Definisi Hukum Ekonomi – Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang bermakna “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, hukum, aturan,” dan secara garis besar diartikan selaku “hukum rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”
Kaprikornus, Ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan membuat kesejahteraan. Inti persoalan ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan insan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.
Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk meraih kemakmuran (kemakmuran sebuah keadaan di mana insan dapat menyanggupi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa). Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh kian pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk menertibkan dan membatasi kegiatan ekonomi denganharapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
Kaprikornus, Ilmu ekonomi yakni ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan dan membuat kemakmuran.
Dalam hal ini, Hukum Ekonomi dapat didefinisikan selaku suatu kekerabatan karena akibat atau pertalian insiden ekonomi yang saling berafiliasi satu dengan lainnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
Atau juga, Hukum ekonomi yaitu suatu korelasi karena balasan atau pertalian kejadian ekonomi yang saling berafiliasi satu dengan lainnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Selain itu Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh makin pesatnya pertumbuhan dan kemajuan perekonomian.
Hukum Ekonomi di bedakan menjadi 2,yaitu :
- Hukum ekonomi pembangunan, yakni yang mencakup pengaturan dan aliran aturan mengenai cara-cara kenaikan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.
- Hukum Ekonomi social, yakni yang menyangkut pengaturan pedoman hukum perihal cara-cara pembangian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi insan) insan Indonesia.
Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi ialah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai 2 faktor adalah :
- Aspek pengaturan perjuangan-usaha pembangunan ekonomi,
- Aspek pengaturan usaha-perjuangan pembagian hasil pembangunan ekonomi secara serta merata diantara seluruh lapisan masyarakat.
Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2, yakni :
- Hukum Ekonomi Pembangunan
Hukum ekonomi pembangunan yakni yang meliputi pengaturan dan anutan hukummengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional,
- Hukum Ekonomi Sosial
Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenaicara-cara pembegian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia. Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan selaku satu bab darisalah satu cabang ilmu aturan, melainkan ialah kajian secara interdisipliner dan multidimensional. Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam pelbagai peraturan undang-undangyang bersumber pada pancasila dan UUD 1945.Sementara itu, aturan ekonomi menganut azas, sebagi berikut :
- Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Azas faedah.
- Azas demokrasi pancasila.
- Azas adil dan merata.
- Azas keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan dalam perikehidupan.
- Azas aturan.
- Azas kemandirian.
- Azas Keuangan.
- Azas ilmu wawasan.
- Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuranrakyat.
- Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
- Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.
Dengan demikian, dalam kala globalisasi menciptakan dunia menjadi satu sehingga batas-batas Negara dalam pemahaman ekonomi dan aturan menjadi kabur. Oleh alasannya adalah itu, pertimbangantentang apa yang berkembang secara internasional menjadi begitu penting untuk dijadikan dasar-dasar hukum ekonomi.