelemahan pelayanan kesehatan dilihat dari sudut tenaga kesehatan ialah yang menyangkut penyebaran yang belum merata, mutu pendidikan yang belum mencukupi (Depkes, 2000)
Provinsi Lampung yang berisikan 2 kota dan 9 kabupaten, dari data profil kesehatan tahun 2007 memperlihatkan bahwa di Provinsi Lampung mempunyai 29 rumah sakit baik pemerintah ataupun swasta, 246 Puskesmas, yang berisikan 40 Puskesmas rawat inap, 744 Puskesmas Pembantu dan 253 Puskesmas Keliling (profil kesehatan Provinsi Lampung 2007). Jika dilihat dari rasio puskesmas per 100.000 penduduk, maka rasionya sebesar 3,37, ini berarti setiap100.000 masyarakatdilayani oleh 3 puskesmas, dan cakupan ini belum mencapai sasaran yang ditetapkan yakni 5 per 100.000 penduduk.
Ratio tenaga dokter dibanding penduduk selama 3 tahun terakhir condong meningkat, pada tahun 2007 sebesar 8,53 artinya setiap 100.000 masyarakatdilayani oleh 8 orang dokter. Apabila dilihat rasio tenaga dokter di Provinsi Lampung angka tersebut cukup menggembirakan, akan namun dari distribusi tenaga dokter per kabupaten/kota jumlah tenaga dokter di Provinsi Lampung yang ada sebanyak 914 orang, tenaga dokter condong berada di kawasan kota daripada di kabupaten, adalah 36,32 % (332 orang) berada di Kota Bandar Lampung dan 11,71 % berada di Kota Metro, sementara ada kabupaten yang memiliki tenaga dokter masih dibawah 10 % dari total dokter yang ada di Provinsi Lampung. Untuk tenaga Perawat dan Bidan jumlah tenaga yang ada sebanyak 6.735 orang, dan persebarannya 20,27 % berada di Kota Bandar Lampung.
Jika dilihat dari persebaran tenaga kesehatan terutama tenaga dokter, sekitar 10 % Puskesmas di Kabupaten yang tidak memiliki tenaga dokter dan dokter gigi, dan pada wilayah-wilayah terpencil ada beberapa puskesmas yang hanya dilayani oleh 2 orang tenaga perawat dan 2 orang staf umum.(Profil Kesehatan Lampung 2007). Dengan terjadinya penumpukan tenaga kesehatan di daerah tertentu (daerah perkotaan) menimbulkan pelayanan kesehatan di kabupaten khususnya daerah yang tidak diminati dan tempat terpencil menjadi tidak optimal, sehingga derajat kesehatan penduduk didaerah akan semakin rendah.(Depkes, 2002)
Departemen Kesehatan dalam melakukan perencanaan tenaga kesehatan, telah mengeluarkan akal adalah 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang dokter, dan untuk daerah perkotaan mampu ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan menyaksikan jumlah kunjungan dan beban kerja puskesmas.
Sebagai contoh dasar struktur organisasi puskesmas, Departemen Dalam Negeri sudah mengeluarkan SK Mendagri No. 23 tahun 1994, perihal Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas, kemudian Biro Organisasi dan Tata Laksana Departemen Kesehatan RI menciptakan secara detail berikut.
Tabel 1.1
Kebutuhan jumlah tenaga kesehatan di puskesmas
|
JENIS TENAGA
|
PUSKESMAS NON DTP
|
PUSKESMAS DTP
|
PUSKESMAS PEMBANTU
|
|
1. Dokter
|
2
|
3
|
–
|
|
2. Perawat
|
1-3
|
2-4
|
–
|
|
3. Bidan
|
2-3
|
5
|
1
|
|
4. Paramedis
|
10
|
11
|
1
|
Menurut data profil kesehatan tahun 2007, Provinsi Lampung yang memiliki 2 kota dan 9 kabupaten, memiliki sarana rumah sakit lazim sebanyak 26 buah, puskesmas sebanyak 246 buah, 744 puskesmas pembantu dan 744 puskesmas keliling, dengan mengasumsikan 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang dokter, maka diperlukan 246 x 2 dokter = 492 tenaga dokter, sedang tenaga dokter yang melakukan pekerjaan di puskesmas dikala ini yaitu 327 dokter biasa (PNS dan PTT), dengan demikian di Lampung sebenarnya masih kekurangan 165 tenaga dokter biasa untuk melakukan pekerjaan di puskesmas.
Apabila dilihat dari aspek persebaran tenaga dokter, maka distribusi tenaga dokter masih condong pada wilyaha perkotaan. Kabupaten Way Kanan, salah satu kabupaten yang memiliki 18 Puskesmas hanya dilayani oleh 10 orang tenaga dokter, kalau dengan perkiraan 1 puskesmas dilayani oleh 1 dokter, maka ada sekitar 8 puskesmas yang tidak mempunyai tenaga dokter, sementara Kota Bandar Lampung yang mempunyai puskesmas sebanyak 22 buah dilayani oleh 112 tenaga dokter, yaitu 74 dokter biasa dan 38 dokter gigi, jika dengan asumsi daerah perkotaan 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang tenaga dokter, berarti terjadi kelebihan tenaga sebanyak 68 tenaga dokter.
Apabila perkiraan kebutuhan tenaga dokter dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien, Kota Bandar Lampung dalam 1 tahun memilki jumlah kunjungan pasien sebesar 933.798 atau 30,73 % (Profil Kesehatan Lampung 2007) dari total kunjungan pasien seluruh provinsi, dengan asumsi waktu kerja/hari adalah 5 jam dan jumlah hari kerja perminggu yakni 6 hari maka dapat diperkirakan jumlah keperluan tenaga dokter di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 12 orang dokter.
Beberapa pendekatan kebijakan yang mungkin dapat diambil untuk menjebatani duduk perkara SDM kesehatan yaitu melalui pendekatan kebijakan SDM kesehatan dan kebijakan supply and demand SDM kesehatan. Sedangkan dengan pendekatan struktural atau perundang-undangan, pemerintah lebih mengembangkan fungsi pengawasan, pengakuan dan lisensi (Ilyas, 2002).
Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) terutama dalam subsistem SDM kesehatan, penyusunan rencana SDM kesehatan ialah salah satu unsur utama dari subsistem tersebut yang menekankan pentingnya upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Depkes, 2004)
Departemen Kesehatan melalui Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 telah mengeluarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga kesehatan di tingkat Provinsi/Kab/Kota serta rumah sakit berdasarkan beban kerja/Work Load Indicator Staf Need (WISN), namun pelaksanaan dan implementasi dari perencanaan kebutuhan Tenaga kesehatan berdasar beban kerja sungguh susah, sebab petugas mesti melaksanakan tindakan perkiraan, yaitu 1. Menetapkan Waktu Kerja tersedia pertahun, 2. Menetapkan klasifikasi SDM, 3.Menyusun patokan beban kerja, 4. Menyusun Standar fleksibilitas, 5. Perhitungan Kebutuhan tenaga per unit kerja, alasannya rumit dan terbatasnya tenaga perencana dan pengelola SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka aku merasa perlu untuk berbagi rancangan tata cara isu penyusunan rencana tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja di Puskesmas
Dalam melakukan upaya perencanaan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bertujuan untuk memajukan kualitas pelayanan, sangat terkait dengan aspek internal maupun eksternal ang meningkat ketika ini. Beberapa problem yang diperkirakan akan menjadi kendala utama dan berpengaruh dalam acara penyusunan rencana, pengembangan dan pemberdayaan manusia kesehatan ialah globalisasi, otonomi daerah, entrepreneurship kesehatan, mutu kelulusan dan pegawai negeri, pemerataan tenaga kesehatan, masa depan institusi kesehatan, tenaga kerja kesehatan Indonesia dan tata cara isu (BPPSDMK, 2004)
Kendala yang sangat dirasakan dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi SDM kesehatan didaerah yaitu data dan info tenaga kesehatan yang masih sukar diperoleh, sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan SDM kesehatan secara nasional sesudah adanya kebijakan desentralisasi, tata cara pengumpulan data didaerah sungguh beraneka ragam, bahkan di beberapa tempat tidak ada unit yang mempunyai fungsi untuk penyediaan data SDM kesehatan (BPPSDMK, 2004), dan pengelolaan info di kabupaten/kota belum berjalan optimal, terutama dalam menyaksikan kebutuhan data dan informasi secara keseluruhan dari tata cara berita yang ada, ditunjang kesanggupan penyusunan rencana tenaga kesehatan yang masih lemah, dimana penyusunan rencana kebutuhan masih menurut undangan keperluan tenaga dari provinsi untuk mengisi kekurangan tenaga yang ada di kabupaten/kota, dan hal ini masih juga terjadi pada nyaris semua kabupaten/kota di Indonesia (Zulkarnain, 2000).
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 844.607 jiwa dan 22 puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan serta memiliki 669 SDM kesehatan, dalam perencanaan SDM nya belum mempunyai format khusus atau acuan yang dapat menjadi landasan dalam perencanaan SDM kesehatan utamanya di puskesmas, hambatan patokan waktu kepada kegiatan pelayanan di puskesmas juga menjadi hambatan terhadap perkiraan penyusunan rencana SDM kesehatan berdasarkan beban kerja.
Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem isu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas berdasarkan beban kerja, sehingga tata cara ini dibutuhkan dapat menolong dalam pengambilan keputusan/decision support system (DSS) atau sistem pendukung keputusan, menurut Kendall & Kendall (2003), tata cara informasi ini merupakan sistem yang terkomputerisasi diatas metode informasi administrasi yang lebih menekankan pada fungsi mendukung pengambilan keputusan di seluruh tahap-tahapannya, meskipun keputusan positif masih tetap wewenang khusus pembuat keputusan, sehingga data dan gosip diharapkan untuk mengambil keputusan dan kebijakan baik untuk perencanaan, pendistribusian serta untuk progam pengembangan dan pemberdayaan sumber dya kesehatan itu sendiri maupun untuk kepentingan program.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Permasalahan Kesehatan Masyarakat
Mutu pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan dasar menjadi tidak maksimal alasannya tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat dan bidan) di Puskesmas
1.2.2 Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan
- Ketersediaan data kunjungan pasien per unit kerja yang belum terekap secara rinci.
- Sulitnya memformulasikan perhitungan menurut beban kerja
- Sulitnya melakukan pembuatan data dan analisis data keperluan perencanaan tenaga kesehatan di Puskesmas, dan belum menghasilkan suatu bentuk gosip.
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Dikembangkannya prototype Sistem Informasi Perencanaan Tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan beban kerja di Kota Bandar Lampung.
1.3.2 Tujuan Khusus
- Dilakukan analisis sistem untuk melihat citra tata cara yang terjadi saat ini
- Teridentifikasinya gosip perencanaan keperluan tenaga kesehatan
- Tersusunnya basis data Tenaga kesehatan
- Terbentuknya desain sistem : Input, Proses, Output
- Terbentuknya Prototipe Sistem Informasi Perencanaan Tenaga kesehatan di Puskesmas menurut Beban Kerja di Kota Bandar Lampung
1.4 Manfaat
1.4.1 Untuk Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Prototipe yang hendak dikembangkan ini akan diimplementasikan pada Sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Diperolehnya metode isu perencanaan keperluan tenaga kesehatan sebagai penyelesaian yang mampu menolong dalam penghitungan keperluan tenaga kesehatan menurut beban kerja
- Dapat menolong para pengambil keputusan untuk mendistribusikan tenaga sesuai beban kerja, sehingga pada risikonya upaya kesehatan akan mempunyai daya ungkit yang lebih tinggi terhadap derajat kesehatan masyarakat.
1.4.2 Untuk Peneliti
- Dapat menolong dan pengalamaan lebih lanjut dalam pengembangan tata cara gosip perencanaan tenaga kesehatan sebagai bekal dalam melakukan peran lebih lanjut.
- Menambah pengalaman faktual penulis dalam melakukan penulisan ilmiah.
1.4.3 Program Studi
Menambah tumpuan terutama yang berkenaan dengan tata cara info kesehatan
1.4.4 Instansi
Bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat dijadikan sebagai materi untuk membantu mengambil keputusan dalam penyusunan rencana tenaga kesehatan dan mendistribusikan tenaga kesehatan sesuai dengan keperluan sesuai dengan beban kerja di unit pelayanan atau puskesmas.
1.5 Ruang Lingkup
- Pengembangan tata cara berita penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan ini akan dijalankan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Data yang digunakan dalam perkiraan penyusunan rencana tenaga kesehatan di puskesmas masih dibatasi pada tenaga kesehatan Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan, data kunjungan pasien yang didapat dari laporan LB-4 dan LT-2 SP2TP puskesmas tahun 2007, dan prototype yang dirancang terbuka untuk penambahan jenis tenaga kesehatan yang lain.
- Dalam pengembangan prototype penyusunan rencana tenaga kesehatan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, semua faktor determinan yang berpengaruh kepada perencanaan tenaga kesehatan seperti kemajuan penduduk, teladan penyakit, keadaan darurat dan perubahan suhu politik tidak diperhitungkan alasannya dianggap tetap.
- Data lain yang dibutuhkan dalam pengembangan tata cara ini dibatasi pada entitas yang dibutuhkan akan dijalankan dengan cara telaah dokumen dan wawancara mendalam kepada petugas yang terkait.
>>>>selanjutnya klik di bawah<<<<